TRIK CEPAT BAHAS SOAL FR CPNS SKD TWK

TRIK CEPAT BAHAS SOAL FR CPNS SKD TWK - MAHKAMAH AGUNG

Рет қаралды 2,663

Akademi Jadi PNS

Күн бұрын

Пікірлер: 35

@hasatulsyabaniah4383 2 ай бұрын

B.karna Ma harus memastikan bahwa kebijakan atau keputusan administrasi tidak melanggar hak warga

@akademijadipns 2 ай бұрын

Bener!!! 🥳 PR : jawaban paling tepat adalah B. Kenapa? Karena MA harus memastikan bahwa meskipun prosedur administratif telah diikuti, kebijakan tersebut gak boleh melanggar hak-hak warga negara. Nah, kalau ditemukan pelanggaran terhadap hak warga negara, MA dapat menolak kasasi pemerintah dan mempertahankan putusan PTUN. Semoga menjawab ya temen-temen 😊

@khairtara5618 2 ай бұрын

Makanya kok aneh perasaan konstitusi itu hak mk

@elsadanana7509 2 ай бұрын

bang mau tanya. abang bilang kan di nomor 36 di tinggkat kasasi itu MA tidak memeriksa bukti baru atau fakta baru. tapi kenapa di soal nomor 47 (video setelah video ini) jawaban yang benar itu A dimana MA mengabulkan kasasi berdasarkan bukti baru yang ditemukan. itu kenapa ya? padahal sama sama tingkat kasasi. saya bingung mohon mencerahannya bang

@elsadanana7509 2 ай бұрын

nomor 35 juga bang, katanya kan MA tidak meninjau ulang bukti, tetapi fokusnya itu terhadap penerapan hukum, bukannya jawaban A itu sama saja dengan MA meninjau ulang bukti ya bang?

@mr.farkhan563 2 ай бұрын

Alhamdulillah TWK diatas PG. Minusnya ga memuaskan, kalau saya noton semua video kakak kayaknya TWK saya cuman salah 1

@akademijadipns 2 ай бұрын

Congrats Kak! 👏 Makasih udah join dengan kami 🙏

@windaagustin9524 2 ай бұрын

Emang soalnya sama?

@mr.farkhan563 2 ай бұрын

@@windaagustin9524pola sama alur penalarannya iya kak sama

@arrapane1212 2 ай бұрын

Emang tugas MA menafsirkan konstitusi ya bg?

@akademijadipns 2 ай бұрын

Halo bang, Mahkamah Agung (MA) berperan dalam menafsirkan undang-undang, tapi untuk menafsirkan konstitusi secara langsung, itu tugasnya Mahkamah Konstitusi (MK). Semoga menjawab ya 😊

@arrapane1212 2 ай бұрын

@akademijadipns lah itu no. 38 gimana bg?

@akademijadipns 2 ай бұрын

silahkan baca komen2 di bawah ya bang. sudah kami bales. makasih.

@arrapane1212 2 ай бұрын

Ohh., setau ku, MK lah yg berhak menafsirkan, menguji konstitusionalitas UU yg dibuat DPR. Bukan MA. Tpi itu setau ku ya., kalau memang lembaga yg menafsirkan konstitusi itu adalah MA, berarti aku nya aja yg salah pemahaman🙏👍

@akademijadipns 2 ай бұрын

Kamu emang bener bang 👍 Kalau berdasarkan fungsi dan wewenang lembaga negara, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memang merupakan tugas Mahkamah Konstitusi (MK). MK punya wewenang untuk menilai apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Nah, di sisi lain nih, Mahkamah Agung (MA) bertugas menafsirkan dan menerapkan undang-undang dalam proses peradilan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Semoga menjawab ya bang 😊

@sakusuma6103 2 ай бұрын

Bukannya MK ya yang keputusannya bersifat final dan mengikat

@akademijadipns 2 ай бұрын

Kamu benar, bang. Mahkamah Konstitusi (MK) emang dikenal memiliki keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Artinya, begitu MK mengeluarkan keputusan, keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat dan harus langsung dilaksanakan. Namun, perlu jadi catatan juga bang, kalau keputusan Mahkamah Agung (MA) sifatnya juga final dan mengikat dalam perkara yang ditanganinya, seperti kasasi dan peninjauan kembali (PK). Terus bedanya apa? Keputusan final dan mengikat MA berlaku untuk kasus peradilan, sedangkan keputusan final dan mengikatnya MK berlaku untuk pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Semoga menjawab 😊

@muhammadfajri-o4c 2 ай бұрын

Mohon maaf kak. Berdasarkan fungsi dan wewenang lembaga negara, bukannya lembaga yg melakukan pengujian peraturan terhadap UUD 1945 merupakan tugas dari MK? Terima kasih kak

@akademijadipns 2 ай бұрын

Pertanyaan bagus bang! Bener banget! Kalau berdasarkan fungsi dan wewenang lembaga negara, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memang merupakan tugas Mahkamah Konstitusi (MK). MK punya wewenang untuk menilai apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Nah, di sisi lain nih, Mahkamah Agung (MA) bertugas menafsirkan dan menerapkan undang-undang dalam proses peradilan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Semoga menjawab ya bang 😊

@olympico2580 2 ай бұрын

Maaf pak yg bpk tulis MK punya wwenang menilai uu yg brtntngan dgn uud 45 ,yang artinya itu menafsir pak Definisi Kata “ KONSTITUSI “ itu uud 45 Hirarkinya MA menafsir undang2 Bukan UUD 45

@Liemnanguyen 2 ай бұрын

Jawabannya B. Bang makasih buat kontennya , jujur aku betah banget nyimak dari awal sampe akir video

@ryo-ohoi-ov4qx 2 ай бұрын

maaf pak yg no 38 kok MA berwenang menafsirkan konstitusi ? Bukannya itu tugas MK ya ? Yang bertugas untuk menguji UU yg dikeluarkan oleh DPR merupakan tugas MK. MA hanya bertugas memastikan supremasi hukum berjalan dengan baik. Jawaban paling tepat menurut saya E

@akademijadipns 2 ай бұрын

Halo kak, disini kita harus perjelas. Mahkamah Agung (MA) berperan dalam menafsirkan undang-undang, tapi untuk menafsirkan konstitusi secara langsung, itu tugasnya Mahkamah Konstitusi (MK). Semoga menjawab ya 😊 *btw panggilnya “kak” atau “bang” aja ya

@ditafadilla4023 2 ай бұрын

Mksdnya gmn kak, jelas itu ma menafsirkan uu terhadap UUD kan tugas mk, kecuali peraturan dibawah uu terhadap UU , menafsirkan yg dimaksud itu yg gmn

@akademijadipns 2 ай бұрын

Kalau berdasarkan fungsi dan wewenang lembaga negara, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memang merupakan tugas Mahkamah Konstitusi (MK). MK punya wewenang untuk menilai apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Nah, di sisi lain nih, Mahkamah Agung (MA) bertugas menafsirkan dan menerapkan undang-undang dalam proses peradilan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Semoga menjawab kak 😊

@erikchaniago7780 2 ай бұрын

Pak ini gimana maksudnya,, yg kita tau kan yg menafsir dan menyatakan suatu UU, suatu perundang-undangan dan aturan2 itu bertentangan kan Mahkamah Konstitusi,, kok bisa MA punya kewenangan yang sama??