Proses PKKPR gagal klik RDTR tidak muncul (PKKPR belum terverifvikasi lanjutan)

Klik tombol RDTR tetapi tidak muncul kolom bawahnya langsung investasi. Menjawab pertanyaan apakah metode tersebut sudah tidak berlaku, jawabnya masih bisa.

[@Aries10111]

Siang om, mau tanya? klo mau pkpkr terbit musti ada Polygon ya?

[@omoedi]

Yup. Harus pakai peta polygon

[@inkindojabar1835]

om oede mau tanya, setelah melakukan pengajuan ulang PKKPR melalui pelacakan, dan masuk edit di perubahan muncul komentar "Status Proyek Anda masih dalam proses verifikasi, Anda tidak dapat melakukan perubahan terhadap proyek ini." Jadi ga bisa masuk untuk ubah data usaha. SOLUSINYA gimana om oede. Makasih

[@omoedi]

Kalau sudah terkunci pertama lihat di pengembangan usaha. Kalau memang masihbterkunci juga, mengajukan pencabutan melalui email kontak oss.

[@ptmandirijayakembara5231]

Om edi ,mau tanya , tadinya di pelacakanKKPR masih dalam verifikasi dan "belum terkiirm" (sudah sejak oktober 2021) namun di Kegiatan usaha PKKPR sudah terbit otomatis posisi selama ini seperti ini . Namun kemarin mau mengubah data usaha , pas klik RDTR , ditulis RDTR tidak sesuai , nah saya tutup klik X , namun sekarang di Daftar kegiatan usaha PKKPR statusnya berubah menjadi masih dalam verifikasi . bagaimana ini ya . Jadi nyesal klik ubah data usaha .

[@omoedi]

Lho... kalqu sudah terbit otomatis seblumnya kan sudah ada cetakannya kan. Tinggal diupload ulang.

[@suksesjaya7252]

Om, sebelumnya saya sudah ada pkkpr terbit otomatis dengan skala usaha besar. Kemudian kemarin saya coba cara ini untuk menambah KBLI baru (56101-restoran) tetapi tidak bisa langsung terbit/tidak berhasil terbit otomatis. Notifikasi nya "PKKPR menunggu verifikasi pasal 181" Tolong kalau ada solusi nya om

[@omoedi]

@@suksesjaya7252 sudah saya balas dinkomentar lainnya

[@ptmandirijayakembara5231]

@@omoedi Sebelumnya memang mau diupload ulang di perubahan data usaha , namun belum sampai ke bagian upload sudah terbentur RDTR tidak sesuai sehingga tidak bisa upload malahan setelah keluar di tampilan Kegiatan Usaha yg tadinya terbit otomatis malah menjadi menunggu verifikasi . puyeng ini . apa dibiarin saja seperti ini OM? Terima kasih sebelumnya.

[@omoedi]

@@ptmandirijayakembara5231 kalau memang rdtr tidak sesuai berarti lokasi tersebut bukan peruntukan untuk usaha tsb. Bisa jadi rtrw nya mengatur untuk kegiatan lain.

[@benny9557]

semua sudah masuk dan sudah upload namun di dinas PUPR tidak bisa proses, kenapa ya

[@omoedi]

Apakah bukan kewenangan kabupaten? Yang bisa jawab tentu dinas pupr. 🙂

[@achmadfaridharianto5323]

Mantap om oedi, njenengan luar biasa..

[@omoedi]

Matur nuwun

[@suksesjaya7252]

Om, sebelumnya saya sudah ada pkkpr terbit otomatis dengan skala usaha besar. Kemudian kemarin saya coba cara ini untuk menambah KBLI baru (56101-restoran) tetapi tidak bisa langsung terbit/tidak berhasil terbit otomatis. Notifikasi nya "PKKPR menunggu verifikasi pasal 181" Tolong kalau ada solusi nya om. Terima kasih

[@omoedi]

Untuk sekarang per september ini. Ada kebijakan untuk pengecekan terhadap dokumen yang diupload. Itu yqng dimaksud pasal 181 karena banyak orang yang sembaramgan mengupload dokumen yang bukan seharusnya.

[@suksesjaya7252]

Kira2 lama gak proses pengecekan tsb, soalnya ada izin lainnya yang akan habis dan mau diperpanjang

[@omoedi]

@@suksesjaya7252 kalau lamanya proses saya ga bisa memastikan. Tergantung instansi yang berwenang melakukan pengecekan. :)

[@telukpanji]

Izin tanya pak. Jika ketika cek rdtr muncul notifikasi rdtr tidak sesuai silahkan lakukan penyesuaian data usaha. Padahal KBLI yang lain bisa. KBLI 52101 bisa tetapi KBLI 52102 dan 46900 tidak bisa cek. Solusinya bagaimana ya pak?

[@omoedi]

Dilihat di pelacakan. Nanti akan ketahuan apa yqng diminta. Data yangnkurang dilengkapi.

[@solusiossbangadi]

Sudah bisakah?? Sini saya bisikiiinnn... 😁

[@Dama12346]

Mau tanya om di pelacakan PKKPR masih dalam verifikasi persyaratan dan status data nya "belum terkirim" jadi tidak bisa klik perubahan data usaha itu gimana solusinya om biar status nya berubah "telah terkirim" Mohon arahan nya om

[@omoedi]

Coba di cek peta polygonnya sudah ada atau belum. Dan alamat2nya. Kode pos

[@Dama12346]

Sudah om tapi status datanya masih "belum terkirim"

[@omoedi]

@@Dama12346 kalau belum terkirim kemungkinan ada yang belum lengkap

[@Dama12346]

Saya bisa cek dimana ya om untuk kelengkapan data nya

[@omoedi]

@@Dama12346 tentunya di data usaha. Mungkin ada yang belum diupload. Atau belum terisi.

[@muhammadsofyansyah9571]

oke thanks om Oedi Sudah bisa

[@omoedi]

Sip

[@muhammadsofyansyah9571]

@@omoedi om mau tanya knp NIB dgn stattus NON UMK tidak ada list KBLI?

[@omoedi]

@@muhammadsofyansyah9571 maksudnya? Saya bingung dengan pertanyaannya. Hehehe

[@BudiSetiawan-xl1dn]

saya coba tp kok ndk ada pilihan tipe gambar peta ya

[@omoedi]

Sekarang menunya sudah berbeda. Saya belum update lagi

[@triaraka]

ini aku kemarin yang tanya jadi ada bug gitu ternyata om oedi kebetulan di alamat yang aku input itu terjadi adanya bug . sekarang sih udah bisa cara ngakalin bug nya

[@omoedi]

Maksudnya ngakalin. Intinya di video tersebut file shpnya harus lengkap atau lihat di peringatan. Kadang ada peringatan yqng menyatakan pkkpr berhimpitan dengan pkkpr orang lain.

[@kiplifahrijal5765]

" PKKPR Menunggu verifikasi pasal 181'gk bisa terbit lagi om , sapa tau om ada solusi lain

[@omoedi]

Yup... sekarang begitu...

[@kiplifahrijal5765]

@@omoedi di tunggu solusinya om oedi

[@NashrulLathif]

@@omoedi proses ini menunggu verifikasi pasal 181 ini proses nya berapa lama om sampai ada jawabab di terima atau di tolak nya, sepengalaman om,

[@omoedi]

@@NashrulLathif ini hal baru jadi belum ada pengalaman. Hehehe

[@HaidirMuhamad]

saya mengalami masalah yg serupa..akhirnya statusnya PKKPR ditolak..pdhl hari Senin besok udah deadline🤦🏻‍♂️

[@sugengriyadi3034]

Pak minta no wa bisa

[@omoedi]

Nol delapan satu tiga dua delapan satu dua satu tujuh tujuh delapan