SERI-I PRAKTIKUM PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Seri ke-I Praktikum Perancangan Peraturan perundang-Undangan merupakan paparan awal mengenai kerangka luar (kenvorm) peraturan perundang-undangan. Materi yang disajikan kali ini didukung dan merujuk dari beberapa referensi yang ditulis oleh beberapa ahli, seperti buku Ilmu Perundang-Undangan yang ditulis oleh Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., buku Perihal Undang-Undang yang ditulis oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H, dan beberapa ahli hukum lainnya.
Apa yang kami sajikan ini tentu hanya bagian kecil dari khazanah Ilmu Perundang-Undang yang luas, karena itu kekurangan dalam penyampaian merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk menunjang kesuksesan pembelajaran.
Jika terdapat bagian atau penyampaian yang kurang jelas silakan untuk bisa menuliskan pertanyaan dalam komol komentar (khusus untuk mahasiswa peserta praktikum wajib mencantumkan identitas secara lengkap).
Terima Kasih,
semoga bemanfaat.
#LabHukumUMM #PraktikumLabHukum #IlmuPerundang-Undangan #PerancanganPeraturanPerundang-Undangan

[@pipitmeihandari7021]

Barokallah.... semoga ilmunya menjadi amal jariyah

[@suhartawijaya4713]

Mantap....moga tetap sehat agar dpt lebih banyak lg Vidio yg terkait dgn perancang peruu...

[@MuhammadRizkiPrakosoh]

Terimakasih banyak atas penjelasannya. Sangat membantu sekali 🙏🏻

[@novalramadhan8513]

Kak perbedaan bagian luar dan bagian essensial peraturan perundang-undangan itu apa ya?

[@malikibrohim2253]

Sepengetahuan saya konsideran itu memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, Bukan politis.

[@ilhamrafiqi19]

Terima kasih atas pendapatnya. Sampai saat ini memang ada dua pandangan mengenai istilah itu, ada yang menyebut landasan hukum dan landasan politis. Untuk itu, agar menghindari kesalahpaham maka dalam penjelasan di video bisa saya terangkan bahwa landasas politis tersebut bukan dalam kontotasi negatif. Penggunaan istilah landasan politis untuk menghindari kesamaan ketika menjelaskan mengenai dasar hukum mengingat. Sebagai rujukan atas pendapat saya mungkin bisa dilihat dan dibandingkan antara buku prof. Jimlly tentang perihal undang-undang dengan buku 2 ilmu perundang-undang prof. maria farida. Terima kasih

[@lilisherlina9358]

Assalamualaikum pak, izin bertanya saya Lilis Herlina (2019-469) Bagaimana jika Pasal 2 terletak pada bab 2 tetapi tetap berisi asas, tujuan dan ruang lingkup dan masi ada pasal 3 dan 4. karna pada materi pokok selanjutnya yang mana pada video Bapak menjelaskan bahwa yang kita lihat BAB-nya bukan pasalnya. Apakah Bab 2 juga termasuk dalam ketentuan umum pak, yang mana dalam bab 2 berisi asas, tujuan dan ruang lingkup yang harusnya ada pada bab 1 ? Terimakasih pak..

[@laboratoriumhukumfhumm]

Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika materi asas, tujuan, dan ruang lingkup jelas masuk pada BAB II maka berdasarkan pandangan umum dikatakan sudah masuk pada materi pokok yang diatur. Penjelesan di video tersebut hanya memberikan contoh bahwa ada beda mengenai model penyusunan. Namun tetep kembali pada pandangan umum bahwa mataeri pokok yang diatur itu meliputi semua materi selain ketentuann umum, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

[@ramatomysaputra6549]

Saya lulus d formasi perancang peraturan perundang-undangan..tolong materi SKB nnya