MENANG DIATAS KERTAS PUTUSAN PENGADILAN (putusan tidak dapat dieksekusi)

[@mcfoxlive6831]

Terimakasih Pak jawabannya.... Sangat mencerahkn

[@diskusihukum5170]

terus ikuti chanel ini, untuk belajar ilmu hukum dan dunia peradilan

[@RismiyatiDukuh]

Saya tergugat. Saya disuruh menunggu kurang lebih 14 hari sejak keputusan majelis hakim. Apakah saya nanti ada surat panggilan dari pengadilan agama?? Dan bagaimana jika saya tidak hadir?? Apakah HAK NAFKAH Iddah dan NAFKAH MUT'AH TETAP diminta?? Dan apakah nanti saya dapat surat panggilan lagi dari pengadilan agama untuk mengambil HAK NAFKAH Iddah dan NAFKAH MUT'AH tersebut??

[@bangpamulang3389]

Mengapa hukum di negara ini ruwet, berbelit, mahal, dan makan waktu bertahun-tahun ? Ada pengadilan negeri, agama, niaga, industrial, tata usaha, tipikor, anak, dan masing-masing mempunyai 4 tingkatan, Pengacara saja bisa keliru (sengaja atau tidak), apalagi masyarakat awam. 1. Sehrsnya semua putusan bisa dieksekusi OTOMATIS. Bila hakim tahu tdk bisa dieksekusi, utk apa diputus ? 2. Coba lakukan 'eksperimen'. Buat 3 atau lebih kelompok hakim berbeda, dan tiap kelompok minimum 3 hakim. Ajukan suatu perkara sama dgn prosedur lengkap, jawab-menjawab sama, bukti-bukti yang sama, dan pengacara yang sama, lalu lihat bagaimana putusan ke tiga kelompok hakim tersebut. Apakah 'dasar hukum', 'pertimbangan hukum', dan 'amar putusan' mereka sama ?? Kemungkinan besar 'TIDAK SAMA', bahkan bisa bertentangan. Jadi, apa sebenarnya arti 'Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa' ? (Padahal berdasarkan 'logika/pendapat hakim'). 3. Orang memperkarakan kasus kehilangan 'kambing', akhirnya kehilangan 'sapi'. Itulah hukum di Indonesia. Aparat hukum menjadi 'kaya' di atas 'penderitaan' orang yg berperkara. 4. Presiden TIDAK bisa/ mau nengintervensi proses hukum, tetapi para menteri dan gubernur biasa. Apa bedanya ?

[@diskusihukum5170]

hukum di negara ini tidak ruwet dan berbelit-belit, yang membuat nya seperti yang anda sampaikan adalah salah satunya ketaatan masyarakat dan kesadaran masyarakat tentang hukum yang masih rendah. simple hukumnya : naik motor pakai helm, tapi pelaksanaannya bagaimana? ruwet dan ribetkan. banyak yang taat atau tidak. (itu dari satu sisi saja) 1. dalam sengketa perdata, yang menentukan sengketa adalah para pihak, dan hakim tidak boleh melebarkan kasusnya. jika tidak ada tuntutan Penghukuman (agar bisa dieksekusi) hakim tidka boleh menghukum orang yang tidak ada tuntutan kepadanya. 2. hukum itu bukan ilmu matematika, yang pasti jawabannya, atas kasus yang sama saja, latar belakang bisa beda, tidak mungkin diterapkan sesuatu yang sama; sama-sama kasus pencurian, ada yg memang kebiasaan, ada yg karea butuh makan, 3. kalau berperkara mengeluarkan biaya itu memang dimungkinkan, tetapi jika salah jalan dan caranya maka akan habis banyak. lewatlah jalan dan cara yang benar akan mendapatkan yang terbaik 4. kekuasaan peradilan itu mandiri, LIHAT UUD 1945. dan juga UU kekuasan kehakiman, jadi tidak ada intervensi dari mana pun, baik itu presiden, menteri gubernur atau lembaga lain.

[@riskifarid8271]

​@@diskusihukum5170jawaban anda tidak salah pak , tapi itu 1 banding 1000 , saya mengalaminya , setiap langkah hukum yang mau dijalani harus ada duit . Mungkin bapak juga tau ssndiri . Makanya saya maklum jika kadang kadang masyarakat lebih memilih pasrah daripada harus mengurus yang mana nanti belum tentu berhasil. Yang sudah berhasil pun kadang juga hanya berhasil diatas kertaas tampa eksekusi. Mau eksekusi ya bayar dulu wkwkwkw

[@fadhlylaw]

mantaps

[@diskusihukum5170]

Terus ikuti channel ini ini untuk belajar ilmu hukum dan dunia peradilan

[@diskusihukum5170]

Yg di eksekusi sesuai putusan pengadilan. Biasanya menyebut luas dan juga batas dalam putusannya.

[@alitopan3979]

Alhamdulillah berkat ada putusan ini tanah keluarga saya tdk jadi hilang,awal mula hutang setelah ayah kami meninggal pihak rentenir gugat bahwa tanah kami milik mereka...

[@diskusihukum5170]

Semoga segera selesai masalahnya.

[@tadeusbanggur5166]

Selamat pak,kel.kami memiliki putusan pengadilan Tinggi,dan termohon tidak mau melaksanakan putusan yaitu,termohon menjual tanahnya utk dibagi semua kepada pemohon hasil menjadi 6 bagian,termohon 2/6 bagian,sedangkan pemohon dapat 1/6 dari hasil penjualan obyek sengketa,..malah termohon langsung menyediakan uang utk pemohon tanda pemohon mengetahui hasil penjualan,mohon solusi

[@tadeusbanggur5166]

Karena ini masalah warisan yg harus dibagi,baik termohon maupun pemohon,mereka 5 bersaudara

[@tadeusbanggur5166]

Yang termohon dpt 2 bagian sedangkan pemohon yg merupakan kakak kandung dari termohon 4 org,mohon penjelasan

[@Sultrabarunews]

PENGADILAN NEGERI (PN) KOLAKA DIDUGA BERPIHAK PADA KETIDAK ADILAN KOLAKA, BERANDANKRINEWS Eksekusi sebidang tanah berukuran 662 M2 di jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara akhirnya batal dilakukan oleh Pengadilan Negri Kolaka (PN) Kolaka, Senin (30/1/2023). Batalnya proses eksekusi lantaran pihak tereksekusi melalui kuasa hukumnya MUH. AMIR AMIN. S.H., dan timnya beserta kelurga mempertahankan hak karena menganggap upaya peninjauan kembali (PK) atas putusan hukum yang dilakukan saat ini oleh pemohon yang telah diserahkan ke pengadilan negri kolaka atas putusan hukum yang dilakukan saat ini oleh pemohon melalui pengacaranya masih bergulir di pengadilan negeri kolaka. Namun ada hal lain yang ditemukan oleh pihak wartawan adanya saksi yang mengetahui persis kasus tersebut seorang ketua LBH/LSM yang bernama Dr. SAKIMAN S.H, M.H., tuturnya saat kami mewawancarai bahwa seharusnya eksekusi ini tidak bisa dilakukan karena mengalami banyak cacat hukum terkait putusan-putusan yang ada di pengadilan negeri kolaka berserta pengadilan tinggi Kendari berserta Mahkamah Agung. Tuturnya lagi ia juga mengatakan bahwa di nilai cacat hukumnya dalam putusanputusan tersebut bahwa kasus tersebut mulai masuk di pengadilan negri kolaka pada tanggal 14 April 2014 Letak duduk perkara berawal dari tanggal 14 April 2014 dan didaftarkan dipeniteraan PN Kolaka pada tanggal 15 April 2014 dalam register Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Klk kemudian perbaikan gugatan tanggal 18 Juni 2014. Dimana perkara berkelanjutan sampai turunnya putusan PN Kolaka nomor : 07/pdt.G/2014/PN.Klk bahwa selalu penggugat adalah pemohon eksekusi pada tanggal 30 Januari 2023 dari proses peradilan tersebut tergugat menangkan perkara ditingkat PN KOLAKA sampai proses peradilan seterusnya tergugat sebagai termohon banding dan pemohon kasasi sampai PK berada di pihak yang kalah sehingga pada tahun 2018 penggugat selalu pemenang akhir ditingkat MA mengajukan eksekusi tetapi tidak terlaksana kan namun beberapa kemudian eksekusi hendak pada tanggal 30 Januari 2023 namun batal Saat itu mulai ada putusan tentang eksekusi namun dibatalkan oleh pengadilan negri kolaka karena adanya gugatan perlawanan oleh pihak tergugat yaitu Nurdin Tahir DKK melalui pengacaranya pak Akbar S.H, 4 tahun kemudian pada tahun 2018 mulai lagi terdengar isu bahwa akan dilakukan lagi eksekusi pada tahun tersebut, namun kembali batal karena adanya perlawanan hukum yang dilakukan oleh Umar Dhani, S.E. M,SI., melalui pengacaranya LEONEDUS SARMPUMPWAIN, S.H dan BUDIARMAN, S.H., namun ditolak oleh Pengadilan Negri Kolaka namun pada saat itu yang mengherankan kenapa tidak dilakukan eksekusi dan selanjutnya pada tahun 2022 Umar Dhani, S.E. M,SI., kembali melakukan perlawanan hukum melalui pengacaranya MAKMUR. S.H / HIKMA MIRHANA. S.H., namun pihak pengadilan kembali menolak gugatan perlawanan tersebut atau NO, namum Umar Dhani, S.E. M,SI., tetap berupaya melakukan gugatan perlawanan ke pengadilan negri kolaka melalui pengacaranya MAKMUR. S.H., mengajukan banding menggunakan bukti-bukti baru yang belum pernah ada dan masih bergulir di PN Kolaka, akan tetapi pihak PN Kolaka melalui Panitra seolah-olah ada upaya pemaksaan eksekusi sementara perlawanan hukum belum ada putusan. Diduga PN Kolaka berpihak sebelah yaitu Muin selaku penggugat terhadap Nurdin Tahir DKK. Setelah adanya isu eksekusi akan dilakukan oleh PN Kolaka pada tanggal 30/1/2023, maka Alm Nurdin Tahir / Usman Tahir dkk memanggil / menggunakan pengacara akan melakukan upaya hukum luar biasa dan kemudian pihak LBH/LSM memanggikan pengacara yaitu MUH. Amir Amin, S.H dan tim menerima kuasa hukum dari pihak keluarga tergugat yaitu Alm Nurdin Tahir / Usman Tahir dkk, setelah menerima berkas kasus perkara mulai dari tahun 2014 sampai 2018/2022. Pengecara lalu melakukan gelar perkara dengan timnya selanjutnya mengajukan perlawanan hukum ke PN Kolaka yang sementara bergulir namun pihak PN Kolaka serta merta melakukan upaya pemaksaan eksekusi tanpa menunggu putusan gugatan perlawanan yang sudah dilakukan oleh MUH. Amir Amin, S.H dan tim ke PN Kolaka. Ada apa sebenarnya? Kenapa pihak PN Kolaka seolah-olah berpihak sebelah kepada Muin CS. Nah pertanyaan itulah yang membuat kami menduga PN Kolaka/Panitra telah menerima sogokan/bayaran dari Muin CS, karena bukti-bukti Muin CS yang disidangkan hanya berupa foto pohon kelepa/empang dan foto orang mencangkul. Namun saksi-saksi pihak tergugat yaitu Alm Nurdin Tahir / Usman Tahir dkk, mengatakan di lokasi yang akan di eksekusi itu tidak ada sama sekali objek tersebut. SUMBER Dr Sakiman SH.MH EDITOR YULI ANGGRAENI, S.E PENULIS M HERAWAN ABD

[@diskusihukum5170]

Karena perkara berjalan kita hormati proses,

[@ennapelawi9804]

Saya beli tanah bersertifikat 7 thn yg lalu, setelah 2 thn saya bangun rmh dgn membuat surat IMB, sekarang ada org yg mengaku sebagai pemilik tanah saya dan juga tanah tetangga2 saya ( 17 pemilik ) berdasarkan Surat Putusan MA thn 1984. Jd pemohon eksekusi ini katanya adl ahli waris dr pemenang perkara dalam Surat Putusan MA thn 1984 tsb. Sekarang Pengadilan Negeri sudah melakukan konstatering dan akn melakukan eksekusi... Pertanyaan saya pak... 1. Apkh ini bisa dieksekusi, meskipun saya punya sertifikat..? 2. Saya tdk tahu ini dahulu perkara dan kenapa baru dieksekusi skrg...? 3. Transaksi jual beli tanah yg bersertifikat ini dilakukan di hadapan notaris, yg mana menyatakan sertifikat ini sah dan tdk sengketa krn sudah di cek ke BPN... Mohon pencerahan nya ya pak, krn saya dan tetangga2 saya bisa mati duluan krn sport jantung pak... Terima kasih banyak 1:43

[@diskusihukum5170]

Jika ada putusan pengadilan, maka bisa dilakukan eksekusi. Upaya anda jika tidak mau di eksekusi adalah adalah mengajukan gugatan perlawanan eksekusi. Kenapa eksekusi tidak dari dulu, karena sifat eksekusi itu menunggu permohonan dari pihak yg berperkara. Selama tidak mengajukan maka belum dilakukan eksekusi.

[@fatmawatibasir4910]

Cntoh kasus yg di btalkn krn buktinya tidak kuat 🙏mhon bntuannya buat penulis penelitian

[@diskusihukum5170]

Mohon lebih spesifik apa mksdnya

[@rahmawatiibrahim6935]

Assalamu Alaikum ,, semoga sehat selalu ,, pak sy ingin mengajukan pertanyaan apakah sah pelelangan sengketa rumah (jaminan sertifikat) tanpa melalui pengadilan tinggi hanya sepihak sj (pihak bank dan calon pembeli) sedangkn pemilik jaminan tdk menerima sp 1 spi SP3 tiba2 pelelangan tanpa sepengetahuan pemilik dan apakah sah sdgkn rumah d serobot oleh pihak pemenang lelang tanpa ada tanda tangan dari pemilik sejak awal spi mengambil rumah yg d menangkan ,, tlg penjelasanx pak,, trima ksh sdh menampilkn ttg hukum2 melalui KZbin biar masyarkat yg tdk paham hukum bs banyak terbantu dg Chanel bapak semoga dpt keberkahan utk bapak sekeluarga ,, amin 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

[@diskusihukum5170]

Lelang yang benar adalah dilakukan oleh lembaga yang sah menurut hukum jika lelangnya dilakukan oleh pihak bank sendiri maka pihak pemilik rumah bisa mengajukan pembatalan lelang dan gugatan ganti kerugian atas perbuatan tersebut kepada pihak perbankan

[@rahmawatiibrahim6935]

Terima ksh pak,, sukses selalu 🙏🏻 mslhx pak apakah msh bisa d gugat sdgkn kejadian pelelangan tahun 2018 dan posisi rumah sdh d tempati dg cara menguasai tanpa mperlihatkn surat apapun ,,, yg ingin sy tykn lagi pak apakah msh berlaku gugatan apabila sdh msk tahun k 4 terima ksh 🙏🏻

[@diskusihukum5170]

Masih bisa yang penting anda bisa membuktikan dalil yang anda sampaikan di persidangan

[@Sultrabarunews]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu selamat malam Pak ijin bertanya apakah bisa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta MA memenangkan penggugat yang hanya memiliki bukti poto pohon kelapa dan Poto Empang serta SKT sedangkan yang di kalahkan memiliki bukti-bukti sertifikat induk dan 4 sertifikat pecahan dan saksi mata mengatakan bahwa bukti penggugat tidak ada di objek yang mau di eksekusi

[@diskusihukum5170]

Photo bukan masuk kategori bukti kepemilikan tanah. Dan skt itu bukti penguasaan tanah. Sertifikat adalah bukti kepemilikan tanah yg terkuat. Jika ingin mengalahkan sertifikat harus bisa membuktikan jika sertifikat diperoleh dari perbuatan melawan hukum dan itikad tidak baik.

[@AlwinMuslimin]

Mana lebih kuat putusan Tun dengan perdata terkait sengketa tanah , mohon penjelasannnya (kami menang perdata tapi kalah di Tun)

[@vickyp3732]

Salam! Saya mau tanya sbb: Saya mengontrak sebuah rumah dan bangunan untuk jangka waktu lama dari owner rumah tsb dengan perjanjian di notaris. Dalam perjalanan owner tanah meminjam uang pada temannya dan memnjadikan rumah tsb sebagai jaminan. Saat dia tidak bisa mengembalikan pinjaman, temannya melelang rumah tsb padahal sudah tau ada saya sebagai pengontrak , pegawai lelangpun tau saat mendatangi rumah tsb. Kami menang di pengadilan dan pemenang lelang batal mengeksekusi dan tidak banding. Keputusan Incracht sudah berjalan 10 tahun lalu. Pemenang lelang memiliki SHM rumah tsb namun dapat menguasai sampai kontrak saya berakhr 20 tahun kedepan Pertanyaan saya: Apabila saya mau over kontrak pada orang lain apakah pengontrak baru mendapatkan hak2 yang sama sesuai dengan pernjanjian yang saya buat dengan owner pertama ? Dalam perjanjian boleh di over kontrak dan juga tertulis bahwa tanah dapat dibeli pada saat kontrak berlangsung oleh siapapun pengontrak selanjutnya dengan harga yang sudah ditetapkan dalam perjanjian tsb. Bagaimana apabila pengontrak baru mau membangun diatas tanah tsb haruskah memberi tahukan pada owner yang baru karena owner baru seperti tetap mau menguasainya. Terimakasih atas jawabannya.

[@diskusihukum5170]

Ketika anda melakukan over kontrak, harus dilihat terlebih dahulu perjanjian awal anda, jika tidak diperjanjikan maka anda tidak berhak, dan tentunya jika anda mengontrakan kepada pihak lain harus ijin dari pemilik baru, begitu juga perbuatan dari penyambung kontrak hrs seijin dr pemilik tanah.

[@vickyp3732]

@@diskusihukum5170 Terimakasih banyak atas jawabannya . Jadi perjanjian awal saya dan pemilik lama tidak berlaku bagi pengontrak berikutnya atau pemilik baru yang harus tunduk pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya? Karena kan sdh ada perjanjian sebelumnya yg dibuat dg pemilik lama. Dan pemilik lama telah melanggar perjanjian tsb dengan menjualnya dimana dalam perjanjian disebutkan bahwa dalam kontrak tidak boleh dijual dan sertifikat harusnya disimpan di safe deposit di Bank. Menurut logika saya perjanjian yang telah dibuat kan tidk bisa dilanggar begitu saja dengan adanya pemilik baru pak?

[@Senang_bertani1]

Assalamualaikum, wr, wb Pak izin ntanya pak, kallau putusan di PTUN tentang hak. Perangkat desa itu dan btelah. Berkekuatan tetap juga sampai tingkat banding. Itu jenis putusan apa pak?,..... Dan jika di abaikan apa sangsinya

[@diskusihukum5170]

Lihat amar putusannya. Ada yg menghukum atau tidak. Atau menyatakan status hukum baru. Membatalkan pengangkatan atau SK pengangkatan

[@mudjahidgrab9902]

Bagaimana jika putusan pengadilan bahwa hartabersama dibagi 2 .tapi...dan hrs di eksekusi tapi salah satu pihak misalnya istri menyimpan sertifikat dan tdk mau memberi kehakim untuk dilakukan d eksekusi bagaimana solusinya jikadi pengadilan pidana bisa dilakukan penangkapan kepada yg tdk mau memberi sertifikat yg dia yg pegang...nah untuk putusan pengadilan agama gimana solusi eksekusinya 🙏

[@diskusihukum5170]

Perkara perdata dan pidana beda ranahnya. Jika memang ada putusan pidana dan tidak mau di laksanakan secara mandiri maka dilakukan secara paksa melalui pengadilan. Anda cukur mengajukan eksekusi ke ketua pengadilan dimana perkara tersebut di putus. Jika tidak mau dibagi secara sukarela, ya di lelang dan hasil lelang akan dibagi menjadi 2.

[@juniapriadi1181]

Ijin bertanya PAK kalo putusan pengadilan letak objek lahan salah, rt/rw nya terbalik apa bisa di exsekusi putusan sudah sampai MA

[@diskusihukum5170]

Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka prinsipnya bisa dieksekusi. Terkait kesalahan itu memang benar salah atau hanya menurut pihak saja. Karena setiap perkara tanah tentunya ada pemeriksaan setempat yang melihat obyek Sengketa dan tentunya tidak akan jauh yg dieksekusi dari hasil pemeriksaan setempat tersebut.

[@topigaruda5467]

Mohon penjelasan nya pak.... Jika pemohon peninjauan kembali ditolak tapi pihak pemohon yang di bayar atau dialihkan atas tanahnya kepada pihak lain pada saat itu masih belum putus perkara perdatanya... Mohon penjelasan nya...sedangkan putusan Peninjauan kembali diputuskan tahun 2021 dialihkan oleh pemohon Peninjauan kembali tahun 2020

[@diskusihukum5170]

Peninjauan kembali yg ditolak tidak ada pengaruh kepada perkara, dan status sperti putusan yg sebelumnya.

[@manifesto124]

Izin bertanya pak. Apakah rekening tergugat dapat di sita eksekusi oleh penggugat melalui jurusita untuk mengganti kerugian sesuai/senilai putusan? Mohon pencerahan dan terimakasih sebelumnya.

[@diskusihukum5170]

Sebenarnya bisa saja, jika memang ada harta di dalam rekening tersebut.

[@LusiaAmus]

Ijin bertanya pak,tahun lalu ad yang menyerobot tanah kami,dari pengadilanya kami yang menang,tetapi yang kalah tidak mengakui kekalahan,dan dari pihak yang berwajib tidak melakukan eksekusi,terus bagaimana langkah selanjutnya pak,ininkasus pidana🙏🙏

[@diskusihukum5170]

Gugat saja di pengadilan, dengan tambahan bukti putusan pidananya. Penyerobotan tanah itu. Jika sdh ada putusan perkara perdata maka bisa dieksekusi sama pengadilan jika tidak mau meninggal tanah tersebut

[@andrisatriasaleh7677]

bagaimana dengan eksekusi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan biaya eksekusi yang mahal karena menggunakan jasa appraisal mohon penjelasannya

[@saksiaja8972]

Tolong dijelaskan Pak kasus perdata yang telah diterima oleh Mahkamah dan dimiliki oleh Mahkamah

[@diskusihukum5170]

mohon maaf, tolong dijelaskan lebih spesifik pertanyaan anda, biar ga salah paham. jika ada kasus perdata banyak bisa dilihat di SIPP pengadilan dan Direktori putusan

[@putraaja4935]

Klo saya menang di pengadilan masalah piutang wanprestasi.... Tulisannya saya bisa menjualnya, saya bisa membalikkan nama tanpa melalui pemilik.... Apakah itu bisa saya laksanakan ?

[@diskusihukum5170]

Pihak penggugat tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas barang yang menjadi jaminan milik pihak tergugat secara sendiri tanpa persetujuan dari pihak tergugat Apabila pihak tergugat tidak setuju pihak penggugat harus mengajukan eksekusi ke pengadilan

[@putraaja4935]

@@diskusihukum5170 berarti klo saya mau jual harus minta bantuan dr pengadilan lewat juru sita ??? Tidak boleh serta Merta jual sendiri tanpa ada juru sita dr pengadilan?

[@rumahtahfidzbahrululum8448]

Kami sdh menang inkra 1990, namun HGB belum kami urus baliknama kepihak kami, ijin tanya bagaimana proses yg kami harus tempuh. Apakah kami bermohon ke BPN utk balik nama ke pihak kami

[@diskusihukum5170]

Cek terlebih dahulu hgb nya apakah masih jangka waktunya atau sudah berakhir

[@vincenvijhe9381]

Itu bukan solusi, kl harus dilihat HGB masih berlaku atau udah hampir berakhir masa berlakunya... Solusi yg baik dan tepat adalah bahwa SHG balik kepemilikan Krn disitu akan diperbaharui dg yg baru.

[@alisantoso9401]

Bang saya mau tanya prihal menang di atas kertas kasusnya seperti ini bang saya adalah ketua salah satu poktan pada saat kami membuka lahan kondisi nya berupa hutan belantara tapi beberapa tahun kemudian kurang lebih 4 tahun ada orang yang mengklaim tanah kami, dan singkat cerita terjadilah gugatan terhadap tanah tersebut tapi putusan mengadilan menyata no dan Pada saat sidang lapangan kami yang ada di daerah lahan tersebut di akui oleh pihak pengadilan, tetapi perkara tersebut masih bergulir dan pihak pengugat banding ke pengadilan tinggi dan hasilnya dimenangkan oleh pengugat yaitu prihal pencabutan pernyataan dibawah tangan tapi di amar putusan menyatakan bahwa diputusan tersebut tidak membahas luas tanah, letak tanah dan tiba2 ada surat dari pengugat berupa somasi kepada kami dan yang lainnya yang sudah mengarap lahan tersebut intinya suratnya tentang Penyerobotan lahan, padahal kami sudah membayar pajak skt dan dalam tahap proses sertifikat dan kami juga punya bukti ijin mengarap lahan dari pengugat yang bermetrai 6 ribu dan lahan kamii mau ditarik kembali dan kami sudah membalas surat tersebut supaya pengugat dan mengugat kami di pengadilan, jadi apakah sikap kami ini salah dan mohon pencerahannya

[@diskusihukum5170]

Perlu saya jelaskan bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim tersebut adalah sesuai dengan apa yang di mohonkan para pihak dalam surat gugatan dan juga jawaban anne-marie pihak tergugat. Jika ada permasalahan yang tidak dipertimbangkan bisa jadi itu adalah tidak pernah di singgung dalam surat gugatan karena perkara sedang ada pemeriksaan di pengadilan maka kami menghormati apa yang ada di putusan pengadilan tersebut dan Tidak berkomentar lebih banyak

[@unang863]

Sy mau brtanya pak kami punya sbdg tanah yg di kontrakan dr jaman kakek sy n sudah hmpr 10 thn para pengontrak tdk mmbayar" smntara di jmn kakek sy tdk ada perjanjian di atas hitam putih mereka membangun n lamanya batas wkt pun tdk ada .. hnya ada kuitansi pembayaran yg sy tanyakan proses hukumnya gimna pak jalur apa yg harus kami tempuh perkara perdata kah ? Lalu apa bs lgsg d eksekusi ,, mohon skiranya d jawab terima kasih

[@diskusihukum5170]

Yang perlu Anda siapkan adalah bukti kepemilikan atas lahan yang anda klaim sebagai tanah kakek anda. Jika itu dikuasai orang lain tanpa alasan yang benar maka itu adalah perbuatan melawan hukum dan bisa diajukan gugatan keperdataan terkait dengan kepemilikan tanah karena pihak yang menguasai tanah dan membangun tentu memiliki juga dasar atau alat hak atas tanah tersebut sehingga akan lebih jelas Siapa pemilik tanah dengan cara diselesaikan melalui sengketa keperdataan. Sengketa keperdataan diambil sebagai upaya terakhir setelah upaya perdamaian tidak bisa dijalankan

[@unang863]

@@diskusihukum5170 yg jelas kami punyaa bukti yg syah pak yg kami tanyakan kaloo gugatan perdataan apa bs k tahap esksekusi klo mnrt teman harus ada dasar utk ke tahap itu ,, makasih ssblumnya sdh menjawab pak 🙏

[@iznanofficial]

Maap mohon bantuannya pk Saya telah di gugat cerai sma istri Dan di undang pengadilan agama 2x dan yg ke 3 pemberitahuan keputusan tidak hadir Setelah itu apa yg saya lakukan bg setelah pemberitahuan keputusan sebelum 14hari itu apakah akan ada panggilan lgi,,

[@diskusihukum5170]

Tidak ada panggilan lagi setelah adanya pemberitahuan putusan dan atas putusan tersebut anda memiliki hak untuk menerima putusan atau mengajukan upaya hukum. Jika anda tidak mengajukan upaya hukum maka anda bisa mengurus akta cerai Anda apabila gugatannya dikabulkan

[@iznanofficial]

Cara mengurus nya apa aja bg persyaratan nya..... Mohon bantuannya

[@junitaju3144]

Saya mau tanya pak kami dari pihak tergugat yang menang.trus bagaimana supaya bisa di ajukan eksekusi karna ada pihak lawan tidak akui kalah

[@diskusihukum5170]

Jika anda pihak tergugat dan anda ada gugatan rekonvensi apabila pihak lawan masih tidak setuju dengan apa yang diputus oleh Hakim Anda bisa mengajukan permohonan eksekusi atas gugatan rekonvensi yang anda mintakan

[@saksiaja8972]

Jika keputusan mahkamah diterimanya dan di register tolong jelas kan keputusan dari makamah

[@diskusihukum5170]

mohon maaf, tolong dijelaskan lebih spesifik pertanyaan anda, biar ga salah paham. jika ada kasus perdata banyak bisa dilihat di SIPP pengadilan dan Direktori putusan

[@raykhanherlambang6327]

Mau tanya bang... Sy mengalami Phk 2019 tanpa pesangon,dg alasan krn sy yg meminta utk di Phk. Pdhl phk terjadi krn sy dipaksa utk resign dan sy menolak resign. Selanjutnya perkara ini sy adukan ke disnaker dan keluar nota anjuran tp tdk di patuhi perusahaan. Akhirnya bln Sept 2020 sy adukan ke PHI dan sidang berjalan selama 4bln dan putusan inkrah pengadilan memenangkan perkara sy. Tp perusahaan tdk menerima dan mengajukan kasasi ke MA. Dlm kasasi mereka, ingin klo MA bisa membatalkan putusan sidang PHI. Pertanyaan sy, apa MA ada kemungkinan mengabulkan kasasi perusahaan yg jelas" udh melanggar aturan UU ketenagakerjaan yg ada ttg pesangon? Yg skg udh jd RUU cipta kerja. Sedangkan di putusan PHI udh dijelaskan pasal" yg udh dilanggar perusahaan thd sy. Bln okt 2021 ini putusan MA keluar, sy agak takut klo MA ternyata mengabulkan kasasi perusahaan dan sy tdk bs mendapatkan hak pesangon sy. Sedangkan masa kerja sy 10th di perusahaan tsb. Tlg penjelasannya bang, bagaimana peluang sy dlm mslh ini? Terima kasih sebelumnya bang...

[@diskusihukum5170]

Kasasi itu proses pemeriksaan perkara bagaimana penerapan hukumnya, Sehingga jika ada kesalahan dalam penerapan hukum akan diperbaiki dalam penjatuhan putusan. Ikuti saja prosesnya jika memang anda yakin dalam posisi benar dan cara yang benar pasti ada kebenaran disana. Kita tidak bisa berpendapat dan menjelaskan lebih jauh karena penanganan perkara masih proses, dan kita hormati proses itu.

[@bayuindrak5832]

Permisi mau tanya Orang tua saya beberapa waktu yg lalu ada masalah dimana orang tua saya ditipu oleh rekanya dengan nominal uang 50jt,sertif tanah,dan bpkb mobil Setelah itu orang tua saya mengajukan gugatan dan kasus pertama selesai dengan sertif tanah bsa keluar dan orang yg nipu dipidana,akan tetapi dalam hal itu mobil tidak bisa keluar ntah segala macam alasan(posisi mobil dipolsek karena pada waktu kejadian dlu ortu saya menitipkan mobil dipolsek karena ingin diambil oleh pihak lesing yg menggadai bpkb mobil trsbut yg telah dilakukan penipuan oleh rekan ortu saya td) al hasil beberapa rekan dan orang dipengadilan menyarankan agar ortu saya mengajukan gugatan perdata dan setelah berjalannya sidang smpe hari ini 28juli 2022 sidang putusan tetapi pihak pengadilan tidak bisa memutuskan itu kasus siapa yg menang siapa yg kalah dan mobil tidak bisa diputuskan itu milik ortu saya atau pihak lesing itu kok bsa terjadi seperti itu gmna ya?masa pengadilan tidak bisa memberikan keputusan Terimakasih,

[@diskusihukum5170]

Pengadilan tidak bisa memutus milik siapa? Kami tidak tahu apa maksudnya, karena sepengetahuan kami, gugatan itu diterima atau ditolak. Atau jika tidak memenuhi syarat formal maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

[@bayuindrak5832]

@@diskusihukum5170 maka dari itu pak kami juga bingung masak pengadilan tidak bisa memutuskan keputusan siapa yg menang atau kalah?setelah sidang kurang lebih setengah tahun tetapi tidak ada keputusannya bahwasanya misal mobil ini milik a atau mobil ini milik b,kan bingung kami pak lantas buat apa naik meja hijau kalau tidak ada keputusan

[@diskusihukum5170]

Coba jelas kan amar putusannya apa?. Jangan sampai anda salah paham

[@anditenriawaru6921]

Kemungkinan anda tidak menguraikan tuntutan anda didalam petitum untuk menyatakan kepemilikan objek yang anda maksud.

[@itayunita6257]

pak mau tanya, mohon bantuan jawabannya, sy sudah memenangkan gugatan atas rumah dan tanah yg dikuasai fisiknya oleh orang lain, sy pakai pengacara utk jasa honorarium sdh dibayar, sekarang tinggal eksekusi, karena habis dana kami mencari pendana, namun skpn masih ditahan lawyer krn success fee utk penjualan rumah tsb belum ada krn blm dieksekusi dan blm terjual sementara pendana minta jaminan surat skpn asli, tolong pak gimana solusinya, trmksh

[@diskusihukum5170]

Datang ke pengadilan dan ajukan permohonan eksekusi di pengadilan sehingga Anda mengetahui Berapa nilai beban biaya eksekusi yang harus anda tanggung baru anda mencari biaya tersebut

[@vincenvijhe9381]

Sepaham sy success fee tergantung dari pemberi kuasa. Pada intinya bhw jika Lawyers tsb masih menahan srt srt penting anda. Jangan segan" laporin Lawyers itu pada Lembaga nya. Asalkan anda tdk pernah menjanjikan success fee kepadanya. Krn anda telah melakukan kewajiban anda melunasi honorariumnya.

[@rioluke6153]

Apakah asas nebis in idem tidak berlaku, apabila penguggat mengajukan gugatan baru terhadap putusan sebelumnya yang amarnya hanya bersifat decltoir dan constitutif?

[@diskusihukum5170]

Jika tidak ada amal terkait dengan condematoir atau penghukuman maka itu bukan nebus in idem

[@rioluke6153]

@@diskusihukum5170 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Dusun xxxxzz seluas ± 2 Hektar adalah Sah milik Para Penggugat selaku Ahli Waris Sah; 3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor xxxxx atas nama Robert adalah sah menurut hukum; 4. Menyatakan penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat kepada para Turut Tergugat 1 s/d 15 merupakan perbuatan melawan hukum; 5. Menyatakan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 15 atau sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat, agar keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong, utuh, aman dan lestari, bila perlu menggunakan aparat keamanan; 6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.010.000,00 (enam juta sepuluh ribu rupiah); 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Terkait amar no.5 sebagaimana amar diatas, apakah belum nebis in idem prof?

[@diskusihukum5170]

Amar no 5 itu condematoir... Pihak penggugat tidak perlu mengajukan gugatan. Cukup mengajukan permohonan eksekusi untuk menguasai tanahnya, jika pihak tergugat tidak mau sukarela menyerahkan tanah obyek sengketa.

[@rioluke6153]

@@diskusihukum5170 maaf pak, itu karena amar no.5 ada kata "menyatakan" itu tetap condematoir? Karena ada pendapat, karena amarnya hanya menyatakan maka tdk bisa di eksekusi, dan harus amar menghukum untuk bisa di eksekusi

[@diskusihukum5170]

Jika tidak bisa dieksekusi atau utusan non eksekutable maka akan ada pernyataan dari ketua pengadilan selama ketua pengadilan tersebut tidak menyatakan hal tersebut maka masih bisa dieksekusi

[@gojekjktdrivwe9937]

Izin bertanya pak. Kalau tanahnya sudah di eksekusi dan ternyata luasnya berbeda dengan luas yang di putuskan, apakah bisa penggugat merevisi luas tanah tanpa melibatkan pihak tergugat? Terimakasih sebelumnya

[@diskusihukum5170]

Yang dieksekusi tidak bisa melebihi dari apa yang ada di dalam putusan pengadilan, dan jika sudah ada di putusan tidak bisa direvisi untuk melebihi apa yg digugat.

[@gojekjktdrivwe9937]

@@diskusihukum5170 maaf pak. Dalam putusan nya menang seluas 5.500m2 sedangkan yang ada kondisi real cuma 3500m2 . Setelah berhasil di eksekusi , apakah bisa di revisi gugatan luasnya menjadi 3500m2 tanpa kehadiran keluarga kami. Terimakasih banyak sebelumnya Wassalamu'alaikum

[@vincenvijhe9381]

​@@gojekjktdrivwe9937 harus dilihat awal gugat bisa saja salah menulis brp luas yg dimohonkan, Krn Pengadilan sll berpatokan pada permohonan yg tertuang dlm gugatan. Jika dlm gugatan, anda mengajukan sita eksekusi dg luas =5.500.M2 dan dikabulkan maka pengadilan akan mengikuti seperti permohonan anda. Namun jika yg anda mohon 5.500.M2 tp dikabulkan hanya 3.500.M2. maka anda dpt mengajukan Banding dg alasan bhw Majelis Hakim salah & keliru dalam.menerapkan hukum . Sekian dl advice sy.

[@DEMON_MLBB-o3D]

Ijin tanya bang... Jika ada perkara yg sudah berkekuatan hukum tetap, salah satu pihak mngajukan perlawanan eksekusi, apakah bisa bang? Dan apa produk hukumnya bang? Trmksi

[@diskusihukum5170]

Klo perlawanan dr.pihak yg perkara tidak akan menangguhkan eksekusi

[@alitopan3979]

Klu tdk bisa dieksekusi lalu penyelesaiannya bagaimana pak,mengingat putusannya sudah inkrach lebih dari satu tahun... apakah setelah putusan inkrach lebih dari satu tahun bisa digugat lagi atau harus penyelesaian secara kekeluargaan

[@diskusihukum5170]

Tidak bisa dieksekusi lihat dulu apa penyebabnya. Jika sudah di ketahui baru tahu langkah selanjutnya. Biasanya yang ada tidak bisa dieksekusi karena tidak ada amar putusan condematoir atau penghukuman. Maka diajukan gugatan baru dan di situ pakai putusan serta merta

[@hajaraswad3012]

Bila putusan banding no dan gugatan pembanding tidak d trima dan pihak pembanding tidak kasasi apa status tanah tsb

[@diskusihukum5170]

Tanah masih kembali pada sebelum sengketa

[@antoniusmodok2618]

Bang ijin tanya bang.. kalau saya sudah menang dan dpat surat keputusan dari pengadilan bahwa tanah tersebut harus di eksekusi tapi saya belum da uang untuk di eksekusi.. jdi menjadi pertanyaan bagi saya lewat dari sepuluh tahun juga surat keputusan eksekusi masih berlaku??

[@diskusihukum5170]

Perkara tersebut tidak ada kadaluarsanya Anda bisa mengajukan eksekusi kapanpun Pada saat Anda memiliki biaya untuk hal tersebut

[@putraaja4935]

Kalau saya memenangkan perkara atas rumah itu dan rumah itu sertifikat nya atas nama tergugat sendiri tanpa ada org lain ... Apakah gak bisa di eksekusi kalau saudara nya bilang kalau rumah itu juga milik saudara nya ??

[@diskusihukum5170]

Bisa dieksekusi atau tidaknya putusan bukan dilihat dari sertifikat atau tidaknya. Akan dilihat pada putusannya itu sendiri. Ada amar penghukuman atau tidak. Biar punya sertifikat, tetapi jika sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan amat putusan. Maka sertifikat tidak bisa jadi bukti kepemilikam tanah

[@maulanasiddiq760]

Sy mau tanya bang apa nonexskutable itu bisa di batalkn oleh ketua PN yg baru..dn tnh itu di exskusi mhon sngt di jwb trims..

[@diskusihukum5170]

Sepengetahuan kami tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu

[@vincenvijhe9381]

Non exsekutable adalah putusan yg berkekuatan hukum tetap, yg tdk dpt dibatalkan. Putusan tsb memuat alasan alasan tertentu. 1. Putusan bersifat Deklaratif & Konstitutif yg hanya menegaskan saja 2. Objek yg akan dieksekusi tidak sesuai dg objek dlm amar putusan Semuanya ini akan buat dlm berita acara oleh jurusita pengadilan bhw objek tsb tdk dpt dieksekusi dgn alasan seperti yg sdh tuliskan. Itu sedikit masukan dari sy.

[@maulanasiddiq760]

Sy mau tanya apakah penetapan nonexskutable bisa di btalkn oleh ketua pengadilan PN baru.ini terjadi pd keluarga sy tlong bang..hak kita di ambil oleh ketua PN yg baru ada apa sbnrnya .

[@diskusihukum5170]

Pada prinsipnya tidak bisa, namun apa yg menjadi pembatalan hrs jelas

[@fajrirahman6575]

Minta pencerahan... Misal kita gugat waris. Dan putusan pengadilan agama sudah memutuskan.. Apakah putusan bisa di bawa ke notaris untuk balik nama dll.. Mohon pencerahan

[@diskusihukum5170]

Dilihat dahulu apakah putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau masih ada upaya hukum dan dilihat juga putusan tersebut bisa dieksekusi atau tidak perlu eksekusi

[@melvernphoanotto855]

Dalam perkara gugatan perdata Apabila Tergugat lakukan banding dan penggugat tdk menjawab memori banding dimana hasilnya dimenangkan tergugat setelah itu penggugat lakukan kasasi tapi tidak mengirimkan memori kasasi sehingga diputus tms tidak memenuhi syarat apakah bisa penggugat melakukan pk dimana penggugat tdk lakukan jawab banding dan menulis memori kasasi

[@diskusihukum5170]

pada prinsipnya PK adalah upaya Luar biasa atas puttusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak melihat pada tingkat apa putusan tersebut dijatuhkan. selama alasaanya benar PK bisa terima pengadilan, apakah bisa membatalkan atau tidak itu pada pertimbangan Hakim yang menentukan

[@daveparker884]

Pak mohon bantu dijawab ya, kami pihak tergugat sebagai pihlak yg kallah dan tanah kami mau di eksekusi, tetapi yg jd persoalan amar putusan nya hanya mengatakan batas2 utara,timur,barat,selatan yg mana tanah kami belum pecah sertifikat alias masih satu sertifikat dan yg paling penting penggugat dlm amar putusan tidak menyebut kan luas m2 untuk bagian yang dia mau eksekusi, apakah situasi ini bisa dikategorikan non eksekutabel atau bisa di eksekusi dan luas tanah nya bisa diukur belakangan oleh pengadilan,karena penggugat cuma mengatakan batas2 nya tadi ? mohon dibantu jawab ya pak🙏

[@mirusmirus65]

Asalamualaikum pak kami masrakat biasa kami perkara perdata lawan sama2 masrakat biasa dia menurunkan xsikusi sesampainya petugas dilokasi petugas tanya keberatan kamiterangkan sesudah kami terangkan petugas tak jadi xsikusi kamiterangkan pertama b

[@mirusmirus65]

Batas sipadanya ngak sesuai sesudah itu panjang dan lebar nga cocok tanah orang yang diabilnya yang satu lagi barang bukti yang bawak kepenggadilan surat pagang gadai letak lokasi ditempat kaum kami itula yang dapat kami sampaikan

[@mirusmirus65]

Tolong jawabanya pak

[@diskusihukum5170]

Untuk eksekusi pengadilan berdasarkan putusan dan selama ada putusan yg amar penghukuman maka akan dilaksanakan. Jika tanah tidak jelas, maka sebelum pelaksanaan eksekusi akan dilakukan konstatering atau melihat dan menentukan obyek yg hendak di eksekusi. Sehingga tidak salah obyek atau melanggar hak orang yg tidak berperkara

[@PratamaFahdi]

Bang mau nanya, masalah perdata yang sudah incrah putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, mahkamah agung, dan putusan PK ( peninjauan kembali ) terus pihak yg kalah, perlawanan baru lagi di objek yg sama, putusan pengadilan negeri menang, pengadilan tinggi menang jg, mahkamah agung menang lagi . Apakah ini harusnya bisa di eksekusi? Dengan ada 7 putusan incrah. Mohon di jawab bang

[@diskusihukum5170]

Jika sudah ada putusan yang inkrah maka ajukan saja eksekusi ke pihak pengadilan

[@PratamaFahdi]

Siap terima kasih infonya bang

[@nabiladarussalam4995]

Apa lahan yang sudah dieksekusi bisa dieksekusi lagi karena ada anak tergugat yg melakukan gugatan lagi karena ayahnya sudah kalah dan meninggal?terus anaknya sudah divonis dilahan yang sama dengan KUHP penyerobotan dan penggelapan?tapi tiba-tiba melakukan gugatan keorang tua sy dan dimenangkan lagi oleh orang tua sy

[@pahlawanbangsaadd3817]

Assalammualaikum bang 🙏🙏, Kemarin kami di gugat dan putusan dimenang kan Penggugat, Akan tetapi sertifikat tanah penggugat tidak sama alamat ny dgn objek yg di sengketakan. Alhmdulliah selama 15 tahun kami menguasai fisik tanah dan kami memiliki alas hak atas tanah, Saya ingin bertanya bang? apakah tanah yg kami kuasi fisik skrng dapat di eksekuski oleh penggugat yang menang di pengadilan 🙏🙏

[@diskusihukum5170]

Jika penggugat menang di pengadilan maka tanah obyek sengketa bisa di eksekusi oleh pihak pengadilan setelah putusan berkekutan hukum tetep

[@pahlawanbangsaadd3817]

@@diskusihukum5170 walau salah objek kah bang ,, beda alamat ,, Sertifikat Desa Talang Kelapa Objek Desa Talang Betutu

[@pahlawanbangsaadd3817]

@@diskusihukum5170 apa yg harus kami lakukan bang apakah harus lanjut ke pengadilan tata PTUN

[@diskusihukum5170]

Jika ke PTUN sengketa nya hrs jelas dan termasuk jangka waktu tidak terlewati

[@corongkampung8643]

bang mau tanya apakah konstatering berpengaruh sama luas objek yang di sengketakan.. misala nya kita gugat 1 ha tanah dan putusan memenangkan kita, stelah kita konstatering dan di ukur bpn kurang dari apa yg kita gugat, apa tetap mengacu pada putusan pengadilan..??

[@diskusihukum5170]

Luasan yang pasti harus diukur dengan pas berdasarkan pihak yang memiliki kompetensi untuk itu Eksekusi akan mengikuti putusan pengadilan berdasarkan putusan pengadilan dan apabila di lapangan ternyata ada perbedaan maka tidak boleh melebihi apa yang ada di dalam putusan

[@adamfarerri966]

mohon jawabannya pak, saya selaku penggugat menang atas gugatan ganti kerugian atas ingkar janji tergugat, karena ini gugatan sederhana yg nominalnya 150jt, trnyata tergugat tidak dapat membayar ganti kerugian trsebut, karena tidak ada harta yg dapat di eksskusi, dia ada pinjaman di bank dengan jaminan tanah milik saudaranya, apa yg bisa saya lakukan?

[@diskusihukum5170]

Jika tanah atas nama saudaranya tidak bisa dieksekusi, kecuali saudaranya sebagai penjamin dalam suatu Perjanjian

[@diskusihukum5170]

Pastikan tanah objek sengketanya ada dan dalam merumuskan suatu gugatan ada Amar putusan penghukuman kepada pihak tergugat sehingga bisa dieksekusi perkara anda

[@kevinbenaventvillada6565]

Kak saya mau bertanya , kk bisa gmna bisa gugat 150 jt itu kak? Apakah memang kerugian kk sebesar 150 juta , atau 150 jt itu hanya permintaan kk sebagai penggugat?

[@riskyyoseventbjs6338]

Izin bertanya bang,(kami 2 bersaudara)ibu dan ayah saya cerai,ibu saya menggugat harta(20 rumah) dan karna semua harta kami dikuasai ayah saya dan kami tinggal bersama ibu saya,kemudian ayah saya meninggal dan semua harta kami dikuasai oleh keluarga ayah saya(adik dan kakaknya),dan pengacara ibu saya bilang bahwa keputusan akhir sudah keluar dan dia bilang tinggal anmanning dan setelah itu eksekusi. Yang jadi pertanyaan : "Apakah masih bisa keluarga ayah saya menghentikan eksekusi tsb sedangkan keputusan paling akhirnya sudah keluar dan tinggal anmanning lalu eksekusi?" Mohob jawabannya bang

[@diskusihukum5170]

Jika sudah ada aanmaning maka eksekusi akan jalan terus. Hanya perdamaian dari para pihak yg bisa menghentikan nya

[@kevinbenaventvillada6565]

Menggugat harta sampai 20 rumah? Banyak banget ya kk?

[@wijayanti6008]

Maaf pak bertanya...revisi dari terdakwa nenjadi saksi dalam peradilan anak...semakin memberatkan /meringankan anak tsb pak....

[@diskusihukum5170]

Jika ada perubahan status dari tersangka menjadi saksi jika di dalam proses penyidikan adalah meringankan tersangka tersebut, namun jika terdakwa menjadi saksi di perkara lain itu artinya tindak pidana yang dilakukan dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, berat ringannya putusan yang dijatuhkan hakim berdasarkan peran masing-masing terdakwa

[@ahmadrizi1608]

Kk aku adalah korban pemalsuan dari sengngketa mohon fenjelasan

[@diskusihukum5170]

Pemalsuan apa ini? Keterangan palsu atau surat palsu. Laporkan pidananya jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan

[@darmayudi9780]

Bang kalau amar putusan, tergugar dihukum dengan membayar uang sebesar 200 jt rupiah, terus kita tergugat belum punya uang , apa yg akan di eksekusi??? Mohon penjelasan bang

[@diskusihukum5170]

Hartanya nanti bisa disita dan dilelang untuk membayar uang itu.

[@Leicester19]

@@diskusihukum5170 bg kalau misalnya, orangnya memang tidak ada duit, dan tidak ada aset juga. Statusnya bagaimana jadinya? Jadi bingung apa yg mau dieksekusi

[@diskusihukum5170]

Jika orang tidak memiliki harta ya tidak bisa dieksekusi, eksekusinya menunggu di yang bersangkutan memiliki harta artinya akan menjadi hutan di kemudian hari

[@nurulagustina7021]

Bang saya dari pihak tergugat dan sudah sidang dari pn kabupaten menang sampai di kasasi tapi hak saya belum dikembalikan oleh pengugat apakah saya bisa melakukan permohonan eksekusi..mohon penjelasannya..

[@diskusihukum5170]

Jika anda tergugat dan tidak ada gugatan rekonpensi maka tidak ada upaya paksa dari pengadilan untuk mengembalikan hak anda.

[@vincenvijhe9381]

​@@diskusihukum5170 maafkan sy, sebenarnya anda keliru dlm memberikan advice. Tidak perlu harus Rekovensi.. Pertanyaan sy jika anda mengajukan Rekonvensi keuntungannya apa ? Jika anda tidak meminta pada ketua Pengadilan cq Hakim utk sita Eksekusi. Jika tidak suatu permintaan sita eksekusi maka sia sia gugatan anda.. sy dpt mengambil kesimpulan sementara bhw kuasa hukum anda mngkin tdk mengajukan sita maka dlm putusan bersifat Delklatoir artinya menerangkan atau menegaskan saja tidak utk dieksekusi..

[@dontagustiana8799]

Anggunan bank saya brupa sartipikat dan rumah tapi rumah tanpa imb apa bisa d lelang

[@diskusihukum5170]

Tetap bisa... Karena menjadi agunan, maka akan dilelang.

[@androdd8889]

Bolehkah atas putusan gugatan yg non executable diajukan ke gugatan sederhana?

[@diskusihukum5170]

Jika itu adalah yuridiksi dari gugatan sederhana maka bisa diajukan pada tatkala gugatan sederhana, namun biasanya yang tidak bisa dieksekusi itu adalah perkara-perkara tanah sehingga bukan kewenangan dari gugatan sederhana

[@cendrapapua8028]

Pada januari 2020, kami sebagai tergugat, kalah dan harus kosongkan rumah... Kemudian kami banding, dan agustus 2020 kami menang dalam perkara perdata... Apakah putusan yang januari 2020 otomatis gugur...? Terimakasih

[@diskusihukum5170]

Putusan yg terakhir yg dipakai, dan jika ada kasasi maka putusan tersebut yg akan menentukan

[@ayuamelia6447]

Gmn pak,bs medapatkn bntuhan hukum grtisnya

[@diskusihukum5170]

ada lembaga-lembaga di tiap kabupaten yang menyediakan itu, tetapi setahu kami klo di Pengadilan ada POSBAKUM yang menyediakan jasa gratis untuk konsultasi

[@ojekojek7144]

Kalau gak bisa eksekusi....terus apa gunanya ada PENGADILAN.....kwkwkwkwkwk pembodohan dong

[@diskusihukum5170]

Perlu Anda ketahui bahwa yang menentukan perkara itu adalah para pihak, pengadilan hanya menerima dan memeriksa perkara nya, kalau dalam pembuatan atau penyusunan gugatan sudah salah maka apabila ke depan tidak bisa dieksekusi bukan salah pengadilan tetapi salah dari orang yang membuat

[@lidyasimbolon7122]

Ujung2nya pakai ormas juga.

[@anangtj7933]

Saya dilaporkan kepoldh bang sudah satu tahun aurat r Saya suda sertipikat

[@diskusihukum5170]

Selama anda benar dan tidak mengambil hak orang lain perjuangkan hak Anda

[@nurulagustina7021]

Bang mau tanya..soal tanah ,ayah saya digugat dan penggugatnya kalah sampai kasasi dan kalah lgi..apakan bisa dieksekusi tanah yang direbut penggugat?

[@diskusihukum5170]

Jika ada gugatan rekopensi, maka rekopensinya itu bisa dieksekusi

[@rudilaodes.si.1947]

Assalamualaikum pak . Sy mau bertanya mohon di jawab .. Saya menikah dgn istri q baru 3 bulan ini yg jdi masalah si istri tdk mau berhubungan suami istri,tdk maw di bonceng, cari" kesalahan orang ,terus dia tdk mau lagi perbaiki hubungan,yg saya mau tanyakan apakah istri sprti iji ini bisa kita pidanakan atau bagaimn.karna dia tdk mau lagi tapi tdk maw kembalikan kerugian laki" dan tdk maw di ajak bicara di tokoh adat.mohon jwbnya pak🙏

[@diskusihukum5170]

Sebenarnya ini menikah karena kemauan masing2 atau dijodohkan. Klo mau dipidanakan? Apakah masih mau jadi berumah tangga? Klo memang sudah tidak bisa diajak berumah tangga ambil jalan yg terbaik. Tapi sebelum nya coba ditanyakan apa masalahnya kok bisa sampai seperti ini.

[@rizalalfaqi7890]

Bisa minta no hp bg ?

[@diskusihukum5170]

Jika ingin tanya jawab hukum silahkan sampaikan di kolom komentar

[@jaswandiscs3001]

Suara nggak jelas

[@diskusihukum5170]

Klo ada yg tidak jelas, bisa ditanyakan agar menjadi jelas. Tentang suara yg tidak jelas kedepan akan kami perbaiki kualitas video kami.