Bedah Editorial MI - Mempertanyakan Urgensi DPA

PEMBUBARAN lembaga-lembaga negara pada awal-awal reformasi dilakukan lantaran keberadaan mereka dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi. Maka, kehadiran lembaga-lembaga itu cukup dikenang dan dijadikan pelajaran, bukan untuk dikembalikan.
Namun, di penghujung masa jabatan, DPR RI periode 2020-2024 seperti ingin mengembalikan romantisme masa lalu, yakni dengan menghidupkan kembali lemba-lembaga era Orde Baru itu.
Pada Mei lalu, misalnya, DPR ditengarai mencoba mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru melalui revisi Undang-Undang (UU) TNI. Kecurigaan ini muncul sebab dalam revisi UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI terdapat frasa tentang penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat 2. Pembahasan revisi undang-undang tersebut saat ini belum rampung.
Kini, DPR juga kembali memunculkan lembaga era Orde Baru, yakni Dewan Pertimbangan Agung (DPA), melalui revisi UU No 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Seluruh fraksi di DPR sudah menyetujui RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna dan menjadi usul inisiatif dewan. Lembaga baru tapi lama ini bakal mulai bekerja di era pemerintahan Prabowo Subianto. Anggota DPA nantinya diangkat dan diberhentikan oleh presiden melalui keputusan presiden (keppres). Kedudukannya juga sejajar dengan kementerian dan lembaga lain.
Berbeda dengan Wantimpres yang tidak setinggi lembaga lain, dalam revisi itu juga dinyatakan bahwa nanti kedudukan DPA bakal sejajar dengan kementerian dan lembaga lainnya.
Sejatinya, DPA sudah dibubarkan bersamaan dengan dihapuskannya Bab IV soal DPA di UUD 1945 lewat amendemen keempat pada Agustus 2002 silam. Ketika itu, keberadaan DPA dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi. Sebagai gantinya dibentuklah Wantimpres yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
Jika dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi, lalu apa urgensi dihidupkannya kembali DPA? Apalagi keberadaannya sejajar dengan kementerian dan lembaga lainnya. Lantas apa wewenangnya?
Tentu banyak pertanyaan yang muncul, plus kecurigaan juga. Jangan-jangan DPA ini dihidupkan untuk memberikan tempat dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Apalagi, berbeda dengan Wantimpres yang anggotanya dibatasi delapan orang, anggota DPA tidak terbatas.
DPA juga ditengarai untuk memberi panggung kepada mantan presiden. Kecurigaan ini tidak berlebihan mengingat nantinya DPA bakal sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Jika hanya ingin menjadi tempat untuk memberikan pertimbangan kepada presiden atau semacam presidential club seperti di Amerika Serikat, untuk apa posisinya harus setinggi lembaga negara lainnya? Apalagi pembahasannya seperti sistem kebut semalam dan langsung disetujui 9 fraksi di DPR.
Apakah pembentukan DPA ini menunjukkan DPR kurang literasi? Sudah jelas dalam UUD 1945 secara eksplisit disebutkan bahwa DPA dihapus. Memunculkan kembali DPA melalui revisi UU Wantimpres otomatis bisa dimaknai melawan amanat konstitusi. Apalagi, pembentukannya melalui undang-undang, yang kedudukannya lebih rendah daripada UUD 1945.
Jika nanti akhirnya DPA tetap dibentuk, kita hanya berharap semoga lembaga ini bisa menjadi lokomotif bagi terciptanya figur-figur negarawan, sebab negeri ini tengah mengalami defisit negarawan dan surplus politisi. Negarawan adalah figur yang sudah selesai dengan dirinya, yang sudah tidak berharap bisa berburu rente kekuasaan maupun rente ekonomi.
#BedahEditorialMI #EditorialMediaIndonesia #MempertanyakanUrgensiDPA
click our website :
- Media Indonesia: mediaindonesia.com
- E-paper Media Indonesia: epaper.mediaindonesia.com/
Follow official account MI Com di:
- Twitter Media Indonesia: mediaindonesia
- Instagram Media Indonesia: mediaindonesia
- Facebook Media Indonesia: mediaindonesia
- TikTok Media Indonesia: www.tiktok.com/@media_indonesia
Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: whatsapp.com/channel/0029VaEHhXzE50Uoym8N1I05

[@djumadinbinjamaludin3792]

DPA era now singkatan dari " Dewan Perwakilan Akal2an" .

[@user-ob4qj9wo8b]

Memang NKRI ini warisan dari kakek nenek gue, makanya aturan dan undang2nya bisa dirubah rubah seenak udel gue. Soal anggaran utk biaya lembaga2 badan2 baru yh tak terbatas anggotanya, biarlah kan kita negara kaya, kan kita mampu juga pindahkan ibu kota dgn membangun kota metropolitan baru dlm sekejap, kereta cepat dsb. Padahal di pelosok masih banyak yg kurang fasilitas kesehatan misalnya. Sunguh malang. Indonesiaku sayang.

[@tatyfisika5452]

Untuk mengamankan Mukidi.

[@dwibudi5585]

Bongkar pasang lembaga DPA jika hanya untuk Ruang Dewan2 ber masalah sama juga BO ONG .

[@fatimahhutabarat8379]

Rakyat masih banyak menyaksikan perubahan undang undang peraturan yg bisa di rubah di tambah di kurangi, pokoknya suka suka, pokonya rakyat siap terkejut dan tdk bisa berbuat apa apa

[@nyomansadia-kz3nf]

Ini kembali .paktornya .manusia .siapa pun dia .apapun jabatannya .kalau hatinya buruk sakit iya begitulah

[@HamdaniMadani]

....

[@amammujaddidjalalfuadi875]

Assalaamu'alaikum, "Sesungguhnya manusia itu benar -benar berada dalam kerugian," (QS. 103:2). Wassalaam.

[@riantotempe963]

Ada watimpres presiden seenaknya rubah uu aturan tatatertip seenaknya

[@Cahaya1818-tv1sn]

Betul kenapa dihapus karena saya hidup di jaman orde baru jadi saya paham kalau tidak paham gimana bisa bicara nanti jadi shozon 🙏🙏🙏🙏🙏

[@asadmojoranu7223]

Benar Gu sdur DPR kayak anak tk senangnya main kalau DPR mainnya undang-undang

[@deddyarifin267]

RAKYAT. YNG KUDU HARUS DI ADAKAN. PRAKSI ABRI POLISI TDK MASUK PRAKSI ABRI. KALAU DPA. TDK USAH TDK PRRLU

[@amardinsiahaan]

DPA zaman soeharto bagus kok

[@usahasiburian6657]

Semua petinggi2 negara ini sibuk memikirkan kekuasaan dan kekayaan pribadi, nasib rakyat tdk dipedulikan. Katanya indonesia negara kaya tapi jumlah rakyat yg miskin msh banyak.

[@AnisahHarahap123-dh3yj]

Rambu lampu merah palang merah. (. Tanda pencucian. Otak ). Pembongkaran. Pencucian akal otak

[@user-pw5mw5nd6g]

DPR saat ini sudah suka melakukan pelanggaran terhadap uu yang ada, maka yang ada DPR di negeri ini bukan melakukan perbaikan mengwal jalanya pemerintahan, tapi malah melakukan perusakan NKRI.

[@user-nq8uq4hv8g]

Ngemeng yaa#LeoS Hereeeehe😮🙉🙈🙋‍♂️

[@Cahaya1818-tv1sn]

Kalau menurut saya pilih diatara 2 mau dpr atau dpa karena berujung ke presiden punya hak progresif jangan mengambil keputusan yg tidak menguntungkan rakyat nanti koropsi hanya ter oganisir sekarang rakyat cerdas tinggal pilih DPR dihapus di ganti DPA selaly ada pilihan untuk maju untuk kemakmuran ada ufang di balik batu itu jelas nyata 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

[@martonobmuajib4396]

Kalau begini gak usa ada pemilu Orang2 kita pilih tak mikir kita

[@user-pw5mw5nd6g]

DPR sekarang sudah rasa DPR masa orde baru.

[@muhammadandi9216]

Bila DPA dihidupkan lagi , sebaiknya berisi dua orang utusan daerah yang diangkat oleh setiap DPRD Provinsi di Republik ini .

[@Ahmadkholil-b2j]

negara hukum.... itu dulu.... sekarang...negara ubah uu untuk kepentingan....

[@nanangafandii]

Pembentukan DPA ini adalah bagian dari rangkaian nafsu syahwat menguasai kekuasaan selama-lamanya, setelah kegagalan 3 periode, penundaan pemilu , dan berhasil memasukkan sang anak sbg RI-2, mengurung hampir semua partai2 besar dlm lingkar kekuasaan, mengooptasi DPR, melemahkan KPK, menjinakkan MK, dst; intinya adalah menguasai negara secara mutlak absolut serasa kerajaan!

[@sulasnosulasno1600]

DPA... Nggak berarti , hanya mau bagi2 uang Rakyat , dengan dalih tameng kelembagaan. Kalau DPR., main setuju2 saja apa nggak melek rakyat hidupnya seperti sekarang ini.

[@user-mk9et5kg5y]

Jkwi pingin JD DPA, lebih baik kalo si Sarkowi jdi DPO setelah lengser, kalo dah pergi di hutan Kalimantan dan bergabung dg orang hutan sulit dicari karena ga ada bedanya.

[@fulbah2008]

Jika setara dengan DPR, MARI dan Presiden maka pembentukannya harus tertuang dalam UUD.

[@user-mk9et5kg5y]

DPA usulan Sarkowi dewan pemeras dan amoral

[@Cahaya1818-tv1sn]

Maaf selama masih di dunia masih masih butuh nama nya duit hanya yg sudah meninggal yg tidak butuh itu realistis hidup di dunia tidak ada yg agung manusia nama nya juga manusia yg agung hanya Allah maha agung maha kuasa manusia tempat yang salah dan penuh disa 🙏🙏🙏🙏

[@Cahaya1818-tv1sn]

Walahhh ini buang 2 uang aja saja dpr aja maksimal kan prioritaskan yg paling prioritas bikin tambah rudet DPA hanya wadah untuk kolosi mohon maaf bila saya lancang 🙏🙏🙏

[@nugrohoputro526]

maklum aja..kan banyak anggota DPR..ga kepilih lagi..jadi nannti yg gagal masuk DPR...langsung masuk DPA...spy pundi" tetap penuh...

[@afuklie7474]

Hanya mubazir saja, jgn hanya ambisi saja,kalau seorang presiden mampu ngak mengatasi masalah yg dihadapi pemerintah.

[@titimyulia3693]

Kami rakyat biasa ugersi DPA kalau tdk berguna buat apa di bentuk, lebih baik di bubarkan saja. Apa sih DPA kegunaannya ? Jangan sampei menimbulkan masalah. Lebih baik membentuk lowongan kerja yg bermamfaat untuk rakyat.

[@slamethd3336]

Ada Apa......?.., Untuk Siapa.... ? kenapa di UUD sudah di amandemen kok dimuncul lagi,

[@noviantisasikirana3717]

Urgent buat Jokowi.. Dia ga rela ga punya jabatan

[@gudang4787]

KETAWAIN AJA....

[@riantotempe963]

Watimpres diisi orang2 jompo menyanyi lagu setuju

[@Siswanto-nb2xt]

Yg penting nyerap anggaraaan.

[@faruksundari8127]

Joget, mari joget

[@user-nq8uq4hv8g]

Bedah EditorialMI😊 #Urgensitdkbahas😮 #Mangkrak230Psroleg #Hanya22Proleg5th? Dari#251Proleg5thn👻 #KinerjaDPR5thn10% Baca#KajianKinerjaDPR

[@soekirnogonang3065]

JELANG LENGSER SAJA, BANYAK ULAHHH.

[@pandukaliwinasuh2769]

Seperti inilah yg membuat saya menyesal,,mengapa harus ada DPR

[@AnharMadjid]

Mohon para toko politik toko agama dan civitas akademika jgn lgi dimunculkan DPA kan sdh dibubarkan pd Reformasi dan jgn memberikan kekuasaan yg tdk punya urgensi buat bangsa ini kedepan apakah ini jln yg hrus ditempuh utk lbh baik tdk mungkin baik negara ini hnya buang2 anggaran sementara masyarakat butuh perbaikan ekonomi kasian. oke bro.

[@acenkbouncle7767]

Puluhan juta pengangguran di konoha masih juga ini pejabat Konoha rakus jabatan miris memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok semata satu kata MENYEDIHKAN 😂

[@AgusSalim-cd9dp]

Nanti dpa diisi oleh team sukses yg memenangkan capres bagi bagi jabatan sementara masyarakat dibawah susah mencari pekerjaan dan banyak pengangguran...memang edan.

[@andyyulius1309]

Ini nama nya......Sudah tapi Belom......heeeee

[@riky640]

Mantab.

[@asadmojoranu7223]

Gak usah Pileg tiap lima tahun milih raja aja gak usah DPR sia sia DPR hanya main main undang-undang aja

[@agussupriatna7138]

Lembaga pertimbangan ancur, menjijikan

[@asadmojoranu7223]

DPR tidak mewakili suara rakyat tapi mewakili presiden konyol sudah

[@yenimulyani8362]

Ini bukti mukidi serakah kekuasaan .yg oon para ketum partai sebagian besar setuju krn saling sandera perangkap korupsi ..para maling lg kongkalingkong

[@sunartonarto7792]

DPA, itu hanya untuk berlindung Joko Widodo pasca lengser.

[@sriyantoyanto6650]

Itu rakyat sdh ngebaca, tujuanya DPA mau dihidupkan lgi, karena buat jatah menteri nggak kbgian yg berjasa pilpres kemarin, mereka2 yg blm dapet jatah makanya DPA akan dihidupkan kembali, apa nggak nambahi beban pengeluaran uang negara APBN bisa mbengek aduh orang2 dilingkungan penguasa selalu otak atik cari tempat yh rmpuk.

[@nyomansadia-kz3nf]

Komentar saya .dijaman ini hanya uanglah berkuasa .dak perlu banyak ulasan 2 percuma kasian deh .

[@tonmartono7691]

Buang buang anggaran saja,rakyat ini hidupnya semakin susah dan menjerit,kok ya akal2an menambah anggaran negara untuk membiayai suatu lembaga. Apalagi ujung2nya nanti akan merekrut mantan presiden spt sekarang ini,yg telah membuat sistim tata pengelolaan pemerintahan semakin amburadul,krn hanya ingin mempertahankan kekuasaannya.

[@buangsusanto3697]

jokowi....malu...pengen..jabatan..ketua..dpa..bubarjan..aja..dpa😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

[@a5soppo567]

Buat apa watimpres diperkuat,plg hanya alasan spt ktk KPk..ktny untuk memperkuat,nyatanya KPk mlh lemah,lembek,mlempem. Presidenny ndableg,tak ada gunanya dpa/watimpres yg ktnya memberi nasehat,nggak bkl didengar aplg dijlni spt nasehat yg ditrima.

[@Cahaya1818-tv1sn]

Dpa tidak ada yang bisa diharapkan bisikan 2 yg merugikan yang paling bahaya hanya merugikan rakyat menguntungkan kroni kroni mubazir sekali tidak ada faedah nya sama sekali buat rakyat 🙏🙏🙏🙏🙏

[@nyomansumertadana8090]

Ada apa? Ada Jokowirosablebg yg benar benar sableng. Relawan jadi anggota DPA semua biar hancur negeri ini jadi bubur, sdh hutang menjumbo IKN butuh talangan APBN investor di IKN Pd kabur ini namanya cocokologi bikin dinasti mantan pejabat yg jahat.

[@agustinitini-tn6fz]

Buang2 duit pandai ya...sedang kinerja DPR tak membela rakyat..makan gaji buta..mau apa kamu hai penguasa dzolim

[@a5soppo567]

Yg diplh jd watimpres pr pendkgny,pr projo yg blas nggak cerdas, contohny budi arie,noel,panel...😂 yg kl membela majikanny membabibuta,meski perilaku yg dibela buruk.

[@siraitjaya8351]

Buat apa repormasi hanya menumbuh suburkan koruptor aja repormasi hanya tidak layak di teruskan karena ajang parpol mencari kekuasaan aja lebih baik kembali ke jaman orba aja sudah 25thn repormasi yg ada hanya menyuburkan koruptor aja repormasi merusak hukum dan keadilan di NKRI ini aja

[@bambanghermanto858]

Semua ulah mukidi yg ingin berkuasa trs smp modar

[@asadmojoranu7223]

Benar Gu sdur DPR kayak anak tk senangnya main kalau DPR mainnya undang-undang

[@asadmojoranu7223]

Gak usah Pileg tiap lima tahun milih raja aja gak usah DPR sia sia DPR hanya main main undang-undang aja

[@asadmojoranu7223]

Benar Gu sdur DPR kayak anak tk senangnya main kalau DPR mainnya undang-undang