TERNYATA INI PENYEBAB SENGKARUT PPDB ZONASI

NGOPI SEKSI kali ini kembali menghadirkan Ferdiansyah (anggota DPR RI fraksi Golkar) sebagai narasumber untuk membahas Sengkarut PPDB Zonasi yang sudah menjadi agenda tahunan sejak awal diluncurkan karena tidak kunjung dicarikan solusi yang sebenarnya sangat mudah. Acara ini dipandu oleh pengamat sosial, politik, dan kebijakan publik, Indra Charismiadji.
NGOPI SEKSI (NGOBROL PINTAR SEPUTAR KEBIJAKAN EDUKASI) adalah sebuah platform diskusi dalam jaringan membahas regulasi dan isu-isu pendidikan Indonesia terkini. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Vox Point Indonesia dan NU Circle.
#bangsacerdas #pendidikan #mencerdaskanbangsa #edukasi #indracharismiadji #PendidikanUntukIndonesia #RevisiUUSistemPendidikan #CerdaskanKehidupanBangsa #voxpointindonesia #voxpopuliinstitute #kemdikbud #PendidikanSolusiAmpuh #MajukanPeradaban #MensejahterakanBangsa #PrioritasPendidikan #BangsaCerdas #PendidikanTerbaik#MisiPendidikan #VisiPendidikan #pmm #platformmerdekamengajar #kurikulummerdeka #merdekabelajar #merdekamengajar #kurmer #gurupenggerak #kemendikbud #kemendikbudristek #kemenag

[@rasulhamidi772]

Solusinya adlh Pemerintah/ Pemda WAJIB sesegera mungkin membangun sekolah sekolah di daerah dimana sekolahnya kekurangan kelas/ bangku karena setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Selama Anggaran Pendidikan 20% dibagi bagikan ke dana desa, pendidikan kedinasan maka masalah zonasi TIDAK akan terselesaikan. Penyalahgunakan ANGGARAN PENDIDIDIKAN 20% dari APBN wajib dikembalikan ke kemendikbud ristek dan juga harus diperiksa oleh pihak berwajib.

[@roronoazoro3053]

Jalur Zonasi adalah jalur Diskriminasi bagi warga sekolah yang jauh dari sekolah Negeri

[@roronoazoro3053]

Jalur zonasi justru menyuburkan praktek KOLUSI di PPDB yg merajai justru JALUR SILUMAN ,..jalur siluman sdh menjadi rahasia umum ....jalur siluman tak mungkin Pak Menteri akan dengar..,

[@dosmansinaga6971]

Mohon buat mendikbudristek agar sistem zonasi di perketat dalam penerimaan siswa baru di dalam peraturan pemerintah jangan di perlonggar,sebab merugikan ke pihak sekolah yang di daerah wilayah desa masing- masing terjadir pemerimaan secara diskriminasi dan dari ke pala desa kurang berperan aktif untuk membangun sekolah yang ada di daerah,sehingga terjadi penggelembunga penerimaan siswa dalam satu sekolah yang terlalu dekat dengan rumahnya,sedangkan sekolah yang ada di daerah wilayah tempat tinggalnya sendiri tidak di majukan,gimana itu Pak menteri.

[@siebe1554]

Beda tempat...beda problem.... Tp kesamaan masalah adl... Kurang berkwalitas nya pendidikan.... Nilai pelajaran seperti rupiah.... Hanya besar angkanya...tp nilai tukar nya kecil

[@kusnianto4900]

Terkait ttg pembangunan sekolah, atau rehab dsb ternya kendalanya status tanah, klu status tanah masih milik desa itu tidak bisa d bangun, rehab.... Yang bisa d bangun atau d rehab itu yg status tanah pemkab. Tolonglah pak status tanah itu meskipun milik desa yg mohon juga d bantu rehab/bangun. Kasihan sekolah dasar negeri akhirnya banyak tidak d minati lagi krn kalah dg sekolah swasta

[@win9080]

Jika Disdik n jajarannya masih menilai/ menandai sekolah unggulan maupun favorit, praktik rebutan siswa dst kan tetap ada

[@dedisupriadi-un3rp]

PPDB dengan sitem zinasi itu telah merusak pendidikan. Juga afirmasi...yg jelas yang membuat sekolah rusak kn ada permainan uang masuk sekolah.. yg dilakukan oleh orang2 dalam sekolah senbdiri.

[@yulianingsih-rz3yk]

Kementrian pendidikan menjadi sarang penyamun.. Laporan keuangan tidak pernah transparan.

[@tinarmarianimanalu1484]

Tujuannya baik , mungkin masih ada aja orang sengaja melakukan dgn cara yg tidak baik hasilnya jadi tidak baik.

[@win9080]

Kami sekolah di gunung ya gak ngaruh zonasi, toh murid kami sesuai populasi pelajar yg ada😂,

[@susan3678]

zonasi, merusak prestasi membuka pintu kolusi