Unsur Penggelapan dalam Perjanjian

Didalam hukum perjanjian yang berpedoman pada ketentuan hukum perdata, banyak terdapat hal - hal yang pada akhirnya harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum pidana, salah satu diantarnya adalah adanya dugaan tindak pidana penggelapan pada pelaksanaan isi perjanjian.
Apa saja unsur penggelapan dalam pelaksanaan perjanjian ?
Simak ulasannya sampai habis, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update diskusi hukum selanjutnya. Terima Kasih.

[@3RHANTservis]

wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hadir komandan kuh selalu tengkyu buat diskusi hukum ini... lanjut Nndan

[@AhmadPablo]

siap masbro....

[@kipotnews]

Makasih atas ilmunya pak

[@AhmadPablo]

sama-sama pak, semoga berkenan 🙏

[@dolumar3531]

Makasi seniorrr

[@AhmadPablo]

siap brother semoga berkenan

[@purcahyosumardiono9482]

Salam.kebajikan ,Rahayu

[@AhmadPablo]

salam bapak.... mohon sampaikan salam hormat kami buat keluarga

[@3RHANTservis]

hidup salam kebajikan 🤝

[@yongkygunawan9170]

mohon Pencerahan : misal nya Debitur menanda Tangani Perjanjian Kredit ( PK ) Restrukturisasi Covid dengan Kreditur Rangkap 2… Debitur tidak menyimpan copy karena di Pastikan setelah di TTD Lengkap PARA PIHAK di berikan Salinan PK …. Debitur ber ulang kali minta Salinan PK selama sekitar 1 tahun melalui Email dan Wa , tapi tidak di Respon kreditur …. apakah kreditur bisa di laporkan Penggelapan pasal 372 …. thx 🙏🏽

[@AhmadPablo]

penggelapan itu adalah delik materiil, jadi harus ada kerugian materiil yang dialami oleh korban misalnya kerugian uang, surat berharga dll, kalo hanya tidak diberikan salinan / rangkap Perjanjian Kredit menurut saya belumlah dapat dikategorikan sebagai penggelapan..... kecuali uang hasil pencairan kredit ternyata digelapkan oleh oknum yang bekerja di pihak kreditur (misalnya karyawan leasing dsb), maka itulah yang dapat dikatakan sebagai penggelapan. menurut saya coba datangi kekantor krediturnya minta salinan PK nya sekalian tanyain alasan mereka belum memberikan salinan tersebut

[@faisalmuadhom5208]

Pak mau tanya ceritanya gini si A mendapat kerjaan melalui si B ada spk a.n si A,kemudian si A memvendorka pekerjaan itu melalui si C terjadi perjanjian si A dan si C.pekerjaan tersebut sudah selesai dan timbul invoice si C ke si A sebesar 900jt.si A telah mencicil sampai sisa 470jt ke pada si C...kemudian si B membayar lunas ke si A berdasarkan spk si A dan si b....si A ke si C masih ada kurang bayar sebesar 470jt...tapi si A masih mencicil ke si c...si A di LP kan tuduhan penggelapan 372 dan 378

[@AhmadPablo]

saran saya agar dilihat dan dipelajari klausul perjanjiannya, jika si A menyatakan bahwa dalam klausul perjanjian dgn si C bahwa pembayaran ke si C akan dibayarkan lunas setelah si A mendapat pembayaran penuh dari si B, bisa jadi itu masuk kategori penggelepan pasal 372 (bukan penipuan pasal 378 karena memang si A benar2 mendapat pekerjaan dari si B), namun jika si A tidak menjanjikan bahwa akan membayar penuh si C dari pembayara si B, menurut saya masuk kategori wanprestasi apalagi sudah ada cicilan

[@faisalmuadhom5208]

@@AhmadPablo mohon arahannya bang...karena si A dan si b ad spk juga...dan si A dengan si c beda spk...meski pembyran si b kepada si A di cicil juga dan sudah lunas

[@AhmadPablo]

@@faisalmuadhom5208 coba cek klausul perjanjiannya dulu terutama terkait pembayaran kepada si c

[@faisalmuadhom5208]

@@AhmadPablo pembyran 90hari...tapi pelaksanaan sebelum JT sudah ad pembayaran cicilan bang

[@faisalmuadhom5208]

@@AhmadPablo dan ada surat pernyataan hutang

[@dhivachannel]

Mntap

[@AhmadPablo]

terima kasih boskuuhh

[@danysetiawan620]

Pak.. mohon maaf mo tanya klu di perjanjian yg dibuat bank ada kesalahan penulisan alamat objek jaminan dan di perjanjian ada klausa2 baku yang dilarang apakah bisa digugat oleh debitur.. trims kasih

[@AhmadPablo]

menurut saya jika terjadi kesalahan penulisan seperti itu tidaklah serta merta menggugurkan perjanjian karena perjanjian harus dibuat dengan itikad baik sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdata. Apabila terjadi kesalahan.... kan bisa dibuat pembaruan perjanjian dengan berpedoman pada perjanjian sebelumnya, jadi perjanjian yang baru meralat isi perjanjian yang terdahulu

[@umarkasim482]

Bukankah ini korupsi?

[@AhmadPablo]

korupsi itu menyangkut keuangan negara, jika perjanjian dilakukan antar perorangan dan tidak menyangkut dengan keuangan negara, maka hal tersebut bukanlah merupakan kategori tindak pidana korupsi

[@SlametRiyadi-rp7vx]

Pak mo tanya . Sya karyawan .usaha sudah tutup . Bos saya jual mesin cetak dgn hrg 45juta . Ke orang 2 yg kelola usaha percetakan . 0rang ke 3 yg bayar 45 juta . Ke orang ke 2.45 juta . Tapi uang nya blm di bayar selama 3 THN ke orang 1 Bos sya . Orang ke 2. Kalau di tagih susah banyak Alesan melulu usaha percetakan berjalan . Mesin Masin cetak masih ada . Gimana cara nya menuntutnya pak ? Hukum perdata apa pidana . Bisa di hukum ga orang ke 2. Mohon pencerahannya pak .

[@AhmadPablo]

sorry slow respond mas.... ada sedikit kesibukan 🙏 kalo boleh saya sederhanakan pertanyaannya : orang ke 1 menjual barang ke orang ke 3 orang ke 3 bayar melalui orang ke 2 orang ke 2 tidak menyerahkan pembayaran kepada orang ke 1 jika benar kronologisnya seperti itu, dengan demikian si orang ke 2 dapat dikategorikan telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan karena uang sebesar 45 juta bukan merupakan hak dia namun diperoleh bukan dari hasil kejahatan, melainkan menerima titipan dari orang ke 3 untuk diserahkan kepada orang ke 1

[@Jujukids024]

Pak mohon dijawab pertanyaan saya.. 🙏istri saya ikut arisan online,ditengah jln istri saya tidak mampu bayar..istri sya minta keringanan dicicil tpi ownernya tidak mau..kemudian ownernya datang kermh lalu dibuatkn surat utang piutang..klo dlm waktu 2 minggu tidak bisa bayar barang2 dirmh mau sita..pertanyaannya klo saya tidak mau barang2 saya disita..apa bisa saya dilaporkan dgn pasal penggelapan pak..sementara saya sudah beritikad baik berusaha mencicil dan berusaha menjual rumah saya untuk menutup uang arisan tersebut..tolong dijawab pk ya.. 🙏

[@AhmadPablo]

siap pak eko saya jawab pertanyaannya.... tapi sebelumnya mohon maaf ya jawabnya agak lama, saya nya ada sedikit kesibukan pak 🙏 Arisan online adalah merupakan kesepakatan baik lisan ataupun tertulis antara owner dengan para anggotanya, menurut pendapat saya, ketidakmampuan isteri anda membayar arisan online bukanlah merupakan perkara pidana melainkan merupakan wanprestasi (ingkar janji) dalam ketentuan hukum perdata, hal itu dibuktikan pula dgn adanya permintaan isteri anda untuk mencicil pembayaran arisan meskipun ditolak oleh ownernya. Tidak ada korelasi antara wanprestasi arisan online dengan barang - barang yang mau disita oleh owner karena pada hakikatnya penyitaan itu haruslah atas izin pengadilan, selain apabila owner arisan menghendaki ingin memiliki barang barang milik anda karena isteri anda wanprestasi, maka mesti ada gugatan perdata terlebih dahlu dan mengajukan barang-bang milik anda sebagai sita jaminan (conservatoir beslag), apabila si owner tadi memenangkan perkaranya, maka barang-barang milik anda akan dieksekusi oleh jurusita pengadilan untuk dimiliki oleh si owner selaku penggugat. Apapun alasannya selama anda selaku pemilk barang tidak menyerahkan barang kepada owner secara sukarela untuk mengganti kerugian owner akibat isteri anda yang sudah tidak mampu lagi membyar cicilan arisan, maka si owner tdak dapat semena - mena mengambil barang milik anda tersebut, lain halnya ketika anda secara sukarela menyerahkan barang sbagai pengganti kesanggupan cicilan arisan.... maka tentunya perkara ini selesai atas dasar kesepakatan. Demikian pendapat saya semoga bermanfaat

[@candralay9130]

Om klau org hutang Trs dia memakai martabat & keadan palsu ! Apa masuk delik pidana om ? Minta barang atas nama cv Teryata yg hutang blm membuat ijin pendirian cv ! Tapi rumah biasa ?

[@AhmadPablo]

sepanjang bisa dibuktikan ada perbuatan palsu/martabat palsu/ tipu muslihat.... menurut saya dapat dilaporkan ke polisi dengan dugaan tindak pidana penipuan. Untuk lebh jelasnya terkait dugaan tindak pidana penipuan, bisa disimak penjelasan video pada link berikut : kzbin.info/www/bejne/gnjGYmqEo9Fljs0

[@patkosawit9916]

Mohon pencerahan: Misal pihak pertama sepakat untuk melakukan perjanjian dengan pihak kedua perihal investasi konfeksi, dan dalam perjalanan kerja sama itu, pihak kedua terlambat ataupun tidak mampu melakukan kewajibannya, apakah dalam hal ini pihak kedua dapat dikenakan dalam suatu tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, Terima kasih

[@AhmadPablo]

apabila usaha konveksinya ada dan uang dari pihak pertama benar-benar digunakan oleh pihak kedua untuk usaha konveksi seperti membeli barang, operasional dll, maka hal itu tidak dapat dipidana melainkan masuk ranah hukum perdata, namun apabila dapat dibuktikan bahwa uang dari pihak pertama digunakan diluar kepentingan konveksi (diluar kesepakatan), hal itu menurut saya dapat dipidana dengan sangkaan tidak pidana penggelapan, bukan tindak pidana penipuan

[@alifsetiawan4360]

Fak mohon jawaban nyah sayah bli tanah surat tanah nyah masih ajb tafi kuetansi jual bli tanah nyah di ambil orang trus di balik nama jadi sertifikat tafi nama sertifikat nyah atas nama orang yang ngambil kuetansi sayah afakah orang ituh bisa di hukum🙏

[@AhmadPablo]

kalo cuma kwitansi yang diambil orang, ngga mungkin bisa balik nama sertipikat, kecuali yang diambil adalah AJB, karena AJB adalah syarat pokok untuk menyatakan peralihan hak dari penjual kepada pembeli meskipun belum balik nama sertipikat. jika benar kwitansi diambil orang trus tiba-tiba sertipikat menjadi atas nama orang itu.... laporkan saja ke polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian

[@alifsetiawan4360]

@@AhmadPablo iyah kue tansi sama ajb di ambil orang ituh trus di balik nama jadi sertifikat trus di sertifikat nama nyah orang ituh