bpkpd bulelengkab

Пікірлер

@tugusmanu9593 2 ай бұрын

🙏🙏

@ayupriskamegayanti9479 2 ай бұрын

👏👏

@_IGustiBagusAdeOkaDwipayana 3 ай бұрын

@bpkpdbulelengkab908 3 ай бұрын

@@_IGustiBagusAdeOkaDwipayana selamat malam untuk Username : wajibpajak Pass : Wajibpajak@46 Suksma nggih 🙏

@bpkpdbulelengkab908 4 ай бұрын

Semoga Informasi yang kami berikan bermanfaat bagi Semeton Buleleng untuk informasi lebih lanjut bisa melalui Call Center ''Yan Starpa di Nomor Whatsapp 081361000046. Terimakasih dan mohon maaf kalo ada kurang berkenan baik disengaja maupun tidak disengaja nggih

@nyomanwidin8187 Жыл бұрын

uliian gus inget mayah pajak mksi dn proses ternyata gk ribet mksi bpkpd buleleng

@kadektegeh410 Жыл бұрын

Bli Guss jeg mule top, musisi Buleleng sing main-main 👏💪😇

@brucewayne646 Жыл бұрын

jeg mantap jegeg buleleng 2019

@etikatselamatharefa8109 2 жыл бұрын

selamat siang. mohon petunjuknya bagaimana jika saat approve anggaran, namun nilainya tidak sesuai, apa yang perlu lakukan?

@ketutmahendra546 2 жыл бұрын

Selamat mencoba dan semoga membantu dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022

@bpkpdbulelengkab908 3 жыл бұрын

Selamat dan Terimakasih Kepada Wajib Pajak Daerah Terbaik dan Mitra Pendukung Pengelolaan Perpajakan, serta kepada Desa Sadar dan Taat Bayar Pajak Tahun 2020. Kami BPKPD Melayani dengan Hati dan Hati-hati. Pajak Kita, Untuk Kita !! 👋👋 Dan Terimakasih kepada Seluruh Tim Kreatif dan Team yang bertugas dalam acara PengAnugerahan Pajak Daerah Awards 2020, Semangat Bravo !! Ayo Bayar Pajak !!

@gadoodag56 3 жыл бұрын

kereeen., Salam kenal dari Tulang Bawang🙏🏻🙏🏻🙏🏻

@novarihayanatv9828 3 жыл бұрын

Sukses selalu semua 🙏👍

@nasutionchairuddin5810 3 жыл бұрын

Permendagri merupakan produk peraturan perundang-undangan, perpres pengadaan pun merupakan produk peraturan perundang-undangan. Apakah keduanya bisa diikuti, jawabnya bisa karena keduanya memiliki dasar hukum pembentukannya. Apalagi keduanya juga saling berkaitan, karena pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan keuangan dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah. Jadi secara pelaksanaan, untuk APBD bisa mengikuti permendagri maupun Perpres sepanjang kemudian dalam pengangkatan PPK dicantumkan dasar yang diikuti. Yang perlu dipahami adalah bahwa dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah maupun keuangan negara, kewenangan untuk 2 hal yaitu melakukan tanda tangan kontrak dan melakukan perbuatan yang mengakibatkan keluarnya anggaran merupakan kewenangan dari PA yang bisa dilimpahkan ke KPA. Adapun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan terminology yang memang tidak diatur dlm pengelolaan keuangan daerah. Harmonisasinya ada di Perpres PBJ, dimana KPA dapat menugaskan PPK untuk melakukan kewenangan 2 hal tsb. Disamping itu di Permendagri 76/2020 juga telah disebutkan bahwa PA/KPA dapat melaksanakan tugas PPK PBJP PPK dalam PBJP memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Perpres Pengadaan yang tercantum dalam Perpres 16/2018 pasal 11 yaitu menetapkan spek, hps, rancangan kontrak, …dst. Nah tugas ke-PPK-an di pengadaan ini yang membutuhkan kompetensi dan tidak bisa dilakukan hanya melalui ex-officio sebagaimana PA/KPA. Dan yang dimaksud dalam pengaturan di Perpres yang menyatakan PA/KPA merangkap PPK adalah PA/KPA merangkap tugas ke-PPK-an di PBJP sebagaimana tercantum di perpres 12/21 pasal 11. Oleh karenanya dengan mengelaborasi kedua peraturan dimaksud (Perpres 12/21 dan Permendagri 77/20) dalam pengadaan apbd, penerapan untuk PPK nya bisa dilakukan dg alternatif sebagai berikut: Yang pertama PA/KPA secara keseluruhan merangkap sebagai PPK artinya melakukan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu tanda tangan kontrak dan melakukan perbuatan yang mengakibatkan keluarnya anggaran dan melaksanakan tugas PPK pbjp sebagaimana Perpres 12/21 pasal 11 Yang kedua PA/KPA melakukan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu tanda tangan kontrak dan melakukan perbuatan yang mengakibatkan keluarnya anggaran, sedangkan tugas ke-PPK-an dalam Perpres 12/21 pasal 11 ayat (1) huruf a s.d m ditugaskan kepada PPTK sepanjang PPTK memenuhi syarat kompetensi. Yang ketiga PA/KPA mengangkat PPK secara penuh untuk menjalankan kewenangan keuangan dan pengadaan.ini pendapat dari staf LKPP