SATU MEJA - Cerita Dahnil Anzar dan Deddy Sitorus Soal Kabinet Prabowo Hingga Zaken Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jumlah kementerian pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal lebih banyak dibanding saat ini. Serta Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membuat zaken kabinet untuk membantu jalannya pemerintahan.
Dahnil Anzar selaku juru bicara Prabowo Subianto mengatakan zaken kabinet itu tidak bisa diduplikasi sepenuhnya secara hostoris. Melainkan hanya mengambil profesionalisme dan skillfullnya.
“Jadi Pak Prabowo mengingkan kabinet dalam pemerintahan 5 tahun ke depan diisi oleh orang-orang professional,” tambah Dahnil dalam diskusi program SATU MEJA (18/9/2024).
Produser: Leiza Sixmansyah
Thumbnail: Agung
#zakenkabinet #prabowo #pdip
Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini dan terlengkap, yuk subscribe channel KZbin Kompas TV Lampung!
Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari Kompas TV. Sahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv.

[@muchammadxanandy6219]

Rakyat menaruh harapan tinggal pada presiden prabowo prajurit yg sanggup memberantas korupsi...!!. UU korupsi disahkan oleh DPR, agar koruptor dibersihkan, rakyat miskin tidak ada lagi di negara kaya raya tapi rakyatnya banyak yang miskin...!! Waspada terhadap para toxic...!!? Rakyat mendukungmu...!!.

[@uuabdurouf9239]

Yng akan kawal pa Prabowo rakyat

[@uuabdurouf9239]

Sayah dukung pa Prabowo, kabinet dari mna ajah, yng pnting ahlinya &proposional, mau dari partai mau tidak, rakyat ga urusan, rakyat mndukung mu pa

[@mardimarpaung1843]

Politikus klo di tanya, pasti yg di omongin untuk bangsa dan negara.

[@uuabdurouf9239]

Bahlil jangan di ajak, kasian orang di luar jawa, tanahnyah di rebut

[@paul_hunter9758]

Pak... pasal 33 ayat 3 gak pernah tersentuh para petinggi negara (presiden, wakil, DPR, & pejabat lain...!! Tolong diperhatikan, pak. Jangan dikorupsi oleh yg mengolahnya...

[@AhmadmuksinMuksin-b1f]

Kabinet korupsi masal....

[@BabeRomy]

Wajib korupsi