Mengukur Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.

Mengukur Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.
Host: Irmon Machmud
Narasumber : Dr. Muhammad Abusama, Mm - Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku
Tim Humas Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Maluku Utara: Suara Rakyat 45
#suararakyat #malukuutara #podcastmalukuutara #dprdpronvisimalut

[@apriniadam2745]

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatu. Seperti Yg kita ketahui bahwa DPRD bertugas bersama dengan Gubernur membahas anggaran pendapatan belanja, dan berfungsi untuk melalukan pengawasan baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Seperti yang pak wakil katakan kalau perlu di worning “ Anggaran Yg ada digunakan untuk kepentingan Yg mendesak yang berkaitan dengan pelayanan dasar”, kalau bole tau anggaran sebelumnya di gunakan kemana sehingga terjadi keterlambatan membayar tenaga kerja (guru dan Rumah sakit). Saya kira Sosialisasi perda sangat di perlukan karena masi banyak masyarakat yg belum mengetahui produk perda dari DPRD, Agar masyarakat juga bisa menerapkan aturan yg di tetapkan dengan baik. Harapan saya semoga kedepan pemerintah btul- betul memperhatikan tugas mereka karena ini salah satu faktor masyarakat menjadi kesusahan.Buktikan bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan hal ini(anggaran pendapatan ) . Trimkasih semoga kita semua di berkan kesahatan terutama pemerintah daerah , yang berusaha agar kesejahteraan Rakyat🙏🏻🙏🏻. Sukses slalu Potcas DPRD provinsi Maluku Utara 👍🏻👍🏻.

[@tjundracustom2605]

apresiasi atas podcast yang berani dan jarang bisa dilakukan DPRD untuk publish penilaian kinerja DPRD, saat ini jaman keterbukaan, lebih dalam ulasanya kan alebih bermutu dan lebih baik, apresiasi langkah awal yang bagus...

[@iziksoamole6750]

Sukses selalu pak dan potces, Semoga di THN 2023 ini kinerja kerjanya DPRD lebih baik lagi

[@muhammadsagirrajak9039]

Topik yg bagus, Jika menggunakan Negara dalam pandangan Jhon Locke maka menurut Locke Negara dibatasi oleh warga masyarakat yang merupakan pembuatnya. Untuk itu, sistem negara perlu dibangun dengan adanya pembatasan kekuasaan negara, dan bentuk pembatasan kekuasaan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan membentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang ditentukan oleh Parlemen berdasarkan prinsip mayoritas. Cara kedua adalah adanya pembagian kekuasaan dalam tiga unsur: legistlatif, eksekutif, dan federatif. DPRD Maluku Utara telah menggunakan fungsinya sesuai amanat UU dengan baik sebagai upaya menjaga keseimbangan pembagian kekuasaan agar tidak tercipta suatu kekuasaan terpusat yg kuat dengan demikian kekuasaan tetaplah ditangan rakyat maluku utara yg telah didelegasikan kepada wakil-wakilnya di DPRD. dengan podcast ini saya belajar dan paham tugas DPRD. Host pak Irmon terbaik👍👍

[@ilmaniman4300]

Sekses terus pak,semoga dengan poctes ini selalu jdi mewakili suara rakyat terus.. Semoga DPRD provinsi Maluku utara jangan cmn di bahas programnya coba melaksanakan programnya dengan baik, supaya rakyat bisa melihat atau merasakan program yang baik, dan klau mau kinerja itu jalan dengan baik itu harus kontrol terus

[@djulfikramisramalayu5342]

DPRD Pemerintah Daerah, akhir" ini semakin memperlihatkan fenomena kontestasi di Maluku Utara apalagi soal tambang Karena Kehadiran tambang dan pemerintah DPRD sebagai Bentuk Pengawasan Tidak Mampu menjawab Persoalan Kemiskinan di maluku utara,bagi warga hanya melahirkan dampak buruk bagi keberlangsungan hidup akibat perampasan lahan, pencemaran air, hilangnya wilayah tangkapan Nelayan, kriminalisasi dan intimidasi,bahkan kerusakan hutan. Keberdaan pulau kecil seperti Pulau Gebe, Pulau Obi, Pulau Taliabu termasuk Pulau Halmahera yang dulu sebagai tempat persinggahan dan kini menjadi Wilayah" Rebutan Tanah bahkan Budaya" yang awalnya mengedepankan penghormatan kini mengalami kepunahan akibat terkonversi makna dari keberlanjutan menjadi ranah perebutan kapital..hal ini juga perlu menjadi bahan keseriusan terhadap dprd/pemerintah daerah sebagai bentuk pengawasan di daerah". Yang ke dua ini sebagai bentuk saran,Maluku Utara baik di level Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Salah satu sector yang harus mejadi perhatian serius misalnya sektor kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan maupun pulau"kecil pedesaan dll.lebih bnyak mempersoalkan Kesehatan dan Keselamatan,karena hampir dipastikan bnyk dokter"di maluku utara menyarankn mengobati penyakit jantung tidak ada, dan dipastikan mendapat rujukan ke luar provinsi Maluku Utara, Nah ini yg sesungguhnya kita perlu bertanya sejauh mana kapasitas pemerintah daerah Agar mengupayakan menyediaan distribusi fasilitas dalam sektor kesehatan. krna ini juga menjadi penting sebagai bahan perhatian untuk pemerintah daerah demi keselamatan warga. (Sukses Selalu Pak Irmon Machmud dan Podcast SR45)🙏

[@ifkarbuangifkar7305]

Dprd punya power full untuk mengontrol kebijakan pemda, fungsi pokok dn tanggung jawab Dprd itulah yang harus dibenarkan agar yang mengeksekusi lebih hati-hati dalam kebijakan.

[@sintiakahar2533]

Drpd provinsi Maluku Utara mungkin belum sepenuhnya menjalankan tugas,karena yang dapat dilihat kurangnya pengawasan dalam memperhatikan pelayanan dasar seperti rumah sakit daerah yang bermasalah pada tunjangan dan sebagainya tidak hanya pada RSUD sja namun juga pad tenaga kerja guru/pendidikan. semoga DPRD selalu mewakili suara rakyat dan sukses selalu untuk poadcast DPRD provinsi Maluku Utara 🙏🙏

[@oopikktomawongee8528]

dari apa yang di jelaskan fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan yang maksudnya adalah mengontrol kinerja pemerintah tetapi dari realita yang ada masih banyak sekali kekurangan dan kelalaian yang di lakukan anggota DPRD contohnya yang sempat viral kemarin salan satu anggota DPRD ketiduran dalam melakukan rapat selain melakukan pengawasa seharusnya anggota DPRD juga melakukan contoh yang baik agar dalam masyarakat.sukses selalu buat pak imron dan podcas nya semoga dengan di tahun ini DPRD lebih tegas dan konsisten lagi pada tugas dan tanggung jawabnya,salam hormat,sukses selalu buat pak imron dan podcas nya🙏🙏🙏

[@sandiwanfaudu3593]

Sebagai pimpinan DPRD, harus melakuka Pngawasan terhadap anggota" DPRD lainnya agar kinerja"nya bisa lebi teliti dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pekerja.

[@zkrhsn12]

Untuk kedepannya DPRD sy harap di tahun 2023 lebih meningkatkan pengawasan dan penyelenggaraan karena masyarakat bukan menunggu janji tpi hasil tersebut

[@aliarridha6626]

seperti yg dikatakan oleh pak irmon selaku host kalau kinerja dprd dilihat dari seberapa banyak DPRD mengesahkan produk hukum dalam hal ini adalah perda yang ternyata DPRD maluku utara terbilang produktif karena telah mengesahkan 10 perda di tahun 2022 meskipun pada akhirnya sebagai warga maluku utara menurut saya dibanding kuantitas saya lebih setuju soal efektifitas dari peraturan daerah yang diberikan tapi tetap saja DPRD harus diberikan apresiasi karena sudah produktif dalam membuat perda yang tidak dapat dipungkiri klo itu untuk kepentingan kita bersama

[@fadlummarsaoly5148]

Sebagaimana fungsi dan tugas dprd yaitu salah satunya melakukan pengawasan, dalam artian bahwa dprd harus melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Namun sampai saat ini saya belum melihat sepak terjang dprd kita dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Lemahnya dprd dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah mengakibatkan pemerintahan kita menjadi bobrok. Lihat saja berapa banyak pelanggaran dan kasus-kasus di sektor pertambangan yang tidak mampu di atasi atau di selesaikan oleh pemerintah. Mulai dari tambang yang telat bayar pajak sampai bahkan ada tambang yang tidak mau bayar pajak sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Belum lagi ada tambang yang lalai terhadap keselamatan pekerjanya. Seharusnya dprd lebih keras dan tegas dalam melakukan pengawasan. Untuk melakukan tugas pengawasan, dprd harus memiliki data banding jangan hanya menerima atau menunggu data atau laporan dari dinas2 terkait. Agar fungsi kontrol atau pengawasan ini berjalan baik. Salam hormat. Sukses selalu podcast SR45.

[@pratamahatari7458]

DPRD memiliki peran dan kedudukan sebagai jembatan penghubung antara masyrakat dan pemerintah daerah.oleh karena itu,DPRD harus profesonal dalam peran dan tugas sesuai undang- undang yang berlaku. Saya rasa kibijan DPRD provinsin maluku utura belum sepenuhnya menjalankan tugas sesuwai dengan undang-undang yang berlaku .🙏

[@rifandiharisunfandi9199]

DPRD provinsi Maluku utara harus lebih tegas melakukan pengawasan terhadap kinerja pemeritah sehingga DPRD bisa mengontrol pemerintah karena DPRD adalah perwakilan dari masyrakat tetapi sejau ini sya melihat kinerja DPRD sangat lemah untuk mengambil keputusan apalagi turun langsung sosialisasi kepada masyarakat sapai saat ini tidak sama skal.

[@babatidore2695]

Sukses slalu pak imron dan poctes nya, semoga hadirnya poctes ini bisa mewakili kinerja"para dewan perwakilan rakyat daerah, dan bisa mewakili suara rakyat Sukses selalu 🙏

[@aminmin2108]

Podcast SR45,, sukses... 👏👏👏👏🙏🙏🙏🙏

[@SusmiantiMFauzi]

Klo mnurut saya itu mngenai DPRD khususnya DPRD malut itu suda bagus tpiii stu yg kurang dri mereka ya itu kurang nya mendukung atau menanggapi aspirasi masyarakat itu sja 🙏🙏🙏

[@NandaNanda-wk2lw]

Luar biyasa 👍👍👍👍

[@Reiy117]

Topiknya menarik 👍 sukses terus Podcast SR45 dan Host Pak Irmon Machmud terbaik 😘

[@ulfamoz2171]

Sukses utk SR 45

[@kayunmeng7002]

DPRD sebagai Lembaga aspirasi masyarakat yang memiliki fungsi: Legislasi, berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah. Penganggaran, kewenangan dalam hal Anggaran Daerah (APBD) dan Pengawasan, berkaitan dengan kewenangan mengontrol implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan tak terlepas dari fungsi itu. Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang Implementasi Peraturan Daerah. Berkaitan dengan fungsi pengawasan yakni DPRD memiliki kewenangan dalam hal mengontrol pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). DPRD seharusnya lebih intensif dalam hal melakukan pemahaman kepada masyarakat tentang Perda itu sendiri sehingga Masyarakat pada umumnya pun tahu bahwa ada Peraturan daerah sebagai Payung hukum di tingkat Daerah. Sukses selalu Podcast SR45 Dan Pak Irmon

[@duniamainmainan]

❤

[@sukardisyamsudin9183]

SR45 top

[@riskihiusman9025]

Saya mengomentari pembahasan dalam video ini sesuai dengan kinerja atau Tugas dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara sesuai dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 tahun 2019. Ada 3 fungsi DPR ( pasal 4) Pembentukan Perda, Keuangan dan pengawasan. Namun saya memberi komentar yaitu dalam hal keuangan yang di awasi langsung oleh DPRD Provinsi Maluku utara. Dengan banyaknya Potensi sumber Daya Alam di Maluku Utara yang sudah di kelolah oleh pemerintah Baik dari sisi Pertambangan, Perikanan dll. Ke. Kemudian masalah perpajakan yang suda di atur pula oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada. Setidaknya harus DPRD provinsi Maluku utara dapat mengusulkan kepada gubernur/walikota dan Bupatih selaku pimpinan diderah Yaitu menciptakan Regulasi baru. Membahas soal Pendidikan dan Kesehatan yang harus di Gratiskan kepada seluruh masyarakat di Maluku Utara agar Maluku Utara benar-benar menjadi Daerah yang paling maju dan bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Karena wilayah Provinsi Maluku Utara adalah salah satu Dapur Negara yang kemudian menghidupi negara 🇮🇩. Hanya saja dalam hal pengambilan keputusan politik untuk pimpinan-pimpinan di Maluku Utara terlalu lemah sehingga harus di perbaiki. Sekian. sukses terus podcastSR45 Lebih jelas keuangan Daerah Maluku Utara. Baca lanjut 👇 www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/29151/Torang-Pe-APBN-Pertumbuhan-Ekonomi-Malut-Semester-I-2022-Sebesar-2963-persen-Jauh-di-atas-Angka-Nasional.html#:~:text=Adnan%20menerangkan%20bahwa%20kinerja%20pendapatan,migas%20sebesar%20Rp246%2C03%20Miliar.

[@ifkarbuangifkar7305]

Dprd seharusnya punya power full untuk mengontrol kebijakan pemda,tugas pokok dn fungsi Dprd itulah yang harus jadi tanggung jawab dn dibenarkan agar yang mengeksekusi terus lebih hati-hati dalam mengabil kebijakan. Sebagai manusia biasa 🙏

[@ikbalyasin4062]

pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). saya lebih menyoroti persoalan pelayanan publik yaitu tentang pendidikan, karena ini merupakan kebutuhan masyarakat yang penting untuk di perhatikan. salah satu contohnya yaitu masalah kekurangan guru di berbagai daerah. dari masalah ini bagaimana fungsi kontrol DPRD provinsi Maluku Utara dalam menanganinya?? masukan: perlu adanya peningkatan dan penegasan terhadap fungsi kontrol pemerintah daerah yang membidangi persoalan pendidikan. nama: Ruslan Ismail prodi : ilmu politik mahasiswa universitas Muhammadiyah Maluku Utara sukses selalu podcast SR45 dan pak Irmon Machmud 🙏🙏

[@amrilsamsuddin328]

DPRD provinsi Maluku Utara seharusnya lebih tegas dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Melalui Perda, seharusnya DPRD lebih melihat Maluku Utara sebagai lumbung investasi yang mana ada beberapa perusahaan besar yang itu berinvestasi di Maluku Utara. agar kebijakan yang diputuskan menjadi kontrol untuk perusahaan. Misalkan perda terkait masyarakat adat, masyarakat lingkar tambang, petani, nelayan dan beberapa sektor masyarakat yang kian kemari mata pencaharian hampir hilang akibat dari konsesi perusahaan yang makin meluas. Bagi saya ini penting, juga terkait dengan hak tenaga kerja, jam kerja dan juga berita baru-baru ini yang terkait dengan kecelakaan buruh, ini seharusnya penting untuk DPRD provinsi Maluku Utara membicarakan ini karena Maluku Utara sudah menjadi lumbung dari industri - industri besar yang ada🙏

[@vaniahmad2903]

DPRD Provinsi Maluku Utara harusnya lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan selalu mengkontrol kinerja pemerintah daerah ,Sehingga DPRD dapa mengetahui kinerja pemerintah daerah sebagaimana mestinya ,Itulah yang membuat progres pengawasan semakin rendah. Lihat saja ada beberapa kasus di lingkup pemerintah yg blm di atasi seutuhnya oleh Pemerintah daerah ,Dan itu harusnya jadi hal utama yg hrus DPRD provinsi Maluku utara lihat dan melakukan pengawasan lebih tegas lagi.Karena menurut saya itu sangat penting bagi DPRD membicarakan hal ini untk kepentingan masyarakat Maluku utara 🙏🙏

[@alraihan5978]

Dari sisi teori trias politica ada tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dn yudikatif. Indonesia sala satu negara yang menganut tiga cabang kekuasaan tersebut Dan Pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk saling mengontrol. Penyelengara lembaga legislatif di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota Adalah DPRD Sebagai perwakilan masyarakat untuk merealisasikan kepentingan masyarakat dalam proses kinerja pemerintahan Karena Anggota DPRD memiliki Fungsi legislasi, pengawasan dan pengangaran Dan Anggota DPRD juga memiliki hak, tugas dan wewenang. Akan tetapi dari sisi legislasi, Anggota DPRD dalam proses pembutan perda kurang di sosialisasikan Misalnya perda tentang ketertiban umum dan pajak Yang seharusnya prodak-prodak hukum berupa perda harus di sosialisasikan di tengah masyarakat agar di ketahui masyarakat bahwa ada payung hukum berupa perda yang di buat anggota DPRD, sehingga kegiatan masyarakat tidak melanggar prodak hukum berupa perda dan ada kesadaran hukum pada masyarakat. Masukan: Anggota DPRD sebagai perwakilan masyarakat harus lebih aspiratif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat dalam menjalangan hak, tugas dan wewenang dan fungsi legislasi, pengangaran dan pengawasan. Sukses selalu PODCAST SR45 Dan Pak Irmon Machmud.

[@nurmala3974]

Terbaik 👍👍