Evaluasi PPDB SMA/SMK, Komisi A DPRD Panggil Kacabdindik Jatim Wilayah Tulungagung

TULUNGAGUNG, INTENSINEWS.COM - Komisi A DPRD Tulungagung melakukan rapat dengar pendapat atau hearing dengan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Tulungagung - Trenggalek, Sindhu Widyabadra dan Ketua MKKS SMAN / SMKN, bertempat di ruang aspirasi DPRD Tulungagung. Senin (12/8/2024).
Rapat dengar pendapat yang dilakukan secara tertutup tersebut untuk mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK tahun pelajaran 2024/2025 di Tulungagung yang beberapa waktu lalu mengalami carut marut (kekisruhan).
Ketua Komisi A DPRD Tulungagung fraksi Gerindra, Gunawan mengatakan, meskipun untuk SMA dan SMK berada di bawah naungan UPT Provinsi Jawa Timur, namun secara kewilayahan, lembaga sekolah mereka tetap berada dalam lingkup Kabupaten Tulungagung, Jadi ketika ada masalah di sekolah tersebut, yang merasakan adalah masyarakat Tulungagung
dan hal itu menjadi tanggung jawab DPRD setempat.
"Kita sudah sampaikan secara riil aturan yang dilakukan UPT Propinsi di Tulungagung tidak pernah menyenggol DPRD yang punya wilayah, bahkan untuk bertemu pun sangat sulit. Seharusnya tahu kalau anak didiknya itu warga Tulungagung dan saya adalah wakil yang ada di Tulungagung", kata Gunawan usai hearing.
Gunawan juga menyampaikan, saat hearing pihaknya menanyakan berapa lulusan SMP yang ada di Tulungagung, namun Kacabdin maupun kepala sekolah tidak mengetahui jumlahnya.
"Jadi, jangan bikin aturan sendiri biar bagaimanapun pendidikan itu ada di Tulungagung. Ada berapa lulusan SMP ingin melanjutkan sekolah lagi, kalau mereka tidak diterima mau sekolah di mana. Dia sendiri tidak tahu berapa jumlah lulusan SMP di Kabupaten Tulungagung, ucapnya.
“Ketidak tauannya, bagaimana anak anak meski tidak semuanya bisa masuk melalui jalur Afirmasi dan Zona tidak kompeten akhirnya tidak karuan," sambungnya.
Gunawan juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan lobi ke DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap jalannya PPDB di Kabupaten Tulungagung.
"Untuk itu kami akan koordinasikan masalah ini pada teman kita yang ada di DPRD Jawa Timur, untuk mengurai permasalahan PPDB di Tulungagung," tambahnya.
Dia bahkan mengusulkan alternatif untuk meninggalkan sistem zonasi dan kembali ke sistem tes sebagai mekanisme seleksi yang lebih adil.
Terpisah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur wilayah Tulungagung Trenggalek, Sindhu Widyabadra saat keluar dari ruang Aspirasi kantor DPRD dan di tanya awak media terkait hasil dari hearing tersebut, ia tidak banyak bicara hanya menjawab, cuma silaturahim sembari bergegas pergi.
Sementara itu, Ibnu Subroto, salah satu perwakilan MKKS SMK, mengatakan, bahwa pembahasan hearing hari ini terkait kuota penerimaan peserta didik baru yang terbatas.
"Pada saat ada kuota yang terbatas itu, sehingga ada seleksi. Jika akhirnya Tulungagung itu semakin besar kalau tidak ditampung bagaimana, apakah dimungkinkan sekolah negeri,” ucap Ibnu Subroto yang juga kepala SMKN 2 Boyolangu ini.
“Akhirnya kan ada teman-teman swasta yang sekolah juga standarnya jelas. Kalau memang di SMK negeri itu tidak tertampung praktis limpahannya ke SMK swasta yang notabene juga dibiayai oleh negara,” lanjutnya.
Disinggung terkait dugaan adanya kecurangan jarak rumah/titik azimut yang terus berubah dalam PPDB tahun ini, Ibnu menilai itu ada kesalahan sistem dalam penayangan.
“Mungkin kalau secara teknis kajiannya itu pada saat ada kesalahan sistem mungkin ya, pada saat memantau titik lokasi itu. Sehingga ada perbaikan di waktu di hari berikutnya, karena di sistem ada 3 meter, jelas itu tidak mungkin, itu jelas ada kesalahan di sistem,” paparnya.
Lebih lanjut, saat dipertanyakan mengenai tindakan dengan adanya perpindahan alamat yang kurang dari satu tahun, Ibnu menyampaikan kalau itu tidak sesuai aturan.
“Kalau yang begitu jelas tidak sesuai, kami memantau yang setahun itu. Di situ tertera masa berlakunya surat pindah kan ada juga yang diterbitkan oleh Dispenduk, verifikasi kita melihatnya dari situ,” tuturnya.
Terkait hasil akhir hearing, Ibnu mengaku sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Sudah dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Kabupaten ke Dinas Provinsi, dari DPRD Kabupaten ke DPRD Provinsi. Kaitannya jalurnya biar nyambung jadi nanti ketemunya mungkin sampai DPR Pusat," ucapnya.
"Tadi sudah disampaikan terkait kebijakan, bapak-bapak dewan juga harus membantu meng-clear-kan di jalur peranan rakyat dan kita juga sesuai di jalur kita ke atas di Dinas Pendidikan Provinsi. Paling penting mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik," pungkasnya. (Parno)