Asosiasi MRP Tagih Janji Presiden soal Hak Politik Orang Papua

Baca Selengkapnya di : papua.tribunne....
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Kedatangan Presiden Jokowi mendapat reaksi dari dari Asosiasi MRP se-Tanah Papua.
Mereka menagih janji Presiden untuk menerbitkan Perpu Pilkadayang mengatur hak politik OAP.
Jokowi akan mempertimbangkan usulan agar pasangan calon kepala daerah harus OAP.
Hal itu disampaikan menanggapiusulan Asosiasi MRP se-Tanah Papua, pada (12/6/2024) lalu.
Koordinator MRP se-Tanah Papua Agustinus Anggaibak berhadap memberi penjelasan.
VP : Vito Rahadian

[@hendrarpramudyo7306]

Masalah Papua itu peninggalan penjajahan belanda. RI yg merdeka 17 Augustus th 1945 dg wilayah seluruh bekas jajahan belanda termasuk papua awalnya tak diakui penjajah belanda. Th 1949 belanda bersedia menyerahkan kedaulatan seluruh wilayah hindia belanda kpd RI kecuali irian Jaya atau papua. Masalah Papua Barat kemudian jadi agenda komite dekolonisasi PBB. Saat proses di PBB berlangsung Belanda sempat mendirikan negara Boneka Papua. Perang utk merebut Irian Jaya atau Papua Barat kemudian disiapkan Indonesia melalui operasi TRIKORA atau tri komando rakyat. Namun setelah tekanan amerika penjajah belanda akhirnya bersedia meninggalkan Papua setelah referendum th 1969 yg dilakukan pemerintah transisi sementara PBB atau UNTEA yg dimenangkan pro RI. Kemenangan itu kemudian disahkan Sidang Majelis Umum PBB. Namun organisasi papua merdeka yg didukung belanda menolak hal tsb. Dan memilih memberontak. Pada tg 17 agustus 2005 Menlu kerajaan belanda yg berkunjung ke Jakarta mengakui kemerdekaan RI th 1945 termasuk wilayah Irian Jaya atau Papua. Secara de facto dan de yure OPM sesungguhnya sudah tak memiliki dasar utk terus menuntut merdeka mendirikan negara. Dinegara2 manapun pemberontakan akan ditumpas Setiap pemilu selalu yg kalah bilang cacat hukum. Organisasi sekelas PBB tak akan melakukan pemilu curang. Termasuk format perwakilan pemilih sesuai budaya Papua yg ada dalam proses PEPERA. Buktinya Hampir semua anggota majelis umum PBB saat itu mengakui hasil referendum 1969

[@jokocahyosantoso8770]

KALIAN BEREBUT JABATAN HANYA UNTUK KORUPSI SUDAH BANYAK CONTOHNYA PUTRA DAERAH YANG MENJADI ORANG NOMOR SATU DISANA UJUNG UJUNGNYA KORUPSI JUGA AKHIRNYA DITANGJAP OLEH KPK INI SEPERTI LINGKARAN SETAN YANG TIDAK ADA UJUNG PANGKALNYA SEGELINTIR ORANG JADI PEJABAT SEMAKIN GENDUT DAN BUNCIT PERUTNYA SEDANGKAN JUTAAN RAKYAT DI SANA KURUS KERING KURANG GIZI BANYAK YANG KELAPARAN DAN MATI JUGA BERKACA LAH PADA PENGALAMAN PILIH PEMIMPIN YANG BENAR2 AMANAH TAK PEDULI DARI SUKU MANA SELAMA DIA MASIH SETIA PADA NKRI DAN TAAT PADA AJARAN AGAMA