[FULL] Tagih Utang Nyawa Melayang - iNews Files 15/09

[@Jalak112]

Klo gx mau bayar jangan pinjem

[@amy153]

Jaman sekarang mengerikan astagfirullah haladzhim harus hati hati kl pengen meminjamkan uang ke orang yg tdk bertanggung jawab

[@NandakritalugiatmajaNand-oo3hy]

Hutang sangat membahayakan Bukan ke orang lain Ke saudara sendiri aja bisa jadi masalah

[@esthersinsu3588]

Dikasih aja secukupnya ❤❤

[@lamlambertus9880]

NYAWA HARUSNYA DI BAYAR DENGAN JUGA MAU PINJAM UANG TP TIDAK MAU BAYAR.

[@hanafithamrin9014]

Diminta kepada Pegawai Koperasi, dan pegawai Bank apapun, kalau menagih hutang harus 2 Orang.

[@Liutehua9647]

Kurang kalo 2 orang, minimal sekampung

[@淑真陳-i5y]

​@@Liutehua9647😂😂

[@gilangperkasaalam-rs9vn]

Berat di gaji bang

[@esthersinsu3588]

​@@Liutehua9647ya 😅

[@maulindyaokvin395]

Pernah kejadian penagih 2 org mat1 semua

[@Rhapsody9897]

Warning.!!!Jangan pernah ngasih pinjam uang ke orang.

[@dika-du8ni]

Ada jg contoh kasus, ga ngasih pinjaman lalu dibunuh jg. Jadi serba salah

[@sn8768-x1k]

Ngasih aja gk usah utang

[@dewisusilowati3106]

Bapak saya perna kasi pinjam lembu kepada sodara nenek lembu nya di sembeli di bikin kenduri pesta makan giliran menagi utang bapak mau di potong di kejar sampai jau

[@mbakcempluk7613]

Dari sekian temen, saudara yg ngutang gk ada yg bayar. Cuma janji.

[@TartoStianto]

HUKUMAN MATI biar berkuang org jahat d indonesia

[@apoypermana3724]

Sekarang itu galakn yang di tagih drpda yg menagih. Jd hati 2 Klo mau meminjamkan uang yaaa

[@BahrinSipahutar]

Di kasih pinjaman kok teganya ya sudah gak ada rasa kemanusiaannya

[@AliakbarAkbar22]

btul2😊

[@salvatorecassanova]

ya negara nya paok, harus nya hutang piutang itu masuk pidana, jadi gak di manfaat in orang2 gk punya otak buat minjem duit tapi memang niat e gak bayar

[@lilysetiawati7733]

👍Betul skali..waspada🙏

[@narwasihasih7784]

Makanya kalau gak bisa bayar ya jangan hutang

[@FatihFaiz-oy6go]

Kalau ada duit untuk apa ngutang

[@motivationambruladul4152]

Kebanyakan mereka hutang tanpa mengukur kemampuannya mampu/tak mampu bayar hutang, yg mereka pikirkan uang saja😢😢

[@indramudito6729]

Betul....betul....betul

[@itawati2436]

😃😃😃okey

[@MellyNur-t9z]

Hukum mati pelaku

[@FarisFaris-s5z]

Mana Mukin bos hukum mati negara kita ini kan hebat orang koruptor pembunuhan mana bakal di hukum mati tapi kalok narkoba pasti di hukum mati

[@iiimronsaputra2785]

Setuju hukum mati yang setimpal

[@AliBaya-k8k]

Kalau di hukum mati kelaparan kuroptor nya

[@dewisusilowati3106]

Hutang nyawa bayar nyawa

[@ameliaamelia470]

ya Allah tiap hari ada pembunuhan . coba tegas ya pelakuny di hukum mati biar pada kapok .

[@EfaAlfiana]

Semoga diterapkan🎉

[@marahalimmarahayat6492]

pengusaha senang menikmati hasil korupsi tapi darurat kriminal yg di hadapi rakyat tdk perduli.lihat saja kriminal sedang meningkat.

[@hudijt-ytc]

Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS" pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya.

[@yats1129]

Sadis terencana usut tuntas jng2 sering melakukan untuk menghilangkan hutang dan rampok

[@rizalandreano9146]

Kadang suka kasihan saat ada orang mau pinjam, teringat diri sendiri saat butuh. Tapi mengingat sudah 2 kali ada orang pinjam uang saat ditagih sulitnya minta ampun, bahkan yang satu orang sudah entah kemana. Jadi sekarang mikir 2 kali saat mau ngasih pinjam ke orang.

[@testakun6000]

Habis minjam biasanya orang yg sudah bayar utang ciri cirinya langsung bawa anaknya makan enak enak , belanja bolak balik kewarung giliran ditagih uang nya sudah habis buat foya foya

[@ojenchannel3074]

Astaghfirullah Al'hazim...kok makin ngeri ia Indonesia. Hukum mati pak

[@dika-du8ni]

Jangan kasih utang yg mengubah manusia jd haiwan. Bvantai semua pelakunya

[@peneropongterbaru3277]

Saya salut kinerja polri nya bagus gercep Bravo polrii

[@dika-du8ni]

Apresiasi buat pilisi yg cepat mengunggkap lasus meresahkan ini. Serahkan pd massa biar dihabisin. Pengadilan jalanan jauh lebih adil

[@TheAnonymousKnightOfJustice]

jangan dah, massa massa mulu saya sangat ngak setuju. anda sadarkan di russia massa massa yang jadikan komunis atheist payah itu? jangan tiba tiba jadi komunis njir

[@dika-du8ni]

@@TheAnonymousKnightOfJustice Hari gini masih percaya hukum konoha

[@hudijt-ytc]

​@@TheAnonymousKnightOfJustice Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS" pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya.

[@UliGurning-gk2kz]

❤ hukuman mati saya setuju harus diusut tuntas

[@NcesssSsss]

Istri Sholehah suami pagi brgkt krj tp istri masi tdr

[@Anitadewi491]

😂😂

[@Nur123-w1d]

Y wajarlh org yg nmanya menagih krna it nmanya uang d pinjam wkt enaknya,,eeehh pas wkt byarnya gk mikir",,, hrs ingat wkt pinjam dong hai pra peminjaaaam,,,lagian utang it sdh dosa hukumnya ap lg yg nma uang ribbbbaaaa,,appn it nmanya bkwrja brusaha & brdo'a kpd yg Maha kaya y it kpd Allah SWT Trs yg menghutangkn hrs dg cara" yg santun yg sopan jngan mentang" wlw appn keadaanya

[@andriowen2376]

Orang Indonesia paling anti diledek dan ditagih hutang. Hati hati... Bayarannya bisa nyawa.

[@livianalfano7715]

Hukum mati hanya berlaku untuk pelaku narkoba hukum mati tidak berlaku pada pelaku pembunuhan negeri Indonesia

[@hudijt-ytc]

Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS" pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya.

[@ISLAM_N_MUALAF]

Kalo direncanakan harus hukum mati

[@hudijt-ytc]

*Cara apa yang paling baik untuk rakyat , untuk aparat Kepolisian , Pengadilan , Kejaksaan , Lapas , Kemenkumham , DinSos , Komnas Anak dan Perempuan , Komnas HAM , DepKeu , dan sebagainya , termasuk bagi Pelakunya , dan terutama pada Korban dan Keluarga Korban ?* Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS"_ pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya. Faktanya , orang-orang kafir yang tinggal di Saudi Arabia sekira 5% dan 10-15% orang-orang Syi'ah juga merasakan manfa'at optimal dari penerapan sistem hukum Islam di negeri tersebut , selain dari mayoritas 80-85% orang-orang Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Saudi Arabia. Orang-orang kafir di Saudi Arabia relatif lebih aman dan lebih tercegah dari berbagai macam kasus kriminalitas dibandingkan dengan orang-orang kafir maupun orang-orang Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam , dan populasi Islamnya terbanyak di dunia. Sekali lagi itu menunjukkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah sistem hukum , dimana *sistem hukum di Saudi Arabia "lebih bersifat mencegah daripada mengobati".* .

[@hype7118]

Membunuh hukuman 15 tahun penjara😮 sepatutnya hukuman mati pembunuhan kejam sampai membakar korban Hukuman tak setimpal 😮

[@hudijt-ytc]

*Cara apa yang paling baik untuk rakyat , untuk aparat Kepolisian , Pengadilan , Kejaksaan , Lapas , Kemenkumham , DinSos , Komnas Anak dan Perempuan , Komnas HAM , DepKeu , dan sebagainya , termasuk bagi Pelakunya , dan terutama pada Korban dan Keluarga Korban ?* Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS"_ pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya. Faktanya , orang-orang kafir yang tinggal di Saudi Arabia sekira 5% dan 10-15% orang-orang Syi'ah juga merasakan manfa'at optimal dari penerapan sistem hukum Islam di negeri tersebut , selain dari mayoritas 80-85% orang-orang Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Saudi Arabia. Orang-orang kafir di Saudi Arabia relatif lebih aman dan lebih tercegah dari berbagai macam kasus kriminalitas dibandingkan dengan orang-orang kafir maupun orang-orang Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam , dan populasi Islamnya terbanyak di dunia. Sekali lagi itu menunjukkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah sistem hukum , dimana *sistem hukum di Saudi Arabia "lebih bersifat mencegah daripada mengobati".* .

[@GasaxDax-wu6kt]

Gila Dunia ini sMakin paRah,,,, tiap hari KaSus pembunuhaN, nyawa manusia sperti nyawa BinatanG

[@EfaAlfiana]

😢

[@hudijt-ytc]

Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS" pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya.

[@MelaHarmiella]

Pulau jawa dan pulau sumatra banyak kali y pembunuhan . Menakutkan .

[@maulindyaokvin395]

Luar jawa,, indonesia timur jg bunyk tp hanya sekilas masuk berita udah lewat.. di papua aja buanyak bgt kasus pembunuhan (di luar opm),,antar suku dll suka g masuk berita.....

[@hudijt-ytc]

*Cara apa yang paling baik untuk rakyat , untuk aparat Kepolisian , Pengadilan , Kejaksaan , Lapas , Kemenkumham , DinSos , Komnas Anak dan Perempuan , Komnas HAM , DepKeu , dan sebagainya , termasuk bagi Pelakunya , dan terutama pada Korban dan Keluarga Korban ?* Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS"_ pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya. Faktanya , orang-orang kafir yang tinggal di Saudi Arabia sekira 5% dan 10-15% orang-orang Syi'ah juga merasakan manfa'at optimal dari penerapan sistem hukum Islam di negeri tersebut , selain dari mayoritas 80-85% orang-orang Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Saudi Arabia. Orang-orang kafir di Saudi Arabia relatif lebih aman dan lebih tercegah dari berbagai macam kasus kriminalitas dibandingkan dengan orang-orang kafir maupun orang-orang Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam , dan populasi Islamnya terbanyak di dunia. Sekali lagi itu menunjukkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah sistem hukum , dimana *sistem hukum di Saudi Arabia "lebih bersifat mencegah daripada mengobati".* .

[@hudijt-ytc]

Semakin padat penduduk , semakin terbatas sumberdaya , semakin tinggi persaingan sumberdaya , dan lain-lain maka semakin banyak interaksi sosial sehingga lebih berpotensi terjadi berbagai macam kasus kriminalitas. Itu sebuah konsekuensi logis yang umum terjadi.

[@keyziazadden2274]

Jangan lah kita berhubungan sama orang masalah uang hutang piutang, org yg punya hutang menjadi buas, maka dari itu hindari pekerjaan yang seperti ini, kalau sayang nyawa lebih baik cari pekerjaan lain.

[@roslialimat5837]

SUBHANALLAH.. ALHAMDULLILAH.. ALLAHUAKBAR..

[@yats1129]

Wajib hukum mati

[@FajarFajarvsel]

Musik nya bagus keras dan jelas.

[@gilangalkahfi6715]

Udah banyak terjadi cara nagihnya menyakitkan hati... apalagi yg kelompok kelompok gitu... Yuk jadi pembelajaran bagi penagih dan nasabah yg macet jangan sampai terbawa emosi...dan harus tanggung jawab atas tanggungannya

[@anwar75aby8]

Mmng skrg suka mau pinjam uang sama tetangga waktu mau byr mmng susah betul mau byr uang yg di pinjam.

[@jap7832]

Koruptor negara aman dan nyaman

[@amiyumi3989]

Pembunuhan berencana hukum tetap berjalan 🤲🤲 semua sadar

[@anggabolo3708]

Lebih baik rusak pertaman😅

[@naritemnari8006]

INNA LILLAHI WA INNA ILLAHI ROJIUUN.

[@IrfanHunaefi39]

Kasian Anak nya..😢😢

[@NovaErnaLinda-oo3jg]

Antisipasi nya, jangan ada rentenir berkedok koperasi lagi di Indonesia karena Indonesia mayoritas penduduk nya Islam yg mengharam kan atas riba

[@neymanodolski4007]

Tapi indonesia bukan negara islam.. lalu solusi nya apa? Anda sendiri mau kasih pinjam ga? Supaya manusia tukang ngutang tu ga pinjam ke koperasi riba

[@oneghost4454]

Yang namanya ngutangin, itu jika gak di bayar ya resiko..makanya jngn ngutangin orang...klu mu niat nolong, ya di kasihkan aja...percayalah..jika punya teman, jika kamu hutangin, siap2 aja kehilangan teman..apa lgi orang lain

[@Inautha]

BAIKNYA SISTEM HUTANG DI TIADAKAN

[@Sriwijaya888]

Makanya skrg kalo ada yg pinjem en bukan keluarga inti, kasih aja random link pinjol, biarin aja kalo dia gak mau bayar dikejer2 debt collector pinjol tp kitanya aman

[@peneropongterbaru3277]

Intinya Jagan hutang piutang

[@sitimaslikah594]

Sumatra kok banyak pembunuhan ya...miris ..sedih campur aduk

[@Temada3]

Pulau Jawa lebih parah, tiap 5 menit ada pembunuhan dan perkosaan.

[@ibrohimyusuf7977]

​@@Temada3btul bg ,dia gk ngaca ,padahal pusat ny kejahatan ny disana. bandingan ny 1 banding 10 .

[@Arbi11]

​@@Temada3 Daerah mana yg paling banyak?

[@hudijt-ytc]

Tidak usah ribut mana yang paling banyak , tapi mari diskusikan : *Cara apa yang paling baik untuk rakyat , untuk aparat Kepolisian , Pengadilan , Kejaksaan , Lapas , Kemenkumham , DinSos , Komnas Anak dan Perempuan , Komnas HAM , DepKeu , dan sebagainya , termasuk bagi Pelakunya , dan terutama pada Korban dan Keluarga Korban ?* Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS"_ pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya. Faktanya , orang-orang kafir yang tinggal di Saudi Arabia sekira 5% dan 10-15% orang-orang Syi'ah juga merasakan manfa'at optimal dari penerapan sistem hukum Islam di negeri tersebut , selain dari mayoritas 80-85% orang-orang Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Saudi Arabia. Orang-orang kafir di Saudi Arabia relatif lebih aman dan lebih tercegah dari berbagai macam kasus kriminalitas dibandingkan dengan orang-orang kafir maupun orang-orang Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam , dan populasi Islamnya terbanyak di dunia. Sekali lagi itu menunjukkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah sistem hukum , dimana *sistem hukum di Saudi Arabia "lebih bersifat mencegah daripada mengobati".* .

[@JaringanSibuk-hw8xn]

Giliran ditagih malah membunuh.smg ada balasan nya biar sama sama kehilangan nyawa.

[@maryatichanneldubai]

Semoga yg ngutang ke saya pada sadar hukuman orang yg punya hutang ga mau bayar itu berat.

[@hudijt-ytc]

Bila memang punya kelapangan harta , maka memberi waktu tambahan , atau membebaskan sebagian atau seluruhnya , maka itu juga "berat" timbangan kebaikannya.

[@Movie_Planet]

ya alloh... ini cm pegawai loh....ksihn bngt

[@AkuAda-e6x]

Koperasi lintah darat

[@rusmarusma3850]

Saya pernah ngalami,menagih hutang tetangga yng berhutang ke PD suami...tetapi begitu ditagih hutangnya,dia bil saya hutang SM suami,suami saya wkt itu bekerja di JKT. Sampai sekarang hutang tsb TDK dibayar dan orang udh gak tau pergi kemana 😢

[@dedykristian736]

Dari kasus2 ini biasa'nya para tsk merasa sakit hati dengan cara penagihan dari para korban

[@gudingneo7710]

Klau di kami,andai jasad tdk sempurna ga akn diperlihatkan kpd keluarga kerna akn membuat tambh sedih . Penampakan terakhir akan kekal dlm ingatan selamanya

[@ErdoganRasyid-dd1dh]

Menurut penjelasan polisi Utang 5 juta, bunga membengkak menjadi 24 juta, pemicu emosi pelaku. Simak penjelasan polisi

[@yanohardiano6688]

Ternyata dimana-mana yg ditagih lebih galak sama yg nagih. Setiap hari selalu ada kasus pembunuhan dengan berbagai motif.

[@hudijt-ytc]

*Cara apa yang paling baik untuk rakyat , untuk aparat Kepolisian , Pengadilan , Kejaksaan , Lapas , Kemenkumham , DinSos , Komnas Anak dan Perempuan , Komnas HAM , DepKeu , dan sebagainya , termasuk bagi Pelakunya , dan terutama pada Korban dan Keluarga Korban ?* Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS"_ pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya. Faktanya , orang-orang kafir yang tinggal di Saudi Arabia sekira 5% dan 10-15% orang-orang Syi'ah juga merasakan manfa'at optimal dari penerapan sistem hukum Islam di negeri tersebut , selain dari mayoritas 80-85% orang-orang Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Saudi Arabia. Orang-orang kafir di Saudi Arabia relatif lebih aman dan lebih tercegah dari berbagai macam kasus kriminalitas dibandingkan dengan orang-orang kafir maupun orang-orang Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam , dan populasi Islamnya terbanyak di dunia. Sekali lagi itu menunjukkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah sistem hukum , dimana *sistem hukum di Saudi Arabia "lebih bersifat mencegah daripada mengobati".* .

[@edyhasmoro28]

Utang nyawa bayar nyawa lanjut

[@BobbyMalfatti]

bunganya juga gak ngotak

[@ind3p3nd3n6]

Hukum se umur hidup atau hukum mati...

[@putrarantau7687]

Sy harap pelaku di hukum mati

[@fansmilitan2701]

saran saya habib2 baalawi dikasih kerja sampingan untuk menjadi debt collector saja

[@AliakbarAkbar22]

pintr2 dikit

[@gundalaputra4136]

😃😂🤣🤣

[@Miamusikdj]

Hukum man mati pembunuhan berencana

[@dikara520]

Soal kekerasan dalam hutang ini dari dulu, gw juga kapok pinjamkan uang. Banyak yg nggak tahu diri.

[@AisAis-x6o]

Jadi.manusi..seharusnya.ingat.siksa.kur.bero

[@Sarjanatuwa-e1b]

Hukum mati hal speri ini tidak akan terjadi..100%

[@gusjigang45]

hutang dak mau bayar, harus ada undang undang yg melindungi hal ini

[@AnneAnne-i4b]

Senang nya cabut nyawa manusia melebihi tuhan

[@MariaUrfa-k4y]

Nah, inilah saya tidak menageh utang walaupun orang punya utang ke saya, biar Allah saja yg tau 😢

[@ArionoNur]

Hati hatilah dlm berhutang malam nya gundah gulana siang nya terhina itulah mengaps enak menikmati pinjaman pada akhirnya jadi berat untuk melunasi

[@AnniAja-lv2fq]

Hukum. Mati

[@junaidijusman4443]

Ia betul itu bisa hukuman mati.

[@sunnyhighgaming1733]

Potong ke 2 Tangan

[@dayat.hdayat904]

Banyak chanel lain yg nunggu kabar dari bung ropan,wkwkwk😅

[@arieka6071]

Ya hukum mati biar adil

[@Doni-ch9rc]

Hukum mati...itu hukuman yg sesuai

[@elkus455]

kalau menagih harus sopan punya etika cara menagih apa lagi kedua belah pihak juga di untung kan ada nya bisnis minjam peminjam ya sudah resiko kalau uang bisa tidak balik karna kan tanpa jaiminan, kalau pinjaman yg terhubung dengan BI ya resiko yg minjam kena blakclist ini pun belum tentu uang nya bisa balik..jd inti nya bisnis uang resiko nya bisa untung dapat nasabah baik dan bisa rugi dapat nasabah yg tidak membayar

[@MatYeni]

Emang kerja jadi penagih utang susah. Dulu adik saya tak suruh keluar. Cari kerja lain

[@AkuAda-e6x]

Memang enak ya,jadi koperasi

[@LilisKarlina-dj2oy]

Terkadang orang klu mau pinjem gomongnya manis klu udh dapat pinjeman pas di tagih ucapannya jahat baget

[@RickyHoo-nt3br]

Kl aku mending putus hubungan temen or saudara drpd ngasih utang,toh akhirnya ya juga putus hubungan krn gak bakal mbayar mereka.Kl ada uang ya mending kasih aja,jangan ngutangin.Kl mau utang ya ke bank or badan terkait,biar kl gak bayar di kejar debt collector kapok!

[@teddyapriyanto9878]

Memang berat hukumanya karna pembunuhan berencana itu udh jls pasal 340 kuhp, klo gk hukum mati ya se umur hidup pasal 340 ya tergantung hakim ngasih hukuman

[@christinaginting5930]

Kalau tdk ada kerja n pekerjaan jgn sekali kali memberi pinjaman rugiii

[@hudijt-ytc]

Niatkan untuk shadaqah atau membebaskannya dari pinjaman , bilamana dia tidak mampu membayar nantinya. Tapi berikan sebagai pinjaman dulu , tidak mengapa.

[@Paseo_heheboi]

Ngeri banget kasus akhir2ini Pemvunvhan ada di mana2 Mayoritas masyarakat berada di ekonomi sulit jadi mudah kepancing untuk melakukan hal di luar nalar😰

[@MrSulaibougag]

Kasus beberapa bulan lalu

[@mieayamhongkong7990]

Di suruh jauhi riba' malah pada melakukan riba'😅

[@hudijt-ytc]

Kamulah bantu-bantu mereka agar tidak terjatuh pada riba. Jangan cuma nyela aja ...

[@hudijt-ytc]

*Cara apa yang paling baik untuk rakyat , untuk aparat Kepolisian , Pengadilan , Kejaksaan , Lapas , Kemenkumham , DinSos , Komnas Anak dan Perempuan , Komnas HAM , DepKeu , dan sebagainya , termasuk bagi Pelakunya , dan terutama pada Korban dan Keluarga Korban ?* Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS"_ pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya. Faktanya , orang-orang kafir yang tinggal di Saudi Arabia sekira 5% dan 10-15% orang-orang Syi'ah juga merasakan manfa'at optimal dari penerapan sistem hukum Islam di negeri tersebut , selain dari mayoritas 80-85% orang-orang Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Saudi Arabia. Orang-orang kafir di Saudi Arabia relatif lebih aman dan lebih tercegah dari berbagai macam kasus kriminalitas dibandingkan dengan orang-orang kafir maupun orang-orang Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam , dan populasi Islamnya terbanyak di dunia. Sekali lagi itu menunjukkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah sistem hukum , dimana *sistem hukum di Saudi Arabia "lebih bersifat mencegah daripada mengobati".* .

[@DesmonBatubara]

MASALAH HUTANG,HANYA PERDATA,NGAPAIN SAMPAI MEMBUNUH. YANG PENTING ADA NIAT MEMBAYAR TAKKAN ADA MASALAH HUKUM.😊😊😊

[@NandakritalugiatmajaNand-oo3hy]

Hiduplah sekuat semampunya Turunkan gaya hidup yg berlebihan Hindari berhutang Karna hutang akan membuatmu gila

[@popeyesantuy2307]

sewaktu mau ngutang memelas ,saat di tagih malah membunuh ,kacau

[@hudijt-ytc]

*Cara apa yang paling baik untuk rakyat , untuk aparat Kepolisian , Pengadilan , Kejaksaan , Lapas , Kemenkumham , DinSos , Komnas Anak dan Perempuan , Komnas HAM , DepKeu , dan sebagainya , termasuk bagi Pelakunya , dan terutama pada Korban dan Keluarga Korban ?* Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS"_ pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya. Faktanya , orang-orang kafir yang tinggal di Saudi Arabia sekira 5% dan 10-15% orang-orang Syi'ah juga merasakan manfa'at optimal dari penerapan sistem hukum Islam di negeri tersebut , selain dari mayoritas 80-85% orang-orang Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Saudi Arabia. Orang-orang kafir di Saudi Arabia relatif lebih aman dan lebih tercegah dari berbagai macam kasus kriminalitas dibandingkan dengan orang-orang kafir maupun orang-orang Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam , dan populasi Islamnya terbanyak di dunia. Sekali lagi itu menunjukkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah sistem hukum , dimana *sistem hukum di Saudi Arabia "lebih bersifat mencegah daripada mengobati".* .

[@ioriyagamiwayne6304]

Sumatro ,nyawo tak ado harganyo..

[@hudijt-ytc]

Bukan di sana saja ... Di Jakarta / Jawa yang lebih padat penduduknya tentu logika umumnya bisa lebih banyak kejadiannya.

[@hudijt-ytc]

*Cara apa yang paling baik untuk rakyat , untuk aparat Kepolisian , Pengadilan , Kejaksaan , Lapas , Kemenkumham , DinSos , Komnas Anak dan Perempuan , Komnas HAM , DepKeu , dan sebagainya , termasuk bagi Pelakunya , dan terutama pada Korban dan Keluarga Korban ?* Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS"_ pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya. Faktanya , orang-orang kafir yang tinggal di Saudi Arabia sekira 5% dan 10-15% orang-orang Syi'ah juga merasakan manfa'at optimal dari penerapan sistem hukum Islam di negeri tersebut , selain dari mayoritas 80-85% orang-orang Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Saudi Arabia. Orang-orang kafir di Saudi Arabia relatif lebih aman dan lebih tercegah dari berbagai macam kasus kriminalitas dibandingkan dengan orang-orang kafir maupun orang-orang Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam , dan populasi Islamnya terbanyak di dunia. Sekali lagi itu menunjukkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah sistem hukum , dimana *sistem hukum di Saudi Arabia "lebih bersifat mencegah daripada mengobati".* .

[@elikapudan1795]

Murah iaa nyawa manusia15thn

[@NurulHude-b7y]

Klu GK punya cukup mnta maaf

[@AliBaya-k8k]

Ber macam macam kasus pembunuhan seperti jaman PKI

[@hudijt-ytc]

*Cara apa yang paling baik untuk rakyat , untuk aparat Kepolisian , Pengadilan , Kejaksaan , Lapas , Kemenkumham , DinSos , Komnas Anak dan Perempuan , Komnas HAM , DepKeu , dan sebagainya , termasuk bagi Pelakunya , dan terutama pada Korban dan Keluarga Korban ?* Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS"_ pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya. Faktanya , orang-orang kafir yang tinggal di Saudi Arabia sekira 5% dan 10-15% orang-orang Syi'ah juga merasakan manfa'at optimal dari penerapan sistem hukum Islam di negeri tersebut , selain dari mayoritas 80-85% orang-orang Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Saudi Arabia. Orang-orang kafir di Saudi Arabia relatif lebih aman dan lebih tercegah dari berbagai macam kasus kriminalitas dibandingkan dengan orang-orang kafir maupun orang-orang Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam , dan populasi Islamnya terbanyak di dunia. Sekali lagi itu menunjukkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah sistem hukum , dimana *sistem hukum di Saudi Arabia "lebih bersifat mencegah daripada mengobati".* .

[@haridesta7617]

Sekarang ini byk penagih hutang yg ujung"nya dibunuh,,, Miris bngt,,,

[@elvikaolivia1219]

Boleh berhutang tetapi jangan membunuh....

[@tantovihartanto5089]

Masih adakah yg mau kerja sbg penagih hutang

[@Saudah-y7u]

Hukum aja seumurr hidup pelaku pembunuhan supaya mereka jera

[@greenpeace8057]

Jauh dari agama ya begini akibatnya. Ini bukan opini tapi fakta karena semua sudah tertulis bahwa agama mengajarkan kebaikan, bukan keburukan. Apalagi pembunuh4n😢

[@putikangel610]

bukan jauh dari agama. pelakunya tetap punya agama.

[@sallehsirat8983]

Kes vina /eky sampai 8 tahun

[@riiniskandar8931]

klo org itu dibebaskan akan lebih bahaya , karena klo sedikit ada masalah dgn org lain dia tidak segan2 akan membunuhnya.

[@God-m4m]

jelas pembunuhan berencana hukum mati .

[@mirarahayu4488]

Mkny sy sngt sngt tdk ingin menghutangkan uang.

[@YantyRangkuti-oy5gn]

Astagfirullah azhim Emang Fakta lebih kejam yg punya utang.

[@Bachtiar_Muzakir]

aah gak jg bree, DC2 ambon kejam2 kok

[@hudijt-ytc]

*Cara apa yang paling baik untuk rakyat , untuk aparat Kepolisian , Pengadilan , Kejaksaan , Lapas , Kemenkumham , DinSos , Komnas Anak dan Perempuan , Komnas HAM , DepKeu , dan sebagainya , termasuk bagi Pelakunya , dan terutama pada Korban dan Keluarga Korban ?* Indonesia bukan negara Komunis , bukan negara Atheis. Indonesia juga bukan negara Liberal. Indonesia adalah negara beragama , negara yang ber-Tuhan. Sila pertama yang menjadi dasar dan yang seharusnya menjiwai seluruh Sila-Sila berikutnya adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka akan lebih efektif dan lebih efisien mencegah berbagai macam tindakan kriminalitas bilamana sistem hukumnya disesuaikan dengan demografis masyarakat Indonesia itu sendiri , khususnya karena kebanyakan para pelaku tindakan kriminalitas adalah beragama Islam maka selayaknya diterapkan sistem hukum yang "lebih sesuai" dengan para pelaku tindakan kriminalitasnya yang kemungkinan besar para pelakunya beragama Islam. Hal itu bukan diskriminasi terhadap agama Islam atau terhadap agama lainnya di luar Islam. Hal itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan mayoritas pelaku tindakan kriminalitasnya adalah beragama Islam. Istilahnya , "adalah kurang 'dosis' obat penyembuhnya" manakala menyembuhkan penyakit di negeri yang mayoritasnya muslim tapi diatur pakai cara aturan Belanda (peninggalan Belanda) yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mungkin bila cara aturan Belanda dipakai di negeri Belanda sendiri , maka itu silakan saja , terlepas dari apakah itu akan efektif dan efisien di Belanda atau tidak. Apalagi bila kita melihat bahwa notabene Belanda juga dulunya adalah negara yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tentu saja Belanda akan membuat aturan yang bersifat _"TAJAM KE BAWAH namun sedapat mungkin TUMPUL KE ATAS"_ pada negeri jajahannya. Mengapa demikian ? Logis saja , karena Indonesia (yang di Bawah) yang dijajah , sedangkan Belanda (yang di Atas) sebagai Penjajahnya. Sehingga tidak perlu heran bilamana rakyat Indonesia sering mengeluhkan "Hukum di Indonesia masih SERING HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS". Lha ... kita kan masih pakai Sistem Hukum peninggalan Belanda (sistem hukum peninggalan PENJAJAH). Padahal Belandanya sendiri sudah hengkang dari Indonesia sejak tahun 1942 (82 tahun yang lalu). Apalagi kita sudah pakai Sistem Hukum Belanda bukan hanya selama 82 tahun saja semenjak Belanda tidak menguasai Indonesia (sekarang tahun 2024) , melainkan 82 tahun + RATUSAN TAHUN semenjak Indonesia berhasil dikuasai Belanda secara teritorial dan hukum (bukan hanya secara ekonomi yang sudah lebih dahulu dikuasai ratusan tahun juga). Artinya Indonesia sudah diatur dengan cara Penjajah selama RATUSAN TAHUN bahkan sampai setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri kita akan terus-menerus pakai Sistem Hukum peninggalan Penjajah , yang banyak dikeluhkan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas , serta sudah ratusan tahun diterapkan di negeri ini , padahal mungkin ada sistem hukum di luar sana yang bisa saja lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya semisal dengan Indonesia. Silakan lakukan studi banding oleh para ahli hukum di Indonesia terhadap sistem hukum di negeri lainnya yang semisal dengan Indonesia, yang lebih efektif dan efisien serta lebih bershifat MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Hal itu mengingat bahwa MENCEGAH itu lebih MUDAH , lebih MURAH , lebih CEPAT , lebih MELINDUNGI , lebih TIDAK MENYAKITKAN "ORANG-ORANG BAIK" , lebih EFEKTIF menekan/menurunkan secara drastis tindakan kriminalitas. Intinya , LEBIH EFEKTIF dan LEBIH EFISIEN dalam semua sisi untuk menurunkan atau mencegah tindakan kriminalitas di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saran, belajar/studi banding dengan Saudi Arabia yang mayoritasnya muslim (bukan 100% muslim) dan sudah menerapkan aturan tersebut selama lebih dari 1.400 tahun sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wasallam dan para Shahabatnya sampai sekarang. Insyā-a Allāh , bisa lebih EFEKTIF , EFISIEN , dan LEBIH SEMPURNA , karena aturan itu berasal dari Allāh Sang Pencipta Pemilik Pengatur Alam Semesta beserta seluruh isinya. Faktanya , orang-orang kafir yang tinggal di Saudi Arabia sekira 5% dan 10-15% orang-orang Syi'ah juga merasakan manfa'at optimal dari penerapan sistem hukum Islam di negeri tersebut , selain dari mayoritas 80-85% orang-orang Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Saudi Arabia. Orang-orang kafir di Saudi Arabia relatif lebih aman dan lebih tercegah dari berbagai macam kasus kriminalitas dibandingkan dengan orang-orang kafir maupun orang-orang Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam , dan populasi Islamnya terbanyak di dunia. Sekali lagi itu menunjukkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah sistem hukum , dimana *sistem hukum di Saudi Arabia "lebih bersifat mencegah daripada mengobati".* .

[@SriYati-ry2jb]

Antoni membunuh Anton karena Anton menagih hutang Antoni di koperasi tempat Anton bekerja. Sungguh tragis nasib Anton di tangan Antoni

[@putriseptiani3747]

Jgan2 pas di kubur nia masih hidup😢

[@BUK4NAKTV]

Hukumannya terlalu ringn knp sih syulit bngt kaish hukum m4ti , sudah jls jls pmbunuhaaan brencana

[@budekim4815]

Hutan. Nyawa. Haros. Di. Bayar. Nyawa. Jangan. Hanya. 20. Tahon. Penjara. Biyar. GK. Kebiasaan. Tambah. Parah. Kalau. Hanya. Di. Hukom. Duwa. Puluh. Taon trima. Kasih

[@senjapagi1235]

hidup mau ber mewah " mudal hutang sudah waktunya bayar bkn berpikir untuk mbayar malah kejahatan yg ada dalam otaknya hukum se berat"nya pelakunya jgn kasih Ampun