Benang Basah Antikorupsi - Bedah Editorial MI

ALKISAH di sebuah negeri, praktik korupsi merajalela. Sampai-sampai sebagian punggawa yang dipasrahi untuk memberantasnya tepergok malah ikut terseret permainan laknat itu.
Entah terdesak oleh citra yang makin buruk atau karena tidak berdaya disetir penguasa, punggawa yang tersisa melontarkan alasan, keluh kesah, dan sindiran terkait perilaku koruptif. Lembaga yang pernah begitu disegani atas keberanian menyeret koruptor di lingkaran penguasa itu, kini mengerut.
Rakyat di negeri itu tengah menanti pengumuman dari punggawa lembaga antirasuah tentang ada atau tidaknya praktik gratifikasi atas acara pelesiran anak penguasa yang nebeng jet pribadi teman. Akan tetapi, kendati perkara itu sangat simpel ketimbang kebanyakan perkara dugaan korupsi, sudah lebih dari dua pekan hasil analisisnya tidak kunjung diumumkan.
Itu di Konoha. Mari kita lihat di Indonesia yang sepertinya memiliki kondisi yang amat mirip. Survei terbaru tingkat kepercayaan masyarakat yang dirilis Indikator Politik Indonesia kembali menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di posisi paling buncit di antara lembaga-lembaga penegak hukum yang dipercaya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, turun daripada skor tahun sebelumnya 3,92 dengan skala 0-5. Skor tersebut menunjukkan perilaku antikorupsi elemen bangsa telah melonggar alias lebih permisif terhadap praktik-praktik korupsi.
Kemudian, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Tanah Air menurut Tranparency International stagnan di level skor yang rendah, yakni 34 dari rentang skala 0-100. Skor 0 paling korup dan 100 paling bersih dari praktik korupsi. IPK Indonesia yang nangkring di peringkat 115, berturut-turut berada di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand.
Indonesia kalah jauh jika dibandingkan dengan Singapura yang masuk lima besar negara paling bersih dari korupsi di dunia. Reputasi itu bukan tanpa dasar yang kuat. Negeri jiran yang tergolong negara maju tersebut sangat tegas memberantas korupsi.
Pekan lalu, Subramanian Iswaran, 62, seorang menteri senior di kabinet pemerintahan Singapura, dijatuhi hukuman 12 bulan penjara oleh pengadilan negara tersebut. Iswaran mengaku bersalah menerima gratifikasi senilai lebih dari S$ 403 ribu (sekitar Rp4,8 miliar) saat menjabat. Iswaran yang berasal dari partai penguasa juga terbukti berupaya menghalangi jalannya penyelidikan.
Gratifikasi yang diterima Iswaran mencakup tiket Grand Prix Formula 1, sepeda Brompton T-line, alkohol, dan tumpangan jet pribadi. Iswaran sempat mencoba menghindari potensi hukuman dengan meminta 'sponsor'-nya menagih biaya tiket pesawat ke Doha kepadanya. Perilaku itu justru dianggap hakim semakin menguatkan bukti ia bersalah melakukan korupsi.
Fasilitas-fasilitas yang diterima Iswaran bukan hal asing dalam pemberian atau dugaan pemberian gratifikasi hingga suap di negeri kita. Lili Pintauli saat menjabat Wakil Ketua KPK sempat terseret dugaan penerimaan gratifikasi berupa tiket hingga akomodasi untuk menonton MotoGP Mandalika. Kasus itu menguap begitu saja begitu Lili mengundurkan diri dari KPK.
Fasilitas tumpangan jet pribadi Iswaran mengingatkan pada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Ia ke Amerika Serikat bersama istri dan asistennya dengan menumpang pesawat jet pribadi yang belakangan disebutnya merupakan tebengan dari temannya.
Dugaan gratifikasi dalam pemberikan fasilitas mewah itu mencuat karena Kaesang merupakan putra Presiden Joko Widodo. Sama halnya dengan kasus di Konoha, sampai sekarang belum ada kejelasan dari KPK apakah itu benar gratifikasi atau bukan.
Ketika berhadapan pada lingkaran penguasa dan internal, KPK tampak majal. Bila ini terus menerus terjadi, pemberantasan korupsi di Tanah Air bagaikan menegakkan benang basah. Mustahil terwujud.
Masih ada harapan yang bisa publik gantungkan kepada pimpinan KPK periode 2024-2029. Proses seleksi para calon pimpinan (capim) KPK tengah berlangsung. Mereka dihadapkan pada tantangan berat memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Bila tidak sanggup, lebih baik mundur sebelum terpilih.click our website :
Media Indonesia: mediaindonesia...
E-paper Media Indonesia: epaper.mediain...
Follow official account MI Com di:
Twitter Media Indonesia: / mediaindonesia
Instagram Media Indonesia: / mediaindonesia
Facebook Media Indonesia: / mediaindonesia
TikTok Media Indonesia: / media_indonesia
Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: whatsapp.com/c...

[@jaurahayahmamak]

Bersatulah rakyat indonisia tegakkan kebenaran,kejujuran ,keadilan persatuan bangsa ganyang koruptor

[@sunarsihsunarsih8404]

Betul harusnya betul betul independen. Kembalikan KPK seperrti dulu.

[@AnharMadjid]

Kita minta pemerintah yg baru tlg KPK independen jgn ada pengaruh penguasa hnya serahkan kpd KPK utk bekerja tinggal penguasa membantu dan memperkuat jgn sampai ada pelaku korupsi cepat ditindaklanjuti dan klu bisa diatasi penyalahgunaan Anggaran negara demi perbaikan ekonomi bangsa ini lbh baik. oke bro.

[@SoloRank-q6p]

Karena koruptor dipelihara,dan dijadikan sebagai alat sandra untuk memuluskan jalan kepentingan pribadi dan keluarga dan oligarki

[@nyomansadia-kz3nf]

Biar k p k bubar saja . Supaya dak menggabungkan uang rakyat .menghabiskan uang rakyat .

[@jaurahayahmamak]

Ketika lembaga k p k tidak bisa berbuat banyak untuk negeri ini utk menegak kan kebenaran,kejujuran dan keadilan utk memberantas korupsi tdk perlu ada lagi k p k bubarkan saja utk apa gunanya ada k p k kolok koruosi semakin merajalela memuakkan

[@VivoY12-i5d]

Masyarakat skrng uda ga di perlu kan lagi..skrng waktu nya urusan Partai dan Penguasa..Rakyat jadi lah penuntun yg baik saja jng campur urusan negara.

[@AgusSalim-cd9dp]

Mantan ketua kpk firli bahuri gak jelas status hukumnya sampai sekarang walau sdh tersangka hadeh ala kentut.

[@nyomansadia-kz3nf]

Dak perlu ada K p k .kalau dak bisa ngusut kropsi .sama dg bohong .

[@samudravillaamedbali5545]

Ganti seluruh pimpinan KPK, Kedepan seliksi pimpinan KPK tidak terpensi dari persiden

[@clangamers7501]

Intinya Jokowi dan keluarga terlibat Mega korupsi, pencucian uang, gratifikasi, penjualan aset dan kekayaan negara yg merugikan negara ribuan Triliun

[@FeryAdiAdi-bx8xc]

Bagaimana, Pemberantasan Korupsi, Koruptor bisa diberantas sampai keakar akar rumput nya : joko widodo dan keluarganya, anak anak nya, mantunya juga terlibat menerima gratifikasi korupsi koruptor dan nepotisme..., termaksud pejabat pejabat pemerintah dalam pemerintahan nya sendiri.

[@VivoY12-i5d]

Tidak ada yg brani membantras korupsi..teemasyuk President mendatang.

[@jokosulistyo1547]

Zero tolerance rakyat harus bersatu menggulingkan rezim ini rezimdholim harus dihukum seberat-beratnya.

[@jokosulistyo1547]

Jangan hormati si Jokowi perlakukan dia sesuai dosanya