Refly Harun: Mengacu Putusan MK, Haram Hukumnya Pilkada Dipilih DPRD | Political Show

[@A.Wigunaa]

Memang maknyus Pak Refly dan Mas Adi!

[@herjunokuning6351]

Pokoknya jangan sampe ya, Orang2 peka-es berkuasa dimana2, Setelah mereka kalah pilkada kemarin, & Viralnya video pak suswono kemarin ? 🙏🏻🤔

[@ManggaPelem-h5e]

​@@herjunokuning6351kalau di pilih DPR lah PKS pasti ada yang jadi pemimpin daerah kan bisa jual beli jabatan toh kalau pun rakyat gak suka ya di paksa di suruh suka holoh 😮

[@yudihariadi8431]

Harun koyok tukang. Sulap 😅

[@ghombeskid6124]

Pilkada bisa murah tapi lelang jabatan bisa lebih mahal

[@usmanosmond9826]

Kita lawan apapun alasannya haram menerima pilkada kembali dipilih DPRD😂

[@harisfadilah9220]

Pilkada gak usah pake 1.Baliho 2.Spanduk 3.kampanye Akbar 4.kaos2 Cukup setiap calon dtng2 ke warga diskusi 2 arah yg di selenggarakan KPU

[@Amaliaratih-l9m]

Gak setujuu.. jangan renggut hak rakyat, pilkada tetap harus langsung dipilih rakyat

[@ZbZr-y6w]

Tujuannya sdh jelas...ingin melanggengkan kekusaannya,aeperti suharto..setelah kepala daerah di pilih DPRD,giliran preaiden dipilih oleh DPR DAN MPR.

[@PikIs-p6q]

Kami rakayat mengharamkan pulkada di pilih DPRD

[@KurinawanWani]

Bagusnya uang PILKADA itu di berikan langsung ke rakyat.... KATAKAN STOP PEMILU

[@Bryankips]

Lebih baik bupati walikota gubernur di pilih langsung oleh rakyat kehendak hati ❤ Rakyat daripada DPR

[@kingjuwangi27]

Demokrasi yang ingin di matika

[@GregoriusChoyssukamto]

Dilempar Kepala Derah dipilih oleh DPRD Kembali ke pemerintahan yg mundur Kita sdh modern pemimpin dipilih langsung oleh Rakyat Untuk menghemat kita cukup memilih Presiden Calon Presiden ada yg Dicalonkan per orangan sebelum pemilu sdh memilih : 1.Calon Wakil Presiden 2.Calon Kabinet / Menteri menteri nya 3.Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Camat, Calon Kepala Desa/Kalurahan Calon Calon tsb dipilih dari putera puteri ASELI Prov.Kab.Kota, Camat, Kepala Desa/Kal yg memenuhi syarat dan tdk ada mahar atau suap Dalam bentuk uang atau barang dalam pencalonan maupun dalam pemilihan LUBER oleh Rakyat

[@susitatiana827]

Hak Rakyat untk memilih Kepala Daerahnya sendiri ...bisa diambil oleh DPRD ?? Tentunya tdk segampang itu kalian para Anggota DPRD yng bernafsu untk Pilkada langsung

[@Admaja69]

Mungkin diangggap mudah karena nanti klo digulirkan ke DPR, kita kan paham jumlah kursi yg pro pemerintah sangat besar. Itulah mungkin yg mjd dasarnya.

[@kadekkadek1500]

Haram DPRD memilih pemerintah daerah oleh DPRD ,itu kemunduran politik namanya .kami TDK setuju utk memilih memilih utk memilih pemerintah , gubernur, bupati.

[@AbdoerachimRachim-jn4ik]

Yg bikin mahal partai politik sendiri yg ciptakan bravo

[@ruslanbht9950]

Ada pejabat katanya GK mengeluarkan uang menjadi anggota DPR ...yaitu Maruarar Sirait ..itu sih pengakuannya ...hare gini percaya ???? Kwkwkw

[@avaabouttheeastside6805]

Dia kejar jdi pejabat buat cari uang yg sudah dia hambur.

[@bayuarifrahmatullah6877]

Apabila pilkada tetap dipilih oleh DPRD diperiode yang datang sekalian aja pemilihan Presiden RI dipilih oleh MPR RI

[@BebenBudiman-w6k]

Demokrasi belah bambu kegaduhan elit politik aman tentram.murah sandang murah pangan.Demokrasi yg pas di terapkan Pilpres dan legislatif di pilih langsung oleh rakyat.Gub .dan Bupati oleh wakil rakyat

[@pikpeter2400]

Jadi presiden aja jalur ordal, mau percaya pemimpin begini? Awal pembentukan kabinet mentri aja udah naujubilah brutalnya, kebelakangnya kebijakan aneh2 pasti bermunculan

[@suriachen2191]

[@remilewar3603]

PEMILIH LEBIH JUJUR DARI PENYELENGGARA

[@abdullahmuid3701]

Kita lawan, rakyat dan Mahasiswa siap kepung istana Prabowo kalau sampai usulan Prabowo di setujui DPR

[@supardiahmadrejo1502]

Pemilihan legislatifnya juga harus proporsional tertutup

[@floridasitumorang7302]

Belum bekerja sdh buat rencana pilkada .. Hello kerja dulu...5 thn itu sebentar berlalu ,kan ...jgn pula hanya bagi" susu sperti yg dilakukan wapres kan ada bawahan mentri sosial...kapan kerjanya kerjakanlah masalah" bangsa ini .

[@jarasmandamanik5604]

Penyelenggaraan pemilunya dan para elit politik tidak bekerja secara efektif, terus hak rakyat yang mau di amputasi lagi.

[@HadmidTokmed]

Klo bupati, walkot dipilih langsung sangat bagus tapi klo terpilihnya tdk dengan duit untuk membeli suara. Jd pendidikan politik dlm demokrasi perlu diperhatikan

[@boyboy-xr9uj]

Klo pingin ongkosnya murah, nomer ktp warga doundo aja. Yg keluar jadiin kepala daerah Murah bnget

[@mrsujadi]

Kepala Daerah sudah Seharusnya dipilih oleh DPRD demi hemat anggaran karena jika pemilu kepala daerah dipilih oleh rakyat maka program tidak sejalan dengan presiden. contohnya pemilu Jakarta, antara Jokowi Dan Anies tidak sejalan sehingga program pembangunan Pusat dan daerah terbentur program satu sama lain.

[@solusigadget1927]

Pemerintah jangan mematikan demokrasi dg pilkada di pilih DPRD

[@untungwidodo7085]

Ass Wr.Wb... Pilkada adalah "pesta demokrasi" itu konstitusi...jadi sdh gamblang...🙏 Jadi skrg sy usul : calonnya hrs 1. KTPnya dilokasi & sdh terkenal oleh masyrktnya 2. Punya track record baik di lokasi minimal 4 tahun seblm saat maju jadi calon. 3. Blm pernah bermasalah dg hukum. Hal ini akan mengurangi money politik...

[@RahmanViki-k8r]

Partai merah kemaren teriak parcok sama bansos, sekarang ngomel ngomel lagi pilkada dipilih DPRD, maunya apa coba?, saya orang kampung gak peduli mau dipilih rakyat atau DPRD, yang penting orang yang sudah di kasih amanah bisa dijalankan dengan baik, persetan dengan sistem, intinya negara ini baru demokrasi kalau partai merah yang menang😂😅

[@ariesetiawan8805]

Dalam pilkada langsung mereka mengambil hati rakyat, dipilih dprd hanya merayu dewan saja, rakyat gak punya andil

[@SarasAja-v8s]

KAMI SEBAGAI RAKYAT TIDAK SETUJU PILKADA DI PILIH OLEH DPRD ITU TANDA NYA AKAN MENGUNTUNG KAN PASLON PASLON YANG CURANG 👈👈

[@djonialfarek]

Pemilihan langsung bersamaan waktunya saja semuanya… mulai pemilihan presiden, DPR, DPRRI, DPD, Gubernur dan kepala daerah lainnya… mungkin itu lebih hemat dan pastikan penguasa dan ASN tidak bermain curang ataupun cawe-cawe…. Penjarakan saja mereka yang bermain curang itu tanggung jawab pemerintah…. Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat.. buatlah undang-undang yang pro pada rakyatnya bukan pada penguasa apalagi pengusaha

[@ghurobachannel4739]

Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..

[@tonimark4145]

🤣😃😁INI SEH KEMBALI KE POLITIK DAGANG SAPI DONGGGGG😄😀😂

[@Amran-n1x]

Sebaik nya masi di pilih rakyat rubah saja uud dan aturan yg. Tegas

[@IraisRais-p9x]

Baca keputusan MK55 thn 2018.. Prabowo itu pasti blm baca atau dia DPT masukan yg salah

[@ghurobachannel4739]

Undang2 buatan manusia.. Kapanpun bisa diubah kalau undang2 itu bahaya/brutal/jorok wajib diubah boss

[@priyonoslamet7640]

Salahin swndiri bagi bagi duit buat menang, tuh pasti kerasa besar duit yg dibagi di banten, jabar jateng

[@IDINSWADJAH]

Wacana itu muncul krn paslon kim flus banyak yg kalah.Jgn ubah2 lagi UU tentang pilpres dan pilkada dipilih langsung oleh rakyat.Jgn hianati hasil reformasi.Krn reformasi makan korban nyawa.Yg sekarang tinggal menikmati nikmatnya kekuasaan

[@abdsalam8593]

Sebaikx di tes aza yg maw jadi presiden,DPR,DPRD gubernur bupati walikota dllx biar gak make anggaran byak

[@DlanodAganis]

Ujung ujungnya politisasi.....

[@taftftaftgt]

Jika hasil evaluasi maka pilkada dipilih DPR ini tidak benar. Harusnya evaluasi letak kurangnya dimana bukannya memotong hak komstitusi demokrasi rakyat. Glodok😂😂

[@ghurobachannel4739]

Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..

[@itsnaylaaaaaa]

Wacana pilkada tidak langsung, karena calon kim plus jakarta kalah dan pilbup di pulau jaea calo kim plus kalah.

[@abiakana6637]

DPRD Tambah kaya 1 suara Wani Piro .....😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[@MioSporti-o3l]

Tp DPRD nya kamu yg pilih kemarin

[@FitriYany-lj8sw]

rakyat bukan matrre..tpi rakyat butuh uang utk makan sehari"..buat apa pergi ke TPS klo gak ada uang..lbih baik kerja..

[@sulisetyopujiwidodo1734]

Mungkin bisa dipertimbangkan combine method

[@Q85-k9p]

Kepala daerah dipilih dprd biar bisa melanggengkan kekuasaannya dan menjadi penghianat reformasi yg diperjuangkan dengan darah dan airmata.

[@ghurobachannel4739]

Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..

[@mohnasir2498]

Pilkada 1 periode 8-10 tahun lebih hemat kayak filipina, biaya triliunan tapi banyak korupsi buat balik modal

[@ligusligus9331]

Buat nutup malu dipilkada jagoan kim + banyak yg kalah.

[@Alexander-v7i]

LangsuNG YES

[@user-paulus]

Gubernur bupati camat presiden yg pilih pasti 58% doyan dan senang

[@maskarebet8938]

Ini Nara sumber kok ga nyambung ngomong macem2, yg dimasalahkan pa Prabowo itu Dana APBN/D yg digunakan untuk pilkada

[@anthonnyrajagukguk1811]

Mau tdk ada biaya, semua pemimpin Presiden sampai bupati seumur hidup..

[@RobinRenati]

Mulai bau baunya tercium arahnya mo kemana..

[@obaysoebarna3966]

Dua duanya tidak cocok, selama bangsa ini koruptif, moral buruk. Hitung hitungan anggaran hanyalah angka tak berarti.

[@ghurobachannel4739]

Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..

[@New-pr7gc]

Udah 2029 jadiin pdip br kuasa.biar damai ga tr lalu bnyk koropsi.

[@PutraTampubolon-dm4zf]

Nah!ne ada benarnya...

[@PutraTampubolon-dm4zf]

Yng lain omon omon saja,kulitnya domba taringnya serigala.

[@rchaavrnchaa3529]

Emg klo di pilih DPR jg g bs main tuh?

[@ridwan.official532]

ini mah gara gara kalah pilkada jakarta,karna sudah yogok tetap kalah,rugi dong.

[@ghurobachannel4739]

Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..

[@BobonNaro]

Pengalihan isu

[@NazarTobing-k1e]

Di jogetin aja😂😂😂😂😂

[@antodwi2796]

Aku dapat uang dari calon, kalin dapat ?

[@henidiana6018]

Presiden kok malahan ngurusan pemilu mana kerjay gak ada malahan krjay murubah undang2 mungkin dia pingin presiden di pilih dpr seperti jaman orde baru

[@New-pr7gc]

Prabowo mulai br eksen.

[@slametfajar4253]

Apa maksud bang adian Masing² calon keluarkan 30m dst nya... Itu uang apa dan transaksi ttg apa itu kok demokrasi bicara uang dan uang asli brengsek semua prosesnya hasil nya pasti bicaranya kembalikan uang miliaran yg sdh mrk kluarkan dan akhirnya tak ada 1 pun pejabat yg katanya adalah pilihan rakyat tsb mikirin rakyatnya.

[@fajarvianto3085]

LAWAN

[@seloagung6127]

Mau melancarkan rencana fufu fafa 😂😂😂😂😂 2029

[@MsRiko99]

Refli harun tidak hafal pancasila sila ke 4. Ini akibat kebanyakan baca buku demokrasi dari barat. Jelas2 sila ke 4 pancasila menyebut sistem perwakilan

[@ghurobachannel4739]

Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..

[@amanuddinkadir]

refli kamu tidak berguna, apakah kamu yg menentukan?? omon omon station tv hanya konsumsi mata

[@New-pr7gc]

Presiden sdh mulai ngakali.pilpresny crg pilkadany curang eh..?mllh mau di akal2in lg

[@indah-n9]

Bela jokowi , boong rakyat alihkn ratusan invstor asing di ikn boros apbn dan angkt wamen bukan amnat uud 45 boros apbn

[@niscalahati6778]

Politik jangan dikaitkan dengan HALAL HARAM...politik mana yang halal bang

[@wedynasrul5576]

😅😅

[@indrianioppo3757]

Saya lbh sepakat dipilih DPRD, soalnya partai politik dalam memilih calon pemimpin juga ga selektif,rata2 yg berduit yg dicalonkan, rakyat ga tau juga latarbelakang calon yg akan dipilih,blm lg klo habisin duit byk, ujungnya sibuk ngembaliin modal yang sdh keluar

[@alfirdaustkcdaus2050]

Banyak rakyat selisih paham karena beda pilihan. Lebih baik biaya 37t pilkada di berikan langsung ke rakyat. Setuju kami usulan Pak Presiden Prabowo Subianto. Biar Gubernur Bupati dipilih DPRD. ❤❤❤

[@SurabiCantikChanel]

PARRRRAAH ABIS...DEMOKRASI SMAKIN DIKERDILKAN...

[@Denoindraf]

Wajib langsung, kami rakyat mau juga di suap calon, ntar Para dewan kenyang, kami sengsara,, sorriii yeee

[@henidiana6018]

Presiden kok malahan ngurusan pemilu mana kerjay gak ada malahan krjay murubah undang2 mungkin dia pingin presiden di pilih dpr seperti jaman orde baru

[@GhojaliYustisio]

Paling juga pengenya kaya gitu.