Anggota Pansus Selidiki Informasi Terkait Indikasi Korupsi pada Pengalihan Kuota Haji

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
VP : Bimo Bagaswara
TRIBUNMADURA.COM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR, Luluk Nur Hamidah mengaku mendapatkan informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
Hal tersebut diungkapkan Luluk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/7/2024).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebutkan, indikasi korupsi tersebut menggunakan modus mengeluarkan uang tertentu untuk mendapatkan kuota haji yang hanya menguntungkan sebagian pihak.
Luluk menyebutkan, indikasi korupsi itu merupakan alasan dibentuknya Pansus Angket Haji yang akan mendalami dan menyelidiki lebih lanjut temuan tersebut.
Pihaknya mengaku mendapatkan informasi yang lebih dalam, yakni potensi korupsi yang terjadi di balik pengalihan kuota 10.000, dari yang seharusnya hanya 8 persen atau sekitar 1.600.
Luluk mengatakan, Pansus Haji akan meminta izin untuk dapat melakukan rapat di masa reses demi mengusut indikasi korupsi tersebut.
Diberitakan sebelumnya, DPR meresmikan pembentukan Pansus Haji 2024 dalam rapat paripurna pada Selasa (10/7/2024).
Ada sejumlah masalah dalam pelaksanaan ibadah haji 2024 yang akan dibahas oleh pansus, antara lain, penyalahgunaan kuota haji tambahan, keterlambatan penerbangan jemaah haji, hingga buruknya layanan bagi jemaah haji di Arafah, Muzalifah, dan Mina.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan bahwa pembentukan pansus ini untuk mencegah penyelewengan kebijakan yang merugikan jemaah haji di masa depan.
#tribunmadura #sampang #pamekasan #bangkalan #sumenep