Пікірлер
@BryanTheIvan
@BryanTheIvan 22 күн бұрын
Vidio ini sangat skibidi
@Garlanwijaya
@Garlanwijaya Ай бұрын
menyala abangkuhh
@DZAKIGASTIADIRRIJAL
@DZAKIGASTIADIRRIJAL Ай бұрын
Vidio ini sangat bagus!
@iyaajadah8703
@iyaajadah8703 Ай бұрын
Keren banget sih presenternya 🥰
@Arkan-Aliem
@Arkan-Aliem 8 ай бұрын
Vamos 🔥🔥🔥
@Arkan-Aliem
@Arkan-Aliem 8 ай бұрын
Vamos 🔥🔥🔥
@BryanTheIvan
@BryanTheIvan 8 ай бұрын
MENYALA ABANGKUHH
@BryanTheIvan
@BryanTheIvan Жыл бұрын
Kafir
@anggisephiaa
@anggisephiaa Жыл бұрын
Kerenn
@rockowi4177
@rockowi4177 Жыл бұрын
Institut Teknologi Sumatera, disingkat ITERA, adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terdapat di Provinsi Lampung di Pulau Sumatra (bentuk tidak baku: Sumatera). Lokasinya berada di antara wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung. ITERA didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253) yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A. pada tanggal 6 Oktober 2014 dan diundangkan tanggal 9 Oktober 2014. Walaupun peresmiannya dilaksanakan pada 2014, tetapi ITERA sudah memulai kegiatan akademik dengan menerima mahasiswa baru sejak 2012-2013. Selain ITB dan ITS, dengan dibukanya ITERA dan ITK, maka pemerintah Indonesia memiliki empat institut teknologi. Sejarah Latar belakang Upaya percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang sains, teknologi dan budaya, memerlukan kesiapan penyediaan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program pendirian institut teknologi negeri di Pulau Sumatra.[1] Gerbang utama ITERA Dalam konteks strategi utama pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonom Indonesia (MP3EI), peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut di atas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. Upaya percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang sains, teknologi dan seni, memerlukan kesiapan penyediaan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program pendirian institut teknologi negeri di Pulau Sumatra. Penyusunan proposal pendirian telah dilakukan pada 2011. Institut teknologi di Pulau Sumatra tersebut telah ditetapkan akan berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (SK Mendikbud No.060/P/2012). Status penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Berkenaan dengan rencana tersebut, berdasarkan penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka pada tahap awal (sambil menunggu selesainya pembangunan infrastruktur kampus), pengembangan dan penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bekerja sama dengan seluruh Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatra.
@indoguy6664
@indoguy6664 Жыл бұрын
Surat Perintah Sebelas Maret, lebih dikenal dengan singkatannya Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), untuk mengambil segala tindakan yang "dianggap perlu" untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk pada masa pembersihan setelah terjadinya Gerakan 30 September. Sebagai akibat dari berlakunya, Supersemar menjadi penanda peralihan kekuasaan Orde Lama yang dipimpin Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin Soeharto.[1] Setelah "dibersihkan" dari "unsur PKI", Supersemar kemudian ditingkatkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; Ketetapan MPRS yang meningkatkan Supersemar tersebut sekaligus menyatakan bahwa Supersemar hanya berlaku hingga "terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum." Pemilihan umum tersebut terjadi pada tahun 1971 dan anggotanya diambil sumpah pada tanggal 28 Oktober 1971. Latar belakang Informasi lebih lanjut: Gerakan 30 September Pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965, sebuah kelompok Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menamakan dirinya Gerakan 30 September membunuh enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat, merebut kendali sementara di beberapa bagian pusat Jakarta, dan mengeluarkan sejumlah keputusan melalui Radio Republik Indonesia dalam percobaan kudeta.[2] Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalang atas percobaan kudeta tersebut. Tiga hari setelah peristiwa tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto, saat itu sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, untuk mengambil langkah memulihkan keamanan negara yang mulai tidak stabil. Soeharto meresponnya dengan membentuk Kopkamtib dan menggelar operasi untuk menyingkirkan PKI di berbagai daerah.[3] Ketika Soekarno melantik Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan di Istana Merdeka, di tengah-tengah demonstrasi mahasiswa menentang pelantikan, terlihat pergerakan pasukan tanpa lencana di sekitar Istana. Pasukan ini belakangan diketahui merupakan Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang hendak menahan menteri-menteri yang diduga terlibat dalam Gerakan 30 September. Soekarno disarankan untuk meninggalkan pertemuan dan kemudian melakukannya dengan pergi ke Istana Bogor, 60 km selatan Jakarta, dengan helikopter. Sore harinya, tiga jenderal TNI, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Jusuf, dan Brigjen Amirmachmud mengunjungi Sukarno dan pergi dengan Supersemar yang ditandatangani yang kemudian mereka berikan kepada Soeharto. Keesokan harinya Suharto menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk melarang PKI, dan pada tanggal 18 Maret, lima belas menteri yang loyal terhadap Soekarno ditangkap.[4][5][6] Pada Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memilih untuk mencabut kekuasaan Sukarno dan menunjuk penjabat presiden Suharto. Pada tahun 1968 MPRS menghapus kata 'penjabat' dan lebih dari dua tahun setelah peristiwa September 1965 Soeharto menjadi presiden Indonesia. Proses pengalihan kursi kepresidenan dari Sukarno ke Soeharto memakan waktu selama dua tahun. Suharto tetap berkuasa sebagai presiden sampai ia mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.[2]
@iyaajadah8703
@iyaajadah8703 Жыл бұрын
Okkotsuuuuuu🤤🤤
@gon5677
@gon5677 Жыл бұрын
🗿 👍
@amandhaaguszintia7885
@amandhaaguszintia7885 Жыл бұрын
kerennnn