PANDUAN PPH 23 TERLENGKAP DI E BUPOT UNIFIKASI 2024, MEMBUAT BUPOT HINGGA SPT MASA CUMA 10 MENIT AJA

[@andriansnapgame5722]

Sangat bermanfaat, sangat membantu sekali🥹🥹🥹

[@CLEOVA]

Semoga bermanfaat

[@lilishendrawati6088]

Terima kasih, sangat membantu sekali, swmoga berlimpah rejeki

[@CLEOVA]

Terima kasih kembali. Jangan lupa ikuti channel video ini ya... :)

[@pembaharuangulo7232]

Selamat siang min saya mau nanya, tarif pengenaan PPh 23 bagi yang tidak memiliki NPWP tetap menggunakan tarif 2 persen ya min?

[@CLEOVA]

Perusahaan pasti punya NPWP rekan@@pembaharuangulo7232 . Mungkin maksudnya Perusahaan beli atau menggunakan jasa individu?. Jika demikian bukan PPh 23 tapi PPh 21 (Buat bukti potong PPh 21, jika KTP valid maka PPh 21 tidak dikenakan tarif lebih tinggi untuk saat ini). Untuk konsultasi dan jawaban lebih akurat sesuai keadaan rekan, hubungi KPP terdaftar agar tidak salah langkah.

[@pembaharuangulo7232]

@@CLEOVA ini atas sewa truk orang pribadi min, tarifnya tetap 2 persen kan?

[@CLEOVA]

Menurut pribadi mimin, Sewa truk ke personal yang belum memiliki NPWP lebih ke PPh 21 (transaksi lebih bersifat personal atau individual) bukan PPh 23. jadi video ini mungkin tidak tepat. ** Biasanya masuk dalam kategori yang dapat dikenakan PPh Pasal 23 jika transaksi terjadi antar badan usaha atau perusahaan. Namun karena penyewaan truk dilakukan kepada orang pribadi, maka bisa jadi ini lebih tepat diatur di bawah PPh Pasal 21, tergantung pada sifat hubungan antara perusahaan penyewa dengan pemilik truk. Video atau komentar di YT tidak dapat dijadikan landasan atau pegangan karena bisa tidak valid, usang, opini, salah, salah sudut pandang, bahkan menyesatkan. Jadi, sebaiknya rekan konsultasikan ke KPP terdaftar terlebih dahulu tentang "Perusahaan Anda (badan hukum) menyewa truk ke orang pribadi, dimana orang pribadi itu tidak memiliki NPWP, Apakah Perusahaan Anda perlu membuat bupot PPh 23 atau PPh 21 dalam kasus tersebut?" Semoga mendapatkan jawaban ya Rekan.

[@wildafub4842]

Penjelasannya lengkap.. Mantapp

[@CLEOVA]

Semoga bermanfaat 👍

[@olanmaulana1038]

mantep bgt penjelasannya kang

[@CLEOVA]

Terimakasih rekan

[@ericmartin4871]

Terimakasih

[@CLEOVA]

sama-sama kak

[@yuliapransiska961]

Sangat membantu pak terimakasih 🙏🏻

[@CLEOVA]

Sama-sama rekan

[@anissamaharaniazari9259]

Min, izin bertanya😢 di LAMPIRAN DBP bagian 1 *data tidak ditemukan* sedangkan di LAMPIRAN DBP bagian 2 ada datanya (jumlah PPH disetor). Ketika INDUK SPT, pph terhutang nya NOL namun PPH Yg disetor ada nominal nya. Itu kenapa min?

[@CLEOVA]

Coba ditanyakan kring pajak agar dibantu cari solusi. Atau konsultasi ke KPP Terdaftar biar bisa dilihat langsung (screenshot).

[@utvisuciandini4036]

Kolom jumlah penghasilan bruto ada koma" nya, Tidak bisa di tulis di kolom web djp ya?

[@CLEOVA]

coba tulis sampelnya pak bu, agar kita cobakan.

[@utvisuciandini4036]

@@CLEOVA misal, bruto nya 20.467.945,35

[@damss6113]

Izin bertanya pak, pada saat mengisi dasar pemotongan tanggal itu berdasarkan pembayaran atau gimana? Terima kasih sebelumnya

[@CLEOVA]

Bukti potong PPh 23 dibuat saat dilakukan pemungutan atau penyerahan objek yang dikenakan pajak jenis ini. Tanggal bukti potong Pph 23 diisi sesuai saat pembuatan bupot. Cek pasal 15 ayat 3 PP 94/2010, saat terutangnya PPh 23 * Pada saat pembayaran. Jawaban valid atau lebih baik, tanyakan AR atau KPP terdaftar. Jawaban di KZbin manapun dapat tidak akurat atau meleset atau usang bahkan dapat menyesatkan sengaja atau tanpa sengaja.

[@ERICK_KADJAN]

Kaya mana caranya print bukti potong untuk per orang lawan transaksi kita pak ?

[@CLEOVA]

Setelah membuat bukti potong, klik ikon preview, nanti muncul ada ikon print. Nampaknya untuk saat ini rata-rata via WA/email tanpa perlu print manual.

[@maulidatunnimah7167]

Kalau lapor PPh 23 nihil gimana min?

[@CLEOVA]

Jika ada transaksinya, misal menggunakan SKB sehingga nihil di akhir, maka tetap laporkan rekan. Caranya seperti biasa, buat bupot, masukan SKB. Prosesnya sama (hanya saya bagian billing di lewati). Tapi jika benar benar tidak ada transaksi, mimin pernah tanya jawabannya Tidak perlu. Silahkan tanyakan ulang ke KPP terdaftar untuk lebih valid.