Hutang Pemegang Saham TANPA BUNGA BOLEH Siihh ! TAPI ADA SYARAT NYA GUYS !! Tax Consultant Coach

[@asokadaio4671]

Peraturan hukum yg tidak menjamin tegaknya asas kepastian hukum bukanlah hukum dan harus batal karena hukum. Tidak boleh ada peraturan hukum, terutama hukum publik yg di dalamnya ada hukum administrasi negara, termasuk di dalamnya hukum perpajakan, yg tidak jelas, tidak pasti, yg rentan multi tafsir, sehingga ujung2nya merugikan masyarakat. Asas utama yg berlaku dalam hukum administrasi negara adalah asas manfaat, yakni harus bermanfaat bagi masyarakat. Yg merugikan masyarakat harus dibatalkan.

[@Brian-ps2me]

koh awan, jika posisinya pemegang saham atau direksi meminjam uang kepada perusahaan. pajak yang akan timbul apa saja? apa perusahaan harus memotong PPh 23 atas bunga pinjaman tersebut?

[@opkpancar731]

Pasal karet. Parah, ini saya lagi ngalami, belum jelas ...

[@asokadaio4671]

Kalo memang WP membutuhkan tambahan duit utk perputaran usahanya dari para pemegang saham, ya silahkan tingkatkan modal setoran, kenapa harus pakai skema pinjaman tanpa bunga dari para pemilik perusahaan WP itu? Daripada ribut soal 4 syarat itu, lebih ideal jika syaratnya berupa jangka waktu suntikan duit dari para pemegang saham, misalnya maksimal 1 bulan utk mengaktakan suntikan duit itu menjadi tambahan setoran modal dgn akta notaris. Jika tidak, maka dalam waktu 1 bulan itu WP harus segera kembalikan suntikan duit (pinjaman) itu kpd pemegang saham yg meminjaminya tanpa bunga. Setelah lewat 1 bulan belum dikembalikan dan belum dikonversi menjadi saham tambahan modal dlm PT si WP, maka wajar dikenakan PPh 23 atas 'bunga' pinjaman itu, meskipun kenyataannya tanpa bunga. Setuju?

[@jojokocil]

Keren koh awan sering sering bahas kasus yang sampai pk gini lebih seru.

[@SmgQsr1367]

Sama dgn kasus saya nih sedang diperiksa ar, kita bisnis pinjam bank tidak boleh bayar bunga,

[@PajakSmart]

🤣😂

[@felixhadiyanto4373]

Oleh Sebab itu Tak Heran BANYAK Perusahaan yang Pindah ke Vietnam, Malaysia dan Thailand, Mengapa harus Gemukan petugas Pajak nya sampai anak nya bisa Anarkhis Otoriter ???

[@anakemak717]

Djp ini terlalu fokus pd wajib pajak / yg sudah bernpwp untuk dicari2 kesalahannya demi memenuhi target penerimaan negara, sedangkan diluaran sana banyak sekali subjek pajak yg belum bernpwp yg punya potensi pajak. Seharusnya djp berfokus pd ekstensifikasi untuk mencapai target penerimaan negara. Supaya tercapai keadilan pajak.

[@sophianalamsyair1731]

Mau jujur aja koq susah di negara Wakanda, Tuhan tolonglah orang orang yg di dzolimi jadi korban pasal karet, berkati mereka dgn rejeki yg lebih besar lagi, amin 🙏

[@wayannarayasa7233]

Klau piutang afiliasi ? Terutsng pph psl23

[@PajakSmart]

Tidak

[@siera6093]

Jika HPS dikenakan bunga, apakah atas by bunga ini bisa dibebankan ke prsh?

[@PajakSmart]

Boleh, jika berhubungan dengan 3M

[@KVF0629]

Suruh baca PP 94 tahun 2010, jk nyata2nya tdk dikenakan/bayar bunga kok fiskus mau paksakan agar ada bunganya sehingga ada PPhnya, ya tdk boleh begitu dong, jk sdh memenuhi ketentuan pd PP 94 tahun 2010 .

[@opungjuntak6916]

PP94 Tahun 2001

[@KVF0629]

@@opungjuntak6916 PP 94 Tahun 2001? PP mengenai apa tuh?

[@jerrytjahjono5387]

Bukan nya pajak msh menganut self assesment ?

[@PajakSmart]

Betul, tapi tetap sesuai aturan yg berlaku 😁

[@Ordinary2223]

Kalau CV sama ? Atau PT aja

[@PajakSmart]

CV tidak disebutkan, jadi saya rasa khusus PT sih

[@andrydwijatmiko6176]

Bagaimana kalau setoran modal pada tahun 2018 perusahaan berdiri ada setoran modal, di tahun 2019 masih ada setoran modal yang belum full setorannya pada tahun 2020 masih ada setoran modal sampai 2023 tahun ini, ada sp2dk pada tahun 2019 dimana sisa setoran modal yang dikenakan 25/29 dan apa bisa dikenakan pph 23 atas bunga dengan dpp sisa modal tersebut

[@PajakSmart]

Menurut sya aman Pak, harusnya ga masalah kalau piutang

[@naufalanggardaadhitama2793]

sp2dk mengenakan pph 25/29 atas sisa setoran modal yg belum disetor maksudnya pak ?

[@lennyhana]

jika kita menaikkan nilai modal apakah ada efek ke sektor2 lainnya? misal, dari klasifikasi kecil berubah ke menengah/besar, yang mengakibatkan adanya kewajiban2 baru, misal dinaikkan menjadi 50M, jadinya laporan keuangan SPT Tahunan wajib audit. mohon pencerahannya kisi2/batasan dan resiko jika solusi menaikkan modal. terima kasih

[@PajakSmart]

Betul Pak ada resiko seperti itu, ga msalah sih, kalau memang sudah saatnya di audit Ya nggak papa kita audit saja

[@robbysutanto2120]

Idealnya begitu, tp kan sengaja mau rampok uang WP... djp uber target

[@y-ask]

Kalau HPS dalam waktu 1/2 bulan tidak sampai tutup tahun apakah tidak dikenakan bunga?

[@PajakSmart]

Tetap bisa, tapi lebih aman lah, ga keliatan di spt tahunan

[@xiaosandy1834]

Sesuai KBBI, UTANG, Om. Bukan "hutang."

[@siansian5026]

Gitu dehh..aturan ngak jelas ..😅

[@hannysuryalasmana3325]

Kalau HPS untuk CV kan tidak kena bunga? Benarkan Pak Awan? karena Beda Landasan Hukum PT dan CV

[@PajakSmart]

Kalau CV, tidak ada istilah HPS Pak. Hanya ada perubahan modal lgsg saja

[@lennyhana]

berarti lebih aman "main" di CV ya..? ga kena getah dari pasal karet ini ^_^