Рет қаралды 31,087
Kondisi umum pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota sampai dengan saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi.
Masih banyak dijumpai kelemahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai contoh Sasaran yang ada belum seluruhnya berorientasi hasil (Outcome), dan indikator kinerjanya belum Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time Bound (SMART). Selain itu masih dijumpai ketidak selarasan/harmonisan antara sasaran RPJMD dengan sasaran RENSTRA. Hal tersebut akan berpengaruh kepada Program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh tingkatan dibawahnya.
Seharusnya sasaran dalam RPJMD dan RENSTRA seharusnya berorientasi hasil (Outcome) dan indikatornya SMART, dan selaras antara Sasaran dalam RPJMD, dengan Sasaran RENSTRA dan diikuti keselarasan dengan program dan Kegiatan dibawahnya.
Perencanaan kinerja yang baik seharusnya diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik, sehingga Money Follow Program akan tercipta yang artinya setiap pengeluaran/ belanja pemerintah mempunyai keterkaitan/ dukungan dengan Program dan Sasaran diatasnya.
Salah satu penyebab permasalahan hal tersebut karena kurangnya permahaman dari Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja. Jika Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memahami Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja dengan baik, maka dapat mengidentifikasi adanya sasaran yang tidak berorientasi hasil (outcome) dan ketidak selarasan Sasaran Kinerja RPJMD dengan RENSTRA.