PERTANYAAN YANG PALING BANYAK DITANYAKAN DAN KENDALA DALAM PENYEDERHANAAN BIROKRASI

[@agiepratama3604]

good info

[@ipungtya]

Terima kasih 🙏🏻🙏🏻

[@wonggemblung-gebe1219]

Alhamdulillah 🙏

[@benmamorchannel6039]

Umumnya penyederhanaan birokrasi ini di tk daerah cukup byk yg kurang paham khususnya para pns itu sendiri.

[@indonesiabae98]

Semoga niat baik pemerintah utk memangkas birokrasi jangan sampai menyengsarakan ASN di level bawah......... jangan sampai menjadi urusannya Ribet..... Baik urusan naik pangkat dll.

[@abjadibei4511]

Dalam penyetaraan ini, pangkat IVa dan pendidikan S2 sptnya sia-sia

[@odistizulfa8645]

Bagaimana sistem kerjanya bu? di SOTK garisnya komando apa kordinasi untuk subkoordinator ke Kepala Bidang? untuk Kabupaten/Kota

[@ran_az7515]

Setelah penyetaraan akhir tahun 2021, ada ketidaksesuaian pangkat dan tingkat pendidikan dengan jabatan barunya di fungsional sehingga harus ada yang melanjutkan ke jenjang S2 nya dan seterusnya mengikuti ujian kompetensi dan jika tidak terlaksana dampaknya bisa dialihkan ke jabfung lainnya atau diberhentikan dari jabfungnya...trus kelanjutannya gimana tu mbak?

[@mamihdrz9517]

Bagaimana kalo jabatan struktural awal tidak sesuai basic pendidikan

[@idaayuarykartikadewi7254]

Saya mau berpindah ke Jafung lain karena sudah lulus Ujikom Jafung tersebut. Akan tetapi tidak bisa diproses alasannya karena saya harus melampirkan PAK Jafung tesebut terlebih dahulu. Tim penilai ak belum ada dan tidak diberikan peluang utk berpindah ke Jafung tsb.

[@idaayuarykartikadewi7254]

@@cepipermana9068karena kalau dilihat dari tupoksi dari jabatan struktural yg saya laksanakan sesuai dengan JF PMHP tersbt.

[@rheohamzah3954]

Izin Bu tya. Saat ini sy dan 39 rekan sesama Pengawas sementara mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (95% virtual). Menurut ibu tya dengan adanya pengalihan ke Jabatan Fungsional ini, bagaimana dengan Diklat Struktural yang kami ikuti saat ini?

[@ipungtya]

Tidak ada masalah pak…dalam fungsional kan juga masih ada koordinator dan sub koordinator, ilmu yg diperoleh tetap relevan diterapkan sebagai ASN dalam jabatan apapun ☺️🙏🏻✌️

[@rheohamzah3954]

Terimakasih sudah direspon...

[@imamnasrullah7708]

Ngakak akan dipikirkan

[@ritafitri8513]

Mbak.. untuk tpp itu besarannya berdasar kelas jabatan atau gmn

[@ipungtya]

Sesuai regulasi mestinya begitu, tapi seringkali kita melihat ada daerah yg belum menerapkan itu 🙏🏻☺️

[@nuniksetiawati6585]

Sama saja disesuaikan dengan kemampuan daerah. Jadi jangan direspon berlebihan. Itu hanya berpengaruh di pusat saja.

[@thoriqabdullah4284]

Gmana nasib staf pelaksana.. Yang mana terkadang golongan nya sudah 3D

[@ipungtya]

Mekanisme penyetaraan JA ke JF saat ini baru dilakukan untuk jabatan struktural dulu, pelaksana bisa beralih ke JF dengan menggunakan mekanisme inpasing 🙏🏻☺️

[@thoriqabdullah4284]

@@ipungtya ya itu memang jawaban dr pihak BKD... Hnya fungsional nya kembali ke pertama yang setara dengan 3A...

[@nuniksetiawati6585]

Inpasing sudah tidak ada bu, habis. pangkat saya 3d, Saya sudah mengejar fungsional dr 2017, sy sdh diklat 5 bln, ujian diklat dan ujian kompetensi (proses ini melelahkan). Daerah tidak segera mengangkat karena alasan tidak ada dana dan pilkada (kepala daerah tidak bisa mengangkat pejabat). Saya sdh full melaksanakan pekerjaan fungsional dr thn 2019, tapi sampai hr ini blm diangkat. Dan skrg klo saya mau diangkat lagi hrs ukom pengangkatan itupun untuk jabatan pertama. Dan ukom saya dulu ga laku dianggap hanya ukom penguatan. Regulasi baru ini tidak menguntungkan staf yg sdh diklat (5bln) dan ukom, dan hanya memikirkan pejabat eselon IV saja, terutama yg tidak memiliki kemampuan dan keahlian hanya kedekatan (di daerah banyak yg komputerpun tidak bisa apalagi mengkonsep sebuah rencana kerja) Mereka tidk perlu ukom sudah langsung di jabatan muda. Saya yg sdh lelah payah diklat 5 bln dan ukom, jika saya hrs mengejar Muda harus setengah mati mungkin 6 tahunan dan ukom lg. 😭 . Harusnya penyetaraan jabatan pun harus ukom kelayakan menduduki jabaran Muda tersebut. Dan ukom jangan diselenggarakan daerah krn hasilnya sama saja, hanya ganti baju. Kalau msh sperti itu, regulasi ini untuk apa, percuma. Karena itu yg sy tangkap dr pembicaraan pejabat hasil penyetaraan tgl 31 Des 2021 di daerah. Hanya ganti baju saja, tenang saja.

[@thoriqabdullah4284]

@@nuniksetiawati6585 ikut merasakan... Sekarang sudah ga mikir lagi bu pekerjaan....Yang penting dapat gaji tunjangan.. Dan tetap mencari peluang usaha..