INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN - MATERI IPS KELAS 9 SEMESTER GENAP

Beberapa masalah pada awal Indonesia merdeka adalah:
Masalah politik
Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta Sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Pemerintahan negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan.
Masalah ekonomi
Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong. Inflasi yang cukup berat terjadi dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali sedangkan nilai tukarnya sangat rendah. Pemerintah Indonesia tidak bisa melarang peredaran mata uang asing karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Mata uang asing yang beredar adalah De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang rupiah Jepang. Bahkan setelah NICA datang ke Indonesia, juga berlaku mata uang NICA. Kondisi perekonomian makin parah karena NICA melakukan blokade. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekacauan di awal Indonesia merdeka, yaitu:
1. Pemindahan ibu kota Kondisi Jakarta yang kacau pada masa awal Indonesia merdeka membuat pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.
2. Mengeluarkan mata uang RI Untuk mengatasi masalah keuangan, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI (Oeang Republik Indonesia) pada 30 Oktober 1946. Serta menyatakan uang NICA sebagai alat tukar tidak sah.
3. Pemenuhan hak dan kewajiban warga yang sama
Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan dan tidak ada lagi diskriminasi. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Kemudian mengangkat Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pertama di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara.