Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Negara

Materi ini merupakan bagian dari materi yang diberikan pada mata kuliah Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara (PPKN) yang diberikan kepada mahasiswa Program Studi Diploma III Pajak, PKN STAN.
Sejak tahun 2019, mata kuliah PPKN (ada PPKN I dan PPKN II) menjadi mata kuliah wajib di lingkungan PKN STAN.
Link file dapat diunduh pada tautan berikut:
drive.google.c...

[@bernadheta_k]

Makasih pak atas penejelasannya, mungkin next bisa membahas mengenai konsep dasar akuntansi pemerintah pak. Sehatt selalu pak

[@rizky.rie99]

terimakasih ka materinya sangat membantu, 😊

[@faruq_gayyan]

Pilih energi hijau untuk hidup lebih baik

[@dapitsaderio7604]

terima kasih atas materi yang telah disampaikan

[@ariesstart1772]

Terima kasih penjelasan dan sangat jelas dan mudah utk di pahami..

[@Dux187]

Terimakasih atas materi dan penjelasannya.

[@mayasafira1254]

Terimakasih ilmunya Bapak Tuton...ilmunya sangat bermanfaat...

[@ongbie8645]

Terima kasih banget nih video dan channelnya..

[@daniimaya]

Terimakasih banyak bapak atas materinya, perkenalkan saya Maya dari Kota Samarinda prodi Ilmu Hukum.

[@isnaniahnor]

unmul kah

[@anangmaulana4653]

terima kasih materinya pak

[@helmipjr4294]

Makasi pak, cepet ngerti. Bahas tentang perbendaharaan negara pak🙏

[@kirana_putri34]

Warga nunggu langkah nyata kanggo mbangun ekonomi.

[@NuridinGb]

Pengelola Keuangan negara vs Pengelola Keuangan APBN apakah sama?

[@kuwatslamet]

Lingkupnya berbeda. Keuangan negara itu luas (silakan cek UU 17 tahun 2003). APBN hanya sebagian dari keuangan negara.

[@JavaneseSocietyPeople]

Pengorganisasian keuangan publik/negara itu bagaimana?

[@kuwatslamet]

maknanya sama dengan "tata kelola".

[@d.farhanawidyadhana6627]

Permisi, Pak. Saya izin bertanya tentang DIPA. Pada DIPA sudah dijelaskan kalau ada sasaran yang akan dicapai, seperti pada fungsi, program, rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran, rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, dan pendapatan yang diperkirakan. Pada dokumen pelaksanaan anggaran tersebut dilampirkan rencana kerja dan anggaran badan layanan umum (BLU) dalam kementerian negara/lembaga negara yang bersangkutan. Lalu bagaimana contoh keputusan ordonator yang berimplikasi langsung pada pengeluaran negara dan peran Kuasa Bendahara Umum Negara dalam proses tersebut.

[@kuwatslamet]

Ordonatur itu "mirip" spt fungsi bendahara pada umumnya. Ia akan membayar setiap tagihan sepanjang seluruh dokumen telah lengkap dan benar. Fungsi ordonatur bila dikaitkan dengan DIPA adalah pada saat pihak otorisator (satker) mengajukan pencairan anggaran ke KPPN. Ordonatur akan membayarkan tagihan tsb berdasarkan dokumen penagihan dan data yang ada di dalam DIPA, termasuk ketersediaan saldo mata anggarannya.

[@ProdiAdmBisnis]

Izin Share Ya

[@kuwatslamet]

Silakan Kak.

[@elisabethanggiluli4642]

Slmt mlm pak mau tanya, kalau di Pemerintah Daerah ada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ( SIPD RI). Kalau untuk pengelolaan keuangan APBN ada tdk ya? Aplikasi atau sistem seperti SIPD RI?

[@kuwatslamet]

Di tingkat pusat, ada aplikasi SAKTI dan SPAN.

[@elisabethanggiluli4642]

@@kuwatslamet makasih pak