Dalam hukum acara pajak, pemeriksaan sampai dengan kekuarnya SHP dan apabila dilanjutkan QA, hingga terbitnya SKP Atas SKP yang diajukan Keberatan ke Dirjen Pajak Kesemuanya dalam ranah eksekutif yakni Dirjen Pajak, yang berarti fungsi hierarkhis dalam 2 hasil perbuatan hukumnya di satu domain ; Oleh karenanya kewenangan luar biasa ini harus ditunjang oleh hukum acara dan kualitas pejabat yang sangat mumpuni, sehingga kinerja dan kualitas Petugas sangat sentral dalam mewujudkan Keadlian Pajak..abuse of power adalah negatif dari kemampuan yang seharusnya, tetapi harus kita tentukan mengenai dimanakah Perbuatan Melawan Hukumnya agar bisa dituntut pertanggungjawabannya... Nanti dibahas dalam sequel sequel selanjutnya bang...