SKANDAL Penerbitan HGB & SHM di Area Pagar Laut Tangerang, Menteri ATR Sudah Akui, Berikut Daftarnya

[@mochammaddafir5339]

Siapapun yg terlibat dgn pagar laut mulai dari menteri sampai lurah harus diusut tuntas sampai proses pengadilan !!☹️💪🇮🇩

[@BulangSembiring-u1u]

Yang terlibat gak mungkin pejabat rendahan...pasti pejabat" tinggi.

[@Indra-f2n3l]

Tangkap dan penjarakan yg mengeluarkan izin dan sertifikat pagar laut siapapun orang nya karena ini merupakan ke jahatan luar biasa 😬😬😬

[@LiaLeo-f7w]

Gak yg kin ag kalo persiden gak tau kalo ada penerbitan hgu dan sertipikat SE gitu luasnya di laut

[@Andisubhan-h4u]

Periksa dan pidanakan pejabat yang menerbitkan HGB atau Sertifikat pagar laut tersebut.

[@StanleyBroom-c2h]

Buktikan dgn tegas yg salah hrs dihukum!! jgn cm omon2

[@SumberGok]

Ini jelas2 merugikan rakyat dan negara... Haruskah berakhir di kompromikan.

[@mustofaazkia1007]

Sudah nggak usah banyak politik yang ijin dan yang memberikan ijin yang harus di proses beres

[@TABULAMPOTRUDI]

nanti sudah di sunpal duit juga bungkam

[@ariesfirastewart1162]

Hampir mustahil urusan pejabat tanpa pertimbangan politik..

[@yahdi3787]

Harus Prabowo, bisa memerintahkan polisi, Nusron, untuk menyelidiki lebih lanjut keterlibatan orang2 lama yg membuat SHM, HGB. Karena ini sudah jelas2 dan terang benderang, bhw ada pelanggaran hukum.

[@OppoA15ku-l3k]

Rakyat kecil jgn dijadikan korban, tangkap n proses mafia tanah

[@marthenwijaya417]

Mafia laut.

[@noorindrastuti2526]

Kita dukung Nusron Wahid utk membatalkan sertifikat kapling2 laut...tp pihak yg mengeluarkan sertifikat jg hrs diusut tuntas...dan oligarki yg terlibat hrs diadili termasuk artis ternama sekalipun

[@ediwahyudi5013]

BONGKAR saja jangan OMON2. Sikat para menteri titipan Jokowi. Pecat.

[@rachmatsaputra8030]

Titipan PDI itu😂

[@herubowo6233]

Sakit

[@wojobromo5844]

Masih sakit ya hatimu...??? Kasian..sini aku obati pakek racun biar modar sekalian

[@antozsusant8908]

​@@rachmatsaputra8030_buat mereka semua pejabat yg merugikan,korupsi dan ngak sejalan adalah titipan pak Jokowi..😅

[@FerdinalSe]

Titipan Mulyono harus di resafel 😂😂😂

[@ruditegal4611]

Meski sdh pensiun proses hukum harus di terapkan kecuali pelaku sdh mati maka tdk bisa di proses hukum, kencingi saja makam pengkhianat spt itu.

[@sanggutawang3005]

SIKAT PAK MENTRI ,JANGAN HANYA KOAR DI FORUM ,,RAKYAT DI BELAKANGMU

[@achmadmondorivai3346]

Tangkap semua yg terlibat dan penjarakan

[@pejuangdolar2734]

susah melawan cukong sekaliber a guan

[@msuryani-os9km]

Mavia tanah memang ada sekarang mavia laut mengikutinya . Proses terus sampai tuntas bagi orang2 yang terlibat . 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

[@Gunawanshopp]

Hukum harus ditegakkan, para penegak hukum yang bermoral pasti bisa mengungkap kejanggalan.

[@muchammadxanandy6219]

Mafia pembuat sertifikat tidak berdiri sendiri... Mereka pasti beberapa orang, usut sampai tuntas siapa pelakunya dan yang membayarnya, hukum seberat-beratnya buat jadi contoh yang lain...!!.

[@dyanali9078]

Rusak negeri ngeri... Pejabat haus duit sampai jual laut

[@mulyadimulyadi7691]

Sekarang di laut uda ada sertifikat nya. Kita tunggu selanjutnya di udara.

[@SamsungA23-cg6kh]

Itulah moral bejat pejabat kita..gara gara duit..melegalkan bikin seenaknya memagar laut. Pejabat..dan pemilik PT..harus dihukum..

[@sarmarni3721]

Wah asik besok2 laut jawa dan semua bisa di sertifikat

[@ahmadalfasa5520]

Semua manusia yg terlibat dlm kasus ini adalah para pengkhianat bangsa. Harus dapat hukuman yg setimal

[@feliandsena3]

lagi banyak yang ketar ketir nich ...

[@TjahyoWibowo-f7u]

Salam hormat Pak Mentri, salut atas keberanian Pak Mentri Nusron Wahid.

[@goldenbazz1084]

Kasus yang "syulit" dipecahkan. Buat yang paham aja~

[@daniskel9577]

Sampai ujung jika diusut terus, pucuknya ada mulyono kah?

[@arjunasrikandi8546]

Periksa semuanya tuntut secara hukum

[@basupardi4623]

Inilah yang namanya Rekayasa Mafia Tanah , Oknum Manusia & Oknum Pejabat yang Terlibat dalam Pembuatan Sertifikat Harus ditangkap & di Proses Hukum karena Sudah Melakukan Perampasan Aset' Negara maupun Perampasan Hak Rakyat,

[@Prasetyo123-o6k]

Pemerintah harus berani dengan tegas cabut HGB pagar laut demi kepentingan nasional

[@Wisonchanel]

Lucu ulah oknum mafia tanah, atau pemda yang tidur. Laut kok bisa keluar SHM dan HGB (Hak Guna Bangunan) Reklamasi laut dapat diberikan Hak Pengelolaan (HPL) dan/atau Hak Atas Tanah (HAT). Hak Pengelolaan adalah hak menguasai tanah dari negara yang sebagian kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Untuk mendapatkan Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan atas tanah reklamasi, diperlukan izin reklamasi. Izin reklamasi tersebut dapat diberikan kepada pemerintah, badan usaha, atau perorangan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan atas tanah reklamasi: 1. Tanah reklamasi dikuasai oleh negara. 2. Pemberian Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan harus mempertimbangkan syarat subjek hak. 3. Pemberian Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 4. Pemberian Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan harus memperhatikan kepentingan umum. 5. Pemberian Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan harus memperhatikan ekosistem laut. Jadi laut untuk direklamasi tidak ada bunyi HGB, yang ada HPL atau HAT untuk memperoleh pengelolaan atas reklamasi laut Namun HGB (hak guna bangunan) diberikan atas pengelolaan wilayah darat yang biasanya lahan diperuntukan bagi pengembang Investor/developer untuk bangunan atau perumahan dan gedung. Selanjut untuk wilayah laut untuk reklamasi setelah keluar ijin HPL/HAT baru bisa eksekusi penimbunan, laut.

[@indriyahya]

Proses semua yang terlibat Sertifikat HGB pagar laut , jangan cuma wayang , dalangnya jg !!

[@ImamBasuni-d6b]

Hukum mati penyuap maupun di suap tanpa ampun karena bikin Indonesia guncang

[@Xray-v2z]

Negara diktator mana mau hukum mati pemerintah nya.😂😂

[@Wisonchanel]

Selanjutnya cek juga peta rincik yang dibuat oleh Dispenda yang keluarkan oleh jasa surveyor.

[@BangJack69]

Tolong cek juga dong lautan Indramayu dan Cirebon..

[@darnod2637]

Waduhh ini yg gila siapa,, lama2 gunung juga ada SHM nya kalo pejabat modelan gini😅

[@bowonetpreneur894]

Gunung gak ada. Kalau bukit ada. Bahkan jual beli bukit itu dah biasa di desa

[@MamiCriwis]

Periksa juga ahy dan menteri sblmnya, utk menelisik siapa saja yg terlibat, kalau perlu aguan sm jkw jg hrs diaudit

[@acey-tf7hq]

Se7 aq oh mah sip dah

[@amrymmarbun3475]

Ndak usah dipetakan, dari pandangan siapapun itu bukan garis pantau lagi sdh laut Kang Mas Nusron...😊

[@AlfaroJORDAN]

🤔🤔 Bukannya ijinnya...SDH dari 'tahun kemarin ' 👉 SBY dunk🎉😢😅😅🤣🤣🤣

[@biirobi-ts6md]

Intinya pemerintah kalah dgn pengusaha.😂

[@KisnawatiPasinan]

Begitu lah. ..... Indonesia GK kaget 😂😂, Laut pun bisa d jual, nanti matahari bulan jg bisa d jual 😂😂

[@wirwir1719]

Itu mafia yang Membuat sertifikat ilegal, ingin merugikan negara Indonesia dan Masyarakat Didesa trim's

[@teknologidanumum2583]

Polisi bisa panggil Kades, notaris, BPN untuk dimintai keterangan

[@eddywijaya8251]

PRESIDEN HARUS PROSES HUKUM SEMUA DIREKSI ASG & OKNUM OKNUM YG TERLIBAT PEMBERIAN IJIN. HARGA DIRI PEMERINTAH SUDAH DIRENDAHKAN MEREKA MEREKA INI.

[@jayadigisel3985]

Aneh ... masih laut sudah ada SHGB. selanjutnya akan ada reklamasi dan jadi kompleks... bener2 inovasi keren

[@wildanunhandoko2181]

Pejabat2 yang korup ya begitu, dengan iming2 uang suap terbitlah SERTIFIKAT LAUT. Sangat anehhhhh.........bisa2 nelayan menangkap ikan di laut diperkarakan. Usut tuntas meskipun orangnya sudah pensiun kl terbukti salah PENJARAKAN

[@dhimasisbandono7479]

Ketika kejahatan di mulai dari Pejabat, maka hancurlah Negeri Ini..

[@HendiPonsel-r9r]

Tangkap semua yng terlibat jangan ada yng di tutup tutupi. tapi penegak hukum belum adil kasus dana haji menag tidak di proses

[@galihrantau1841]

Emang gendeng tenan laut di jual.otaknya di mana pejabat yg kasih shm dan hgb.hukum berat biar kapok jangan hanya pecat biar jadi pembelajaran

[@ZaiNal-kj3nr]

Ada sbagian yng komen suruh tangkap yang punya sertipikat jangan lah kasihan kita sdah jatuh timpa tangga.Yang ditangka Kepala BPN nya.klau kepala BPN nya bernya nyi ada yng nyuruh Yaaa yang menyuruh itu tangkap pula klir itu.klau yng puny sertipikat dtangkap gak selasai selasai itu.

[@suyoso145]

Ini korupsi lebih daripada korupsi korupsi berjamaah ya 😭😭😭😭😭😭

[@imangarmana690]

Jd kasus pidana tangkap semua yg memanupulasi sertifikat abal2..

[@darsonodarsono9645]

Soal tangkap proses mudah ! Yg di utamakan pagarnya di robohkan ! Biar nelayan bebas melaut tidak ada hambatan

[@matkriye8584]

Semoga saja penjualan laut NKRI tersebut dapat melunasi hutang luar negeri. Biar pajak tidak jadi naik 😢

[@AhmadJayadi-dx1tc]

BIASANYA KALAU SUDAH MELIBATKAN PEMBESAR AKHIRNYA JADI OMON2, Kata GUS DUR, Bangsa ini Pengecut, dak berani bertindak, Cari keselamatan sediri2. Semoga muncul Para Pejuang yg berani benar takut salah.

[@SitiAgustiani-x6x]

MENTRI ATR BPR PROSES PAK SIAPA DALANG YG BUAT SERTIFIKAT DI LAUT ITU..JANGAN PANDANG BULU DAN JANGAN TAJAM KE BAWAH TUMPUL KE ATAS....KLW MEMANG BUAT KEMAJUAN RAKYAT INDONESIA

[@alimuntoyib3555]

Pagar laut jls ada tujuannya teklamasi pantai!! Pejabat yg beri ijn pecat,,yg punya sebagai tersangka kepemilikan ,serobot milik negara!!! Hukum sesuai UUD yg ada!!

[@fandibudiarto]

Batalkan HGB tangkap semua yg berkaitan dengan pelanggaran uu... Gila ya laut bisa jadi HGB.... Bongkar tuh semua bambu... Kecuali ya kaya mulyono.. Agar tidak melanggar ya UU dirubah... 😅😅😅

[@syahruldinMS1973]

Ayoo siapa yg terbitkan sertifikat?? AHY atau Mulyono??

[@wojobromo5844]

Tugas presiden bukan bikin sertifikat cokk...😂😂😂 Sakit sakit😂

[@theanfieldgenk1576]

Menterinya MULYONO Haruz di periksa,karena AHY cuman 8 bulan ,,Hadi Djahyanto menjabat 4 tahun 4 bulan

[@harrisafandi9351]

bravo bang NUSRON

[@RizRM]

Mulyono dan kroni2 nya harus diusut, karena sudah menetapkan PSN atas PIK 2,,

[@sutinahtitin2357]

Sedihhh.Negeriku tercinta

[@TaufikRays]

Penyuap dan yg disuap sama2 diuntungkan jd hukuman mati aja pantas utk kedua pihak, biar hukum kita di segani

[@fazlulrahman9324]

Menteri ga akan berani kasih izin tanpa sepersetujuan Presiden

[@arisrodjianto3902]

500rb aja udah bisa membungkam mulut petugas bandara apalagi ini yg nilainya ratusan milyar 🤗

[@bambangwahyudiono3475]

Usut tuntas.....pagar laut pak Presiden....klo perlu mentrinya ganti dari TNI salam hormat TNI yg setia pada negara

[@Bksheboy]

Kedaulatan negara diacak2 oleh orang serakah dan pejabat korup... Ujian buat pejabat yang amanah dan cinta NKRI

[@Juliana-v8o]

DI NEGARA INI...KALAU BUKAN DI SUAP .YA KORUPSI...MASA TDK PAHAM2....SHG URUSAN LANCAR SEMUA...WALAU MENERJANG HUKUM NEGARA...

[@asenbly768]

negara dalam negeri

[@Semasa-g7q]

😂😂😂 apalagi yg jauh dr jakarta, depan mata aja gk trlihat, gk ada yg tau 😂😂😂 kaca mata kuda d pke

[@SamsulBakri-tg6sw]

Ayooo bagi bagi lagi para pejabat... Sampai laut pun udah pada doyan semua... Kita kapling kapling aja... Bila perlu jual semua pulau pulau nya... Kalau nanti kurang... Jual juga negaranya...

[@pangasto]

Netizen yg jago masalah pemetaan laut mungkin bisa mengawal proses hukum pembuatan pagar laut yg diduga ada manipulasi data ini.

[@RD-cx1rl]

sikat semua pejabat2 yg terlibat.

[@Mrp_Chaniago]

Parah, masa sekelas tribun pakai suara seperti ini😅

[@amrymmarbun3475]

Langsung aja BPN batalkan dan tangkap yg terlibat termasuk pemberi kewenangan puncak tertinggi mantan Presiden sekalipun.😊

[@ketoetastawa3509]

Sebab SHGB ,SHM, di terbitkan a/d data historis dari kepala desa.

[@ariesfirastewart1162]

Akibat orang seperti Nusron diangkat jadi pejabat menteri.. Apabila jabatan suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya (orang bodoh) maka tunggulah kehancurannya urusan (bidang) tsb..

[@nuryadi5317]

Daya rusak kelakuan geng Mulyono luar biasa, sampai laut di sertifikat...

[@FadelSia]

Di lampung ada juga, tepat nya di Hotel mariot, laut nya di pagar oleh pemilik hotel

[@maswin4067]

Ada pula peribahasa baru " pagar makan lautan " 😅😅😅😅

[@ibucorry1329]

Proses hukum semua yg terlibat

[@TriTejonarko-zp8gh]

Mafia tanah 'penyakit lama',... Mulai diverifikasi, bukti awal, kelurahan, petok D, C, Girik, darat, tambak, laut, jk. Tdk. Ada, data kelurahan, tanah negara, jk. Laut. ? Cacad hukum, batal demi hukum, dapat dibatalkan internal, atau pengadilan... Salam solidaritas nusantara NKRI, socials justice for all.. Saat nya sambut abad 21..era keadilan sosial

[@narendraprabangsa5823]

Hadi tjahyanto😂😂, TNi mau dikasih jabatan sipil??lelucon

[@KutuKupret-sb6rw]

Usut mafia tanah dan laut mulai dari perangkat desa sampai k pusat....pasti orang" itu sindikat dalam negara... ternyata nyinyiran said didu bukan isapan jempol belaka....# rakyat menggugat klo gk revolusi

[@permata5686]

Nyaplok laut aja gampang.. apalagi cuman nyaplok tanah orang .. itulah kenapa banyak yg punya sertifikat asli tapi tanah nya kalah d pemgadilan sama mafia tanah

[@nasriahnati3345]

Lautan, pegunungan, hutan rimba diuangkan....coba aja rakyat kecil...urus sertifikat sulit biaya melambung ,blm.lagi biaya Notaris. ...cape rakyat pejabat ke pejabat berikutx berkesinambungan ....pulus....and pulusssss..

[@SarjonoDrs-pe7ow]

Pemikirannya gimana itu klo pantai di miliki orang pribadi ato kelompok pengusaha .. mereka akan bebas keluar masuk .. sedang masyarakat dalam sulit untuk keluar masuk

[@MamanSuratman-c9x]

Walaupun sdh pensiun bisa di periksa, panggil kepala BPN Tangerang

[@mohammadziaulhaq8242]

Pasti yg panik = - ga bisa tidur - hidup g tenang - cari cara bayar sini sono - tinggal nunggu jeblos 😂😂😂

[@IanKoto-g1s]

Laut dibuat SHM/HGB 😮 Entar lagi udara pun dibuat sama

[@juliantsky9266]

Hukum mati yg meyuap atau menerima suap .telalu berani menjual laut indonesia sampai dipagar 32 kilomer .semua yg terlibat masukan kepenjara

[@wongndeso820]

HUTAN, LAUT dan SUMBER DAYA ALAM dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesemakmuran rakyat Indonesia.

[@JefriJek-ej1fv]

Harus dipecat ini mentri ini,karnah sudah disagok.dengan mebrikan ijin sepihak

[@tampubolonsahala2920]

Sertifikat HGB bisa dibatalkan ... nggak masalah

[@imlphone2393]

Dibatalkan hgub dan hak milik Proses hukum secepatnya Jangan omon2 doang

[@mursalin1111]

Aduh waduh laut kok di sertifikat,,rusak negara ini..

[@BundaAb-qq3fd]

KONG KALIKONG para Oknum2 Pejabat Negara. Akibatnya rakyat kecil yg menderita

[@azzamagam1773]

5 tahun ke depan masih akan banyak dagelan pemerintah

[@ykeriwibowo3450]

Yang bilang OCCRP fitnah...mungkin bisa bantu jelasin soal ini😂😊

[@dimasdushyanto3928]

Buat Bumiputra yg pernah belajar sejarah dan nasionalisme, tentu tahu bahwa tahun 1825-1830, Pangeran Diponegoro perang melawan penjajah Belanda yang memasang pagar di bumi Nusantara, dengan gagah berani Pangeran Diponegoro mencabuti pagar pagar tersebut…. Setelah merdeka, laut Banten malah dikorupsi pejabat keparat dan diberikan kepada toke toke taipan cokin…miris banget…😢😢Kalau bukan hak dan Illegal…cabut!!!

[@ThoughtfulReadingReviews]

malah laut di kab serang udah milik korprasi semua begitu juga tambak2nya udah d beli , orang lokal hanya sewa atau gadai sebelum di gusur

[@alzukri4332]

Kpd pak menteri jangan ngomong doank...gak ada gunanya,tindak dan penjarakan org2 yg mengeluar izin,sertikat dan hsn tsb

[@widodopare4817]

Telusuri siapa yang beri ijin pagari laut.kejar sampei dapat