Рет қаралды 22,600
TRIBUN-VIDEO.COM - Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, menyampaikan wacana pemberlakuan pungutan pajak sepeda pancal.
“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi Setiyadi
Ia juga menilai penggunaan sepeda perlu diatur, lantaran kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.
“Saya terus terang, sepeda harus diatur. Apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati atau gubernur,” kata Dirjen Budi Setiyadi.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual di Jakarta, pada Jumat (26/6/2020).
Dilansir oleh Surya.co, Budi mengatakan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin.
Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Karena masuk dalam kelompok bukan kendaraan bermotor, pengaturannya berada di pemerintah daerah.
“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi Setiyadi.
Tak hanya itu, Budi menjelaskan pengelompokan angkutan harus direvisi dalam UU Nomor 22 tahun 2009, lantaran semakin beragamnya jenis angkutan, termasuk angkutan listrik, seperti sepeda listrik, skuter, hoverboard, dan lainnya.
Budi juga mengaku, pihaknya sudah melakukan kajian di beberapa negara, yang cenderung mengalami peningkatan pengguna sepeda pancal akibat pandemi Covid-19.
(Tribun-Video.com/Inung Pratama)
Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Sepeda Pancal Bakal Kena Pajak, Kemenhub: Sudah Ada Diskusi dengan Korlantas Polri,
surabaya.tribu....