Paradoxis #9: Artha: "Jelas! Konflik PHDI adalah residu politik kekuasaan! Ini buktinya..."

Klaim legalitas PHDI versi MLB dan Mahasabha XII tetap berlanjut, dari bahkan sejak putusan MA no. 431K/TUN/2023 dikeluarkan. Menyikapi turunnya putusan tersebut, Dirjen Hindu menunda semua bantuan dari APBN kepada PHDI. Dengan kata lain, Dirjen Hindu menegaskan ketiadaan PHDI secara de-jure(?). Seperti apa detail perjalanan kasus ini secara detail hingga berujung dengan keluarnya putusan MA diatas? Siapa yang dimenangkan oleh MA? Benarkah 'sampradaya' adalah pemicu utama konflik di PHDI ataukah residu dari pertarungan politik kekuasaan? Apa solusi yang bisa ditawarkan?
Simak obrolan ParadoxiS dengan I Gusti Putu Artha; aktivis Hindu & komisioner KPURI 2007-2012. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kanal kami. Selamat menyaksikan di link berikut ini!
• Paradoxis #9: Artha: "...
Disclaimer:
- Paradoxis telah mengundang para pihak (sekjen PHDI versi MLB dan Mahasabha XII) untuk hadir dalam satu panggung, namun keduanya MENOLAK hadir.
- Sebagian isi video ini adalah re-respon PHDI MLB atas Paradoxis 8.1 sebelumnya.

[@ketoetastawa3509]

Damai , damai ,damai , selalu, Laksanakan. Shanti Puja ,, agr .bisa berdamai, jangan sampai hanya banyak doa tapi tak efektif., dlm kehidupan se hari hari .🙏🙏

[@suteja9594]

Pak Putu Arta mantap saya setuju.

[@wayanagustika9081]

Mantap pak putu, saya sangat mengerti sekarang dengan penjelasan pak putu, SAVE PHDI, KUNCINYA ETIKA DAN KETELADANAN DARI SEORANG PEMIMPIN, SELAMTKAN UMAT

[@ketoetastawa3509]

Dua Mantan Jendral yg duduk dlm pengurus Harian PHDI yg tdk mampu merukunkan dirinya satu sama lain , sdh tdk patut dihormati., sbg panutan umat.🙏

[@ketoetastawa3509]

Kita Hindu ,, punya konsep Trihita Karana,, tapi tak mampu mendamaikan dan mengharmoniskan hub. antar manusia Hindu ( Bali) , dan trs kekeh dg egonya masing..

[@user-ot6ki5rf3l]

Dengan terbitnya keputusan mahkamah agung tsb bukankah merupakan suatu kekuatan hukum yg dpat digunakan oleh dirjen bimas Hindu untuk menetapkan bahwa MAHA SABHA XII dijadikan sebagai dasar hukum yg sah. Sebagai intelek tuan jangan memberikan contoh yg tidak baik apalagi dengan ,, pokoknya ,, siapa sampradaya itu dimana mereka, sebagai apa mereka di phdi dan siapa orangnya?. Jangan wadahnya dirusak, bila isinya salah gantilah dengan baik dan buktikan isinya itu kalau racun atau makanan

[@igstnyoman2624]

Pemaparan hukum yang baik terhadap kemelut dualisme di PHDI patut diacungi jempol. Tetapi bagaimana mengenai hukum Tuhan yang disebut Weda. Apakah sudah benar dan apakah pimpinan PHDI sudah memahamikah? Katanya tujuan tertinggi agama adalah moksah. Apakah ada manual (kitab suci) tentang moksah? Atau itu hanya percaya dan tidak ada realisasi dalam praktek. Lalu apa yang disebut Hindu hanya adat budaya yang dalam praktek mecaru yang bertanya kepada balian. Memang untuk hal seperti ini tidak diperlukan orang memahami Weda. Tetapi mecaru adalah taur atau membayar kepada Bhuta (kala) bukan pemujaan kepada dewa maupun Tuhan. Mecaru selalu dilakukan sebelum melakukan upacara apapun. Jika hanya tingkat ini kesadaran agama umat dan umat dilarang belajar Weda lain selain adat warisan leluhur ini lalu untuk apa ada Panca Sradha - percaya brahman, atman, karma pala, punarbhawa, moksa yang semua ini hanya ada dalam Weda dan bukan dalam adat mule keto. Generasi muda milenial suka banyak bertanya. Apakah para ahli hukum bisa menjawab pertanyaan pertanyaan spiritual seperti apa tujuan kelahiran sebagai manusia? Pasti tidak bisa dan inilah kedunguan para ahli hukum yang juga adalah manusia yang punya pertanyaan rohani. Jika Hindu Bali tidak punya jawaban atas pertanyaan ini pasti mereka akan datang kepada orang lain. Yang pasti semua jawaban pertanyaan ini ada dalam Kesadaran Krishna. Tuhan bukan hanya ada tetapi Beliau juga bersabda dalam Bhagavad-gita (yang diklaim milik Hindu). Inilah persoalan nya. Di satu sisi mengklaim Bhagad-gita milik hindu disatu sisi mereka yang memuja yang menyabdakannya, dilarang hanya karena berbeda dengan Adat yang jelas memang berbeda. Adat menganut ajaran Siwa Bhairawa yang bertentangan dengan ajaran Weda (mengharuskan ada judi, darah, minuman keras) yang jelas ajaran adharma lawan dharma (ahimsa) yang menjadikan manusia martabatnya semakin merosot. Apakah Bapak Artha punya pemecahannya?

[@suteja9594]

Wadahnya jangan di ganti , Isinya yg diperbaiki. Total isinya yg salah berapa , apakah isinya maksudnya Hindhu Nusantara sudah luntur olehnya . Bali cuma 1 Propensi , kita mengayomi seluruh NKRI. Para Jendral ini Nggak bisa berdamai.