Lapor Mas Wapres 06 | THE REAL OMON - OMON IN TOWN Awokwokwokwok ... !!??

[@TheCsk2010]

MEREKA semua cuma bisa bikin ATURAN....tapi tidak bisa beri SOLUSI

[@Mamambob]

Darahnya sudah pencitraan dari orok😂

[@sunaryo7758]

Mereka gak tau malu, katanya ahli ekonomi tapi keahliannya cuma bisa naikin pajak.. Kalau yg begituan gak perlu ahli jg bisa, ternyata mereka lebih kejam dari penjajahan Belanda, gak punya malu..yg namanya ahli itu seharusnya mencari cara bagai mana menurunkan pajak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amandemen negara ini.. Memang gak punya malu

[@HariWijaya-m6l]

tukang mebel kan biasa moles sampai kinclong......😂😂😂😂😂😂

[@GepiSartianis]

apa sih yg diharapin sama si wapres itu, manusia tanpa kualitas yg dijadikan pemimpin oleh bapaknya

[@gotrarumina5146]

Percaya? Gw sih No 🤣 omon omon its Real !!

[@BrokerMile]

Siapapun penguasanya apakah tingkat dunia ,internasional,negara,semuanya perlu dibuktikan janji2nya,coba renungkan.

[@nkri525]

Ko Awan sehat selalu🎉🥰🥰🙏

[@sisaumur6009]

Sudah kuduga dari awal, semua dibuat hanya untuk kepentingan pencitraan tujuan jangka panjang yaitu pencalonan presiden di pemilu yang akan datang,dia kan mau nyalon lagi.

[@sunadiharsono]

Omon omon hanya pencitraan. Negara ini penuh dengan penguasa yg pencitraan utk memperoleh suara saja.

[@fangfang7391]

Itu program hanya utk pencitraan & pilpres 2029

[@iamnobody-001]

Pencitraan kebodohannya

[@dny2001]

Sebenarnya untuk sekelas wapres Karena cakupannya sdh nasional bukan kelurahan ngurusinnya hal yang lebih berat misalnya: mafia tanah, mafia ilegal tambang, mafia judi online, phk, perusahaan bangkrut, investasi lari ke luar negri, pajak konglemerat atau pengusaha kakap, cari investasi diluar buat IKN, mafia hukum..🤔

[@BrokerMile]

Sertifikasi guru dijateng belum dibayarkan 5 bulan th 2024 sampai Desember,tanpa penjelasan.

[@BrokerMile]

Sebaiknya setiap kementrian,dpr,parpol, membuat nomer pengaduan,agar masalah rakyat cepat teratasi.

[@rusdisaleh1755]

Masuk jebakan betmen koh, kasihan rakyat di php terus demi pencitraan saja...

[@taufikismail7831]

Kayak ga tau aja.. Jgn berharap sama manusia apalagi manusia merk ono.. Pasti kecewa

[@easylife5082]

Si gele di percaya😂😂😂😂😂

[@filosoleaf7595]

Gimmick

[@anastasiaatisetyarini9180]

Wapres tamatan SMP, apa bisa memberikan solusi berbagai masalah yg dihadapi rakyat, makanya dari awal jangan percaya dengan konten LAPOR MAS WAPRES, keluar biaya banyak, tdk ada hasilnya.😅😅😅😅

[@sriharina6786]

Wouw ini negara demokrasi kan ...

[@Oero3055]

Hahahuhu...😂 diprank.

[@PembersihGorongGorong]

Lapor mas mul, gimana ni anakmu kinerjanya..

[@nyungsep867]

politikus boleh berbohong 😂😅

[@suryadidjoko1088]

Tidak ada yg seberani seorang Ahok ketika warga melapor, semua langsung di layani dan ditindak lanjuti , semua diupload, yg ini cuma omon2 pencitraan doang

[@SusiKiryatih]

sudah dari dulu kok,, cuman masalahnya 58% yg menang yg sisanya yg menanggung.

[@mujiono7006]

Kaya gak tau aja itu hanya gimmik biasa cari pencitraan diri saja.

[@cryptonite1618]

Jutaan org lapor,mau d selesaikan secepatny?😂

[@tomy1743]

Ya uda tau kan pejabat Indonesia itu terbawah sampai ter atas itu semua Sandiwara aja klo ngadu omong kosong kecuali satu jaman Ahok aja yg kelihatan hasil laporan masyarakat akui itu

[@KaryaSuksesJayaMandiri]

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 sesuai dugaan

[@BebekPepek]

Pak Awan sakit ya? Mas Wapres jadi Wapres gimana caranya?

[@gembongrudi6361]

Yg lapor emak2.. yg urus tingkat desa, polsek, kecamatan sj,...fungsikan mereka, jangan ASN mainan HP sj di kantor lurah...😂😂

[@denygunawan7204]

mana berani kayak AHOK

[@Jimmi-xf2tx]

Memangnya anda sj yg melapor?

[@wihartowiharto82]

Intensif pajak UMKM sudah mjd keputusan 7 tahun lalu, dan tentu sdh dg pembicaraan dg DPR. Jadi kmrn Pajak Smart lapor mas Wapres terkait agar intensif dilanjutkan, sy yakin gak akan bs difollow up. Apalagi soal mengharap 'oknum pejabat' yg kayaknya maksudnya Sri Mulyani ditertibkan, gak akan terjadi. Itu di luar kewenangan wapres. Begini Smart Pajak gak faham? Dasar channel ini hanya cuma tukang kompor. Penjelasannya: pajak UMKM 0,5% omset itu merupakan intensif pemerintah selama 7 tahun untuk perorangan, kemudian 4 tahun untuk CV dan 3 tahun utk PT. Setelah tenggat waktu habis, berlaku Pph normal. Bagi pengusaha baru (per orangan, CV, PT) berlaku masa intensif tersebut sesuai tahun usahanya dimulai. Jadi ini sebetulnya bukan aturan baru, tapi sudah dituangkan dlm aturan sejak 2018. Jadi sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang baru memulai usaha dan belum pernah memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%, ybs berhak memanfaatkan fasilitas ini selama 7 tahun sejak mulai menjalankan usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, yang memberikan tarif PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. ​​ Setelah masa pemanfaatan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% berakhir-yaitu 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 tahun untuk Wajib Pajak Badan-Wajib Pajak akan dikenakan tarif PPh sesuai ketentuan umum yang berlaku. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif PPh diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dengan rincian sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak hingga Rp50.000.000: Tarif 5% Penghasilan Kena Pajak di atas Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000: Tarif 15% Penghasilan Kena Pajak di atas Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000: Tarif 25% Penghasilan Kena Pajak di atas Rp500.000.000 hingga Rp5.000.000.000: Tarif 30% Penghasilan Kena Pajak di atas Rp5.000.000.000: Tarif 35% Angka ini normal, besarannya rata-rata hampir sama untuk semua negara. Bahkan Vietnam ternyata lebih tinggi. Di negara2 maju, spt di negara2 Eropa Barat, terutama negara2 Skandinavia, di mana rakyat diberi pendidikan gratis sampai kesehatan gratis, pajak pribadi bisa sampai 60% atau lebih. Indonesia blm ada apa2nya.

[@MrHokface]

Ko, jangan pesimis dulu, laporan yg masuk ribuan... Harus di baca satu-satu itu perlu waktu..., harus nya kita kawal aza kelanjutan nya... Mudah-mudahan ini menjadi harapan untuk perubahan....

[@munayaaja5912]

Justru itu...cara ala wapres ini ga akan efektif, mending bikin saluran aduan di tiap kementrian dan daerah. Tugas wapres memonitor tindak lanjut mrk gmn, kan hrs ada data berapa aduan yg masuk, brp yg selesai dll. Kok ini sekls wapres ngurusin ginian. Byknya aduan jg menunjukkan kinerja birokrasi yg amburadul..apalg BUMN yg byk ngutang ke vendor..😢

[@anton.fathoni]

Politician 😅

[@elisabethhutagaol965]

😂😂😂😂😂😂😂