Apa. Pak kuntoro almarhum punya karya buku pak... Rekomen dong... Saya akhmad farkhan mubarok... Wonosobo salam kenal. Sehari sehat pak. Yanwar..

Apa itu metode yang paling baik dan terbaik dibandingkan metode yang lainnya, om??

Perlu disrupsi politik

Boleh minta link laporannya? Terima kasih

Masyaallah, Pak terima kasih banyak penjelasannya, saya butuh sekali ilmu ini dan alhamdulilahnya bapak bisa menjelaskannya dengan sangat baik, pelan-pelan kalimat itu bapak ucapkan, saya benar-benar bisa tangkap apa yang bapak jelaskan. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, pak.

Ciri-ciri kebijakan publik meliputi beberapa aspek penting yang membedakannya dari jenis kebijakan lain. Berikut adalah beberapa ciri ciri kebijakan publik: 1. Bersifat Mengikat: Kebijakan publik bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat atau kelompok tertentu, dan harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat. 2. Dirumuskan oleh Pemerintah: Kebijakan publik dirumuskan oleh pihak berwenang, seperti pemerintah atau lembaga negara, yang memiliki legitimasi untuk mengatur kehidupan masyarakat. 3. Bertujuan untuk Kepentingan Umum: Kebijakan publik dibuat untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok kecil tertentu. 4. Berdasarkan Proses Formal: Pembentukan kebijakan publik biasanya melalui proses yang formal dan terstruktur, termasuk tahap analisis, perumusan, penerapan, dan evaluasi. 5. Menggunakan Sumber Daya Publik: Implementasi kebijakan publik sering kali memanfaatkan sumber daya publik seperti anggaran negara, fasilitas umum, atau tenaga kerja dari sektor pemerintah.

bagaimana kaitannya New public service dengan inovasi pak. New public service kan pelayanan, inovasi perubahan.

Nyimak ...

Trimakasih bpk, penjelasannya luar biasa

Terimakasih penjelasan nya pak, memberikan insight kepada saya sebagai pelayan masyarakat

Matur nuwun Mas Yanuar. Kesini setelah menonton AFU.

Mantap sangant menamba wawasan

❤❤❤❤❤

Sektor layanan public hak cipta segala hal profesional kelas dunia

Joss.. sangat informatif dan menginspirasi.

Bapakkkk. Terimakasih banyak 🙌🏻

😢 ironii 09:00

saya masih bingung pada konsep waktu ruang yang disebut Giddens. Karena terminilogi ini sering digunakan dalam ilmu eksakta, lalu dalam ilmu sosial? Apakah definisinya se sederhana panggung tindakan? Misal, saat DPRD mengusung kan aturan yang menyinggung mayoritas masyarakat, lalu ada demo, lalu DPR menyetujuinya, ada demo lagi, apakah seperti itu yang dimaksud praktik sosial dalam waktu ruang?

Terima kasih pak,saya mewakili kawan" dari stia lancang kuning kota Dumai mengucapkan terimakasih banyak,atas ilmu yang disampaiakan

terimakasih pak untuk ilmunya, sangat bermanfaat

Mboten ngertos...

Lantas solusi yg diusulkan apa Pak...?

Sistematis dan mudah dipahami. Lanjutkan...

KPK tidak usah terlalu banyak teori. 1- yg di tangkap oleh KPK hanya KELAS TERI saja 2- KALAU KPK SERIUS MEMBERANTAS korupsi SYAHRUL DIHUKUM RINGAN UNTUK MEMUDAHKAN PENYELIDIKAN TERHADAP FIRLI 3- BAGIAN DEPAN KASUS TIGA RATUSAN TRILIUN. Pernah tidak KPK MAU MENYELIDIKINYA

Berharap sekali,,, mbak Alisa atau mbak Yenny Wahid bisa punya tempat penting di pemerintahan Indonesia,, Karena beliau2 adalah bukan hanya turunan GUSDUR secara genetik Tapi juga NILAI

jika negara turut memberi pendanaan, apakah tidak memberi peluang "kooptasi" OMS oleh negara?

Rupanya ini yg pernah disingggung oleh Roky Gerung..tentang dampak pembangunan jalan tol😂😂bahkan katanya mengahalagi asmara muda mudi terdampak😂😂

kebetulan saya di akhir-akhir menuju kelulusan studi S-1 saya ini sangat tertarik mendalami dan memahami prihal public policy atau kebijakan publik. Saya juga memiliki organisasi/komunitas tingkat desa yg berfokus pada pemberdayaan kepemudaan dan masyarakat yang terkadang menghadapi tantangan akan kebutuhan kebijakan pemerintah tingkat desa dan ke atasnya agar bisa melirik akan pentingnya peran pemuda pada skup desa. Dari perjalanan tsb, timbulah rasa pensaran kuat bagaimana sebuah kebijakan itu muncul dan saya mulai mempelajari sedikit sedikit tentang public policy yang ternyata amat sangat penting dipelajari, karena ini menyangkut kehidupan banyak orang/publik. Saya sedang mencoba peruntungan mengikuti program beasiswa ke luar negeri YSEALI dan fokus tema yang saya pilih adalah society and governance yang sangat erat dengan public policy ini. Terimakasih NALAR Institut, dan Bapak Yanuar Nugroho atas pemaparan Materi Kebijakan Publik ini yang dikemas mudah saya fahami. Semoga terus tumbuh chanel ini. :)

mantap- izin kuliah online pak

BRILIANT PREDIKSINYA PAK

sangat keren❤

Berbagai kegaluan sebaiknya dianalisis terlebih dahulu secara holistik. Sy sebagai konsultan investor swasta wajiib memastikan arah pembangunan ke depan. Tak boleh salah karena taruhannya berupa kerugian investasi puluhan ribu T di samping risiko lepasnya peluang lain yang terlanjur kami korbankan. Tak ada agenda politik sama sekali di internal kami, Mudah-mudahan sharing pendapat saya tdk ada muatan poltiknya. Begini : Mari kita refresh sejenak sistem demokrasi kita vs visi dan misi kita saat ini. Masihkan compatible? Era kepemimpinan Pak Jkw sangat berbeda dengan era-era sebelumnya karena beliau mencanangkan Master Plan Indonesia Emas 2045. Master Plan tsb berjangka waktu 30 tahun, atau paling panjang sepanjang era reformasi. Nah mari kita lihat pengalaman sistem demokrasi kita. Sudah 5 kali Pemilu, sistem demokrasi baru teruji memilih kepemimpinan nasional untuk 5 tahun (plus 5 tahun periode kedua). Dg lain perkataan, sistem demokrasi kita baru teruji menyiapkan kepemimpinan nasional untuk mewujudkan visi dan misi 10 tahuan. Kini bukan 10 tahun lagi tapi 30 tahun. Agenda perwujudan Indonesia Emas sdh dimulai sejak th 2015, terutama dengan pemerataan infrastruktur dan pemandirian kedaulatan ekonomi melalui pelepasan diri dari ketergantungan global (CPO, Batubara, dan Nickle, termasuk hilirisasi guna memproduksi komoditas substitusi impor). Di smaping itu, dilakukan pula "pencegahan pelarian dana WNI ke negara-negara non-ekstradisi", yaitu melalui kerjasama transparansi keuangan antarnegara (sejak th 2016). Pun dengan mengakuisisi saham PT FPI dan Newmont. Semua satu konteks kedaulatan ekonomi. Atas berbagai upaya tsb, investor baru mau td tangan letter of intent buat pembiayaan PSN dan program ketahanan pangan. Secara persentase seb. 80% dari nilai proyek. Khusus masalah investasi, ada kesanggupan dari investor raksasa yang tdk boleh diekspose lantaran khawatir jadi target korupsi parpol. Saya salah satu member Staff Supporting Group semenjak th 2011. Dengan adanya investasi tsb maka yang dibutuhkan tinggal expertis garap dan penetrasi pasar melawan cartel global. Itulah sebabnya Pak Jkw melakukan special approach ke beberapa negara. Harus dipahami bahwa pengerjaan proyek-proyek jk panjang perlu diikat komitmen jk panjang pula agar supaya ada jaminan keterwujudannya. Makanya konsesinya juga berjangka panjang. Begitu pula collateralized agreement dengan investor. Nah, prasyarat keterwujudannya adalah KEBERLANJUTAN. Baik dl hal visi, misi maupun kepemimpinan nasional. Persoalannya, sistem Pemilu, Pilgub dan Pilkada kita tdk berorientasi pada Master Plan Jk Panjang. Beda dengan era Orba. Di era Orba, ada Tap MPR berupa GBHN. Sekarang tdk ada. Makanya setiap presiden terpilih boleh menetapkan RPJP, RPJM dan RPJPd baru. Ini berbahaya bagi perwujudan Master Plan Jk Panjang. Berbahaya bagi kepercayaan investor maupun kreditor. Selain itu, sistem pemunculan kepemimpinan nasional tergantung parpol pengusung, bukan tergantung Tap MPR lagi. Celakanya, KPU tdk membuat batasan kriteria plus seleksi pra-Pemilu. Kalah sama sistem komperisi Piala Dunia Srpak Bola dan tennis Grand Slam. Jadi terserah kandidiat yg diusung parpol. Realitanya Parpol tdk mengedepankan kriteria melainkan elektabilitas. Selanjutnya, setelah terpilih, terposisikan sebagai petugas partai. Tugas utama melakukan fund rising melalui pungutan fee pengadaan barang dan jasa. Makanya jangan heran jika Legislatif pada minta-minta proyek kpd Menteri. Untuk mengamankan praktik itu, di semua titik kruisial ditugaskan kader partai. Makanya KPK kesulitan bertindak lantaran pola korupsi yang well organized. Bukan itu saja, para kader yang sudah menjadi pejabat publik masih mengabdi kpd elit partai. Harusnya kpd rakyat karena gaji dan fasilitasnya disediakan oleh rakyat. Begitu buruknya sistem demokrasi kita. Ironisnya para akademisi membanggakannya, seolah seperti kitab suci. So PR kita : bagaimana menyiasati sistem demokrasi agar Master Plan berhasil?. Bukan hanya Pak Jkw yang wajib thinking out of the box. Presiden terpilih di Pemilu 2024 hingga Pemilu 2034 wajib melakukan hal yang sama. Bahkan kita pun patut berkontribusi. Caranya : menciptakan suasana damai dengan tdk menginterpretasikan secara negatip, lebih-lebih memanas-manasi publik dengan diksi kasar tanpa etika. Agar view kita terarah, sebaiknya dalam membaca semua kebijakan dan langkah politik selalu menyimak korealsinya dengan Master Plan. Jika tdk berkorelasi, baru sya setuju dikritik. Soal Tapera harus beremptahy dulu kpd peminat perumahan. If I were...... Persoalan mereka begini : Untuk bisa akses kredit perumahan itu sangat sulit lantara ada kewajiban DP 5% u/type 70. Jk waktu kredit juga tdk boleh lebih dari 20 tahun sehingga cicilan bulanan jadi berat. Nah, kendala perbankan harus ditembus, terutama menyangkut likuiditas perbankan. Semua bank itu tidak boleh menyalurkan kredit di atas 80% dari DPK (Dana Pihak Ketiga). Atau lazim disebut LDR maksumum 80%. Agar pemberian kredit perumahan tidak melanggar aturan LDR maka likuditas perbankan yang harus dikatrol. Itulah sebabnya Pemerintah mengalokasikan APBN untuk FLPP (Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan). FLPP harus berjagka waktu lama dan bersifat revolving automatically. Dg begitu maka bank bisa : Menihilkan DP, menetapkan jk waktu kredit 30 th dan menurunkan suku bunga jadi 5% (dari sekitar 7-7,25%). Yg jadi persoalan adalah pewajiban potong gaji bagi non-peminat. Itu saja yg perlu direvisi, tak usah didramatisir seolah penzoliman. Kami para investor juga menerapkan pola yang sama. Di kawasan yg kami kembangkan, para buruh juga disediakan perumahan dengan partisipasi self financing. Pemberi kerja yang memotong gajinya. Ttg protes mahasiswa. Ini semua ttg perpsektif lapangan. Ilmunya bernama ilmu kehidupan bernegara. Tak terdeskripsikan di literatur manapun. Jadi memang tdk compatible menggunakan perspektif akademik. Gak usah berkecil hati, itu hanya masalah staging. Pada waktunya akan memiliki perpsektif lapangan yang memadai kelak ketika sdh punya jam terbang.

Bagus hrs ada inovasi.

Terimakasih sudah membuat saya memahami apa itu SDGs saya sering mendengar tapi tidak tau maksudnya

Terima kasih sharing informasinya...

Knp sampai saat ini blm disahkan undang2 perampasan aset para koruptor

Malangnya yg disebut publik/rakyat/wong cilik sangat sering menjadi klaim elite untuk mengatas namakan kepentingan diri elite dan kelompknya.

Turut belajar. Saya mulai dari awal. Terimakasih chanel pendidikan nya.

Mantap sekali penjelasan dan contoh contohnya. Terimakasih bapak dosen.🙏

Amdal aja disusulkan. Apalagi yg lain. Kalau saja otak dihargai di indonesia,kemanusiaan dan ketuhanan yg utama, insha Allah,sama sama bs membangun nusa tara

Sulitnya bertetangga. Apalagi mau konsolidasi. Kepentingan masyarakat hanya utk bertahan hidup dlm persaingan. Kata kunci budaya "persaingan".

11.6 subscribers dan 81 views? Saya akan bergerilya agar video ini ditonton berjuta juta pasang mata

Terima kasih bapak Yanuar yang sudah menjelaskan kebijakan publik dengan penjelasan yang padat dan daging semua isinya. Kebetulan saya ada ujian untuk menganalisis studi kasus yang akan dikaitkan dengan Kebijakan Publik. Saya masih awam sekali soal Politik karena basic saya memang bukan di sana. Jadi saya berusaha coba buat belajar dan cari materi mengenai Kebijakan Publik dan ketemulah video ini:") Semua penjelasan langsung saya pahami dan coba saya kaitkan dengan studi kasus yang ada dan ternyata saya langsung dapat jawabannya😭🙏 Dan ternyata dikasih juga untuk referensi penjelasannya dari mana, huhuhuu sangat beruntung bisa menemukan video ini:( sekali lagi Terima kasih banyak untuk Pak Yanuar dan tim produksi🙏

Menjadi terharu dan sekaligua bersemangat. Terima kasih prof yanuar

Maaf, Jadi perbedaan SDG dan SDGs apa ya paa 🙏

Terimakasih atas informasi yang berharga ini

HUKUM ÐI INÐONESIA SUÐAH LONGSOR ȚAK LAMA LAGI JAÐI -LUMPUR YANG BERBAU BUSUK-

Solusi yang memungkinkan hanyalah mendidik generasi melalui cara pandang lain. dan mempopulerkan manusia beriman dan bermartabat di dunia nyata, sehingga rakyat memiliki contohnya.

Assalam, 1. gugatan, 2. hak angket, 3. audit forensik digital, dll tidak berguna krn 3 kaki demokrasi legislatif yudikatif eksekutif sdh dipegang. curang = normal krn aturan bisa diubah manusia penguasa.. dan pengawas tidak ada yang mengawasi alias bisa dipegang. Logika feodalisme masih bercokol dalam relung hati manusia indonesia. Pimpinan tertinggi selalu benar krn dialah raja/sultan dll. Menentang raja = mati. Hal ini berarti kebanyakan manusia tidak beriman pd yg ghaib, alias suksesnya pendidikan materialisme empirisme yang atheis, peran ulama tidak mampu merubah iman secara signifikan. Moral etika dll hanya berguna jika merasa diawasi dan merasa mendapat pahala. Hal ini diperparah dari tidak adanya konsolidasi dari pada orang2 yg beriman, tidak akan muncul strategi yang baik sehingga dapat merubah generasi kedepan.

AGENDA TOTAL CONTROL