SEGERA REVISI UU PEMILU. BRUTALITAS PEMILU AKAN BERLANJUT KE PILKADA & 2029

[@IRNAIRNA-v1h]

MKSIH EDUKASINYA BAPAK2..TETEPLAH MEMBANGUN NKRI..DOA TERBAIK BUAT PANJENENGAN BERTIGA BISMILAH MERDEKAAA❤❤❤

[@RoyMarpaung-y9y]

Salah satu politisi kesukaan saya akbar faisal masih dewan dr hanura... semangat senior saya.. bg akbar faisal beserta teman2.. hancur x negara kita dibuat sikurus yg juga saya bela mati2an sm seperti abg faisal. Semnngat bg ... horas dr medan alumni hukum hkbp nomensen...

[@agusrizki8217]

Sangat setuju UU Pemilu direvisi dan rekruitmenya juga harus diperbaiki agar pemilu berjalan LUBER dan JURDIL baik untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada bang

[@Faqihmakondom1656]

Knp cm UU pemilu kapan UU perampasan aset koruptor di sahkan?

[@RevolusiMental-k5t]

UU KPU no 7 Tahun 2017 & UU no 1 Tahun 74/ UUD no 16 Tahun 2019..

[@AIKA17R]

Masya Allah, nostalgia ingat ujian Nasional materi ini keluar Ujian PPKN dulu, 18:20 TAP MPR RI Nomor XI/MPR/98 Good Governance, &UU/No.28/Thn99. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL menurut GBHN 1999-2004, ❤ Sehat selalu semua narasumber

[@ratnapasaribu8536]

Nara-Sumber:" Yg menguasai lapangan.Semoga kedepan bisa terwujud:" Yg terbaik yg harus di rumuskan dan diputuskan bersama. Demi anak2 bangsa yg berkemampuan lebih dan Sama2 punya kesempatan:" Tanpa Uang.Namun,karena pilihan rakyat yg dari hati nurani masing2. Semoga,,unk Kedua nara-sumber dan contain Akbar Faisal 12 jempol.❤

[@agussuarman4282]

Mantaps Kang Agun. Masalahnya penguasa2 partai merasa nyaman dengan kondisi yg ada aliass bisa lanjut berkuasa tanpa batas

[@dayatdayat3529]

Teruslah berjuang bang akbar... Semoga topik ini menjadi perhatian serius para tokoh nasional dan partai politik..

[@IndraVexed]

sangat setuju dgn narasinya, revisi segera UU pemilu.

[@sampoernaudud2954]

Sangat bermanfaat dan mencerahkan bagi kami.. bgmna Warga masyarakat seharusnya bersikap dlm mnghadapi kegiatan sekitar perpolitikan di Indonesia 👍👍🙏

[@sampoernaudud2954]

Setuju bhw Anggta DPR -DPRD Merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat LBH khusus di dapil masing2. Bukan SBG petugas PARPOL. 😂

[@heniruhaeni8150]

Betul bang Akbar ,,rakyat 80% rakyat menengah k bawah masih d tukar dengan uang

[@youngavocado8827]

Fakta, yg mereka butuhkan bansos blt dsb dan pemimpin yang merakyat,bukan yg koar2 etik dan demokrasi

[@Blinks672]

​@@youngavocado8827IYA MAKANYA FAKTAMYA IQ70 ITU JAADI RATA2

[@pewehartaya7232]

rakyat tidak MINTA uang. tapi caleg yang mengiming-imingi uang.

[@iwakupedia]

2aw eh qq​@@youngavocado8827

[@badarudinbadarudin9385]

Mau bansos, BLT, mau gratisan , apapun pada akhirnya yg menanggung Yo rakyat itu sendiri...

[@gustingurahwiratna2084]

Sehat2 selalu Kang Agun,teruslah berbuat yg terbaik untuk negeri ini.

[@AbuHasan-r6x]

Seharusnya kembali seperti pemilu 99 , itu baik ,dan murni Demokrasi , Bang Akbar Revisi UUD parpol dll ❤

[@Dairora]

Rakyat ikut pemilu itu sebuah kewajiban sebagai warga negara sehingga perlukah dibayar

[@MujuAnto]

Jangan cuma undang2 pemilu yg direvisi. Undang2 perampasam aset pun harus disahkan.

[@22Jack1000]

Sabar topiknya beda… dgn membuat parpol didanai negara g boleh dr swasta.. otomatis akar masalah aset anda itu bisa berdampak

[@pewehartaya7232]

jelas ada oknum yang menyampaikan, kalau mau membahas RUU, dekati ketum. jadi oknum itu tidak mewakili rakyat, tapi mewakili ketum.

[@SamsungA03-ww3dh]

11q​@@pewehartaya7232

[@SamsungA03-ww3dh]

😂😂😂😊

[@HerawatihsbHera]

Kalau Presiden mau bisa mengeluarkan Perpu perampasan aset koruptor. Saya yakin Presiden takut senjata makan tuan.

[@suzylumbanraja3917]

*harus kudu wajib dikerjakan secara paralel ya pembenahan uu pemilu juga ya pemberantasan korupsi juga!!* Pilkada2024 hrs aman, bener, "bersih" !!!

[@muslih2181]

Mantab terus dan lanjutkan sangat bagus

[@terryprihadi8640]

Maaf yg merusak tatanan demokrasi dan ekonomi adalah mereka anggota dpr/dprd dan partainya krn menghalalkan segala cara dr uang etika dan agama jd yg hrs dibenahi terkebih dahulu itu akhlak mental para politisi kader dan partai

[@Faqihmakondom1656]

Mereka giliran UU perampasan aset koruptor diam

[@sutediheriyonoBaladMaUng]

MENTAL POLITISI YG HARUS DIBENAHI BUKAN PEMILUNYA.

[@ririnharyanto8257]

Kereeeen..

[@NataliaNur-v9m]

❤❤❤❤sangat betul mental polotisi yg harus di benahi ,...😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[@wildanpratama5886]

Pemilihnya juga harus berbenah deh . Demokrasi hancur bukan hanya cuma karena aktor politik . Tapi juga karena pemilih .

[@sakatosinaga6848]

Besarnya biaya kampanye pemilu kita adalah pemicu buruknya kwalitas pemilu kita. Sehingga oligarki mendominasi calon legislatif dan menyingkirkan politikus murni.

[@papajuve5620]

Keren 👍👍

[@xueueux]

Oligarki byk yg pake topeng pura² jd politikus..😅😅😅

[@heribowo4555]

Acara yang sangat menginspirasi

[@adamanugerah.official]

Demokrasi semakin rusak karena politik uang, saya rasakan sendiri di pileg DPRD Kota Pekanbaru. Saya pribadi bangga masih ada orang yg mau memilih bukan karena uang dan bisa mendapat 1.200an suara tanpa dengan mengeluarkan uang sogok sepeserpun.. Kalau sistem pemilu begini terus akhirnya yang terpilih hanya orang2 yang mampu membeli, bukan yang ingin memperbaiki.

[@andalanang9937]

Yg paling penting & utama UU perampassn aset yg segera disahkan...

[@radenadjeng]

Kita nggak usah pusing2 mikirin mereka yg ngacau..mohon Belas kasih Allah Tuhan kita agar President yg kita pilih bisa melakukan tugas Negara n Bangsa tercinta dg baik n tulus..benar2 utk kesejahteraan bgi seluruh rakyat Indonesia ♥️🙏🙏💖💖

[@niatriyani6773]

Edukasi politik itu perlu untuk rakyat menengah ke bawah ... tidak bisa kepala di tukar oleh uang...

[@margosiswadi5484]

Sistem proporsional tertutup dgn konvensi partai politik di mana calon anggota legislatif setiap tingkatan DPR RI DPRD provinsi kabupaten dan kota di pilih melalui primary election tingkat partai oleh anggota partai yg memiliki kartu anggota partai calon dgn suara terbanyak sesuai urutan jatah jumlah caleg yg diajukan menurut UU per dapil jadi lebih demokratis partainya

[@naninursyaeni8327]

Selamatkan demokrasi yg sebenarnya yg berpihak pd kepentingan rakyat bangsa dan negara bermartabat.

[@rubiatirubi4913]

Setuju dengan ulasan kang Agun.

[@JepriAfrianto]

Pa agun selalu terpilih karena, selalu menjaga silaturahmi, ❤

[@OndyChristian]

Ga perlu di revisi, rakyat sdh seneng spt ini. Rakyat sdh sadar utk memilih yang tepat.... 😂

[@ririnharyanto8257]

Setuju.. Krna yg bingung merevisi adalah mrka" yg jagoannya keok.. 😂😂😂

[@Faqihmakondom1656]

​@@ririnharyanto8257kenapa UU perampasan aset koruptor ga di bahas ya... Mlh UU revisi pemilihan umum 😂😂😂

[@safarymunandar9166]

Wajar lah mau revisi undang-undang pemilu Orng mereka posisinya kalah kalo menang kan beda ceritanya sedangkan undang -undang perampasan aset malah ngk mau di sahkan🤭

[@NataliaNur-v9m]

​@@Faqihmakondom1656❤❤❤❤pada takut x yeee klu koroptor" maling milik Negara ketangkep semua😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤❤

[@natanaelmarjito3553]

Bener kang .. politikus pengen menang sendiri.. nyalahin sistem tapi yg buat ya mereka...

[@putraardiansyah8221]

Om akbar usul,bikin konten tentang UU perampasan aset kenapa DPR susah men sah kan nya. Om akbar tentu nya sangat kompeten untuk podcast ini

[@Faqihmakondom1656]

Nah ini

[@lukaskasiman3553]

Klu tdk d beri males krn pejabat nya korup. Cb org korupsi d hukum mati, muk atau sovener gak perlu

[@paijo313]

sangat betul kalo ga direvisi baiknya diboykot saja nanti daripada kesalahan dan kecurangan terulang, gampang diakali

[@M.LuthfiIdris]

Saya sarankan agar melibatkan para ahli/akademisi dari perguruan tinggi untuk memperbaiki/merevisi UU tentang pemilu, karena fakta sudah berbicara betapa banyaknya kebrutalan dalam proses pilpres dan pileg. Masyarakat kita sudah terlalu banyak yang menjadi korban politik

[@ayucantikz9834]

Lewat P Akbar Faizal mhn bisa disuarakan secara terus menerus ttg UU Perampasan Aset agar DPR RI sgr disahkan agar para Pejabat publik yg korupsi bisa dimiskinkan oleh negara,,,

[@wothappen82]

Iya pas dia jadi korban. Intinya tikus kurus lagi teriak2 sok paling benar gara-gara ada tikus gemuk 😂😂🤣

[@hasanabidin7614]

Yang paling besar yg mempengaruhi politil uang menurut saya: 1. Sistem pemilihan terbuka, 2. Mahar kepada parpol, 3. Parpol peserta pemilu serta caleg terlalu banyak, 4. Sumber pendanaan parpol, 5. Parpol tdk inklusif, 6. Pendidikan politik, dll

[@Akukakamka]

Semasih menjabat... Smua oke oke aza... Setelah kalah smua salah.. seharusnya beginilah,begitulah... 😊😊😊..

[@raditiyamunggaran878]

Mantap Bapak Dr. Tr. Agun 👍👍

[@soeryorachmadi4794]

Ass. Wr.wb Menurut saya, semua hal yg paling inti adalah penegakan hukum. Contoh, kita pernah mengalami masa keemasan KPK. Padahal lembaga yg kecil saja. Fokus aja ke penegakannya. Pelan" dampaknya akan menyebar. Harus sabar, tidak bisa instan. In Sya' Allah

[@SumaWijaya-mi3fw]

Untuk mengatasi manipolitik perlu penegakan hukum ttg suap yaitu UU no.11 th 1969.

[@penyetmajumapan7654]

Mantap ini bang Akbar, terimakasih bang

[@nenafro1957]

UU Perampasan aset dulu di sahkan baru UU Pemilu di revisi jangan pada munafik kalian politisi semua 😂😂😂

[@NataliaNur-v9m]

❤❤❤yes sangat setujuh,tapi mereka para elit polotik kog tdk beegeming sedukitpun utk berupaya menfesahkan uu tersebut.pada takuut yaaaA😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤

[@nenafro1957]

@@NataliaNur-v9m jelas pada takut, menang bicara ini itu di podcas podcas di youtube aja praktek 0 BESAR BULAN

[@xueueux]

Terbalik..UU Pemilu rapiin, setelah itu br perampasan aset..

[@Rs_75-19]

3 org ini kalah di pemilu

[@muhammadabdulhakim768]

Jelas tidak mungkin DPR mengesahkan UU hukuman mati atau perampasan aset. Sama saja mereka menggali kuburan sendiri. Harapannya cuma presiden yang bersih dan pemberani melalui PERPPU.

[@murnijulinar7580]

Semangat bang Masinton, Semoga selalu sehat bang, banyak rejekinya walaupun gak di DPR, betul bang pemilu 2024 memang pemilu paling brutal. Tetap semangat ya bang. 🙏🙏🙏

[@fransiskusallo7509]

Demokrasi sejak semula memang memiliki celah yang sudah dikritik Socrates dan plato, dimana demokrasi sangat rentan tunduk pada Oligarki yang memiliki sumberdaya logistik yang sangat besar.

[@arifjohar6034]

Mantap politisi panutanku Kang Agun ❤

[@monikalisti347]

Sebetulnya proposional tertutp lebih cocok utk Indonesia , dengan catatan partai harus menyiapkan kader-2 nya

[@FatimahAsegaf]

Ya Allah selamatkan pejuang2 suhadah rakyat indonesia yg kayaraya ini rakyat miskin 😭😭😭🇲🇨🇲🇨🇲🇨♥️♥️♥️🤲🤲🤲

[@harryp4536]

Selalu ... Buat yg kalah menyebut curang brutal namum buat yg menang menyebut strategi apik

[@marhabansobri9283]

Tidak terlepas dr DPR MPR dan Parpol g merusak tatanan demokrasi dinegeri ini jgn dipungkiri kawan .....sehingga pemilu 2024 adalah pemilu paling BRUTAL dan KEJI.

[@sutediheriyonoBaladMaUng]

Brutal dan keji karena PDIP dimusuhi RAKYAT INDONESIA. PILKADA 2024 akan lebih brutal lagi, PDIP akan tenggelam.

[@suzanoscar]

Brutal ngedarin duit supaya menyoblos angota dpr lol 😅😅😅

[@MdxDriverStory]

SEHAT SELALU UNTUK POLITIK INDONESIA ..AMIIN

[@lindayudistira5520]

Berjuang terus bang Akbar

[@cabulclan]

Sistem pemilu seharusnya begini : 1. Jumlah dapil = jumlah anggota DPR 2. 1 partai politik= 1 calon anggota DPR Per dapil. Jadi jika total anggota DPR itu 580 misalnya, maka setiap partai politik maksimal mencalonkan 580 caleg di 580 dapil. 1 partai = 1 caleg = 1 dapil. Dan threshold parlemen harus dihapuskan alias 0%. Keuntungan nya : 1. Karena dapil nya kecil menyebabkan biaya kampanye nya kecil maka itikad untuk korupsi nya kecil, karena dengan gaji saja sudah balik modal. 2. Karena parpol hanya mencalonkan 1 caleg per dapil. Maka tidak ada lagi persaingan di internal partai sendiri. Tambahan usulan : 1. seharusnnya pilpres itu hanya berbarengan dengan pileg DPR dan DPD, sedangkan DPRD bareng dengan kepala daerahnya. 2. Klo dapil nya kecil, KPU bisa menyediakan tempat kampanye terpusat, yang meng akibatkan alat kampanye hanya boleh ditempatkan di pusat kampanye setiap dapil nya. Semakin murah biaya menjadi politisi, semakin banyak orang baik dan cerdas yang menjadi politisi.

[@barayatani]

Ya paling modal paling gede setor ke partai aja bang biar lolos jadi caleg dari partai nya, tapi memang saya setuju sama yg abang sampaikan karena bisa juga ini mendidik rakyat nya dari politik uang

[@cabulclan]

​@@barayataniyes, paling beli kursi di awal. Cara mencegah itu salah satu nya adalah revisi UU partai politik. Isinya mungkin seperti ini: 1. Partai politik baru, baru dapat ikut pemilu salah satu syarat nya partai politik itu telah berumur lebih dari 5 tahun. 2. Untuk menjadi calon legislatif dari salah satu partai politik peserta pemilu, calon tersebut harus sudah menjadi anggota partai minimal 5 tahun. Jadi gak aji mumpung, mumpung artis, mumpung2... 3. Ini masuk ke calon presiden.. setiap partai politik atau gabungan partai peserta pemilu dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri, minimal capres dan cawapres nya telah menjadi anggota parpol di parpol yang mencalonkannya minimal 5 tahun ... 4. Pencalonan presiden oleh parpol harus dilakukan secara akuntabel, melalui konvensi terbuka, ada debatnya di masing2 parpol dan dapat disaksikan oleh publik. Maka hilanglah presidensial Threshold (menjadi 0%) karena setiap parpol bisa mencalonkan capres cawapres. Sehingga tidak akan muncul kecurigaan bahwa nominasi capres cawapres itu ditentukan oleh oligarki.

[@cabulclan]

Saya ilustrasi kan seperti ini. partai ABC didirikan pada tahun 2025, partai tersebut baru dapat ikut pemilu pada tahun 2034, 9 tahun setelah didirikan, karena pada tahun 2029 dia baru berumur 4 tahun. Capres / caleg dari partai ABC, harus menjadi anggota partai tersebut paling lambat tahun 2029, 5 tahun sebelum Partai tersebut ikut pemilu. Tentu saja syarat nya tidak hanya sudah berumur 5 tahun, ada syarat2 lain yang harus dipenuhi oleh partai jika ingin menjadi partai peserta pemilu. Syarat tersebut haruslah tidak rumit. Minimal saja, misal mempunyai kantor di setiap dapil. (580 dapil tersebut)

[@cabulclan]

Pertanyaan paling dasar dari teori tersebut adalah.... Apakah mungkin partai politik di DPR akan membuat UU yang mengebiri kewenangannya?? Itulah mengapa UU sistem politik, UU pemilu, UU partai politik harus dibuat oleh inisiatif Presiden atau jika tetap mentok di DPR. Keluarkan saja Perpu. pemerintah mempunyai banyak instrumen untuk "memaksakan" kehendak.

[@Faqihmakondom1656]

Asuuuh tak satupun bahas UU perampasan aset 😂😂😂

[@dwibudi5585]

Rapuh nya Proses Pemilu dari lapisan pelosok sampai lapisan penyelenggara semua mem manfaatkan cara2 yg tdk Ter Puji SEDIH dan prihatin Sangat Malu dan me MALU kan Ber harap kpd Semua yg peduli kpd negara dan Bangsa Beri lah CONTOH yg baik untuk mendidik yg men jadi TUGAS sesuai Amanah Konstitusi Se blm AJAL menjemput .

[@EmanSulaeman-rd9yg]

Harus ada aturan yang jelas ttg Politik uang. Sanksinya pemberi di diskualifikasi dan penerima dicoret dari daftar pemilih. Oleh Panwas.

[@JepriAfrianto]

2024 adalah politik wani Piro,

[@ibdarmayadnya274]

Setiap yg mempunyai wewenang sudah pasti digajih dan kalau tidak senang gajih tsb, alangkah bagusnya mundur dg hormat.

[@upas2306]

Rakyat pd prinsipnya hanya melihat keseriusan dalam memimpin, kita butuh pemimpin yg bersih bebas korupsi, tdk tersandera kepentingan.. Akar masalah saat ini bang Akbar dan narsum sdh tahu yakni penegakan hukum dan korupsi.. APH yg bersih dan berwibawa dgn UU tersendiri yg mengatur kewibawaan APH hrs ditegakkan terlebih dahulu.. UU Perampasan Aset serta UU pembatasa transaksi tunai dilakukan kemudian, saya rasa tanpa perlu merubah UU yg ada akan efektif krn Rakyat sdh diberi contoh dr para penyelenggata Negara.. Pertanyaannya..apa Eksekutif dan Legislatif berani..? Coba sekali kali bang Akbar tantang itu kepada para Ketum Parpol.. Adakan podcats khusus untk ketum dan tantang mereka untk lakukan itu..😊 Kalo sekarang ini mah korea korea saja, remahan rengginang..😂😂

[@AmisterSimanullang-s5l]

Karena rakyat sudah sadarbahwa wakil rakyat yang di pilih tidak memperdulikan rakyatnya selalu mengkambing hitam kan rakyat hak rakyat tidak diperjuangkan,hakBURUH dihilangkan karena keluar nya UU ombusniylau

[@wahyudikho615]

pemilu Februari 2024 kemarin menjadi pemilu terakhir yang saya ikut partisipasi.. pemilu februari kemarin menyadarkan saya bahwa suara saya tidak ada artinya, karena ternyata pemenang sudah ditentukan sebelumnya.. terima kasih pemerintah dan aparat yang sdh menyukseskan pemilu februari 2024..

[@slametcandi167]

Begitu besar ongkos politik yg tdk bisa ditutup dgn pendapatan wajar kalau sdh jadi banyak yg melakukan Korupsi agar balik modal...

[@Faqihmakondom1656]

Kapan dewan perwakilan rakyat sahkan UU perampasan aset koruptor... Jgn cuma revisi UU pemilu 😂😂😂😂

[@HariantoGunawan-i9n]

Yang merevisi yang membuat undang"mereka,yang melanggar juga mereka juga.

[@MulyohadiAgresmi]

Semua kalau tidak buta dan tuli pasti tau bagaimana Pileg 2024 ,yang jadi maupun kalah Pakai uang Tidak ????! Apa yang akan dikatakan dan dilakukan Orang"/Parpol .Semua ada didepan mata&hidung. Jangan sok suci dan menjijijikan kata bung Faizal,tapi kami Rakyat perlu tindakan nyata, Syahkan itu UU Pembuktian Terbalik.

[@MulyohadiAgresmi]

Kalau Parpol dibiayai Negara, Efeknya bagaimana ? Bisa" semua orang bikin Partai.

[@Faqihmakondom1656]

Nah itu DPR yg buat, DPR jg yg melanggar 😂😂😂​@@HariantoGunawan-i9n

[@Faqihmakondom1656]

​@@MulyohadiAgresmiperampasan aset koruptor yg harus di dahulukan... Dari jokowi di lantik hingga mau purna mandeg di DPR

[@posmansitorus5973]

Dalam setiap berlangsungnya PILEG / PILKADA sudah menjadi sebuah tradisi setiap Calon berkampanye memberikan .Spanduk . Kaos dan Uang . Mungkin tujuan nya untuk meraup suara tebanyak . Memang pengaruh uang semua jadi rusak . Dan sangat susah di hilangkan . Akhirnya semua calon terpilih setelah menjabat fokus cari uang .

[@OtongRakhman]

Kompak ni yeee🤣🤣🤣

[@yurmamarsya]

Di legislatif , di eksekutif , di yudikatif disumpah dgn kitab suci saja tidak ada yang takut apalagi hanya dgn omon omon , hancur nkri ini , lanjut brocast Akbar Faisal mungkin ada satu dua orang yg masih punya akal sehat.

[@ririnharyanto8257]

Setuju.. Kebrutalan pemilu akan lanjut sampai ke pilkada. Jangan kaget klo nanti kandidat dr partai gaduh, terutama PDI-P dan kroni"nya tdak akan kami pilih.. 😊😊😊

[@daniwidian3474]

Kumsiwelah

[@J.Simamora-g9f]

Politik itu kan dil2 kepentingan dlm narasi politik selalu berbicara tentang rakyat tapi setelah kandidat mendekati masyarakat memberi sesuatu malah dipermasalahkan dituduhlah macam2 sementara pemilu itu di identik kan dgn PESTA RAKYAT tentu apa yg seharusnya diberikan kepada rakyat jgn ada rasa iri padahal kita yg tidak mampu berbuat seperti apa yg orang perbuat

[@gitacandra1253]

Yg lbh penting lg adalah uu pelemahan presiden saat menjelang pemilu

[@didisetyawan8355]

UU pemilu hrs dirubah begitu juga uu partai politik. Yg utama menurut saya: Untuk uu parpol yg utama, Partai politik wajib konvensi untuk calon pilpres, pilgub, pilwali, pilbup. Sedangkan untuk pemilu, peraturan tentang koalisi harus menyatakan: Partai politik yg berkoalisi wajib berkoalisi dr pusat sampai daerah, tdk boleh ada perbedaan. Masa di pilpres koalisi, di pilgub musuhan, di pilwali koalisi lagi, dipilbup musuhan lagi, koalisi dagelan itu namanya.

[@Faqihmakondom1656]

Dan UU perampasan aset segerah sahkan DPR jgn cm teriak curang 😂😂😂

[@SultanAdipuraprasetiyo]

Lembaga survei menanyakan kepada masyarakat apa yg di inginkan masyarakat, awal mulanya masyarakat itu kesal karena korupsi , jadi kemungkinan masyarakat bawah itu putusasa ,sedangkan rakyat wajib memili , jadi keputusanya yg ingin di pilih masyarakat harus membeli toh kalau sudah jadi belum tentu mensejahtrakan rakyat cuma bisa mensejahtrakan keluarganya sendiri dan jabatanya

[@tyarinisulis7228]

Semangat terus, pak Masinton...

[@netralimbang55]

Bukan sistemnya yg dirubah tapi para pelakunya. Rakyat sdh cerdas dan paham. Terima barangnya buang orangya. Money politik atau tidak, telah terbukti petinggi negeri ini banyak yg tetap korupsi.

[@SilviInsania-pq7sj]

Mengapa bisa begini? Tentu angkatan Akbar Faizal.yg awal" bertanggung jawab besar atas terjadinya ini. Krn mereka yg awal" dr reformasi seharusnya membuat tata kelola yg baik, kalau begini tentu pondasi yg dibuat di awal reformasi perlu dipwrtanyakan dan harus bertanggung jawab

[@duamanlumbantoruan4022]

Pak Akbr , coba di bahas persiapan pemilu 29, menghindari menipoltk , coba di bahas APBN di kembalikembali ke peserta pemilih, Pilpres Rp 300 rb, DPR 200 rb /org Map ( mana ongkos pulang ) terbuka tdk tertup ,duitx darimana ?di bagi 1/5 dari pemerintah, 1/5 di bagi dari peserta, di bahas DPR /Presiden, kira peserta pmilu 29 kira2 200 JT x500 rb , di tayangkan di Tv Nasional dan Yutup berlung agar Masykt mengetahui, mohon maaf kalo ada salah, hanya berupa saran masukan ,Masykt pasti senang / tdkgolput pasti datang karna MAP/mana ongkos pulang .

[@moriye9630]

Tempat saya untuk duduk di dprd kota madya 500 untuk 1 suara,masa sekelas jkt 250🤭😆lemah x jkt bg😂😂😂

[@mashudi8862]

mantab luar biasa ...kang Agun Gunanjar Sudarsa dan juga bang Masinton Pasaribu. ( sayang sekali bang Masinton gugur )

[@MUHAMAD_ROMADONI]

Bang akbar bahas UU Perampasan aset dong berani nggak ? .. Krna jujur saya mendengar narsum nya bicara seperti mantan koruptor sedang iri krna kalah terhadap calon koruptor ... 😅

[@meindramasry]

Saya sangat bahagia melihat politikus kalah yang banyak bicara....😂...😂..😂.😂.😂.

[@tehmanis6602]

jadi anggota dewan bukan segala2nya utk politikus, anda pikir hanya di DPR bisa berkarya

[@Faqihmakondom1656]

​@@tehmanis6602lalu knp sahkan UU perampasan aset koruptor hingga kini tak kunjung di sahkan DPR... 😂😂😂😂

[@keliqatmaji2803]

hny satu cara untuk mengurangi & menggeser praktik2 politik uang, "sistem pemilu proporsional tertutup" praktik2 politik uang akan berkurang dan bergeser ke elit2 partai yg punya kewenangan "menentukan no urut para caleg nya" no urut 1 tarif sekian... no urut 2 tarif sekian no urut 3 tarif sekian dst yg pasti adalah : pikiran & gerakan : bahwa politik uang bisa hilang dlm politik elektoral adalah utopia, hil yg mustahal

[@sitisofiaemalia6626]

Mantap ❤

[@RuswibowoBs]

Sebelum merevisi UU Pemilu dan lain2 , tolong di- SAHKAN dulu UU PERAMPASAN ASET KORUPTOR.. Tanpa itu semua sia2, banyak yg mengatas- namakan rakyat ternyata banyak pula yg koruptor. Makanya banyak yg menolak UU Perampasan Aset koruptor, TAKUT MISKIN.

[@EngkosKuswara-jd2nc]

Kalo hnya menang dan kalah: jgn samakan Anak anak (main Gundu!)bung!! Ini (Pilpres lho)!!!

[@PLTS]

Ga bakalan emangnya DPR mau bunuh diri

[@branachannel6001]

Intinya kekuasaan yang abadi adalah kekuasaan rakyat, jadi kalau anda gagal mengambil hati rakyat ya sudah anda kalah tidak usah menyalahkan ini itu, kalah ya kalah saja. Saya setuju uu di revisi untuk jalur independent bisa masuk parlement, baru namanya demokrasi.

[@bwidoratno4868]

Politik bukan hanya gagasan semata tetapi sekaligus komoditas yang selanjutnya secara otomatis memerlukan perantara atau makelar, ini fakta yang timbul dari para politikus yang korup setelah terpilih.

[@MrSandhySuryantoro]

Tambahkan poin terkait calon2 yg terbukti money politik langsung diskualifikasi walaupun nanti perolehan suara banyak.

[@yopitumanan]

Setuju revisi uu pemilu,krn biaya politik sangat tinggi,jadi yg lolos itu 90% yg punya uang,ujung2nya klu naik nanti akan cari pengembalian modal,kerja2 yg semestinya dilakukan akan terabaikan,jadi yg terpilih sudah tdk terlihat kualitasnya cuman krn modalnya kuat,partai2 politik pula direvisi

[@nugrohoriyadi1371]

Mustahil politik uang bisa hilang... Sogok menyogok sudah jadi tradisi di masyarakat kita. Lapar perut hingga lapar jabatan membuat orang menghalalkan segala cara.. Memuakkan.. Omongan idealisme cuma dari orang-orang yg kalah, sementara orang yg menang hanya bicara kepentingan golongannya saja. Politik uang hilang cuma mimpi disiang bolong.

[@rendyroby9996]

politik uang perlu di benahi caleg turun kelapangan di mintai uang kl mau dipilih oleh pemilih,mental pemilih juga perlu di lirik untuk dikaji dan dibenahi.

[@yohanesbudiyofri7321]

Bang akbar kl yg ditanya hanya yg kepentingan saja ya pasti g kepilih pasti g puas. Kl itu tanya jg sm masyarakat bs ksh pendapat. Tp kl mau revisi UU pemilu ya syahkan dulu uu perampasan korupsi. Kan kelihatan siapa saja yg bersih siapa yg paling bobrok....... Itu bang....

[@dermansilalahi3656]

ada beberapa yg harus dilakukan menuju politik yg berkualitas 1.Revisi UU pemilu yg mencakup elektoral tresload harus sampai ke kabupaten kota ,tanpa kita sadari hari ini kita sudah terjebak ada partai lokal di luar .Provinsi Aceh,veifikasi peserta pemilu harus lebih ketat ,tidak seperti hari ini hanya ganti baju ,bisa ikut peserta pemilu pengurusnya itu-itu juga yg pasti tidak punya gagasan baru, adakan pemilu tertutup dan terbuka dgn melihat karakteristik daerah, Rekrutmen KPU dan Bawaslu lebih ketat indepeden

[@worldconqueringeagle]

Kalau menurut saya, harus ada pembatasan masa jabatan DPR RI, DPRD, DPD, dan MA, dan MK Seperti masa jabatan presiden.

[@meuthiaentha7093]

RUU PERAMPASAN ASET DULU DEH DI SAHKAN OLEH DPR MPR JGN NGOMONG KMN2 DULU.. DARI PERIODE PERTAMA PAK JOKOWI SMPE SKRG USULAN PAK JOKOWI TTG RUU INI BLM DI LAKSANAKAN SM DPR MPR

[@Meow-dy4xz]

RUU perampasan aset bisa pedang bermata dua, bisa jadi tadinya nyasar para pejabat negara termasuk presiden, malah nyasarnya ke rakyat umum. Yang sudah sudah kan begitu 😂😂😂😂

[@abah6966]

NKRI salam hormat unt uk yg mengisi G DPR Orang² politik dari parpol jadi yg jelas biang kerok segala permasalahan di NKRI partai ² makanya jgn asal nyoblos

[@nanono9220]

Jombang hadir

[@aguspriyono780]

Sistem terbuka bermain dg voters dan partai, sistem tertutup main dg partai.

[@haedarrais3330]

Ayo bang, harus berubah pemilu akan datang . Keadaan dibawah sudah sangat rusak.

[@oppomawar-et5oh]

Uu Pemilu mrk2 buat, utk mereka ketika ada pihak yg kalah akan menyalakan pihak lainnya. 😁😁😄😄😄

[@m.alvianrizkypratama6833]

substansi dari politik harusnya adalah ide yang di bawa oleh para calon legistatif

[@paksuparno4700]

Pemilu srbaiknya dilaksa🎉nakan 0leh Partsi. Sejsk petugas d TPS sampai KPU Pusat semua orang2 partau pe serta pemilu

[@sahrizalfahlawi6523]

Sejahterakan rakyat, perbaiki pendidikan, politik uang akan hilang dg sendirinya.

[@Jintomang21]

Kang agun salah satu kader terbaik golkar, padahal dipikiran ane kader kader golkar mengedepankan pragmatisme, semoga beliau bisa menjadi salah satu pejuang di parlemen supaya demokrasi kedepannya menjadi lebih baik

[@dardjajaabubakar2226]

Ya UU Pemilu hrs di rubah termasuk aturan KPU dan IT hrs di undangkan

[@bangikimtv7557]

Revolusi UU Pemilu

[@tonimulia2087]

Paling bagus, presidem terpilih yg menentukan Gub , bupati/walikota spy sinergis dan bs dimintai pertanggungjawaban janji kampanye oleh MPR/DPR Pileg tetap dilakukan , sehingga kontrol per daerah bs jalan.