PDIP SALAHKAN JOKOWI SOAL KENAIKAN PPN 12%. GERINDRA JUGA SETUJU KOK!

[@davidanantoananto6666]

TETAP FOCUS ADILI JOKOWI DAN MAKZULKAN GIBRAN FUFUFAFA.

[@BarraBara-d9g]

Tetap fokus kasus Harun masiku dan korupsi formula e rezim Anies.

[@yettisusanti2255]

Fokus Blok Medan

[@walditantihuri6819]

Ini yg ditunggu tunggu

[@dahru555]

​​@@BarraBara-d9gkurang update otak lho di asah biar kinclong mna ada formula e ada korupsi noh buka lebar2 mata lho di rezim mulyono kabinetnya banyak maling😂😂

[@tongamsiregar4145]

hancuuuuuuuuur INDOSENIA akibat muniyolo

[@Mrizal67355]

Yg Setuju RAKYAT TURUN TANGAN BATALKAN KENAIKAN PPN 12% !? Mana Suaranya 👍

[@santosoga15-bo4os]

O T W 🏃‍♂️‍➡️

[@OjanGemilang]

Yg naik PPN itu cuman buat orang elit ajh bos.. itu jga yg di setujui PDI p.

[@santysitohang8779]

​@@OjanGemilangmau disetujui PDIP pun, tapi pemerintah diberikan kewenangan utk menaikkan ato menurunkan tarif PPN antar 5%-15%, artinya keputusan di tangan Prabowo 😂😂

[@alineasatu1]

58 % mana suaranya 😊😊😊😊

[@dhiansicenk3513]

​@@OjanGemilanggak cuma PDI P, semua menyetujui kecuali PKS

[@davidanantoananto6666]

Negara bangkrut karena kebijakan jokowi yang semena mena, rakyat dijadikan korban. sementara oligarki dan penguasa lainnya hidupnya enak enak. jokowi harus bertanggung jawab. dan perkarakan hukumnya.

[@santosoga15-bo4os]

Tangkap dan adili Joko widodo Penjarakan Sita harta nya Miskin kan

[@SalminBahaswan]

Yg merasa Bangkrut itu Yg setres sakit jiwa Iri dengki am Pk Jokowi 😂 Pk Jokowi santai Bersama masyarakat banyak Yg tidak suka Semakin nyunsep 😂 Allahu Akbar

[@umarrusli4946]

Makanya klo jadi wakil rakyat jangan hanya asal setuju, padahal bertentangan dg aspirasi rakyat karena Presidennya dari koalisi yang sama. Sekarang giliran pecah kongsi, rame² menolak, sungguh memperlihatkan para² wakil rakyat yang tidak bertanggungjawab 🙏 Mestinya pengambilan keputusan apapun wajib berdasarkan pertimbangan yang obyektif demi kepentingan rakyat, bukan atas kepentingan subyektif partai atau koalisi yg berbau KKN dengan pemilik modal 🫵 Kedaulatan Rakyat dlm demokrasi hanya utopis dan mimpi disiang bolong 🤑

[@legenda8831]

@@santosoga15-bo4os setuju

[@AnDa-k5c]

Ingat tanpa persetujuan DPR tidak mungkin bisa

[@sriyanto67]

Jangan dibiarkan melengang si pembuat kegaduhan.... Harusnya Mulyono mempertanggung jawabkan kebijakannya selama jadi presiden

[@indunronde9541]

skrg aja mulyono lagaknya msh kek presiden..

[@dewa99id]

Uang pembangunan di solo di tunda ato di batalkan saya tuk membah biaya supaya tdk naik jd 12%

[@warkat2018]

​@@indunronde9541satu-satunya cara untuk menghentikan langkah mulyono adalah dikerangkeng di Nusakambangan... Dia harus mempertanggungjawabkan semua kesalahan dan dosa²nya kpd rakyat Indonesia selama rezimnya berkuasa...!!!

[@legenda8831]

@@sriyanto67 setuju

[@legenda8831]

@@warkat2018 bikin IKN jadi kerangkeng nusakambangan 2

[@RajuKumar-fm3ox]

MENOLAK TAPI SEKARANG BERGABUNG SAMA SAJA , MENDINGAN MENERIMA TAPI SEKARANG MENOLAK KARENA KEADAAN EKONOMI TIDAK SEDANG BAIK2 SAJA.

[@ardi-yj2mb]

Disitulah kami butuh oposisi dalam bernegara sebagai kontrol kebijakan pemerintah

[@irhamyulisman3977]

@@ardi-yj2mb jadi inget uu pilkada...yg bikin uu dpr(partai) trus yg teriak² merka (partai) juga🤣🤣🤣🤣...sekarang terulang lagi🤪🤪🤪🤪

[@urengidi7959]

Jelas semua harus bertanggung jawab.. Batalkan kebaikan ppn 12%

[@zerolicargon3668]

Sebenarnya kalau dikaji secara mendalam, seharusnya TDK hanya urusan PPN 12 persen yg dibebankan kpd pemerintahan Prabowo, tetapi lebih dari itu, Yaitu : utang menumpuk, demokrasi yg dirusak, index korupsi, menabrak konstitusi, sebenarnya istana baru paham hal ini, inilah resiko konskwensi kengototan keberlanjutan dari rezim Jokowi.

[@legenda8831]

@@zerolicargon3668 setujuuuuuuuuu sekaliiiii

[@WendyWendyz]

Dari PADA sekarang PADA sailing tuduh knpa gak Prabowo skrg suruh batalkan gitu aja repot 😅

[@yadiyadi7121]

APBN defisit bro.... kalau dibatalkan jebol APBN kita

[@Tanamanhias323]

Smg saja P Prabowo mau menghimbau Jokowe utk mengeluarkan uang 11.000 T, yg ada si sakunya. Buat bayar hutang., biar PPn tdk jadi naik 12%.

[@HamzahHeru-s5k]

Karena Prabowo perpanjangan tangan Jokowi

[@muhammadsupiannor7733]

​@Tanamanhias323 😂

[@martonomar3737]

Ok setuju sebagai gantinya 1 sgr proses para koruptor dan miskinkan. 2, makan gratis batalkan atau ditunda atau dijalankan dlm lingkup yg terbatas guna penghematan. Kurangi para pejabat negara guna efisiensi……..

[@JoyKantah]

Luar biasa ..Prabowo persembahkan Kado iistimewa tahun baru buat rakyat " PAJAK.NAIK.12 %.😮😮😢😢

[@Rumahkebun-eo1eq]

Pajak Kendaraan bermotor juga di naikan 66%, ini parah banget..

[@legenda8831]

@@JoyKantah ya ini asal muasalnya dari kebijakan presiden bekas yg ke 7 yg tidak memihak rakyat kecil akibatnya sekarang yg menanggung prabowo

[@neneng207]

Demo saja rezim prabowo Pecat Sri mulyono,penjarakan mulyono,tolak ppn 12%

[@greeneart6537]

Ini semua karna PINJOL ugalugalan komplotan jokowi

[@genred5609]

Gak penting siapa yang mengajukan. Yang penting siapa yang mau ikut menolak kenaikan PPN ini.

[@blinengah354]

Kelurkan saja perpu pembatalan 🙏

[@Riyanto-p1p]

Tolak.

[@dimastyo653]

Gerindra biar kelihatan keren.. tapi ga taunya dia menginginkan kenaikan PPN 12% atas balik jasa ke Jokowi. Padahal kalau mau di rubah turun pun bisa. Wong KIM kan sekarang mengusai 80% suara di bandingkan PDIP yg hanya 19% suara. Dan amanat RUU nya juga Jelas kok bisa menurunkan atau menaikan.. jgn cuma bisa salahin Partai lain.. 😂😂😂

[@myzatanna9768]

Lucu ,jika gerindra hanya menyalahkan PDIP , padahal mereka dan fraksi lainnya kecuali PKS juga ikut setuju pengesahan UU tsb . Dan di UU tsb pemerintah juga diberi ruang untuk menaikkan / menurunkan juga berapa besarannya ,apalagi penyataan Airlangga yg menyatakan kenaikan ppn untuk mengakomodasi program makan siang gratis ,jadi kalau memang tidak ada anggaran lebih baik pemerintahan prabowo membatalkan kenaikan ppn 12% sekaligus program makan siang gratis ,daripada membebani masyarakat .

[@walditantihuri6819]

Batalkan ppn 12% yg direncanakan dari saat rezim jokowi,kebetulan PDIP juga sudah tobat setelah perang dengan jokowi.

[@samarataholistiktv6271]

PDIP koq sekarang paling kenceng.. Padahal dulu beliau ketua Panjanya. Ingat hanya PKS yang menolak.

[@irhamyulisman3977]

pdip lg babakbelur makanya lg cari simpati,klu berkuasa kaya gitu kelakuannya😂😂😂😂

[@dhiansicenk3513]

​​@@samarataholistiktv6271yang mengesahkan Cak Imin PKB Intinya semua sama saja. Tidak perlu saling menyalahkan mencari kambing hitam

[@AbdulLatif-jm2sz]

PDI-P pura² tobat

[@maskarebet8938]

PDIP perang sama Jokowi bukan tobat tapi masalah internal mereka alias sakit hati. PDIP dan Mulyono kebijakannya banyak merusak dan partai paling korup. Apa kabar madam bansos

[@indrabakti6165]

*#@UNTUK ITU SITTA HARTA AGUAN, PARA OLIGARKI DAN HARTA NYA JOKOWI DAN KELUARGA, MANTU.*

[@legenda8831]

@@indrabakti6165 setuju

[@nanangpermana7806]

Memang sumber kehancuran republik ini setelah si Jokowi jadi presiden karena tidak punya kemampuan sebagai pemimpin & niatnya tidak utk memakmurkan rakyat melainkan utk berkuasa sampai mati & demi utk keluarga nya, kenaikan pajak 12%pun tidak lepas dari hasil kerjanya yg selalu mencekik rakyat

[@rex7755]

Kan bisa dibatalkan kalo emng ga bener,malah saling lempar bola panas emang lawak

[@blinengah354]

Kelurkan saja perpu pembatalan🙏

[@noorimansyah3532]

Makanya setiap kebijakan yg dibuat/diusulkan pemerintah hrs benar benar dikaji secara menyeluruh oleh semua fihak yg berkompeten. DPR selaku perwujudan wakil rakyat bertanggung jawab atas produk UU. Jokowi mengusulkan PPN 12% sebagai suatu kepanikan atas perbuatannya karena hutang negara yg sangat subur

[@mangintarsinagasinaga9801]

Ini akibat nya pemerintahan jkw yg jor"an minjam uang sdh jatuh tempo yg merasakan penggantinya Prabowo rakyat nkri jd beban menutupi via pajak . ❤❤❤

[@anaklaut8384]

LANJUT KEN yg berKELANJUTAN👋👋👋

[@dewa99id]

Uang pembangunan di solo di tunda ato di batalkan saja tuk membah biaya supaya tdk naik jd 12%

[@andreyferliando]

rumahnya Jokowi ga usah dibangun saja atau Gibran suruh nanggung.. konstitusi kmren bisa diubah2 masa sekarang ga bisa, klo utk kepentingan rakyat koq susah ya .beda klo kepentingan oligarki..apa itu ya tujuan adanya koalisi ya???

[@pieniepien]

Wakil rakyat tapi ditak mewakili rakyat. Pelanggar Sila-4 Pancasila

[@scahyonocahyono6193]

SAAT ITU ANGGOTA DPR GA NGOTAK KETIKA MENGESAHKAN UU ITU, MEREKA HANYA MEMIKIRKAN KESEHJATERA AN KELOMPOKNYS SENDIRI....

[@myzatanna9768]

UU tsb tidak hanya mengatur kenaikan ,tetapi juga menurunkan ,semua diserahkan ke pemerintah mau menaikkan atau menurunkan ,bukan salah UU nya tetapi bagaimana menerapkannya .

[@ifwandimaas168]

Sekarang omong siapa yang bisa dipercaya, dahulu pemimpin itu, bicara sangat hati-hati, karena itu konsumsi public. Sekarang pemimpin ngomong nya A, besok ngomong nya B, maka pemimpin sekarang sulit dipercaya, krisis moral untuk para pemimpin...😡

[@julileo8300]

Mengevaluasi kebijakan yg di setujui semua fraksi itu bukan dosa, membatalkan nya pun tidak lah dosa lihat situasi dan kondisi sebelum menerapkan UU walau udah di setujui semua fraksi.

[@airminumaliya8297]

Sedang menonton DRAGAR (drama garong) adegan berantem mulut 👎👎👎👎👎

[@nonodoyok2043]

Udah KLO pak Prabowo dan DPR yg baru dipilih oleh rakyat mestinya semua dibatalkan karna mereka reka mesti mikir rakyat susah jangan di tambah beban gini

[@syamsudinnur1749]

Rezim JOKOWI ada kenaikan2 Keep Silent, dan Tanpa babibu SERANGAN FAJAR. Skg Borok2nya harus di ungkap

[@cakuzzy3217]

Yang menyengsarakan rakyatnya bukanlah pemimpin tapi pengkhianat!

[@cucouk6079]

Jelaslah salah jokower...harus nya di periksa audit jokower...harus tanggung jawab ,akibat ambisius proyek,tak produktip hanya hamburkan uang negara,,,,ikn,bandara kerta jati,kcic hanya membuat hutang...rakyat yang harus nanggung.

[@arolsy]

Dan pdip yg mendukung mati2an,. Jng lupakan arteria dahlan yg sgt congkak waktu itu

[@davidanantoananto6666]

Sehat selalu Bung Hersubeno Arief, semoga dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

[@dailyanna6299]

sehat selalu bang hersu

[@OppoA3s-n1l]

Mumpung belum bertambah gaduh baiknya batalkan Ppn nya menteri dan anggota DPR harus membatalkan ppn jangan membebani rakyat...

[@blinengah354]

Keluarkan perpu pembatalan saja🙏

[@tathagrahahaz8726]

Betul 8 partai setuju pajak 12 % hanya PKS yg tolak. MK Gerindra dan PDI P jgn buat sandiwara di RI,memalukan kalian.Pura pura berkelahi di penjelasan Publik.

[@hnky959]

Lah trus knp gabung kim plus? Berarti sama aja toh 😅😅

[@gelorasinuhaji3893]

Prabowo kan bisa batalkan.. Gitu aja kok repot

[@myzatanna9768]

Di UU tsb ada ruang untuk menaikkan atau menurunkan termasuk berapa besarannya ,tinggal pemerintah bijak menyikapi keadaan perekonomian .

[@Ezio-q7m]

Kedaulatan ditangan rakyat❤pajak 12% ditangan penguasa dibatalkan atau disahkan gausah drakor😂

[@agusharryanto34160]

Seandainya benar dibatalkan, kebutuhan pokok sdh lebih dulu naik, dan masyarakatlah yg akhirnya menanggung kebijakan pemerintah yg mencla-mencle.

[@dedewahyudin1357]

Iya betul harga harga sudah naik.

[@agusharryanto34160]

@dedewahyudin1357 setiap kali ada renc pemerintah akan menaikkan harga selalu begitu, juga hrg bbm yg dibatalkan. Maka masyarakatlan yg menanggung penderitaannya.

[@silviardiansyah686]

Itukan dosa pemerintahan jokowi yang dibekengi pdip , harusnya jokowi yang bertanggung jawab bukan Prabowo

[@ekosulistijono6883]

Betul, dan pedagang di negeri Konoha juga kemaruk alias serakah. Asal ada moment dikit langsung naik. PPN naiknya 1% tapi barang-barang naik sampai lebih dari 10%.

[@agusharryanto34160]

@ekosulistijono6883 Bukti bahwa Negara tdk berpihak kepada rakyat.

[@joyonegoro5180]

Sri Mulyani, Jokowi dan PDIP yang bertanggungjawab atas PPN 12%

[@rudyhermanthe4654]

Aq sebagai rakyat biasa tidak tertarik dgn perdebatan siapa yg menyebabkan usulan kenaikan PPN. Yg dibutuhkan rakyat saat ini kepastian bahwa kenaikan PPN dibatalkan. Tapi sekitanya Presiden terpilih tidak bersedia mengeluarkan Perpu utk membatalkan kenaikan PPN yah rakyat bisa apa? Selain mengencangkan ikat pinggang dan memikirkan urusan rakyat sendiri dan tidak perlu berharap apa2 lagi pada pemerintah😓

[@myzatanna9768]

Tidak perlu keluarkan perppu karena tidak perlu mengganti UU ,karena di UU tsb pemerintah diberi ruang untuk menurunkan / menaikkan termasuk berapa besarannya .

[@your6450]

​@@myzatanna9768betul, masalah tinggal mau apa gak, ini para pemimpin kita memang sedikit aneh

[@MudjiOno-v4x]

Semua gara² pak mulyono

[@anggiaryanti2029]

Yo pasti jokowi yg salah Itu kan kerja LEMBUR JOKOWI DAN SRIMUL sblm jkwi lengser

[@mustafaalkaf3658]

Selamat menikmati hasil pilihan Anda.... Yok Jogetin aja OK Gas OK Gass Mereka dpat ladang Gas Rakyatnya dapat OK nya aja😂😂😂

[@alifiealghiffar2981]

Mari terus kita berdoa, bagi yg beragama Islam trs kita bersholawat asyqhil, biarkan mereka yg jahat saling sikut, yg baik terus berjalan sambil bersholawat

[@BudimanBudimanHasyim-fo3lb]

Pdip bisa aja cuci tangan nya padahal usulan kenaikan 12% pada masa pemerintahan Jokowi yg di dukung oleh PDIP sendiri, dan dari semua fraksi hanya PKS yg menolak ...

[@indrabakti6165]

*#@PRODUK HUKUM ATAS USULAN WAJIB DAN HARUS DI AUDIT JIKA UNTUNGKAN OLIGARKI DAN RUGIKAN RAKYAT MAKA WAJIB DI ANULIR & DIHILANGKAN OLEH PRESIDEN BARU JENDERAL PRABOWO DAN PDIP jika MEMANG CINTA RAKYAT, CINTA WONG CILIK DAN CINTA NEGARA. TUNJUKKAN IDEALISME TERHADAP NEGARA.*

[@mrz3066]

Kl sdh dilawan rakyat... Mereka saling buang badan... Intinya partai politik nggak mikir rakyat, mikir perutnya sendiri.....

[@IndraGunawan-xq8hc]

Jadi ingat demo mahasiswa th 66 Tritura: 1 turunkan harga 2 rombak kabinet 3 bubarkan PKI Alhasil, presiden Soekarno di penjara oleh Soeharto?... Salam, pengamat

[@naufalalghifari3660]

betul divonis penjara cuma keburu meninggal

[@indrabakti6165]

*#@PRODUK HUKUM OLEH RAJA MULYONO YANG IJAZAHNYA ILLEGAL DAN PALSU WAJIB DAN HARUS DI TOLAK RAKYAT KARENA HASIL PRODUK NYA ILLEGAL.*

[@CahAngon-g3x]

Nyimak bung hersu ❤❤❤❤❤

[@vickydicky6255]

Salam 0% Sehat terus ya mas hersubeno Adili jokowi fufufafa mkmkmk,jet pribadi kaesang panyungsep Bobi blok medan

[@grulin]

Ikut menyimak dari P. Dwt

[@ramayana6129]

Pemerintahan Jokowi dan DPR (Parpol2 koalisi pendukungnya) bersekutu melakukan kejahatan terhadap rakyat bukan hanya pada UU tersebut, tapi juga banyak Undang2 lain (Omnibus law di antaranya), dan kebijakan2 pemerintah yg disetujui oleh DPR seperti PSN Pulau Rempang, dan PIK 2

[@naufalalghifari3660]

MAU PDIP MAU JOKOWI ATAU SIAPAPUN ITU SEMUA YANG SETUJU RUU PPN HARUS BERTANGGUNG JAWAB Setuju 👍👍

[@mvtree5051]

RAKYAT HARUS TURUN KEJALAN UNTUK MENDESAK PEMERINTAH MEMBATALKAN KENAIKAN PAJAK...PEOPLE POWER....PEOPLE POWER... 31 DESEMBER 2024

[@fauzibuyung4554]

Giliran UU yg menyusahkan rakyat ramai2 setujuuuuu,,, giliran UU perampasan aset pura2 buta,pura tuli dan pura2 bisu,,,!!!

[@zaenudin.1836]

Selamat pagi para-para rakyat Indonesia...

[@enysupianisitumorang5330]

Terimakasih untuk teman² yg sudah setia utk terus meneriakkan isi hati saya utk menolak ppn 12%

[@indraindra3752]

EMANG COCOK SEKALI RAKYAT TURUN KEJALAN, AKADEMISI DAN PRAKTISI TOLAK PAJAK 12%. Saya yakin semua usulan kenaikan pajak 12%, potong gaji 3%, akan ada kanaikan bpjs dll, semua hanya utk menambal keborosan uang akibat pemerintah Jokowi selama ini. Pemerintah sekarang hanya perpanjangan tangan aja.

[@ekosulistijono6883]

Bang Hersu jeli dalam membaca UU HPP. Wajar sih sebagai jurnalis. Lain kali bongkar tuh konseptornya, apakah ada deal2, titipan2 (kalau ada) biar seru😂

[@imanawaludin2201]

Hanya PKS yang menolak!! Sebuah bukti tentang sebuah sikap partai yang sangat memperhatikan kepentingan rakyat.

[@suhendrobaskito8268]

Presiden Prabowo please ....mhn ketegasan utk batalkan PPn 12%. Bapak sdh janji n bertekad akan sejahterakan rakyat NKRI n tdk naikan pajak. Rakyat menjerit, menagis krn biaya hidup semakin mahal, harga2 kebutuhan pokok, barang & jasa terus meroket, PHK meraja lela, sulit mencari pekerjaan, banyak pabrik/perusahaan bangkrut.

[@sitifatimahnurindah8901]

Cikarang hadir bang hersu

[@djokosulistiyono8704]

Yg diperlukan rakyat saat ini PPN 12% dan produk pemerintahan mulyono yg merugikan rakyat batalkan... kata gus Dur ngono wae kok repot

[@belalldousri9746]

Assalamualaikum Mekkah hadir bang

[@tiplokchannel9700]

semua ini Asbabun nuzulnya dari gorong²

[@asyaselang]

Fungsi DPR adalah mengkritik pemerintah terkait kenaikan pajak tetapi DPR lebih mementingkan partai, golongan,serta pribadi mereka sendiri

[@iinbudianto6358]

Review semua undang undang ttg 1. Pengelolaan kekayaan alam 2. IKN 3. PSN 4. Pajak 5. Tata kelola industri dan perdagangan Reviev semua perpu yg dirasa merugikan negara dan tidak berpihak pada rakyat dan hanya mwnguntungkan sekelompok orang

[@winani2111]

Tetap salah karena tugasnya pemerintah harusnya mempertimbangkan dalam mengambil keputusan kenaikan pajak 12% dan pemerintah tetap fokus mengambil kebijakan meringankan beban rakyatnya, pemerintah harusnya fokus menyelamatkan kekayaan negara yg dibawa oleh koruptor2

[@kuncorowidagdo5692]

Luar biasa jejak digitalnya yg SDH dilihat dan didengar oleh masyarakat.....dimana mereka menyangkal

[@arifinarif1812]

Di malam tahun baru nanti rakyat Indonesia akan merayakan kado dgn kenaikan ppn 12% dari pemerintah yg sayang sama rakyat nya Smoga para para pejabat selalu bahagia😂😂

[@riellatuconsina598]

PDIP yang dendam & marah ke Jokowi kok sekarang ikut kritik UU harmonisasi perpajakan 12%. Sistem digital begini ga bisa bohong2...sadar lah PDIP malu dong.

[@lekyo3677]

yg buat kebijaksanaan siapa saja kami rakyat jelata menolak kenaikan ppn 12%....dan batalkan

[@dnn2000]

Gerindra ditambah KIM Plus kan sekarang adalah pihak yg sangat besar di DPR. Ya sudah, dibatalkan saja, tidak perlu omon-omon lagi...

[@KanakawaOji]

Batalkan semua inisiatif pemerintah zaman koko wi

[@sudarwotodaliman4902]

Para para 👺👿 Elit Politik gak usah saling tuduh lah,!! Punya niat baik kah sama Rakyat? Klo punya Tunda kenaikan PPN 12℅ , jadi Bowo jangan Omon Omon aja nanti kaya Pinokio 👺👺

[@syamsuddinwidjaja2072]

Keberlanjutan gerinda, apa jalan menuju kemiskinan rakyat nya?

[@SupangatPamungkas]

Yg mengusulkan Jokowi... koalisi PDIP di pemerintah hanya 20% dari koalisi yg lain lbh dr 80% shg tanpa PDIP pun bila koalisi pendukung Jokowi setuju U U tsb pasti disahkan. Oleh sebab itu seluruh partai musti bertanggung jawab akan usulan Jokowi. Inti masalah datang dari gagasan JOKOWI.

[@ardesiagian8769]

Kenaikan PPN 12% jangan langsung diterapkan begitu saja, walaupun RUU nya sudah disah kan oleh DPR, Pemerintah harus melihat dulu bagaimana kondisi masyarakat saat ini, sebaiknya terlebih dahulu tingkat kan kesejahteraan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat, jika masyarakat Indonesia sudah sejahtera dan daya beli masyarakatnya meningkat, baru RUU Kenaikan PPN 12% yang sudah disetujui oleh DPR Dapat dilaksanakan, 🙏

[@myzatanna9768]

Se7 ,apalagi UU tsb memberi ruang untuk menurunkan termasuk berapa besarannya .

[@HaedarSoS]

Betul

[@ughiughi6072]

Itu namanya PRANK Jokowi ke PDI-P, Jokowi hebat, Bravo Jokowi 🎉🎉🎉🎉🎉🎉

[@umarbakri194]

Gampang, tinggal buat peraturan baru turunkan pajak, berantas korupsi, nasionalisaai tambang.

[@andiafriandi5194]

APAPUN YG TERJADI KURUN WAKTU 10 THN INI TIDAK LEPAS DARI TINDAK TANDUK PDIP..skrg coba cuci tangan seolah2 tdk berdosa atas semua carut marut di negeri ini.

[@karyono6758]

Bukan pdip aja kali bro..emang lo kira gerindra golkar pan pkb nasdem gsk ikut jokowi

[@oposisikejahatan1677]

Masalahnya ppn kita tertinggi di asean, tetapi dibuku pelajaran kita disebut negeri kaya dan surga yang ada di dunia 😂😂😂. Tetapi sama timor leste aja yang kemarin sore kalah ppn nya😅😅

[@your6450]

😂😂ini karena kita dipimpin oleh orang yg salah

[@NasirMuchmad]

muak2 mulyono lg2 tapi kpk gak berani manggil mulyono tu hancur2 ngr gara2 mulyono 10 thn berkuasa

[@narakhai_13]

Mewakili kelompok dan kepentingan pribadi mereka..... Ya allah berikan balasan pada yg berkoalisi dalam menyusahkan rakyat karena ambisi dan kezaliman mereka

[@garuda.indonesia]

bola panas ada ditangan prabowo, apakah dia akan menjalankannya atau menghenntikannya, kalau menjalankan prabowo harus siap, ekonomi semakin melambat dan kemudian menaikan lagi jadi 13%. untuk dapat uang

[@faktakehidupan2270]

Rakyat setujuh jg naik tpi keadaan begini ya jgn dulu lah

[@Hamid-zb5fw]

RAKYAT MENANTI JOKOWI DIADILI... TERLALU BANYAK DOSA-DOSANYA YANG MENYENGSARAKAN RAKYAT...

[@sunawantoronawan6627]

Biasa Politik, Tinggal Pemimpinnya mau di naikan apa tidak, kuranggi iri Kabinet.

[@SsSukiman]

Dpr sumber dari segala sumber masalah

[@MeeMeeMeeize]

Kpn ya rakyat bisa mempidanakan pemimpin & anggota dewan yg memaksakan kebijakan kenaikan pajak & membangun ikn ke ranah hukum? Benar2 menyusahkan rakyat & menggerogoti uang negara

[@EdiBerata]

Makan nya kalow di suruh nyoblos jangan nyoblos memilih pemimpin kalow udah jadi menindas memeras rakyat

[@rachmatarkan714]

Bikin lah UUD perampasan harta koruptor di jamin100%.maling duit rakyat aman

[@putrapandawa1183]

SIAP SIAP RAKYAT INDONESIA AKAN BERPERANG MELAWAN PEMERINTAH NYA

[@vitadewani2662]

Seperti biasa undang undang di pelintir dan digunakan bagian yg menguntungkan saja

[@SerbaViralofficial443]

Bener kata bu IC, parpol itu harus bertanggung jawab atas semua ini, mulyono hanya di jadikan alat.

[@djudijonodjupri7071]

SIAPA yg CERDAS BIKIN jerat.... Ujung ujungnya RAKYAT yang nanggung BEBAN HUTANGNYA.... PADAHAL KLO TAMBANG SUMBER DAYA ALAM DIKELOLA AMANAH.... BISA MAKMUR SEJAHTERA RAKYATNYA..... MESTINYA KALAH DNG negara yg TDK punya....

[@boedieslam4091]

PDI-P dulu membela Jokowi mati-matian sekarang setelah bersebrangan dengan pemerintahan baru mereka jadi paling kencang menolak semestinya dari dulu bersikap menolak partai yang plin-plan

[@musafirsafir4690]

Saya setuju PPN 12%,15% juga saya setuju asal jokowi di tangkap dan di penjara,karena ini semua ulah jokowi yg ugal ugalan membangun proyek IKN untuk pencitraan dirinya dan dinastinya

[@ekaprasetiawan3687]

Ngaku aja semua terlibat... minta maaf sama rakyat.. lalu batalkan kenaikan

[@KatriTri-t6u]

Dari pada saling menyalahkan mendingan batal kan ppn 12% itu

[@RizRM]

Bisanya cuma saling salah menyalahkan,, Seharusnya sebagai Wakil Rakyat kalau ada suatu kebijakan yang akan banyak mudhoratnya, yg berdampak membuat gaduh dan merugikan masyarakat,, segera membatalkan RUU tersebut sebelum bisa dapat disahkan menjadi UU,,

[@husenlanan]

Usulan kenaikan PPN menjadi 12 % merupakan indikator mental pemimpin yg tdk memikirkan kondisi rakyat, melaiknak menyiksa rakyat, Pemimpin yg tidak diberkati smoga dila'nati.