SOSIALISME DEMOKRAT

[@kepiting563]

Regulasi dapat mengkerdilkan kapitalisasi ; namun problem utama konsep tsb ialah willingness pemangku jabatan otoritas

[@prieyanto5139]

Terima kasih pak faiz tambah ilmu

[@FathanPhilo]

Hidup buruhh🎉

[@ismailazharry738]

Matur nuwun pakk Faizz Ilmunya 🙏🏻

[@lordoflasagna]

nahhh jadi libertarian socialist aja. itu paling bener. kebebasan untuk semua orang dapet, kesetaraan pun juga dapet.

[@memojirangibran7976]

ada ngaji Ali Syariati ga ya?

[@ronyhariray3936]

Maknyus

[@jabalhaq570]

Channel mantap ini

[@sioelai]

keren parah. langsung paham.

[@Bimod16]

Keren 👍👍

[@akbarhakim2233]

Bismillah lanjut kuliah di UIN suka ingin banget langsung bljr ke pak faiz

[@akbarhakim2233]

@@DavidAngriawan-y4c bukan

[@pauluspatijahabaka3507]

Terima kasih pak atas ilmunya 🙏

[@synster02]

🌻

[@ridwanpisa5783]

👍

[@riskyyngrh]

Kapan dong min bahas sosialisme menurut pandangan islam 😁

[@aryabiput1781]

coba ikuti ngaji pilsafat HOS Cokroaminoto, disitu dibahas sosialisme islam oleh beliau

[@boyfanplaceswift1886]

Islam Vs Sosialisme-Komunisme Banyak propaganda yang dilakukan kaum Merah/Kiri untuk mempromosikan Ideologinya di kalangan mahasiswa padahal ideologi mereka telah dilarang. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME Hal ini sangat membahayakan karena dengan promosi tersebut mereka juga mencoba merekrut mahasiswa sebagai kader untuk men”dakwah”kan ideologi terlarang tersebut. Cara mereka mempromosikan ideologi Sosialisme/komunisme di Indonesia yang mayoritas Islam adalah dengan menyamakan bahwa Sosialisme merupakan bagian amal yang diatur dalam Ajaran Islam. Kebohongan mereka mengandalakan bahwa islam adalah sosialisme beradasarkan Kedermawanan Infaq, Sedekah, Zakat. Padahal dalam islam yang diatur Al Quran hanya zakat yang 2.5 % , infaq dan sedekah merupakan Kerelaan / Keridhoan pemilik harta bukan karena pemaksaan seperti Sosialisme/komunisme. Namun Berikut Cara membungkam Ideologi Sosialisme/komunisme (Islam VS Sosialisme/Komunisme)

[@boyfanplaceswift1886]

@@aryabiput1781 PART 3 : d. Peran Pemerintah Islam (fasilitator dan Pengawas) Islam : Pemerintah bekerjasama dengan Pihak lain Pengusaha, Pekerja, dan Ulama sebagai pondasi mengambil kebijakan. “Tegaknya urusan dunia itu (karena ditopang) oeh lima pilar utama yaitu: Ilmunya para ulama, adilnya para penguasa, kepemurahannya orang kaya, doanya orang-orang fakir, dan jujurnya para pegawai.” (HR. Ibn Mas’ud). Tidak ada pemerintah yang seenaknya memberikan kebijakan apalagi merugikan masyarakat, mekanisme ini perlu diatur dengan indikator kerjasama yang jelas dalam memberikan pendapat, kritik, argumen proses pengambilan keputusan yang terbuka dan jelas (demokrasi antar Umat Islam) peran pemerintah dibatasi terhadap kegiatan masyarakat. Pemerintah dibentuk sebagai Enterpreneur yang mengsuh masyarakat. ketika ada masalah kekosongan barang karena penimbunan barang nabi tidak langsung memerangi orang dan merusak bangunan yang menimbun namun menyuruh dan mengerahkan Enterpreneur yang ahli untuk mencari dan mensuply barang yang dibutuhkan Umat Islam. sehingga Pemerintah tidak menjadi Algojo dan Preman yang mengobrak abrik pasar. Dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id, dia berkata; Sa'id Ibn Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa. (HR. Muslim) Sosialisme/Komunise : Pemerintah Regulator dan Pemain Pasar (kartel) Full campur tangan Karl Marx dan comradenya tidak pernah memberikan sebuah penjelasan batasan campur tangan pemerintah. dan dalam sejarahnya Negara yang memiliki Ideologi Sosialisme/Komunisme memberikan Kewenangan yang besar kepada Negara yang berakibat fatal akan kediktatoran. Pemerintah yang mengatur dan ikut campur dalam kehidupan Masyarakat hingga hal yang privat (melanggar Syariat) Mempersulit kehidupan Ekonomi dengan memperbanyak peraturan yang memberatkan UMKM dan Usaha. Membolehkan Kegiatan Ekonomi yang diharamkan asal dapat memberikan lapangan pekerjaan (Minuman Alkohol, Pornografi, Judi, PSK, dan lain lain) e. pengaturan Pasar - Kesamaan Hak dan kemudahan Berbisnis Islam : kesamaan Hak untuk melakukan Bisnis asal paham dan mau mempraktekan Hukum Sistem Ekonomi Islam. Umar bin Khottob pernah memperingatkan orang-orang yang tidak paham prinsip muamalah untuk tidak berdagang di pasar. ‘Umar radhiyallahu ‘anhu berkata “Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk beluk riba.”Mughnil Muhtaj, 6/310 Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar, lalu beliau menguji satu persatu, saat beliau dapati diantara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal haram tentang jual beli beliau melarangnya masuk ke pasar seraya menyuruhnya mempelajari fikih muamalat, bila telah paham, orang tersebut dibolehkan masuk pasar” (Tanbih Al-Ghafilin, hal. 264). Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad. Beliau keluar dari kediamannya menuju pasar sambil membawa tongkat berjalan di tengah pasar. Beliau menyerukan agar pedagang bertakwa kepada Allah, dan berniaga dengan cara yang baik, ia juga berkata, “Sempurnakanlah takaran dan timbangan (jangan curang)!”, ia juga berkata, “Jangan gelembungkan daging (dengan cara ditiup)” (Ath-Thabaqat al-Kubra, Jilid III, hal. 28). Dikisahkan oleh Ibnu Al-Hajj, ulama madzhab Maliki (wafat th. 737 H), “Aku mendengar guruku Abu Muhammad rahimahullahu bahwa dia masih menemukan di Maroko seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual beli (muamalat) barang yang didagangkannya dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangan serta bagaimana caranya menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab dibiarkan tetap berdagang dan jika tidak bisa menjawab maka petugas menyuruhnya meninggalkan pasar seraya berkata, “Kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan memberi umat Islam riba dan harta haram.” (Al Madkhal, Jilid I, hal. 157). Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: Apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab: Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Muslim) Sosialisme/Komunisme : Pemeintah yang mengatur berdasarkan Pasar yang dikuasai Negara dengan segala Intervensi dan Aturan yang banyak f. Pengaturan Harga Islam : Pemerintah dilarang melakukan pengaturan harga “Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rizki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta” Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Duwaliyah. tth.), hlm. 311; Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, (tt.: Dar Ihya al-Kutub al-Irbatiy. tth.), hlm. 443; Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tauri’. tth. ), cet. ke-1, hlm. 141. g. Subsidi Islam : pemerintah tidak mengharamkan Subsidi untuk barang tertentu terutama untuk kepentingan Duafa dan masyarakat yang kurang mampu dan Suatu hal yang berkaitan dengan orang banyak Menurut pandangan Islam, subsidi merupakan bantuan keuangan yang berasal dari negara. Subsidi merupakan hak khalifah (negara) yang boleh dilakukan karena pemberian subsidi termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat. Diriwayatkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatthab pernah melakukan pemberian lahan pertanian kepada masyarakat untuk diusahakan dan diutamakan untuk kepentingan umum. Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga mendirikan Dewan Anugerah yang pada masa itu fokus pada penetapan subsidi yang berhak diterima oleh para pejuang, termasuk besaran gaji dan waktu pembagiannya. Pemberian subsidi tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban para pejuang dalam menghidupi keluarganya. Subsidi sendiri boleh diberikan negara untuk sektor pelayanan umum yang dilaksanakan oleh negara seperti: 1) jasa transportasi umum atau al-muwashalat al- ‘ammah; 2) jasa telekomunikasi atau al-khidmat al baridiyah; dan 3) jasa perbankan Syariah atau al-khidmat al mashrifiyah. Sedangkan untuk subsidi pada sektor energi hanya diberikan negara kepada rakyat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal: air, padang dan api” (HR Abu Dawud). Sosialisme : Subsidi untuk semua orang hingga menyebabkan kebangkrutan ketidakmampuan keuangan Negara seperti yang terjadi di Venezuela "Fact Sheet. Social Missions in Venezuela" (PDF). Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United States. 12 November 2009. Archived from the original (PDF) on 21 June 2017. R Lopez, Virginia (20 July 2011). "Tallest squat in the world becomes emblem of Venezuela housing crisis". The Guardian. Retrieved 27 January 2017. Baral, Susimita (6 May 2014). "Abandoned Cars To Solve Venezuela's Housing Crisis?". Latin Times. Retrieved 27 January 2017. "Press release N° 20/10, IACHR publishes report on Venezuela". Inter-American Commission on Human Rights (Press release). Organization of American States. 24 February 2010. Barreiro C., Raquel (4 March 2006). "Mercal es 34% más barato" (in Spanish). El Universal. "Venezuela's economy: Medieval policies". The Economist. 20 August 2011. Retrieved 21 April 2014 h. Stabilitas Islam : stabilitas Pasar dilakukan dengan melakukan kerjasama Pengusaha Muslim yang ideologis dan Pemerintah agar kebutuhan barang/jasa masyarakat bisa dipenuhi “Tegaknya urusan dunia itu (karena ditopang) oeh lima pilar utama yaitu: Ilmunya para ulama, adilnya para penguasa, kepemurahannya orang kaya, doanya orang-orang fakir, dan jujurnya para pegawai.” (HR. Ibn Mas’ud). Dalam peradaban islam kerjasama antara Pemerintah dan stakholder terkait Pengusaha, Pemuda dan Ulama menjadi hal penting yang perlu dilakukan untuk stabilitas kondisi masyarakat. Sosialisme/komunisme : Intervensi Pemerintah penuh Kediktatoran dan tidak memperdulikan kondisi pasar. Jelas sangat berbeda Islam dengan Sosialisme komunis Haji Misbah dan Tjokroaminoto mungkin tidak punya kitab lengkap sehingga tidak bisa membedakan Islam dan Sosialisme Komunisme. Perbedaan : a. Pemaksaan Pungutan Pajak dengan alasan pemerataan b. Pembatasan sekala besar Kepemilikan Privat c. Sistem Keuangan Ribawi d. PeranPemerintah Otoriter dan Diktator e. Sulitnya aturan Bisnis di Sosialisme/komunisme f. Pengaturan Harga yang menghancurkan ekonomi g. Subsidi yang membankrutkan Negara h. Stabilitas dengan Kediktatoran Pemerintah Islam sangat berbeda dengan Sosialime Komunisme Ada yang tidak suka Islam dimenangkan atas sosialis dan komunis ? Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. (QS : At Taubah ayat 33)

[@kusnadikusnaidi7276]

Cara rosulullah Muhammad yaitu khilafah Islamiyyah adalah sistem terbaik karena datangnya dari Allah SWT

[@banikomari5592]

Yhh mumu

[@rakanpratama5626]

Gak ada penjelasan ilmiah nya cuman berdasarkan emosional dungu

[@kusnadikusnaidi7276]

@@rakanpratama5626 kelihatan jelas kalau ada didalam

[@abunawas5571]

Keluarga kolipah sing empuk 😂

[@machiavell8719]

Wkwkwkkwkwkw

[@rizkibtm]

pak. audio eko voice nya tolong di matikan

[@pabeangipamulaladjo9004]

Kalau kelompok proletar menang dan mengambil alih kekuasaan dg cara diktator, maka kelompok mana yg mereka atur ?

[@tentang_gorila]

Pertama kali mereka menghilangkan sistem kapitalisme dan menghilangkan istilah kaum borjuis baru mengatur sistem untuk kaum proletar

[@iwanhusain1266]

sosialisme islam

[@tiyokkepuh8278]

seharusnya Karl max Sinau ke masyarakat nusantara

[@Cak_daus]

Pertanyaannya, Mengapa di Indonesia di tahun 1955, PKI justru ikut pemilu? Apakah dalam konteks Indonesia, PKI sebenarnya sudah menjelma menjadi sosialisme demokrat?

[@Naijai163]

thn 55 PKI kan belum dilarang

[@rezaok6898]

Bahkan orang terdekat biasa ngomong ,udah ada negara yang ngurusin katanya begitu ..

[@walikotabikinibottom1914]

Hai punk ...