Isu Pencopetan Partai Demokrat, Jimly: Jokowi Sebaiknya Pecat Moeldoko | Rosi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya memecat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, agar tidak menimbulkan citra buruk. Sebab, seorang KSP mestinya melayani presiden dan bukannya mengurusi partai.
Sebelumnya, ada tudingan Partai Demokrat soal adanya gerakan politik yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo dan ingin merebut kekuasaan pimpinan Demokrat secara inkonstitusional. Denny Indrayana mengatakan cawe-cawe politik paling nyata Jokowi terlihat dari dugaan pengambilalihan atau pencopetan Partai Demokrat oleh Moeldoko.
Soal cawe-cawe Jokowi, Jimly mengatakan tidak masalah. Ia mencontohkan Barack Obama mendukung Hilary Clinton dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Jimly mengatakan tidak ada larangan jika Presiden Joko Widodo cawe-cawe untuk memilih penggantinya. Namun, menurutnya ini bukanlah tanggung jawab seorang presiden. Apalagi, budaya feodal masih begitu kuat di negara kita.
Simak dialog Rosianna Silalahi bersama Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Prof. Jimly Asshiddiqie. Saksikan dalam ROSI eps. Pemilu 2024, Isu Bocor Putusan MK Sampai Cawe-Cawe Jokowi di kanal KZbin KompasTV.
Link: • [FULL] Pemilu 2024, Is...
Artikel ini bisa dilihat di : www.kompas.tv/...

[@bgi8558]

Bapak satu ini sejak sengketa pemilu lalu itu memang pendapatnya nyeleneh.😅🏃🏃

[@muhammadfarhannaufal9358]

Nonton 2024

[@mychan5462]

MULDOKO SUDAH TUA NYARI APALAGI KALAUPUN BERHASIL NYOPET MALING ATAU MERAMPOK PARTAI ORANG LAIN ITU MEMBUAT MARTABATNYA SANGAT RENDAH SERENDAH HEWAN KOK MAU DIPERALAT

[@Sonisudrajatdrajat-uh3ry]

Cawe cawe itu politik cantik menggelitik atau mengobok obok Di semua instansi Tanpa pandang bulu

[@masjoko8017]

😮😮😮😮😅😅 0:24 😅

[@ansaniihsan4321]

Skrng rezim ini g memperdulikan moral lg yg peting bagi rezim tdk melanggar hukum,g pp hutang terus,g pp inpor terus,gpp ubah undang2,gpp infrastrur ogal2an,,gpp buat kecurangan pilpres,,,smuanya gpp yg penting g melanggar hukum,,,,walaupun ekonomi ambruk,negri dikuasai aseng dan aseng...diantarnya pendapt pa mahfud yg penting g melanggar hukum