LIVE: DEMO Buruh Geruduk Kementerian ESDM Desak Menteri Bahlil Dipecat Prabowo Akibat LPG 3Kg Langka

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-MEDAN.COM - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pada Rabu (5/2/2025).
Aksi unjuk rasa ini merespons kebijakan pemerintah yang melarang pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg.
Masyarakat hanya bisa membeli gas melon tersebut melalui pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Massa aksi meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipecat karena kebijakannya dianggap menyusahkan rakyat.
SEBELUMNYA, Pengamat Politik Rocky Gerung mengritik keras Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang membuat kebijakan tanpa berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini menyusul polemik kelangkaan gas Elpiji 3 kg karena dilarangnya pengecer menjual gas melon.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau stok elpiji 3 kg di salah satu pangkalan dekat Pasar Klender, Jakarta Timur, Rabu (52/2025).
Zulhas memastikan bahwa gas melon sudah kembali normal setelah adanya perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan bahwa para pengecer sudah bisa berjualan gas LPG 3 kg lagi sebagai sub pangkalan.
Hal ini juga yang kemudian membuat Prabowo meminta Bahlil mengaktifkan lagi pengecer LPG 3 kg.
Polemik distribusi elpiji 3 kg membuat pemerintah mencabut larangan pengecer menjual elpiji subsidi.
Mulai 4 Februari 2025, pengecer diizinkan menjual kembali elpiji 3 kg kepada masyarakat.
Namun, pembelian di pengecer kini harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Adapun pemerintah mengubah status pengecer menjadi subpangkalan resmi Pertamina.
Mengutip Kompas.com, sebanyak 375.000 pengecer telah terdaftar dalam sistem Merchant Applications Pertamina (MAP).
Para subpangkalan akan didigitalisasi untuk memonitor transaksi secara transparan.
Di sisi lain, pemerintah memastikan proses ini dilakukan secara bertahap dan tanpa biaya.
Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi elpiji tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.
Diketahui digitalisasi juga akan meminimalkan potensi penyalahgunaan subsidi elpiji.
Dengan demikian, masyarakat dapat membeli elpiji subsidi lebih mudah dan merata.
Program: LIVE UPDATE
Host: Apfia Tioconny Billy
Editor Video: Reza Arief Darmawan
Uploader: Chandra
Bergabung dengan channel ini untuk mendapatkan akses ke berbagai keuntungan:
/ @tribunmedantv
Baca selengkapnya di www.tribun-medan.com
#TribunMedan