Siapa TPK di Desa...?

Рет қаралды 50,280

DAYA DESA INSTITUTE

Күн бұрын

Пікірлер: 44

@WarisnoBc 4 ай бұрын

Mantap. Tankyou

@AjisFirmansyah-oi5ty Жыл бұрын

Terimah kasih dengan bagi2 ilmunya

@budealice6418 3 жыл бұрын

materi ini sngt bermakna

@Daya_Desa_Institute 3 жыл бұрын

Thanks..

@cokde8499 2 жыл бұрын

Mantap ,biar bisa dipakai acun untuk melangkah kebetulan kita juga selaku tok

@adamsiompu6157 3 жыл бұрын

Terimah kasih tentang informasinya

@cheworshine Жыл бұрын

Di pasal 7 disebutkan, kaur dan kasi dlm mlaksanakan tugas DAPAT di bantu.... Kata DAPAT berbeda dg kata HARUS jadi sifatnya tidak wajib di bentuk jika kaur dan kasi sudah bs melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa

@anifkodrikodri5936 11 ай бұрын

Bolehkah TPKD.. diganti Atau... bolehkah satu Desa ada lebih dari satu TPKD... mengingat pembangunan di Desa lebih dari satu kegiatan

@Daya_Desa_Institute 10 ай бұрын

TPK bertugas dalam kapasitas desa, cukup dg 1 tim... TPK bukan berdasarkan kegiatan, tetapi kebutuhan barang/jasanya...

@alimawatimendofa7974 3 жыл бұрын

Terima kasih y pak atas pencerahanya jadi unsur dari TPk itu Tidak lepas sebagai pelaksana kewilayahan atau sebutan Lain Kadus.

@davidistia7017 3 жыл бұрын

sangat bermanfaat bgi kami masyarakat desa

@Daya_Desa_Institute 3 жыл бұрын

🙏🙏🙏

@zumar7443 Жыл бұрын

Kalau dilihat bunyi pasal , TPK membantu Kasi/Kaur yg tidak bisa dilakukan sendiri dg kata lain kalau Kasi/Kaur dpt melakukan sendiri berarti TPK Tak ada fungsinya ? Mhn dijawab trims...

@GarutParcel 5 ай бұрын

Bagaimana hubungan TPK dan LPM desa?

@rizalhidayatulloh3756 2 жыл бұрын

Suara nya agak terganggu akibat kecapan mulut

@Daya_Desa_Institute Жыл бұрын

Ok trims

@saptohbms7287 3 жыл бұрын

Terimakasih atas infonya.

@kristinangriatin1701 2 жыл бұрын

Tidak mudah mnjdi tpj hrus pinter ,aplikasi segala macam ,tidak ada yg manual ,,belajar dlu 2-3, th mungkin baru bisa klo di desa

@aanindrawan207 3 жыл бұрын

Bagai mana semua kegiatan pembangunan ddesa dimonopoli oleh kades,, mohon penyelesaian nya, 🙏🙏

@kinahpreset9514 4 жыл бұрын

Makasih masukannya

@nelawatipaputungan8631 2 жыл бұрын

Busakah TPK melakukan belanja pengadaan barang posyandu

@Daya_Desa_Institute 2 жыл бұрын

Pengadaan barang/jasa, menjadi tugas TPK sesuai tupoksinya, dalam nilai rupiah tertentu sesuai dg Perka LKPP dan Perbup di daerah masing2.. kl dlm contoh Perka LKPP No. 12, nilai 10 juta ke atas sdh menggunakan penawaran yg harus dilakukan oleh TPK..

@khaerulad9425 3 жыл бұрын

Warga desa hadir😀

@enansunandar5028 2 жыл бұрын

Apa kah ada undang 2 ya seorang kepala desa memindah kan bendahara LPM keang anggota apakah ada kewenangan🙏🏻

@Daya_Desa_Institute 2 жыл бұрын

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) termasuk ke dalam LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa), diatur dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 ttg LKD. Sebagai lembaga, LPM adalah mitra pemerintahan desa. LKD dibentuk dan diprakarsai masyarakat bersama perangkat desa melalui forum musyawarah. Begitu juga dalam pengaturan struktur organisasinya, dasarnya adalah musyawarah mufakat.

@bangor_chanel3385 3 жыл бұрын

Bolehkah LSM mengerjakan proyek / kegiatan desa pdhal bukan tpk , bolehkah lsm ditunjuk jd tpk ? Trims info ksni dong !

@Daya_Desa_Institute 3 жыл бұрын

Siapa TPK ada di video2 daya desa institute... di situ jelas aturan terkait TPK..

@Daya_Desa_Institute 3 жыл бұрын

kzbin.info/www/bejne/aXOQpausjsdojKM

@bangor_chanel3385 3 жыл бұрын

@@Daya_Desa_Institute 👍 sukses slalu

@waodemaulana4345 3 жыл бұрын

Apakah ada insentifnya perangkat desa atau tpk Dan kalau ada berapa besaran insentifnya

@Daya_Desa_Institute 2 жыл бұрын

Ya. Honorarium TPK sesuai kemampuan keuangan desa.

@hermansuherman6104 2 жыл бұрын

Seandainya desa tidak membentuk TPK, dan pelaksanaan kegiatan itu langsung dilaksanakan oleh kepala desa sendiri. Apakah itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak???

@Daya_Desa_Institute 2 жыл бұрын

Kalau itu yang terjadi tentu saja kegiatan yang dilakukan keluar dari Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Secara administratif itu sebuah pelanggaran, tetapi secara hukum pidana maupun tipikor ataupun lainnya perlu dilihat terlebih dahulu bentuk pelanggaran hukumnya. Bicara kemungkinan pelanggaran hukum, tentu sangat besar kemungkinan itu jika seorang kepala melaksanakan sendiri kegiatan meskipun kades sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa). Sesuai regulasi, PKPKD telah memberikan sebagian kekuasaannya kepada PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dr kaur/kasi selaku PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran). Dipastikan secara administratif akan banyak pelanggaran dan peluang pelanggaran hukum sangat besar.