Bedah Editorial MI - Setop Legislasi Transaksional

PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi berakhir. Di pengujung masa jabatan tersebut, DPR justru bernafsu membahas revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan revisi UU Kepolisan Republik Indonesia (Polri).
Secara etika, pembahasan kebijakan atau RUU baru yang strategis menjelang masa bakti berakhir semestinya tidak dilakukan oleh DPR. Pembahasan di ujung masa bakti, apalagi dengan cara dikebut, amat rawan terjadi pembahasan transaksional.
Nuansa transaksional kian kental, sebab sejak awal pembahasan RUU ini, DPR tidak melibatkan masyarakat. Itu saja sudah menunjukkan bahwa revisi UU ini bukan untuk kepentingan publik. Dengan adanya dugaan transaksi di balik pembahasan dua RUU tersebut, kritik dan usulan masyarakat sipil terpinggirkan.
Jika proses legislasinya transaksional, dikhawatirkan pasal-pasal yang dilahirkan dari pembahasan tersebut juga tidak akan mencerminkan kepentingan rakyat. Dengan mengabaikan kritik dan usulan dari publik, pasal-pasal yang dihasilkan bakal sulit untuk diterima masyarakat. Bahkan amat mungkin berpotensi berbenturan dengan kepentingan publik.
Selain itu, terkait dengan substansi RUU, pasal-pasal yang kini tengah dibahas itu dicemaskan akan menghambat reformasi TNI dan Polri. Dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah masuk tahap penyusunan RUU TNI tersebut, salah satui poin yang paling disorot ialah adanya perluasan jabatan sipil yang bisa diduduki perwira aktif TNI. Itu berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI.
Memang, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto sudah memastikan dwi fungsi TNI yang
ada di dalam RUU TNI tidak akan mengembalikan TNI ke masa Orde Baru. Dia juga menegaskan bahwa anggota TNI hanya ditempatkan ke pos-pos kementerian atau lembaga untuk mendukung kinerja pemerintah.
Namun, siapa yang bisa menjamin kalau masa-masa gelap Orde Baru ketika TNI, yang saat itu masih bernama ABRI, begitu berkuasa tidak akan terjadi lagi? Bukan mau berburuk sangka, tapi dengan kemampuan dan jabatan-jabatan sipil yang bakal mereka kuasai jika nanti RUU itu disahkan, tidak ada yang bisa menggaransi dwi fungsi TNI tidak bakal lahir kembali.
Poin lain yang menjadi sorotan publik ialah usulan penghapusan Pasal 39 UU TNI. Pasal ini memuat sejumlah pelarangan bagi anggota TNI, di antaranya dilarang menjadi anggota partai politik, dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, dan terakhir dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk dipilih sebagai anggota legislatif ataupun jabatan lain yang bersifat politis.
Pasal itu sejatinya menyimpan pesan bahwa anggota TNI harus profesional dan tidak boleh bergeser dari pekerjaannya. Karena itu banyak pihak menyayangkan bila pasal itu justru diusulkan untuk dicabut. Siapa yang mengurus pertahanan negara jika anggota TNI boleh berbisnis? Kalau alasannya demi meningkatkan kesejahteraan prajurit, bukankah TNI bisa mengusulkan kenaikan tunjangan atau gaji?
Karena itu, mengingat krusialnya pembahasan RUU ini, DPR semestinya legawa menyerahkan pembahasan kepada DPR periode berikutnya. Baik, RUU TNI maupun RUU Polri sesungguhnya masih memerlukan kajian dan evaluasi yang lebih matang terkait substansi dan urgensitasnya. Apalagi DPR periode sekarang sebetulnya masih memiliki banyak utang pengesahan RUU.
Pada Tahun Sidang 2023-2024 ini, ada 47 RUU yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Dari 47 RUU tersebut, baru empat yang tuntas, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan RUU tentang Perubahan atas UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Artinya masih ada 43 RUU yang masih belum tuntas pembahasannya. Itu yang semestinya diprioritaskan para wakil rakyat di Senayan, bukan malah asyik ngebut sendiri membahas revisi RUU TNI dan Polri. DPR hendaknya pandai memilih dan memilah mana RUU yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan mana yang tidak.
#bedaheditorialmi #editorialmediaindonesia #SetopLegislasiTransaksional
click our website :
- Media Indonesia: mediaindonesia...
- E-paper Media Indonesia: epaper.mediain...
Follow official account MI Com di:
- Twitter Media Indonesia: / mediaindonesia
- Instagram Media Indonesia: / mediaindonesia
- Facebook Media Indonesia: / mediaindonesia
- TikTok Media Indonesia: / media_indonesia
Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: whatsapp.com/c...

[@titimyulia3693]

KEKACAUAN di NEGARA kita ini AKIBAT PENHIANATAN KORUPTOR kpd Presiden dan Rakyat. Dan DPR merubah UU kami tdk tau maksudnya, semoga di th 2025 Negara kita aman, tdk ada korupsi dan tdk ada penhianatan dan Fitnahan.

[@fulbah2008]

Alhamdulillah pegawai sipil tetap diam saja lahannya mau diakuisisi.

[@agungcahyowibowo6337]

Bedah editorial yang pas ... Kepentingan golongan dan pribadi mau dimasukan ke undang-undang

[@sulasnosulasno1600]

Jadi begini Lepasnya Jokowi ke Prabowo istilahnya. Mbuag Clepuk dapet Kuntil anak, begitu juga DPR.. Rakyat sdh nggak ada harapan.. Nau dzubilahmindalik.

[@user-ps3fr1dm1f]

Transaksional sudah direncanakan untuk melanggengkan oligarki+Dinasti kolusi korupsi nepotisme...

[@reskita-61]

Transaksional mustahil dikesampingkan oleh para tingkat elite bangsa ini dan saat ini sebab bila tdk ada transaksi maka bagi-bagi kue kekuasaan tidak memuaskan mereka.

[@sulasnosulasno1600]

Anngota DPR. Yg. Baru tinggal Makan Tidur dan menikmati gaji milyaran prbulannya, . Karena undang2nya sudah selesai . Di akhir jabatan presiden Jokowi. Menjelang pelantikan Prnowo.

[@siraitjaya8351]

tvOne coba diangkat banyaknya koruptor dari parpol yg menjabat mulai menteri DPR kpl daerah sampai ketua partai tapi tidak pernah di bahas tvOne suharusya kpl daerah tidak perlu dipilih rayat karena banyak jadi koruptor itu yg perlu di kritik tvOne baru mantap

[@wiyatnoyatno9591]

Hati2 perhatian untuk rezim pak Prabowo akan bisa kena jebakan, pemerintahannya bisa akan terguncang karena permainan elit skenario Reformasi jilid 2..

[@martonosamsung2428]

Dpr dewan pertimbangan rupiah

[@indah-n9]

Transaksionl atau take and give memanfaatkn sisa jbtan hnya singkat rawan rupiah bisnis transaksi juak beli kepentingn

[@user-nq8uq4hv8g]

Leonardo P#Ngemeng JiwaHatiOtakMukutB3 #Mujigil #Suuladab #suuzon KebanyakanNgemeng🤣

[@amammujaddidjalalfuadi875]

Assalaamu'alaikum, "Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal." (QS. 3:7). Wassalaam.

[@solosirait2426]

Para pembual berkumpul menjual harga diri membodohi rakyat...munafiknya negeri ini !!!!

[@titimyulia3693]

Kami rakyat tdk merasa di bodohi, aman aman saja. Usaha lancar, kerja nyaman, di bodohi apa?

[@dwibudi5585]

Komunis Kapitalis Ber COKOL .