Detail Klaster PPN Dalam UU HPP (PP 44 & PP 49 tahun 2022)

Pemerintah telah resmi menerbitkan aturan turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) Klaster PPN yang sudah ditunggu-tunggu oleh Wajib Pajak, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 (PP-44/2022) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 (PP-49/2022). PP-44/2022 resmi menggantikan PP-1/2012 yang sebelumnya mengatur tentang Penerapan PPN dan PPnBM, sedangkan PP-49/2022 mengatur mengenai rincian BKP dan JKP yang diberikan fasilitas PPN dibebaskan atau tidak dipungut. Baik PP-44/2022 maupun PP-49/2022 memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas aturan dan kebijakan yang terdapat pada UU HPP klaster PPN.
Walaupun secara ketentuan aturan turunan UU HPP mengenai PPN dan PPnBM telah disahkan kepada khalayak/seluruh wajib pajak, bukan perkara mudah bagi sebagian Wajib Pajak atau bahkan masyarakat awam untuk memahami pokok penyesuaian dan perubahan antara PP terdahulu dengan regulasi PP terbaru serta substansi apa saja yang masih berlaku agar tidak keliru menerapkan kebijakan aturan.
Mengantisipasi hal tersebut, Yuk simak dan tonton perbincangan santai bertajuk “Highlight PP-44/2022 & PP-49/2022, Detail Klaster PPN dalam UU HPP" dari Ortax.
#PPN #PP44 #PP49 #UUHPP #PAJAK #BELAJARPAJAK

[@victoragung19]

Sekedar saran, durasi podcast ortax mungkin bisa dibuat jauh lebih pendek. Memaksimalkan viewer awam yg cenderung ke point utama pembahasan. Secara konsep sdh baik, hanya saja point pembahasannya terlalu panjang.

[@ajp1236]

terima kasih suhu..the best

[@p.r.matulessy6506]

Terima kasih tutorialnya mas, sangat membantu

[@andrrysurja6799]

Terima kasih sudah berbagi ilmu Pajak

[@khairaasmaaz-zahra1841]

Bermanfaat sekali. Mudah2an ortax bisa lebih sering lagibikin podcast seperti ini. Usul: untuk pertanyaan2 yg sering diajukan di forum diskusi ortax agar bs jadi bahan pembahasan.

[@bedahpajak]

Mantap pak. Lanjutkan.

[@effsonpangaribuan4434]

Terima kasih ata penjabarannya

[@iwanleman854]

Thanks ya pak

[@falentinafannisya2665]

Ijin bertanya. Bagaimana cara membayar PPN sebagaimana dimaksud dalam PP 44 Tahun 2022 pasal 7?

[@WhateverIDo94]

Boleh minta pdfnya tentang pembahasan ini? Terima kasih

[@kurniawanjp6030]

tolong apakah materi bisa dishare yaa? terimakasih

[@juliawong1210]

pak, sewa ruangan kantor kan kena pph final 10%.. kena ppn juga sekarang ?

[@awnoegrha]

Sewa ruangan kantor termasuk Jasa Kena Pajak. Dari dulu sudah merupakan objek yang harus dikenakan PPN.