[LIVE] Bisa Tanya Kebijakan PANRB: Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024

[@noforphan]

Selamat malam Ibu Kemenpan RB dan Bpk Wakil Kemenpan RB beserta seluruh Bpk dan Ibu di Kemenpan RB., Ijin menyampaikan curhat saya Ibu Kemenpan RB tentang Nasib kami Honorer khusus Teknis yg telah terdata di tabes dan telah mengikuti Ujian seleksi kompetensi yang telah terjadwalkan, namun hasil ujian saya dan sebagian kawan lain tidak terbaik tetapi hanya memuaskan/baik saja. seperti nilai yang didapat: 230, 285, 270 , 279 ,,,,dan 386. Sebagai curhat kami ibu mohon dengan kerendahan hati mempertimbangkan dan memberi kami tambahan nilai yang nilainya hanya baik saja, dengan memperhitungkan masa kerja atau pengabdian kami selama ini dan umur saya dan sebagian kawan lain sudah berumur 40 tahun. Semoga kami yg nilainya hanya baik saja ibu BISA disamakan dengan status menjadi P3K Penuh waktu ibu, kasihanlah kami 😢😭😭🙏 😇 Salam kami dari Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara, salam merah putih 🇮🇩🙏

[@hajiriswan2218]

Riswan, BMCKTR,Hadir

[@YusMaida-u5j]

Yusmaida S.sos Dinas PU BMCKTR Sumbar..hadir

[@TianChandrapratama]

Mohon kiranya Bapak Presiden Prabowo beserta jajaranya melalui BKN dan Kemenpan RB dapat mengusulkan formasi baru seperti Operator Pengaduan Publik atau Verifikator Pengaduan Publik dengan jenjang jabatan pelaksana yg dulu pernah diwacanakan namun sampai sekarang belum terlaksana di tingkat Pemda baik Pemkab /Pemkot dimana mereka mempunyai beban kerja yang sama dengan ASN dan mempunyai tanggung jawab dalam menerima pengaduan dari masyarakat dalam memberikan masukan,kritikan dan ide bagi terciptanya pembangunan pemerintah daerah yg berintegritas,akuntable dan transparan karena kami melihat mereka juga sama dengan guru dan nakes sama2 memeberikan pelayanan publik yang utama kepada masyarakat dan semoga ini bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengingat Pengaduan Publik baik di tingkat Daerah,Provinsi maupun Pusat mendukung Sistem Digitalisasi

[@TianChandrapratama]

Dan kiranya hal ini bisa dimasukkan di dalam honorer yang masuk di dalam pangkalan database dengan melihat lamannya pengabdian dan sumbangsing mereka terhadap Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam menjembatani dan melayani masyarakat dengan Kepala Daerah jadi Bapak Presiden bisa memberikan kebijakan melalui Kementarian PAN dan RB untuk menyusun formasi khusus dari Pemerintah Pusat dengan melihat uraian kerja honorer di setiap BKPSDM di yang ada di Pemkab atau Pemkot dan dapat ditetapkan menjadi PPPK penuh waktu karena jam kerja mereka yang terkadang melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan. Demikian masukan dari kami dan semoga hal ini bisa dijadikan regulasi dan kebijakan Bapak Presiden Prabowo beserta jajaranya

[@malukusatudara884]

Ada yg seruh ini... Kalau paruh waktu kerjanya di hitum perjam,jadi coba jelaskan paruh waktu bagi pemadam kebakaran, tidak Ada yang bisa jawab, karna pemadam tidak Ada beristirahat tdk Ada kata libur

[@muh.arifin7332]

Mohon ijin bertanya,sy brigpol arifin..mohon petunjuknya kementrian menpanrb,bagaimaa jika istri sy asn kemudian sy pindah tugas,knapa istri sy tdk bsa pindah dgn alasan ikut suami katanya data d pusat terkunci mohon bantuanya

[@muh.arifin7332]

Istri sy terangkat jd asn tahun 2019