Paripurna DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres, Presiden Dibebaskan Atur Jumlah Anggota

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUNPALU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menjadi Undang-Undang.
Hal itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/9/2024).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus.
Awalnya, Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto menyampaikan laporan hasil revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dia menyebut ada 8 perubahan revisi UU Wantimpres.
Editor Video : Reza Gunawan
Penulis : Chaerul Umam
Editor : Muhammad Zulfikar
Update juga berita TribunPalu.com:
palu.tribunnew...
SUBSCRIBE, SHARE, and COMMENT.
Update TribunPalu.com:
Instagram : @tribunpalu
Tiktok : tribunpalu.official
Fanpage Facebook : Tribunpalunews
KZbin TribunPalu: Tribun Palu Official
#tribunpalu #tribunnetwork #beritaterkini #ViralLokal #newsupdate #virallokal #viraldimediasosial #paripurna #revisiuuwantimpres #wantimpres #sidangparipurna #dprd #dprri

[@ibutati652]

RUU watimpres Disyahkanya .,kenapaRUU PERAMPASAN. ASET neruskan ALOT wakil dicurigai

[@Publicenemy69-IA]

Makin sempurna negeri ini menuju keruntuhan krn penguasa negeri tetap pelihaea anak danjal dalam lingkar kekuasaan.

[@ddtriadi4688]

Ayo pak mul, koalisi anda 82% di parlemen sekarang. Gak ada alasan lagi untuk menunda RUU PERAMPASAN ASET.

[@Maz_Goo]

kapan RUU sita aset😂

[@lastariwidodo8992]

MENGALAMI NASIB TAK BERUNTUNG RUU PERAMPASAN ASET KORUPTOR. TAK KUNJUNG DIBAHAS APALAGI DISAHKAN MENJADI UU. PADAHAL KORUPSI DI INDONESIA AMAT PARAH

[@Pengasuhponpes]

Grup korup yg ada cuma akal bulus

[@Juwanik-ee7jd]

itulsh. sebabnya. alatnya disahkannya ruu perampasan. aset.. penguasa ads .di dlmnya 😅😅

[@baladewa4008]

kalian bukan wakil rakyat.....

[@pixca2413]

Kenapa ngak UU perampasan aset yg di selesaikan oleh MPR y

[@ahmadsahron9878]

Woy DPR kpn UU perampasan aset disahkan