Prabowo Nanti Berani Bubarkan Partai Politik Bermasalah? Ft. Feri Amsari

[@Cahaya1818-tv1sn]

Betul sekali bang

[@Cahaya1818-tv1sn]

Betul bangkalau secara secara hukum konsitusi presiden pak prabowo punya hak progratif bisa aja membubar kan parlemen itu tergantung wewenang pak prabowo karena untuk memajukan ekonomi dgn lebih mudah karena secara nyata untuk mengedalikan di tangan seorang priden karena dgn ke bijak an presiden itu menentukan suatu bangsa ini mau di bawa kemana karena nakhoda nya yg paling penting kalau rakyat hanya mengikuti saja kalau di bawa ke jln yg betul tetapi kalau kita di bawa kearah yg salah tergantung pola pikir masing masing untuk indonesia dgn keadilan dan kesejateraan 🙏

[@Cahaya1818-tv1sn]

Betul bang yg penting untuk perbaiki bangsa kan kalau kita peduli kita semua nya mendapat kan karena segala nya bukan demi uang jangan kwatir negri ini kaya kalau di kelola yg benar

[@marmanSumarman-o1x]

He cahaya mulutmu diatur klo memang jagoan keluar

[@Cahaya1818-tv1sn]

Betul harus jelas aguremen nya untuk yg prioritas lebih jelas jadi harus agrumen untuk segala pertimbangan nya 🙏

[@Cahaya1818-tv1sn]

Betul bang setuju 🙏

[@Cahaya1818-tv1sn]

Setuju bang biar setiap mandiri kan suka banyak proyek dan dpr gaji nya besar sumbang sedekah untuk partai coba bayang kan zakat nya gaji dpr disalur kan dgn partai yg di usung untuk kehidupan partai nya sendiri simple kan betul bang cara kampanye yg salah seharus biaya politik kampanye bakal murah kalau secara propesional

[@Cahaya1818-tv1sn]

Harus punya kesadaran biaya untuk kampanye gunakan artis untuk kampaye dgn gratis jadi mendistribudikan untuk loyalitas kepartai kalau dgn ikhllas kita jadi kader nya pasti percaya yakin untuk partai nya 🙏

[@patrihandoyo7254]

Feri "Problematika" Amsari. Sukses!

[@endangbudi6269]

Yg bermasalah itu KIM Plus semua bermasalah bnyk korupsi

[@srimaharanimcmanus1047]

Kalau tidak bisa dilawan dengan strategi yg normal, maka harus ganti strategi extreme untuk mengembalikan demokrasi, semacam strategi Kuda Trojan, karena sudah banyak kerusakan yg terjadi. Tunggu 12 hari lagi.

[@RobetRoberto-b1s]

Kalau partai yang bermasah di bubarkan prabowo apa grindara nanti termasuk juga.reformasi dulu rakyat meminta golkar agar di bubarkan

[@Cahaya1818-tv1sn]

Betul bang setuju dpr hsrus yes no jadi tercipta keadilan kalau ada tata cara hukum nya 🙏

[@sujasminwicaksono]

Saat ini setelah 7.5 % yg punya kursi 7.5 % tdk berani mencalonkan malah berkumpul di satu kelompok, walau diturunkan 0 % mungkin juga akan sama saja yg punya uang beli partai, batasi saja partainya 2 partai saja, saat pemilu atau pilkada ya adu program saja dan jgn dipilih kembali yg tdk memenuhi janjinya untuk hukuman selama 5 thn

[@AGH15]

Bukan berani membubarkan, tapi apakah berani dan bisa memperbaiki semua partai? UU parpol diperbaiki, musyawarah sama semua partai demi kebaikan bersama Indonesia. Memperbaiki sistem politik indonesia yang sudah kacau banget. Mulai dari pembiayaan politik, independensi dpr, penegakan presidensialisme, proses pemilu, dan memperbaiki nama parpol yang udah negatif di masyarakat, menjadi lembaga yg luhur dan bener

[@AGH15]

buat parpol di malaysia tuh katanya relatif mudah banget

[@takadanama]

Judulnya clickbait seakan² tukang kompor.. padahal uda feri cuma jelasin oh ternyata ada aturan yg memungkinkan presiden mengajukan pembubaran parpol yg terlibat pidana lewat pengadilan. Dengan kata lain prosedurnya sebetulnya susah, ga bisa presiden sewenang² juga 😂 Walhasil liat aja nih komen²nya dominan komenan adhom asbun yg belum tentu dengerin sampai habis 😂😂

[@AGH15]

Aneh nih mikirnya, harusnya mikir tegakin sistem, anggota dpr apapun asal partainya harus mengawasi pemerintah! tuntut ke anggota dpr untuk independen dan tuntut parpol untuk jangan kendalikan anggota dpr! itu saja harusnya!

[@Dieztrict]

Itu saja? Pimpinan eksekutif nya juga harus punya moral sebagai pimpinan tertinggi dalam sistem presidensial punya kewenangan yang sangat besar. Lembaga yudikatifnya juga harus mengedepankan moral karena hukum yang bagus sekalipun ditangan penegak hukum yang tidak punya integritas akan menjadi percuma. Partai juga harus independen itu benar tapi dalam demokrasi yang membagi kekuasaan dalam trias politica mereka tidak berjalan sendiri apalagi kita ini lagi-lagi menganut sistem presidensial bukan parlementer. Masyarakatnya juga harus cerdas dan kritis, media juga sebagai pilar ke-4 dalam demokrasi harus independen. Semua itu berjalan bersama supaya sistemnya bisa jadi baik dan orang-orangnya juga baik, tidak bisa hanya menuntut salah satunya.

[@kelebihanbayar5749]

Yang salah tuh system nya dan juga jumlah partai politik di Indonesia tuh kebanyakan jumlah nya

[@kevinzulfikar8789]

problem Trias politika...demokrasi memang hanya untuk 'lambung yang sehat'

[@tonykustiadi3213]

ORDE KOMEDI PUTER DIMULAI GGGGIIILLLLEEE

[@Bumi85]

Buat apa demokrasi bagus kalo miskin

[@kopihitam8237]

Bubarin aj.pak presiden

[@Manusia_Biasa_Dwa19]

menurut Gus Ulil, politik di Indonesia ada 2 mazhab , yaitu : 1. Mazhab Saiful Mujani melihat dinamik politik Indonesia pasca Pemilu 2024 dalam dua kerangka. Keduanya sering dipakai oleh para Indonesianis dari Barat (terutama Amerika dan Australia) pada umumnya: yaitu (a) kerangka ”kemunduran demokrasi” (democratic backsliding/regression) dan (b) terjadinya kartelisasi dalam politik kita. Inti Mazhab Saiful Mujani adalah: demokrasi Indonesia rusak atau dalam proses menuju rusak karena hilangnya kompetisi gara-gara kartelisasi. Politik kartel biasanya ditandai dengan kesepakatan antara partai-partai politik untuk mengatur pembagian kekuasaan begitu rupa sehingga semua pihak dapat bagian. Istilahnya: SEMUA SENANG. Tidak ada lagi oposisi. Menurut mazhab ini, gejala kartelisasi politik seperti ini tidak sehat; merusak demokrasi. Sebab inti demokrasi adalah check-and-balance yang memungkinkan adanya kontrol. Kartelisasi menghilangkan atau minimal melemahkan ini. 2 Mazhab Qodari memiliki cara pandang yang beda. Bagi mazhab ini, demokrasi bukan satu-satunya isu yang terpenting di negeri ini. Mungkin kita bisa mengatakan, bagi mazhab ini demokrasi hanyalah ”wasilah” atau instrumen saja --seperti dulu pernah dikemukakan oleh Jusuf Kalla. Demokrasi hanya cara saja untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu mencapai kemajuan Indonesia, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam pandangan mazhab ini, pertanyaan yang urgen adalah bagaimana kestabilan politik (”political order” dalam istilah lama Samuel Huntington dan akhir-akhir ini dipopulerkan kembali oleh Francis Fukuyama) bisa dicapai di tengah-tengah sistem multi partai seperti dianut di Indonesia. Dalam mazhab Qodari ada kegundahan seperti ini: Apa gunanya demokrasi berjalan ”normal” seperti diinginkan oleh para Indonesianis asing itu jika pemerintahan tidak efektif, dan rencana pembangunan diganggu terus oleh partai-partai yang banyak ”mau”-nya itu. Dalam Mazhab Qodari, yang penting adalah pemerintah yang efektif seperti yang kita lihat dalam era Jokowi sekarang. Dengan pemerintah yang efektif, pembangunan bisa diakselerasi. Indonesia, dalam Mazhab Qodari, harus bisa lepas dari jeratan negara berpenghasilan menengah. Inilah momen terbaik untuk mengambil keputusan penting agar jeratan itu bisa kita hindari. Jika momen ini lepas, Indonesia akan kehilangan peluang emas dan akan menjadi seperti Filipina. --------- nah kalian lebih setuju Mazhab yang mana ? gue sih tentu setuju dgn Mazhab Qodari.

[@AkalSehatJuara]

"Dalam Mazhab Qodari, yang penting adalah pemerintah yang efektif seperti yang kita lihat dalam era Jokowi sekarang." Era Jokowi sekarang: 1. PHK terjadi terus-menerus. 2. Banyak perusahaan tutup. 3. Investor enggan berinvestasi di Indonesia. Mereka lebih memilih Vietnam, Thailand dan Malaysia. 4. Malaysia akan mendeklarasikan diri sebagai negara maju. Indonesia semakin tertinggal di ASEAN. 5. Pembangunan infrastruktur di Papua tidak menyejahterakan masyarakat Papua, tapi supaya bisa mengeruk kekayaan mereka. 6. Eksploitasi sumber daya alam yang semakin ugal-ugalan tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan. 7. Banyak warga kehilangan tanah (digusur) demi pembangunan. 8. Hukum mudah diutak-atik demi kepentingan penguasa. 9. Kritik terhadap penguasa dan keluarganya tidak didengar. Kadang didiamkan, kadang ditanggapi secara tone deaf, misalnya membuat jaket "Putra Mulyono". dll Efektif sekali, bukan? Oh, sungguh maha benar yang mulia Qodari beserta firmannya!

[@Manusia_Biasa_Dwa19]

@@AkalSehatJuara yess .... anda bebas berpendapat 🙏... ini yg namanya demokrasi 👍. masing2 Mazhab tersebut tentu ada sisi positif dan negatif.

[@ahmadsaukani4939]

Penuh wawasan pa feri

[@Manusia_Biasa_Dwa19]

dari membaca judulnya saja nggak menarik. kenapa harus ada tanda tanya ?

[@yuliantoeko3051]

Jgn sepeklasi

[@AhmadAzzohir]

Amsari betol betul ingin merubah cara bernegara tidak seperti pemerintah an dua pereode semuanya hancur bgi rakyat kecil susah mendpatkan keuntungan jauh lbih baik zaman sby

[@doel6332]

PAKAR HUKUM TATA NEGARA PALING SUKA GIBAH DSN NYINYIR WALAUPUN SI PERI PINTAR TAPI JIJI NYINYIR MULU IHH AMIT2 CUIH

[@Manusia_Biasa_Dwa19]

gue paling demen sama beliau ini, karena video beliau yg dirilis tepat hari tenang pilpres kemarin .... Prabowo jadi menang 1 putaran. Terima Kasih Uda 🙏🙏🙏.

[@doel6332]

@@Manusia_Biasa_Dwa19 Uda pencetus dirty vote

[@shinonomemaomao]

mati boring karena hostnya cringe

[@Manusia_Biasa_Dwa19]

menurut Gus Ulil, politik di Indonesia ada 2 mazhab , yaitu : 1. Mazhab Saiful Mujani melihat dinamik politik Indonesia pasca Pemilu 2024 dalam dua kerangka. Keduanya sering dipakai oleh para Indonesianis dari Barat (terutama Amerika dan Australia) pada umumnya: yaitu (a) kerangka ”kemunduran demokrasi” (democratic backsliding/regression) dan (b) terjadinya kartelisasi dalam politik kita. Inti Mazhab Saiful Mujani adalah: demokrasi Indonesia rusak atau dalam proses menuju rusak karena hilangnya kompetisi gara-gara kartelisasi. Politik kartel biasanya ditandai dengan kesepakatan antara partai-partai politik untuk mengatur pembagian kekuasaan begitu rupa sehingga semua pihak dapat bagian. Istilahnya: SEMUA SENANG. Tidak ada lagi oposisi. Menurut mazhab ini, gejala kartelisasi politik seperti ini tidak sehat; merusak demokrasi. Sebab inti demokrasi adalah check-and-balance yang memungkinkan adanya kontrol. Kartelisasi menghilangkan atau minimal melemahkan ini. 2 Mazhab Qodari memiliki cara pandang yang beda. Bagi mazhab ini, demokrasi bukan satu-satunya isu yang terpenting di negeri ini. Mungkin kita bisa mengatakan, bagi mazhab ini demokrasi hanyalah ”wasilah” atau instrumen saja --seperti dulu pernah dikemukakan oleh Jusuf Kalla. Demokrasi hanya cara saja untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu mencapai kemajuan Indonesia, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam pandangan mazhab ini, pertanyaan yang urgen adalah bagaimana kestabilan politik (”political order” dalam istilah lama Samuel Huntington dan akhir-akhir ini dipopulerkan kembali oleh Francis Fukuyama) bisa dicapai di tengah-tengah sistem multi partai seperti dianut di Indonesia. Dalam mazhab Qodari ada kegundahan seperti ini: Apa gunanya demokrasi berjalan ”normal” seperti diinginkan oleh para Indonesianis asing itu jika pemerintahan tidak efektif, dan rencana pembangunan diganggu terus oleh partai-partai yang banyak ”mau”-nya itu. Dalam Mazhab Qodari, yang penting adalah pemerintah yang efektif seperti yang kita lihat dalam era Jokowi sekarang. Dengan pemerintah yang efektif, pembangunan bisa diakselerasi. Indonesia, dalam Mazhab Qodari, harus bisa lepas dari jeratan negara berpenghasilan menengah. Inilah momen terbaik untuk mengambil keputusan penting agar jeratan itu bisa kita hindari. Jika momen ini lepas, Indonesia akan kehilangan peluang emas dan akan menjadi seperti Filipina. --------- nah kalian lebih setuju Mazhab yang mana ? gue sih tentu setuju dgn Mazhab Qodari.

[@patrihandoyo7254]

Kalo pemerintahan Jokowi efektif, dia dan beberapa kementerian udah ngantor di IKN dari Agustus lalu. IKN kan proyek kebanggannya yang jadi prioritas, Jokowi gak harus jilat ludah sendiri. Kalo pembangunan fisik aja gak efektif apalagi pembangunan manusia. Contoh, indeks korupsi dan indeks demokrasi yang turun di masa pemerintahannya

[@Manusia_Biasa_Dwa19]

@@patrihandoyo7254 pembangunan IKN itu proyek jangka panjang dek. 5-10 tahun lagi baru kelihatan hasilnya. baca baik2 baru komen.