-Ahli : Ahmadiyah Sebaiknya Melepaskan Diri dari Eksklusivisme Komunitas

Ahli Sosiologi Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar menegaskan perlunya Ahmadiyah melepaskan diri dari faktor eksklusivisme komunitas. Demikian disampaikan Umar yang dihadirkan sebagai Ahli dari Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (9/2).
Umar menilai ekslusivisme tersebut menjadi salah satu dari lima faktor yang membuat permasalahan Ahmadiyah tidak kunjung menemukan titik terang penyelesaian. Ahli Pihak Terkait tersebut menjelaskan bahwa sifat eksklusif ini dinilainya karena komunitas Ahmadiyah hidup hanya dengan komunitasnya dan tidak dengan seluruh masyarakat sehingga hal ini dalam hubungan sosial masyarakat sangat mudah menimbulkan kecurigaan.
Dalam sidang keempat belas perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 tersebut, Umar menyebutkan beberapa faktor memengaruhi ketiadaan penyelesaian masalah Ahmadiyah. Ia menyebut faktor teologis, kitab suci, masjid komunitas, dan tidak adanya penyelesaian masalah secara komprehensif menjadi hal yang membuat perbedaan antara Ahmadiyah serta masyarakat Indonesia yang didominasi Islam tak kunjung terurai. Berhubungan dengan tidak adanya penyelesaian masalah perbedaan Ahmadiyah secara komprehensif, Umar menjabarkan bahwa sejak 2009 hingga 2018 berbagai kalangan telah mengajukan permasalahan yang dihadapi Ahmadiyah.
“Akar masalah ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) yang lahir pada masa Demokrasi Terpimpin, tetapi UU ini masih sangat diperlukan keberadaannya untuk mencegah penodaan agama sebelum lahirnya UU yang baru,” tegas Umar.
Pada kesempatan yang sama, Mantan Ketua Bidang Produk Halal MUI Amidhan Shaberah dalam keterangannya menyampaikan terjadinya tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah, tokoh-tokoh Islam berupaya Amidhan menyampaikan telah ada usaha yang dilakukan sebelumnya oleh tokoh-tokoh Islam untuk mencari titik temu mengenai permasalahan Ahmadiyah.
“Islam bersepakat bahwa Ahmadiyah menyimpang dari ajaran agama Islam. Untuk itu, pemerintah harus hadir pada setiap gejala kekerasan yang menimpanyasehingga setiap individu bebas menjalankan ibadah dan kepercayaannya, tetapi perlu ditekankan bahwa negara memiliki berwenang pula untuk mengaturnya agar tidak menabrak kebebasan orang lain,” jelas Amidhan.
Adapun efek domino yang dirasakan penganut Ahmadiyah, di antaranya para Pemohon tidak dapat beribadah di masjid yang dibangunnya karena pembakaran dan penyegelan, pencatatan pernikahan di KUA, hingga pengusiran para Pemohon dari lokasi tempat tinggal. Untuk itu, para Pemohon meminta pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai,dipersangkakan terhadap warga negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah di tempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum. (Sri Pujianti/LA)

[@zamanpasti9973]

Sejak sebelum NKRI Merdeka justru umat Ahmadiyah sudah berbaur dgn segala lapisan masyarakat, bahkan ayah saya (H.Entoy Mohammad Toyib) selaku sekjen Perintis Kemerdekaan Indonesia yg mana beliau jg mrpkn tokoh Ahmadiyah yg pernah ditangkap belanda & dipenjarakan di boven digoel (papua) demi utk memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Begitu jg WR Supratman pencipta lagu Indonesia Raya mrpkn bagian dr umat muslim Ahmadiyah. Sebaiknya para ahli sebelum memberi komentar pelajari dahulu ttg Sejarah & tokoh Ahmadiyah yg peduli & cinta thdp NKRI🇮🇩🇮🇩🇮🇩

[@ChoirulShaleh]

Mister hamidan pemahaman ke islamannya sepertinya condong ke pemahaman umum(mengikuti pemahaman kebanyakan orng) tdk ke ajaran pokok islam(Al-qur,an.Sunnah.Hadists serta ijma sahabat)