Terkait Amandemen UUD 1945, 'Kemunduran' Demokrasi Kian Terlihat!

[@candraandi-fz7wl]

Beevitri cerdas...👍

[@mangasianturi]

UUD 1945 dan Pancasila..itu tidak perlu diamandemen...itu bagaikan 2 sisi mata uang yg saling mengikat...yg banyak bermasalah itu adalah UU dan peraturan2 teknis dibawahnya. Dan sarat conflict of Interest.

[@rey3613]

Seakurat apapun konstitusi...tidak akan bisa menjadikan persatuan dan kesatuan....jika egoisme kelompok atau golongan berpikirnya hanya kelompok atau golongan saja

[@andikasaja8206]

Kami tdk rela suara kami di rebut oleh MPR. Kedaulatan tetap di tangan rakyat. Ada apa dg MPR.

[@hernadopanjaitan7226]

Saya sangat2 setuju 100 Persen dengan Ibu Doktor Bivitri Sunsanti, MA. ini. Saya tetap pilih Partai Solidaritas indonesia ( PSI ) sejak tanggal 17 April 2019 sampai tanggal 14 Febuari 2024, saya tetap dukung Mantan ketua umum Krisnatalia, MA, dan saya tetap dukung Mantan ketua umum Partai Solidaritas indonesia ( PSI ) Haji Garing Ganesa, MA. dan saya dukung ketua umum Partai Solidaritas indonesia ( PSI ) Kaesang Pengrep, semoga tahun depan tanggal 14 Febuari 2029, semoga Memperoleh suara 4 Persen Parlemen Lima 5 tahun kedepan tanggal 14 Febuari 2029, Hormat saya = Hernando Panjaitan, tolong di baca tulisan saya ini Rakyat indonesia dan Rakyat indonesia di seluruh dunia.

[@damastibrsilalahi5740]

Batax cerdas and Bijak . Semua rakyat indonesia yg saya nilai sangat setuju pemilihan Presiden diplih MPR . Yg artinya banyak sisi positipnya dlm skla besar yg dimana banyak untungnya . Demokrasi yg berjalan selama 20 thn banyak terjadi kegaduhan dan politik uang dan pemilihan Presiden anggarannya terlalu besar . Yg dimana anggaran pemilihan Presiden bisa membangun pembangunan sekolah2 unggul dan rumah2 sakit . Coba mari kita banyangkan?

[@primabuana1198]

Ba Pipit sekarang mah rakyat nya dah pada pinter di suruh pilih tanpa duit mana mau kumpul apalagi suruh nyoblos bahkan sekarang rakyat dah pasang tarip mana yg ngasih gede itu yg di pilih

[@Supardi-cb6tt]

Sy kira sefakat saja hak pilih dikembalikan saja ke MPR mengingat rakyat kita sebahagian besar msh berpendidikan SLTP ke bawah, sehingga mudah dipermainkan oleh orang2 haus kekuasaan.

[@wiel901]

Politisi mau menggeser rakyat karena tidak sesuai dengan kemauan mereka...

[@alisyahbana1769]

Bu vivi hanya mengacu pd Barat melulu, seakan2 demokrasi tdk pernah cacat dan bisa menyelesaikan masalah. Stlah kejadian Pilpres 2024 ini cara apapun agar tdk terulang dan merusak sendi, norma kalayak masyarakat banyak tdk masalah yg penting tdk tabrakan dng aturan agama. Istilahnya meminimalkan kerusakan yg terjadi

[@Edo-mei1277]

Bagaimana bisa dikatakan tidak ada atau belum ada urgensi untuk mengamandemen UU pemilu bukti d depan mata begitu mudahnya seorang penguasa mempermainkan hukum karena kesalahan sebuah sistem sehingga lahir seorang pemimpin yang meragukan kemampuannya

[@puterirasyifadekorasirasyi7960]

Pemilihan langsung byk rakyat masuk neraka karena menerima suap atau serangan fajar dari para pencari kekuasaan,klu tidak pemilihan langsung hanya anggota DPR dan MPR yg masuk neraka karena mereka saling bertransaksi atau jual beli kekuasaan bagi duit antara mereka sendiri

[@acimspd2217]

Tolak amandemen kontitusi hanya sebatas kepentingan kelompok tertentu

[@romibanaromi6064]

Demi kekuasaan,demokrasi jadi kocar kacir.

[@naderadehougsia7258]

Whooooaaaaaaaaaaa

[@Catslover-u8u]

Yg bilang demokrasi indonesia tidak baik-baik saja itu politikus yang kalah bersaing dalam politik..ahhh sudahlah...

[@Catslover-u8u]

Yang perlu diubah ialah mental para politikus...

[@alisyahbana1769]

Coba gimana cara merubah mental politikus. Dari sesudah era reformasi semenjak pemilu langsung kerusakan sogok menyogok semakin menjadi2. 98 sd 24 kurang lebih 20 tahun sdh berjalan

[@Capital-cn4dr]

Tanda- tanda,rambu - rambu , lampu - lampu, warna- warni ,pelangi demokrasi berjalan ,di darat,di awan,di lautan,terdalam,terluar, terdekat,terjauh,jauh dekat,dari dekat,untuk dapat dari yang paling jauh,di bawa mendekat,untuk persiapan masa depan,ada sistem negara, ada sistem hukum negara,ada lembaga negara, ada orang - orang ,yang terpilih berdasarkan sistem ketata negara yang di anut, di berlakukan, dan harus sesuai cara menjalankannya,mengikuti apa yang sudah dibuat oleh negara, cepat - cepat ,di buatkan ,jika ditemukan,ruang - ruang ,celah - celah,kosong,ambil kesempatan dalam kesempitan,yg akan merorong kesejahteran,kebebasan , ham, kemerdekaan, kebijakan berpihakan publik , untuk menutupi, kekeliruan, kepersengkongkolan, kesewenang - wenangan,karena merasa menang ,beranggapan uud 45 memberikan hak penuh,padahal maksud fan tujuan yg susungguh ,tidak sepertii itu.,halus & kasar tak terlihat,orang - orang cerdas,jangan sampai terkelabui, oleh siasat,licik dan picik, musuh negara otomatis warga negaranya ikut merasakan langsung.

[@m.siswantorosiswantoro2451]

Yg merusak ya si Lurah itu hrs ditindak ; bukan undang-2-nya yg salah

[@primabuana1198]

Rakyat di suruh kumpul seperti jemput Jokowi mana mau kalau engga di kasih duit dan hadiah

[@Edo-mei1277]

Sejarah presiden Soekarno, presiden Suharto dan presiden Gus Dur apakah bapak/ ibu tida menyadari itu semua melalui proses sesuai dengan aturan perundang-undangan Indikator yang jelas yaitu kondisi kemampuan rakyat dan sampai kapanpun rakyat tidak akan paham tentang hal tersebut karena kehidupan masing-masing punya kepentingannya

[@dhanialfatih8768]

Partai seharusnya tdk bertujuan pragmatis dan sistem partai yg bobrok

[@abrahamlicon6852]

Yg berkuasa di republik ini adalah rakyat , kalau ada niat mau meng amandemen uud 45 , ya kalian harus tanyakan ke rakyat !!! Bukan ke tokoh 2 dan ketua partai lainnya , memang mereka yg punya negara ini ? Coba kalian mikir , jgn asal ngoceh !!!

[@indah-n9]

Amandemn uud 45,'sdh sukses presden pilihan rakyat, nyata sby, dan jokowi sama2 jbtan 2 priode, tni pisah dr tni, best pemikir dan inisiotor nya amin rais, juga sukses hak angket nya.. Amandmn hnya sindir pemilu benar .. Hnya tuk dukung tuduhan pdip

[@m.siswantorosiswantoro2451]

Angket aja blm dilakukan akhirnya si Lurah besar kepala