Рет қаралды 1,189,812
#indonesia #malaysia #bahasaindonesia
=========================================
Untuk promosi, kerjasama dan penggunaan dengan tujuan komersial, silahkan hubungi kontak berikut:
Instagram : rezky.anadra
whatsapp : bit.ly/3rm3ijt
=========================================
Hola guys..
Kali ini gw pengen ngajak kalian buat bahas suatu topik yang lumayan seru dan asik. Topiknya adalah mengintip wujud IKN Nusantara Tahun 2024 yang megah dan mewah, 4 kali luas Jakarta dan 3 kali luas Siangapura.
Progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai 12% di awal 2023. Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan IKN Nusantara tahap 1 yang ditargetkan rampung 2024.
Adapun proyek yang sedang digarap mencakup pengerjaan infrastruktur dasar. Rinciannya terdiri atas infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung kantor, hingga perumahan.
Sebagai informasi, KIPP seluas 6.600 hektar pembangunannya difokuskan di kawasan 1-A, yang bakal dibangun istana negara, kantor-kantor, hingga jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut.
"Kawasan 1-A itu untuk pusat pemerintahan. Ini Istana presiden, di sebelahnya ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Marves, Perekonomian, dan ada beberapa Kementerian. Ada BI tadi ya," tuturnya.
Untuk progres hunian pekerja terdiri dari 22 tower untuk tenaga ahli dan tenaga terampil. Bangunan dilengkapi dengan masjid, kantin, kantor, klinik, toko, dan lainnya. Menurut Danis 22 tower ini menyediakan 3.300 tempat tidur yang bisa menampung hampir 16 ribu lebih orang.
Danis berharap pembangunan IKN bisa juga merubah budaya kerja, seperti warung kumuh yang berdiri di sekitar proyek. Dalam pembangunan IKN, Danis menyebut akan lebih terorganisir, baik dari sisi kesehatan, kebersihan kamar mandi, dan lainnya.
Kemudian dilaksanakan juga pembangunan akses jalan tol seksi 5A. Akses tol ini akan menyambung ke arah Pulau Balang Besar, Jembatan Balang Besar, dan Jembatan Balang Kecil. Denis menyebut Jembatan Balang Kecil itu nantinya akan diduplikasi.
Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menyatakan luas ibu kota baru di Kalimantan Timur memiliki luas 256.142 hektare (Ha). Luas itu empat kali lebih besar dari DKI Jakarta dan tiga kali Singapura.
"Areanya (IKN) 256.000 Ha, 4 kali lebih besar dairi Jakarta, sekitar 3 kali lebih besar dari Singapura," kata Bambang dalam acara Mandiri Investment Forum di Plaza Mandiri, Kamis (2/2/2023).
Di sisi lain, penduduk kota IKN juga ditargetkan hanya diisi oleh 1,9 juta jiwa. "Karena kita akan memiliki kota yang semuanya seimbang dengan alam dan manusia," ujarnya.
Luas IKN itu secara keseluruhan akan dibangun bertahap sampai 2045. Saat ini pemerintah sedang fokus membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sampai 2024 yang luasnya 6.671 Ha.
Bambang menuturkan 65% dari luas IKN akan dibiarkan sebagai hutan tropis. Hanya 25% dari total area yang akan dibangun perkotaan dan 10% dijadikan taman serta area produksi makanan.
IKN Nusantara disebut akan memiliki 9 daerah ekonomi yang masing-masingnya memiliki tema. Selain KIPP, ada juga pusat ekonomi dan keuangan 17.206 Ha, area energy terbarukan 6.753 Ha, area pariwisata 9.761 Ha, layanan pendidikan 12.067 Ha, Kawasan Inovasi dan penelitian 3.720 Ha, area komidtas pertanian, perdagangan & logistic 2.986 Ha, industri pertanian 4.299 Ha, kawasan perikanan budidaya 9.084 Ha.
Sebagai informasi, selaku kepala otoritas IKN Bambang Susantono memperoleh hak keuangan yang diterima sebesar Rp 172.718.840/bulan. Penghasilan itu terdiri atas gaji pokok sebesar Rp 5.040.000, tunjangan melekat sebesar Rp 648.840, tunjangan jabatan sebesar Rp 13.608.000, dan tunjangan kinerja sebesar Rp 153.422.000.
Selain itu, Kepala Otorita IKN menerima dana operasional sebesar Rp 178.000.000. Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumsum dan sebesar 20% untuk dukungan operasional lainnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN yang saat ini dijabat Dhony Rahajoe menerima hak keuangan sebesar Rp 155.180.670.
Kemudian Wakil Kepala Otorita IKN juga menerima dana operasional sebesar Rp 145.000.000. Dana operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumsum dan sebesar 20% untuk dukungan operasional lainnya.
Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Aturan tersebut diteken pada 30 Januari 2023.
Kita doakan saja agar mega proyek yang akan menjadi tonggak sejarah baru ibukota baru bagi Republik Indonesia ini bisa terwujud sesuai jadwal yang diharapkan. Bisa menekan kemacetan di Jakarta dan meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bagaimana menurut pendapat anda?
Nah buat kalian yang tertarik dengan konten ini, langsung aja tonton videonya sampai habis ya.
Enjoy-