Sorotan Publik ke Bea Cukai Belum Juga Surut, Keluhan Viral hingga Pencopotan Kepala Kantor

Lagi-lagi Kepala Bea Cukai dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rahmady Effendy Hutahaean dicopot jabatannya sejak Kamis (9/5/2024), sebagai Kepala Bea Cukai Purwakarta, karena temuan indikasi penyalahgunaan wewenang.
Kasus ini bermula ketika Rahmady dilaporkan ke KPK oleh Wijanto Tritasana. Wijanto menduga Rahmady tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar.
Dugaan ini muncul sewaktu Rahmady menjalin bisnis bersama Wijayanto di 2017. Saat itu, Wijayanto mendapat pinjaman uang senilai Rp 7 miliar dari Rahmady dengan syarat agar istri Rahmady dijadikan komisaris utama dan pemegang saham 40 persen.
Namun, Rahmady disebut tidak memasukkan pinjaman uang tersebut ke LHKPN KPK. Pada 2017, Rahmady melaporkan kekayaan sebesar Rp 3,2 miliar, bahkan hingga 2022 total harta Rahmady hanya Rp 6,3 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari Rp 7 miliar pinjaman.
Atas laporan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan pemeriksaan secara internal terhadap Rahmady. Dari hasil pemeriksaan internal kami, setidaknya didapati ada indikasi benturan kepentingan dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Atas hasil pemeriksaan ini, Rahmady dicopot dari jabatannya.
Sebelumnya, ramai di publik kasus Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang dicopot jabatannya pada Maret 2023. Pencopotan saat itu kaena diduga pamerkan gaya hidup mewah melalui akun Instagramnya @eko_darmanto_bc Eko Darmanto diketahui menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta sejak 25 April 2022.
Buntut dari pencopotan, Eko kini menjalani sidang dakwaan terkait dugaan gratifikasi. Eko Darmanto didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 23,5 miliar.
Sidang dakwaan digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (14/5/2024). Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno menyebut Eko Darmanto didakwa menerima gratifikasi dari belasan orang berbeda yang bersangkutan dengan keperluan jabatannya. Eko juga didakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Pencopotan pejabat-pejabat kepala bea cukai tersebut menambah sorotan publik ke institusi pemungut cukai negara belakangan. Hal ini tak lepas dari sejumlah keluhan warga terhadap kinerja lembaga bea cukai yang kemudian viral di media sosial. Mulai dari rusaknya kemasan kiriman barang dari luar negeri hingga tagihan cukai pada bantuan hibah.
#menkeu
#beacukai
#kpk
=====================================
Simak kumpulan video berita Harian Kompas: klik.kompas.id...
Info langganan harian Kompas & www.kompas.id:
komp.as/LihatB...
Subscribe KZbin Harian Kompas: bit.ly/3bIgBY9
Ikuti media sosial Harian Kompas
Twitter: / hariankompas​
Facebook: / ​
Instagram: / hariankompas