Sama kak, ga nyampe untuk sejauh itu nalarnya, dan waktunya kan kudu cepet, besok saya tes, sudah pasrahkan allah saja kak:)

amin amin amin …

nomor 35 juga bang, katanya kan MA tidak meninjau ulang bukti, tetapi fokusnya itu terhadap penerapan hukum, bukannya jawaban A itu sama saja dengan MA meninjau ulang bukti ya bang?

divideo sebelumnya abang bilang tingkat kasasi tidak memeriksa fakta baru, kalau begitu bukannya nomor 47 itu jawabannya B ya?

kalo no 29 aku logika kan 4 orang = 1 rumah = 8 jam kalo ditambah orang nya kan otomatis mengurangi waktunya berarti kalo 8 orang mengerjakan 1 rumah = 4 jam berarti kalo mengerhakan 3 rumah udah langsung ketemu 12 jam

setuju D kak, narasi jelas "terbukti telah menerima suap" bukan " diduga menerima suap" itu dua hal yg berbeda klo kita cermnati dri narasinya

​@@yogabotax798Saya jg D ,kan SDH terbukti

Pertanyaan bagus kak 👍 Di soal, memang disebutkan kalau hakim "terbukti" menerima suap, tapi Mahkamah Agung (MA) tetap perlu proses yang jelas. Walau ada bukti awal, MA tetap nggak bisa langsung menghukum tanpa pemeriksaan. Jawaban C benar karena MA perlu tim investigasi independen untuk memastikan bukti kuat sebelum memberi sanksi. Ini supaya keputusan MA adil dan sesuai prosedur. D kurang tepat karena memerintahkan pengulangan sidang dan menangguhkan hakim terlalu cepat tanpa pemeriksaan resmi. Bukti awal perlu dicek dulu biar keputusan akhirnya bisa dipertanggungjawabkan. Semoga menjawab 😊

@@akademijadipns baik kak terima kasih

@@akademijadipns saya rasa opsi D lebih tepat kak untuk no 44.. karena yang jadi persoalan "Putusan Hakim yang meringankan terdakwa kasus korupsi"... contohnya mirip dengan kasus ronald tanur.. MA mengulang putusan sidang dan menangguhkan hakim sampai proses investigasi selesai.

Sama-sama. Makasih juga kak udah join. Amin Amin Amin ya rabbal alamin…

emang TWK disini MAUT kah kak? 😭

​@@akademijadipns Maut!

PR 🥳 Jawaban yang paling tepat adalah C. Kenapa? Karena MA punya kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Contohnya nih, MA bisa membatalkan peraturan yang dinilai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip checks and balances. Dengan cara inilah, MA berperan sebagai pengawas dan penyeimbang bagi kekuasaan legislatif + eksekutif yang merupakan esensi dari prinsip checks and balances. Jangan pernah patah semangat ya teman-teman 🔥

Pertanyaan bagus kak 👍 Memang bener kalau BAWASLU bertanggung jawab untuk mengawasi proses pemilu, termasuk pemungutan suara, kampanye, dan rekapitulasi suara, serta menindak pelanggaran administrasi atau etik selama pemilu. Namun, peran MA adalah sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili sengketa pemilu di tingkat tertinggi. MA bertugas menegakkan hukum dan memutuskan keabsahan hasil pemilu jika ada pelanggaran serius yang mengarah pada ketidaksahihan hasil pemilu. Di dalam soal ini, keputusan MA untuk menyatakan hasil pemilu yang diumumkan KPU tidak sah karena pelanggaran serius adalah bentuk penegakan hukum untuk memastikan hasil pemilu sesuai dengan prosedur dan prinsip keadilan. Nah, setelah MA memutuskan bahwa hasil pemilu tidak sah, KPU harus menindaklanjuti keputusan tersebut dengan mengadakan pemilihan ulang yang sesuai dengan prosedur yang adil dan transparan. So, opsi A benar karena menunjukkan bahwa MA memiliki peran dalam memastikan pemilihan ulang dijalankan secara adil sesuai prosedur hukum. Ini bukan berarti MA bertindak sebagai pengawas proses pemilu (yang merupakan tugas Bawaslu), melainkan sebagai penegak hukum yang menilai keabsahan hasil pemilu setelah adanya sengketa. Dalam hal ini, Bawaslu mengawasi proses pemilu secara umum, sedangkan MA memastikan hasil pemilu yang sah sesuai hukum jika terjadi sengketa atau pelanggaran serius. Semoga menjawab ya kak 😊

Halo kak bukankah yg berwenang mengadili sengketa haisl pemilu adalah MK ya? mohon bantuan p3njelasannya lebih lanjut ​@@akademijadipns

Halo bang, Mahkamah Agung (MA) berperan dalam menafsirkan undang-undang, tapi untuk menafsirkan konstitusi secara langsung, itu tugasnya Mahkamah Konstitusi (MK). Semoga menjawab ya 😊

@akademijadipns lah itu no. 38 gimana bg?

silahkan baca komen2 di bawah ya bang. sudah kami bales. makasih.

Ohh., setau ku, MK lah yg berhak menafsirkan, menguji konstitusionalitas UU yg dibuat DPR. Bukan MA. Tpi itu setau ku ya., kalau memang lembaga yg menafsirkan konstitusi itu adalah MA, berarti aku nya aja yg salah pemahaman🙏👍

Kamu emang bener bang 👍 Kalau berdasarkan fungsi dan wewenang lembaga negara, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memang merupakan tugas Mahkamah Konstitusi (MK). MK punya wewenang untuk menilai apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Nah, di sisi lain nih, Mahkamah Agung (MA) bertugas menafsirkan dan menerapkan undang-undang dalam proses peradilan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Semoga menjawab ya bang 😊

Itulah makanya kita join bang 🙌 😂

@akademijadipns siap abg ku 🔥🔥🔥 terus update soal2 ya bg, soalnya ujian masih tgl 13 biar lebih paham soal penalaran yg diluarr nalar 😀

Kamu benar, bang. Mahkamah Konstitusi (MK) emang dikenal memiliki keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Artinya, begitu MK mengeluarkan keputusan, keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat dan harus langsung dilaksanakan. Namun, perlu jadi catatan juga bang, kalau keputusan Mahkamah Agung (MA) sifatnya juga final dan mengikat dalam perkara yang ditanganinya, seperti kasasi dan peninjauan kembali (PK). Terus bedanya apa? Keputusan final dan mengikat MA berlaku untuk kasus peradilan, sedangkan keputusan final dan mengikatnya MK berlaku untuk pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Semoga menjawab 😊