Apa Maksud dari PPTK sebagai Tim Pendukung PPK?

[@asww0702]

Makasih bapak2 suhu pencerahannya,,.. mengembalikan fungsinya pptk seperti halnya seyogyanya fungsi pjphp dlm pengadaan

[@aryoseto7712]

sangat sangat sangat jelas yg selama ini jadi bingung ttg ppk vs pptk...... trims bapak bapak.

[@M4c_4rthur_H1ll74]

Terima kasih pak Khalid dan pak samsul atas pencerahannya. Salam sukses buat bpk berdua

[@subari7391]

Trims pak infonyo pak syamsul ramli dan pak khalid mustopha , mhn di bahas pak bagaimana kl pa merangkap ppk, dan tugas ppk di laksanakan semua oleh pptk

[@yansenkorwa3003]

Salam Pengadaan. Pa. Samsum terima kasih atas Video Bapak yang banyak membantu kami dalam Penyusunan Komposisi Kepanitian SKPD, Pa. kami di Dinas Perikanan , KPA merangkap PPK karna belum adanya personalia dinas yang bersertifikasi alias belum lulus ujian PBJ , sehingga SK. Panitia di buat Tim Pendukung PPK yaitu Tim Teknis dan Tim Pendamping/ahli yang mempunyai beban kerja secara langsung melaksanakan tugas-tugas PPK dlm penyusunan KAK , mengendalikan kontrak sampai kepada penetapan penyedia ke Pejabat Pengadaan , dan hal ini sudah berlangsung di kantor kami. Bagaimana tanggapan dan pendapat Bapak. Terima Kasih atas penjelasannya. Yansen Korwa Kabupaten Supiori-Papua

[@fortegroupkupang]

Bingung... 😥🤔😥🤔 Yg mesti diluruskan sejak 2005 hingga hari ini sesungguhnya hanya masalah konsistensi istilah PPTK dan PPK (Komitment) dan tupoksinya pada UU, PP, Perpres, Permendagri dan Perlem LKPP... Cuma butuh kesungguhan dan niat baik dari perumus regulasi jika ingin menciptakan keteraturan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Ataukah memang kondisi ini disengajakan sehingga terus menjadi polemik di daerah sehingga selalu ada celah kriminalisasi pelayan publik di daerah atau tetap ada order bimtek/dsb. Maaf n Salam 🙏

[@KhalidMustafa01]

Nah, ini saya setuju. Lucunya di Kemdagri yg membuat Permendagri sendiri, tupoksi PPTK berbeda dengan daerah.

[@ignaswoda9693]

Di APBD dalam Pengelolaan PBJ ada PPK dan PPTK, dalam pembuatan laporan kemajuan pekerjaan utk pek konstruksi PPTK Tidak mnandatangani laporan kemajuan pek tsb PPTK hanya mau menandatangani SPP,bgm.pndapat pa khalid dan pa samsul🙏🏻🙏🏻

[@riapusparini3475]

Assalamu’alaikum Pak Khalid minta tolong penjelasan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 Tolong Pak🙏🏻

[@muhammadyusuf5326]

Assalamualikum,,,,apakah PPK bisa/punya kewenangan membuatkan sk pemeriksa barang

[@dhiacan4797]

pak khalid, mohon dibuatkan mind mappingnya utk hal ini

[@bennysetiawankamidjaya1786]

Dalam Perlem LKPP Nomor 9, "PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)" , menurut saya "dapat juga dibantu" karena untuk pelaksanaan terdapat perbedaan di APBN dan APBD. Sehingga tinggal disesuaikan apakah PPTK untuk sumber dana APBN atau APBD.

[@darmasetiyawan5700]

Masih saja ada hal2 yg multitafsir di p16 2108..btw thanks master2 atas pencerahannya..

[@syulcesaija8379]

maaf mohon penjelasannya Permendagri nomo 5 Tahun 2015 Tentang BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH. apa hubungannya dengan PPTK/PPK..atau saya yang slah googling ya...nohon bantuannya pak Khalid Mustafa

[@Kusmahady1]

izin pak Khalid Mustafa (KM).... tolong suara videonya (pakai microphone dlm) supaya jelas suaranya... sy selalu menonton dialog KM dgn pak Samsul Rizal, Fahrurrazy dkk selalu suaranya kecil banget. Agar menjadi perhatian, setiap uplop videonya, sy sudah subscribe spy sy dpt update video PBJ nya. Terimakasih atas ilmunya jd amal jariyah dan tentunya byk subscribenya.

[@KhalidMustafa01]

Iya, waktu rekam ini belum ada Mic Boom. Insya Allah yg video2 akan datang suaranya sudah lebih baik

[@yudiwantoro7671]

Klo dlam sebuah kelurahan siapa yg meng SKKan pptk dan PPK Mohon pencerahan. Karena dalam hal ini lurah adalah KPA Sub DPA dari kecamatan induknya..sedangakn camat adalah PA..

[@KhalidMustafa01]

Silakan mengikuti Webminar hari ini (Sabtu, 23 Februari 2019) untuk langsung memperoleh penjelasan tentang hal tersebut. Link Webminar dapat diperoleh di: app.livestorm.co/km-partners/pbj-di-keluarahan-pasca-terbitnya-permendagri-1302018

[@asww0702]

Bagus kok suaranya

[@solamusicofficial2979]

1 pak samsul apa benar ppk itu harus ditunjuk dari pejabat (eselon) dan bukan kepada biasa walaupun pegawai itu punya persyarat kualifikasi goloingan iii a 2 Apa tidak perlu pengalaman 2 tahun lagi seperti dulu dipepres 54 dan pepres 4 mohon pencerahan

[@drkasino5432]

makin bingung Pak... sebuah cerminan produk hukum ( yg dibuat oleh kementerian yg sama ) yg kacau balau dan multitafsir serta bukti ketidakpatuhan terhadap hirarki hukum yg berlaku. Peppres pasti lbh tinggi dari Permendagri... shg wajib kiranya , permendagri yg ada / masih berlaku, hrs di sesuaikan dgn Peppres yg terbaru... Yg plg kacau adalah, : ada permendagri yg mengacu pd peppres dan ada yg bertolakbelakang dgn nya ...

[@drsabdullah9429]

kesimpulan sy dari diskusi ini...PPTK hanya memiliki tanggungjawab formil sedangkan PPK memiliki tanggungkawab baik formil maupun materil. tapi yang terjadi dilapangan..PPTK masuk penjara juga bersama PA/KPS, pengawas dan penyedia karena temuan kurang nolume. artinya fisik kurang ..PPTK juga masuk penjara. memang tugas PPTK ukur..timbang volume fisik ?..itu kan tugas konsutan Pengawas dan PPK, kenapa PPTK kena dampak hukumnya. Didaerah kasus kurang volume..PPTK juga proses hukum. Permohonan : Tolong kementrian/lembaga di Tingkat Pusat buat aturan yang utuh, koordinasi yang baik. Kemenkeu..kemendagri, LKPP, Kepolisian dan kejaksaan HARUS DUDUK BERSAMA BUAT ATURAN untuk kami pedomani. Mau tanya lagi pa...dokumen laporan bulanan pekerjaan fisik apa harus juga ditandatangani oleh PPTK ?..tidak cukupkah hanya ditandatangani oleh Konsult Pengawas dan PPK ? Karena yang terjadi dilapangan PPTK juga tanda tangan terkait dikumen FISIK...sehingga jika ada masalah PPTK juga kena imbas..sementara PPTK tidak bertugas mengawasi dilapangan tuk ukur dan timbang fisik..gimana pa..mks

[@CV.KingSolutionGroup]

Alhamdulillah saya sudah merubah kebiasaan yg biasanya laporan progres fisik di TTD oleh PPTK. Yg tertera di sana saya terapkan hanya penyedia. Konsultan/timteknis dan ppk. Saja.

[@andhyyurizhal]

​@@CV.KingSolutionGroupApakah masing-masing bidang boleh ditunjuk tim teknis dgn SK PA?

[@Uni584]

dalam pengelolaan APBD, Apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menjadi PPTK ?

[@KhalidMustafa01]

Tidak ada aturan yang melarang

[@armyhasanuddin8354]

PPTK yang dimaksud ,bukan Pejabat penatausahaan Keuangan yah...pak🙏

[@kangdadangsundaya8639]

Permendagri No 1 th 2015 itu tentang Desa

[@pecintarasulullah1599]

P.Syamsul dari Perpres 33 thn 2020 tdk membahas honor PPK.. Apa PPK akan di tangani lngsung oleh PA ???

[@movieclipchannel2085]

Itu tandanya PPK harus melekat...pada PA atau KPA atau PPTK....

[@RS-jz4fz]

Saya jadi bingung ini pak, sepertinya ada ke egoan tim penyusun kedua perpres ini, baik utk perpres 16 thn 2018 dan perpres 33 thn 2020, sepertinya tidak ada koordinasi dalam penyusunannya, di perpres 16 thn 2018 disebutkan bahwa tugas ppk melaksanakan tindakan yg mengakibatkan pengeluaran anggaran tiba2 perpres 33 thn 2020 mengabaikan tugas yg dilaksanakan oleh ppk tersebut dengan menghilangkan honornya, lalu bagaimana di skpd jika tidak punya kpa sementara ada staff yang sudah berserifikat pbj berarti honornya tidak ada dong? Mohon penjelasannya pak syamsul.

[@bagussurya7013]

ahlinya ahli aja bingung apalagi kita

[@icanaja7791]

Jadikan PPTK tersebut sebagai Direksi LAPANGAN....

[@movieclipchannel2085]

Oh jadi biang kerok nya Permendagri semua..yg bikin bingung saling beda