Bedah Editorial MI - Kalah Melawan Korupsi

MetroTV,
TITIK nadir pemberantasan korupsi di negeri ini ternyata bukan isapan jempol semata. Penegasan itu justru datang dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang merupakan simbol perang melawan antikirupsi. Lembaga antirasuah itu kini tidak lagi memiliki tenaga untuk mengobarkan perang melawan aksi lancung para koruptor.
Tak tanggung-tanggung, Wakil Ketua KPK yang telah dua periode menjabat, Alexander Marwata, lah yang membuat terang-benderang pengakuan kekalahan itu di depan anggota DPR RI, awal pekan ini. Alex mengaku gagal dalam menegakkan agenda pemberantasan korupsi. Pengakuan Alex menunjukkan KPK seakan takluk, tidak berkutik lagi dalam perang melawan korupsi.
Pengakuan Alex mengisyaratkan lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu telah kehilangan nyali dan energi, tidak punya muruah untuk menegakkan agenda-agenda pemberantasan korupsi. Musababnya, KPK digerogoti dari internalnya sendiri, termasuk Alex di dalamnya.
Linimasa beberapa tahun belakangan menunjukkan agenda penguatan KPK jauh panggang dari api. Kebijakan politik revisi UU KPK, terpilihnya komisioner KPK bermasalah, pemecatan puluhan pegawai lembaga antirasuah secara ugal-ugalan melalui Tes Wawasan Kebangsaan mencerminkan bukti pelemahan antikorupsi, alih-alih penguatan.
Para pimpinan KPK yang bergantian terjerat kasus etik, termasuk eks Ketua KPK Firli Bahuri yang akhirnya mundur dari KPK dan kini berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo, menambah sempurna kegagalan itu.
Ketika KPK seharusnya menjadi garda terdepan untuk pemberantasan korupsi di Tanah Air, yang muncul justru deretan kasus hukum yang menjerat jajaran pejabat dari tubuh lembaga KPK itu.
Kasus-kasus pimpinan KPK lebih menonjol ketimbang perkara korupsi yang ditangani KPK. Tidak hanya pimpinannya yang terjerat kasus, pegawai Rutan KPK juga ikutan mengkhianati agenda pemberantasan korupsi.
Rentetan kasus itu jelas memengaruhi wibawa KPK yang harusnya diisi oleh figur-figur dengan aspek integritas yang paling tinggi. KPK kini telah kehilangan sosok teladan yang tidak memiliki celah sedikit pun untuk menistakan agenda pemberantasan korupsi.
Belum lagi persoalan ego sektoral di internal KPK yang menurut pengakuan Alex Marwata sangat memengaruhi kinerja lembaga pemberantas korupsi tersebut. Beberapa staf yang berasal dari korps tertentu seolah dikendalikan oleh remote control atau bos dari instansi aslinya.
Hal itu diperparah dengan situasi pimpinan KPK yang seringkali tidak memiliki wibawa yang cukup untuk menghentikan semua kisruh yang terjadi di internal lembaga. Maka lengkaplah sudah pemeretelan gigi-gigi KPK. Institusi itu pun telah bermatomorfosis dari macan yang menakutkan menjadi macan ompong.
Untuk itulah, seleksi pimpinan KPK yang tengah berproses saat ini untuk mencari komisioner periode 2024-2028, harus bisa mengembalikan muruah KPK sebagai lembaga antirasuah yang independen. Tanggung jawab itu kini berada di pundak pansel capim dan dewas KPK.
Demi bisa memulihkan KPK, panitia seleksi KPK harus bisa memilih calon pimpinan KPK yang kompeten, berintegritas, dan berani serta, memilih calon anggota dewas yang bisa menjadi penyeimbang.
Selain itu, audah barang tentu sokongan politik dibutuhkan agar KPK periode mendatang benar-benar pulih. Sejumlah regulasi penting seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu segera diwujudkan.
Dengan begitu, gigi dan taring KPK tumbuh lagi, tajam lagi, tidak tumpul, apalagi ompong seperti saat ini. Perjuangan KPK untuk memenangi perang melawan korupsi masih panjang. Jangan biarkan KPK kalah atau dikalahkan. Reformasi sudah mengamanatkan bahwa KPK bisa bubar jika bangsa ini telah menang melawan korupsi. Saat ini, kemenangan itu masih jauh panggang dari api.
#KPK #MediaIndonesia #Korupsi
#KalahMelawanKorupsi #BedahEditorialMI #FirliBahuri #RUUKPK
#Metrotv
-----------------------------------------------------------------------
Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini!
Website: www.metrotvnews.com/
Facebook: / metrotv
Instagram: / metrotv
Twitter: / metro_tv
TikTok: / metro_tv
Metro Xtend: xtend.metrotvnews.com/

[@basima_wardatul]

Mari kita jaga integritas pemilu dengan mendukung proses yang adil dan transparan

[@sakura_anah23]

Pemilu damai adalah tanda bahwa kita adalah bangsa yang mencintai perdamaian

[@Gusti-i1r]

Lah, yg korupsi juga ada beberapa menteri yg dari dan didukung oleh Nasdem juga toh..... Jangan jd org yg bertopeng munafik.... Maling teriak maling....

[@user-qo8mp4ki8k]

Di bubarkan saja kpk ,sekarang ini apa2 di pajaki apa2 di korupsi ,negara ini harus di tata ulang rakyat harus bertindak tegas pada penguasa yg tamak

[@azrullin733]

Tapi ketua KPU dapat hukuman.

[@sugengbaru1364]

Pemilu diindonesia tdk akan bisa jurdil selama PENGUASA CAWE CAWE, ingat nggak KEPUTUSAN 90 DI MK, KEPUTUSAN MA 23. Itulah biang keroknya sampai kapanpun.

[@ariendahenzo9189]

Pegawai KPK HARUS independen, jangan diambil dari polri,kejaksaan atau TNI. PERCUMA kalau pegawai dari instansi lain,PASTI ada tumpang tindih kepentingan dan akhirnya percuma dibuat KPK. AKAN saling menyandra satu sama lain. Kurangkah orang orang jujur dan profesional di NKRI ini,kok PEGAWAI harus diambil dari institusi lain.....? Selama KPK tidak independen, KPK hanya tempat BERKUMPUL,REUNI saling awas mengawasi antar instansi (polisi,kejaksaan,TNI). ARTINYA KPK tidak ada gunanya.......😊😊😊😊😊

[@andyksunarto1269]

Seharusnya program utama tahun pertama Prabowo adalah pemberantasan korupsi... khok malah makan gratis... kami gak yakin Indonesiaku akan maju dibawah Prabowo Unyil... bisa bisa cendana malah dilindungi... 😁😁

[@sugengbaru1364]

Dengan adanya REVISI KPK Yg dilakukan legrslatif dg adanya SP3. itu namanya bukan KPK. G*B*O* , dg mengeliminasi dan memecat pegawai yg berintegritas scr ugal ugalan tanpa prosedur yg benar mungkin adanya campur tangan penguasa. Jadi penguasa dan pembuat Revisi UUnya tak ada beda.

[@ariendahenzo9189]

Pegawai KPK HARUS independen, jangan diambil dari polri,kejaksaan atau TNI. PERCUMA kalau pegawai dari instansi lain,PASTI ada tumpang tindih kepentingan dan akhirnya percuma dibuat KPK. AKAN saling menyandra satu sama lain. Kurangkah orang orang jujur dan profesional di NKRI ini,kok PEGAWAI harus diambil dari institusi lain.....? Selama KPK tidak independen, KPK hanya tempat BERKUMPUL,REUNI saling awas mengawasi antar instansi (polisi,kejaksaan,TNI). ARTINYA KPK tidak ada gunanya.......😊😊😊😊😊

[@ViperMerah-dl4ji]

Korupsi di era Jokowi semakin menggila karena korupsi dibiarkan saja

[@ViperMerah-dl4ji]

Hukum di Rusak di era Jokowi Demi anak dan keluarga