@@playitchanel3744 terkadang ya bro nama nya perusahaan itu pasti membayar gaji kita, pasti di keluarkan. Hanya saja oknum² HRD Bangsat yang mempersulit. Ya mereka mempermainkan gaji kita di dunia, cuma kan kita bisa tuntut sampe akhirat bro. Kalo hukum rimba kita makin parah bro, udah gaji ngak keluar di penjara lagi.

Disarankan bapak untuk mengadukannya melalui jalur pegawai pengawas ketenagakerjaan pada disnaker setempat. Mereka dapat menyimpan data pelapor pak. Jadi saat mengadukan, sampaikan juga bahwa bapak dan rekan2 minta data pelapor dirahasiakan. Buat daftar nama karyawan yang jadi korban manipulasi data itu dan serahkan pada pegawai pengawas. DHM

karena ini adalah urusan ketenagakerjaan, wajar bila pak polisi mengarahkan untuk melaporkannya pada disnaker. Sebaiknya bapak membuat pengaduan pada disnaker setempat dimana lokasi kerja bapak berada. DHM

@@dhmpartners bapak kan yang lebih mengerti, jika saya melaporkan perusahaan tersebut kira kira pak apa tindakan desnaker dan sanksi apa yang di keluarkan desnaker untuk perusahaan tersebut.

@@Bodotamat97 tergantung apa tuntutannya pak. Bila bapak melalui kuasa hanya meminta dokumen dikembalikan dan upah dibayarkan, maka itu saja yang akan dikejar. Namun bila kasus diarahkan pada ranah hukum pidana, bisa muncul sanksi hukum pidana. DHM

@@dhmpartners baik pak terima kasih ya pak

Pengaduan harus sering di cek agar para petugas yang terhormat tidak kelupaan atau terlewat karena terlalu sibuk....... DHM

waduh, mohon maaf kebetulan kami bukan tim dokter pak/bu. Sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter yang ahli di bidangnya ya. Khawatir kalo di kasih resep UU malah berabe hasilnya :)) Semoga lekas sembuh ya pak/bu DHM

@dhmpartners maksudnya bila sering sakit kn jdi aktivitas kerja terganggu bagaimana peran pemerintah melindungi

@aiza_tv6685 nah karena kami bukanlah perwakilan pemerintah, jadi mohon maaf tidak cukup paham apa rencana pemerintah untuk hal ini, pak. Namun secara umum fasilitas kesehatan dan pengobatan yang disediakan oleh pemerintah seharusnya dapat dipergunakan untuk mengobati masalah ini, kan? Bila penyakitnya berlanjut kan bisa masuk dalam tahapan pemeriksaan yang lebih jauh sesuai prosedur. DHM

akan sangat bergantung pada isi UU baru tersebut pak. Bisa saja hilang atau bisa juga ada semacam "transisi". Itulah yang akan ditentukan oleh pembuat UU alias DPR. Makanya kita harus pilih WAKIL kita yang memang memikirkan masa depan yang diwakilinya (rakyat), bukannya yang mikir memperkaya diri sendiri. MERDEKA! DHM

Coba bapak cek isi perjanjian kerja dan PP/PKB di tempat istri bekerja, dan pelajari pasal tentang waktu kerja/hari dan jam kerja. Disana seharusnya cukup tegas standardnya. Bila terlewati waktu kerja normal itu (dan jabatan istri bapak) masih termasuk dalam jabatan yang berhak atas lembur, maka wajib hukumnya dibayar lembur. DHM

pengaduan dilakukan pada kantor disnaker dimana lokasi kerja berada. Dalam cerita bapak, kelihatannya bapak sebaiknya mengadu ke Disnaker Bekasi (bisa jadi Disnaker Kota atau Kabupaten bergantung pada lokasi kerjanya). DHM

pagi juga pak. Memang hubungan kerja informal seperti yang bapak ceritakan masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pembuat UU. Saat ini kedudukan mereka masih sangat lemah.

@dhmpartners ya pak. Saya beberapa kali coba membaca kembali uu ciptaker yang telah direvisi dari UU ketenaga kerjaan. Kalo ga salah, UU tenaga kerja membahas perjanjian kerja itu bisa berupa kontrak tertulis, juga bisa kontrak atau perjanjian lisan. Kalo UU cipta kerja menghilangkan hal lisan tersebut. Jadi ga ada kejelasan untuk pekerja yang tidak menggunakan kontrak atau perjanjian kerja.

@@hilmibroo mengenai kontrak/perjanjian kerja, kedua UU (baik UUTK maupun UUCK) masih sama koq pak. tetap ada perjanjian kerja tertulis dan lisan. DHM

@@dhmpartners saya sudah menyerah pak. Disini, ga ada yang mau mendampingi karena mantan majikan saya adalah seorang pejabat polisi di Polda. Saya lapor ke sianaker, disuruh selesaikan secara kekeluargaan dulu. Padahal saya sudah meminta dan secara tidak langsung itu adalah cara yang sopan dan kekeluargaan menurut saya. Tapi mungkin emang dasarnya manusia itu orang yang zolim.

Kalo di bayar lembur mungkin akan tidak terlalu berat, tp ini di bayar normal dan tidak ada upah ataupun tambahan lainnya

@@derisetiawan4236 berarti ini kasus upah lembur tidak dibayar ya pak. Bapak bisa minta bantuan SP di tempat bapak, atau bisa datang ke disnaker setempat ke bagian pengawasan. Disarankan untuk berkelompok atau kolektif ya pak. DHM

aamiin. wafiikum barakallah pak

Bila boleh menyarankan, sebaiknya mulai dihilangkan ketakutan dan kekhawatiran seperti itu pak. Kapan kita akan maju dan berubah bila semuanya selalu khawatir duluan? Mungkin ada baiknya kita melihat dan mengambil pelajaran mengapa penjajahan di negara kita dahulu sangat lama? selain karena banyak oportunis dan penghianat bangsa, ternyata banyak juga rakyat yang memilih diam melihat kedzaliman asal perutnya aman. Bukankah kita semua beragama dan punya ALLAH yang MAHA KUAT MAHA KUASA MAHA KAYA MAHA ADIL? lalu mengapa takut dengan bisikan2 setan yang membuat kita ragu bertindak? Akhirnya itu pilihan sih pak. Bila kita memilih untuk tetap diam dan terus hidup dalam rasa pesimis seperti itu, jangan heran bila generasi muda kita nantinya punya mental yang gak beda jauh dengan orang tuanya. DHM

mohon maaf kami tidak dapat menyatakan apakah itu wajar atau tidak pak. Dibutuhkan analisa dan info jauh lebih banyak seperti berapa nilai upah minimum setempat, berapa nilai upah karyawan saat ini, jenis perusahaan, serta faktor lain yang menyebabkan kenaikan senilai itu.

bisa pak

ikuti saja prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial nya, dimulai dari tahapan perundingan bipartit dulu

tetap bisa pak

tergantung pada ketentuan dalam PP/PKB di bank tersebut, apakah karyawan tersebut masih berhak atas upah lembur atau jangan2 sudah tidak berhak. DHM

Saya minta tolong masukannya pak.terimakasih Tuhan yang Yesus Memberkati

Dana saya masih butuh dan sangat butuh pekerjaan untuk biaya hidup saya pak dan kalau bisa pak ini di rahasiakan sama perusahaan saya bahwa saya yang melaporkan . terimakasih

pagi pak. Bila sudah ada SP di perusahaan, disarankan mengadukan pada SP tersebut. Bila tidak ada SP atau ada SP namun khawatir tidak bisa pegang rahasia, bisa datang mengadukan pada disnaker setempat bagian pengawasan. Bisa juga menggunakan kuasa hukum selain SP di perusahaan bapak, misalkan kantor DPC SP setempat atau LBH atau lawfirm tergantung yang mana yang bapak percaya. Sangat disarankan untuk bergerak secara kolektif (berkelompok) ya, agar daya tekannya lebih terasa. DHM

lapor ke serikat pekerja atau ke disnaker pak

KTA maksudnya apa ya bu/pak?

pelanggaran pak

@@dhmpartners jika kita melapor ke disnaker,apa ada peluang di tindak lanjuti pak. Mengingat pekerja outsourching di tempat saya tidak ijut serikat pekerja.serikat pekerja hanya untuk karyawan saja soalnya.

@@dafiethokie716 bisa join serikat pekerja di kantor DPC serikat pekerja setempat pak. Tuntutan/pelaporan yang dilakukan secara kolektif atau dibantu oleh SP atau kuasa hukum lainnya biasanya memiliki kemungkinan lebih besar untuk ditindaklanjuti DHM

@@dhmpartners resiko dipecat pak

Jangan terlalu pusing sama pasal sanksi pak, karena untuk pasal itu yang harus bergerak dan aktif adalah pemerintah. Tau sendiri gimana di lapangan kan? Lagian bila pasal itu dijalankan pun, si perusahaan belum tentu bayar kekurangan upah atau kompensasi pkwt ke karyawan, karena oknum perusahaan akan fokus "pendekatan" ke pihak oknum penegak hukumnya. Lalu BAGAIMANA SUPAYA DIBAYAR KEKURANGAN UPAH KARYAWAN? ... Caranya dengan menjalankan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI), dimulai dengan bipartit, mediasi, PHI, MA. Sangat disarankan untuk kolektif/rame2 (bila memungkinkan) supaya efeknya lebih besar. Prosedur ini bisa dijalankan sendiri, bisa juga pake kuasa. Bila ingin lebih efektif, disarankan jalan sendiri untuk 2 tahapan awal, lalu bila belum sepakat baru 2 tahapan akhir pake kuasa. Kalo pengen belajar cara menjalankan 2 tahapan awal secara mandiri supaya tidak salah langkah, bisa cek di e-book ketiga DHM ada di bit.ly/DHMCatalog DHM

Bila bapak tidak/belum paham bagaimana menyelesaikan kasus ketenagakerjaan sendiri, disarankan menghubungi SP atau LBH terdekat agar diberikan bantuan pak. Permasalahan seperti ini diselesaikan melalui jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. DHM

Pada prinsipnya bila memang tidak bersalah kenapa harus takut. Dalam banyak kasus, biasanya oknum HR seperti ini suka main gertak. Namun saya tidak bisa berkomentar banyak mengenai teknis kasus bapak, karena tidak tahu apa masalahnya berikut alat bukti dan fakta lainnya. Bapak bisa menghubungi rekan2 SP atau LBH terdekat. DHM

Justru karena tidak ada larangan menuntut hak pada perusahaan yang tidak punya PP, maka alasan perusahaan yang berkelit itu tidak bisa dipakai pak. Berkelit itu adalah langkah klise semua pihak saat dituntut pak. Jangan mudah menyerah hanya dengan digertak "saya tidak punya PP, jadi gak perlu ikut perundangan". Bila alasan ini dibenarkan, maka hukum rimba yang ada di negara kita. DHM

Saya hanya merespon secara umum ya, tanpa mempelajari kasusnya secara detil. Kelihatannya terjadi kesalahan dalam proses payroll perusahaan sehingga masih membayarkan upah sampai 3 bulan setelah di PHK. Secara hukum memang dapat diminta kembali. Di sisi lain, bila ternyata ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan kompensasi PHK yang belum dilakukan; maka kedua kewajiban ini dapat dipertemukan alias dikompensasikan satu terhadap yang lain. DHM

Saya tidak dapat berkomentar lebih jauh tanpa melakukan analisa terhadap dokumennya pak/bu. Namun secara umum seringkali perusahaan juga agak mencampuradukkan antara kompetisi dengan kerahasiaan. DHM

Bisa mengikuti jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dimulai dengan bipartit, bisa juga melaporkannya pada pegawai pengawas ketenagakerjaan pada disnaker setempat. DHM

Pelaporan tentu membutuhkan alat bukti bu, bisa dokumen (termasuk digital) bisa juga saksi. Untuk pelaporannya menggunakan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial bila prosesnya berhubungan dengan masalah pekerjaan. Bila masalah yang mau diadukan memiliki delik pidana, tentu lewat kepolisian DHM

Silahkan ikuti prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial pak/bu. Dimulai dengan Bipartit dahulu ya DHM

​@@dhmpartners sya sdh melaporkan ke Disnaker kota Blitar bserta buktinya,trus d anjurkan mengirimkan surat ketanagakerjaan Jawa Timu , apakah sperti ini ya pak alurnya,

@@fabianarayana-dp8kb ikuti saja arahan disnaker blitar itu pak. Simpan bukti pelaporannya juga.

Penerbitan Surat Peringatan adalah juga bagian dari tugas kepersonaliaan, sehingga TKA tidak diperbolehkan untuk menjalankannya. Untuk menentukan dengan tegas mengenai ada atau tidaknya pelanggaran, tentu dibutuhkan analisa atas alat bukti dan fakta hukum lainnya, pak. Namun secara sederhana, kemungkinan besar terlihat adanya potensi pelanggaran hukum dalam praktek tersebut. DHM

Biasanya percuma lewat email karena responnya super lambat. Disarankan bapak datang langsung ke disnaker setempat ke bagian pengawasannya. DHM

​@@dhmpartnerstapi bisa dirahasiakan nama pelapor pak

@@rikayanti3215 bisa pak, asal datang ke bagian pengawasan dan sampaikan keinginan untuk dirahasiakan namanya

bapak bisa melaporkan pada pegawai pengawas ketenagakerjaan pada disnaker setempat. Nanti mereka yang dapat melakukan sidak ke perusahaan. DHM

bapak dan teman2 dapat menghubungi SP atau LBH atau advokat setempat untuk mendapatkan bantuan hukum bila diperlukan. DHM

bapak dan teman2 dapat menghubungi kantor SP atau LBH atau advokat setempat untuk mendapatkan bantuan hukum dalam penyelesaian permasalahan ini. DHM

secara sederhana, proses tuntutannya melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bapak dan teman2 dapat menghubungi SP atau LBH atau advokat setempat untuk mendapatkan bantuan hukum. DHM

@@dhmpartners baik pak terimakasih

bila ini terjadi pada banyak karyawan lainnya, sangat disarankan untuk bertindak secara kolektif pak/bu. Kumpulkan teman2 yang bernasib sama, persiapkan alat bukti, lalu hubungi kuasa yang bapak/ibu percaya (serikat pekerja, LBH, atau advokat). DHM

Tolong saya di privasi pak karna saya juga takut😢

Up

Bila sudah sampai pada "main fisik", sebaiknya bapak/ibu segera masuk pada proses pidana dengan cara membuat laporan pada kepolisian setempat. Bisa sendiri maupun dengan bantuan hukum dari serikat pekerja atau LBH/advokat. Jangan ditunda ya DHM

Periode (jangka waktu) perpanjangan PKWT adalah bebas pak, sepanjang secara total dengan PKWT pertama tidak lebih dari 5 tahun. DHM

andaikan seluruh ijazah hari ini palsu semua, tetap saja itu adalah pelanggaran. Banyak pelanggaran tidak akan membuat pelanggaran menjadi benar, bukan? DHM

untuk PKWT tidak ada "uang pesangon", namun ada "uang kompensasi PKWT"

Ada beberapa langkah yang mungkin bisa bapak/ibu lakukan; 1. Menjalankan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2. Berkonsultasi pada kantor disnaker setempat (dalam kasus ini bisa ke disnaker jaksel di kantor walikota jaksel gedung B lantai-10) 3. Mendapatkan bantuan hukum dari kuasa yang ditunjuk, bisa serikat pekerja di dalam atau di luar perusahaan maupun advokat/LBH yang dipercaya Bila permasalahan ini terjadi pada beberapa / banyak orang, sangat disarankan untuk bergerak secara kolektif (bersama-sama) agar daya tekannya lebih besar. DHM