Bank Dunia Siap Bantu Prabowo-Gibran Tingkatkan Penerimaan Negara 23% Tanpa Naikan Pajak | Liputan 6

Follow WhatsApp Channel Liputan 6 SCTV untuk berita terbaru lainnya: whatsapp.com/c...
Simak berita lainnya di: / @liputan6_news
Liputan 6 SCTV adalah program berita televisi nasional yang berada di bawah naungan Elang Mahkota Teknologi (Emtek) Group. Liputan 6 SCTV juga menyajikan informasi dalam bentuk live report dan breaking news. Tayang siaran langsung, setiap hari di saluran tv SCTV pada program Liputan 6 Pagi, Liputan 6 Siang, Liputan 6 Petang Terkini, dan Liputan 6 Malam.
Ikuti media sosial Liputan 6 SCTV untuk mendapatkan informasi Aktual, Tajam, Terpercaya.
Liputan 6 SCTV Official Instagram: / liputan6.sctv
Liputan 6 SCTV Official Tiktok: / liputan6.sctv
Liputan 6 SCTV Official Facebook : / liputan6sctv
SCTV Facebook Fanpage: / sctv
SCTV Official Twitter: / sctv
#newssctv #liputan6pagi #liputan6sctv #liputan6siang #liputan6 #liputan6daerah #viral #liputan6bandung #liputan6semarang #berita #beritabola #beritabolaterbaru #beritaterkini #beritaterbaru #beritaviral #beritahariini #beritaupdate #beritaterbaruhariini #beritapolitik #berandafypシ #beranda #berandayoutube #berandayt

[@bramonoaja6815]

Prabowo ❤

[@pancasila6156]

Vietnam dan kamodia gk ada yg mabok agama pak!!!

[@alferdengello8443]

Negara gak bakal kaya di dunia, tapi kaya di akhirat, 😁😁

[@HeruSantoso-uj6en]

Barometer keberhasilan Ekonomi sebuah Negara itu ditentukan oleh kelompok MENENGAH yg kokoh & kuat sebesar 25%. Kelompok menengah harus dijaga tidak boleh turun kelas menjadi miskin sebab punya peran sebagai JEMBATAN penghubung aktifitas semua pelaku ekonomi. Runtuhnya jembatan oleh OLIGARKI yg terlalu rakus saat ini kedepan harus dicegah

[@malifcandramata198]

*Hapuskan PAJAK dan RIBA* Ada 2 langkah terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu : 1. Hapuskan pajak PPn & PPh. 2. Suku bunga bank (BI rate) 0%. Pendapatan Negara bisa didapatkan dari : 1. Bagi hasil sektor pertambangan dan oil/gas 2. Setoran tahunan dari BUMN (sekitar 3% sd 10% dari revenue BUMN) 3. Bea Ekspor & Bea Impor (Export/Import duty) 4. Cukai dari beberapa produk 5. Biaya menyimpan uang di Bank (sekitar 1% per tahun) Semua BUMN Strategis, BUMN besar, BUMN yang menguasai hidup orang banyak dan BUMN penghasil uang serta semua Industri Strategis harus dimiliki dan dikuasai 100% oleh Negara. Semua Pertanian besar dan Perkebunan besar harus BUMN. Semua Perkebunan sawit swasta yg menggunakan lahan HGU sudah saatnya diambil alih oleh Negara dan dijadikan BUMN. Semua perusahaan yg menguasai hidup orang banyak, perusahaan yg monopoli harus dijadikan BUMN. Contoh misalnya, perusahaan industri pakan ternak untuk makanan ayam/ikan harus dijadikan BUMN. Pada saat ini hampir semua perusahaan pakan ternak pemiliknya asing (PMA). Indomaret dan Alfamart harus menjadi BUMN/BUMD/Koperasi. Pada saat ini kedua perusahaan tsb sudah menguasai hajat hidup orang banyak dan sudah monopoli. Kedua perusahaan tsb sudah mengendalikan produsen dan konsumen. Jika kedua perusahaan ini tidak berjualan saja selama 3 hari, maka ekonomi akan lumpuh. Jika perusahaan2 swasta tsb tidak mau untuk di BUMNisasi, maka Negara harus mencabut izin operasionalnya. Langkah-langkah BUMNisasi ini dapat didetailkan secara komprehensif dan tepat. BUMNisasi ini bukan berarti semua perusahaan swasta di BUMN kan, tetapi hanya perusahaan2 sesuai kriteria yg tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 (yg asli). Untuk program penghapusan PPn & PPh, dalam implementasinya dapat juga dilakukan dg strategi penurunan bertahap. Misalnya pada tahun ini PPn dipatok 8%, tahun depan diturunkan menjadi 5%, tahun selanjutnya 2%, dan akhirnya 0%. Begitupula PPh diturunkan dg bertahap sampai akhirnya 0%. Karena pajak sudah dihapuskan, maka salah satu cara BUMNisasi ini misalnya memilih opsi BOT (Build-Operate-Transfer) atau bisa juga perjanjian bagi hasil dan akhirnya BOT, dlsb. Untuk perusahaan2 oil/gas dan pertambangan dimana kadang2 membutuhkan biaya besar dan sarat dg teknologi, maka pemiliknya dibolehkan swasta (PMDN/PMA) dengan syarat diterapkan opsi bagi hasil dimana perusahaan tsb harus setor kepada negara misalnya sekitar 3% sd 10% dari revenue. Jika perusahaan tsb tidak mau dan tidak bersedia dg opsi tsb, maka izinnya dicabut. Untuk Perusahaan Pertambangan Batubara semuanya harus BUMN, tidak boleh ada satupun yg swasta. Semua BUMN ini tidak boleh diperjual belikan dibursa saham artinya tidak boleh Tbk. BUMN adalah penghasil Income untuk negara atau pundi-pundi negara. Semua BUMN ini harus di-efisien-kan dan harus dikendalikan dengan cermat. Capex & Opex semua BUMN harus di check & review dan di efisien kan. Setoran ke Negara harus fixed sekian persen dari revenue. Ini bisa ditentukan dan dipatok terhadap suatu BUMN dan menjadi KPI jajaran direksi. Setoran BUMN ini bukan berdasarkan profit tetapi berdasarkan percentage dari revenue, misalnya 3% sd 10% dari revenue. Seperti misalnya PT Pertamina harus menyetor ke negara sebesar Rp.100 triliun/tahun, PT Telkom, PT Telkomsel, PT Indosat masing2 menyetor sebesar Rp.90 triliun/tahun, begitu juga dengan PT Aneka Tambang sekitar Rp.80 triliun/tahun, begitu juga dengan BUMN2 yg lainnya. Banyak dana BUMN yg hanya diparkir saja di bank. Dan dari dulu, strategi BUMN untuk mendapatkan keuntungannya adalah salah satunya dari hasil bunga bank atau deposito dan main Valas (Valuta asing). Dan untuk kedepannya hal ini tidak boleh lagi terjadi. Jika suatu BUMN tidak bisa berjalan seperti kriteria yang disebutkan diatas maka : berarti jajaran Direksi di BUMN tsb tidak kompeten dan harus diganti. Sistem Kapitalis & Liberal harus dihilangkan, karena akan berujung pada monopoli yg dilakukan per-orangan atau kelompok yg hanya dikuasai segelintir orang yg disebut konglomerat. Negara tidak boleh tersandera oleh para pengusaha atau konglomerat tsb. Yang boleh jadi Konglomerat itu harus Negara (BUMN, BUMD) atau Koperasi. Direktorat Jenderal Pajak akan kita bubarkan atau diperkecil jumlah personilnya, sedangkan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan kita perkuat dan perbesar karena Indonesia Negara Kepulauan. Untuk Cukai dan Bea Ekspor/Impor akan kita atur dengan cara tersendiri misalnya Bea Impor (Import Duty) untuk sembilan bahan pokok dan obat2an akan kita naikkan sehingga ekonomi dalam negeri terutama Pertanian, Peternakan, Perikanan dan industri makanan serta obat2an akan maju dengan pesat. Misalnya Tarif Bea Masuk (Import) untuk daging sapi, daging ayam dan buah2an 300% (tiga ratus persen). Bila ketahanan ekonomi didalam negeri rapuh dan tidak stabil, maka import harus dihentikan (stop import). Begitupula terkait export, kita harus membatasi export produk CPO, textil, karet, plastik, polimer, zat warna, pestisida, semen dll, supaya alam negeri ini tetap natural dan industri2nya Ramah Lingkungan. Bila langkah2 tsb terkendala oleh aturan WTO, maka keluar saja dari WTO. Terkait dengan Perbankan, maka sasaran akhirnya adalah penghapusan bunga bank. Ganti mata uang rupiah dengan mata uang emas (dinar). Semua Bank harus dijadikan BUMN, tidak boleh ada satupun Bank Swasta. Pemerintah harus men-target-kan untuk menurunkan BI rate, kemudian diikuti oleh penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan, sampai maksimal 3% pada tahun ini, 1% tahun depan, dan 0.5% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya bunga bank hilang dibumi Indonesia. Fungsi utama bank bukanlah untuk mengumpulkan uang masyarakat. Menyuruh masyarakat menabung di bank adalah ide bodoh dan tidak mendidik. Rakyat di didik supaya jangan boros dan tidak ber-foya2. Untuk kedepannya, fungsi bank harus diubah misalnya bank bertugas untuk membayar uang pensiun PNS/TNI Polri, payroll penggajian PNS/TNI-Polri, untuk transaksi2 pembayaran, transaksi jual beli, e-money, dan lain2 sejenisnya. Bank berfungsi bukan untuk menyalurkan kredit. Semua transaksi pembayaran digital harus lewat e-money perbankan yg semuanya BUMN. Tidak boleh ada satupun alat pembayaran digital yg dikeluarkan oleh swasta. Siapa yg menyimpan uang di bank dikenakan biaya administrasi misalnya 1% per tahun, hampir samalah fungsinya dengan Safe Deposit Box dimana dikenakan biaya untuk menyimpan barang. Substansi-nya adalah bank bukan tempat menyimpan uang. Rakyat jangan diajarkan dan dibiasakan memakan riba. Rakyat dipaksa untuk memutar uangnya sendiri, mungkin dg cara wiraswasta, koperasi dlsb. Pemerintah harus berusaha sungguh2 supaya Perbankan beroperasi secara syariah, sehingga akhirnya riba hilang dari bumi Indonesia. Inilah Konsep Ekonomi Kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945. ------------------------------------------ Indonesia adalah negeri yg kaya raya, lengkap dengan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan & pertambangannya, iklimnya yg tidak mengenal 4 musim, alamnya yg luas dan indah, suku bangsa dan budayanya yg beraneka ragam dg jumlah penduduknya yg besar sehingga bisa menjadi pasar (market) tersendiri. Ekonomi dan Teknologi harus mengacu dan disesuaikan dg kebutuhan dan potensi2 yg ada di negeri sendiri. Industri2 di negeri ini tidak boleh tergantung kepada sumber bahan baku yg di import, karena negeri ini bukan pasar negara lain. Singkat kata Indonesia adalah negara yang "Self Generating & Self Regulating" artinya negara ini sangat bisa untuk menjadi negara yg mandiri dalam segala hal, dan jika Indonesia di-embargo malah bisa maju lebih cepat menjadi negara yang makmur dan sejahtera. ----------------------------------------------- Kesimpulan : Setiap orang tidak perlu lagi punya kartu NPWP, artinya NPWP pribadi dihapuskan. NPWP diwajibkan harus ada hanya untuk Perusahaan2 Importir/Eksportir dan Perusahaan2 yg memproduksi barang kena cukai.

[@nellcorpuritanbenett6385]

YEEEESSSS.......

[@marahalimmarahayat6492]

mana ada bank dunia bantu gibran dan prabowo ini semua nya bohong

[@malifcandramata198]

Sedikit kalkulasi sederhana terkait Fiskal & Pendapatan Negara. Dari Data Ekspor-Impor Indonesia th.2023. Total Nilai Ekspor Indonesia th.2023 adalah USD 258.82 Milyar. Total Nilai Impor Indonesia th.2023 adalah USD 221.89 Milyar. Jika Negara memberlakukan Bea Ekspor & Bea Impor dg Tarif Ekspor dan Impor 50 % saja, maka (258.82+221.89) Milyar * 50% = 240.35 Milyar Dollar. Pendapatan Negara per tahun dari Bea Ekspor & Bea Impor = USD 240.35 Milyar = Rp.3600 T. Mudahkan ? Ini kebijakan yg realistis jika Negara mau menjalankannya.

[@malifcandramata198]

Rakyat dan bangsa ini akan bahagia jika terjadi pemerataan ekonomi dan keadilan sosial ditengah masyarakat. Kepincangan dan kesenjangan ekonomi haruslah dihilangkan. Negeri ini sudah tersandera oleh para konglomerat, para kartel, mafia dan cukong. Itulah produk dari Reformasi th.1998. Konglomerat, praktek monopoli, para kartel dan mafia harus dihilangkan. Yang boleh menjadi konglomerat itu adalah negara dg kendaraannya BUMN/BUMD atau Kelompok Masyarakat dg kendaraannya Koperasi. Begitulah amanah dan cita2 perjuangan bangsa yg tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 (yg asli). Perkebunan sawit yg jutaan hektar yg dikelola oleh pihak swasta itu, kapan rencananya diambil alih oleh Negara ? Sudah cukup itu pemakaian HGU nya, Negara harus segera mengambil alih lahan yg jutaan hektar tsb dan dijadikan perusahaan BUMN, termasuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan pabrik minyak gorengnya juga harus BUMN. Jika Negara ini dengan sungguh2 dan benar menjalankan UUD 1945 pasal 33, maka seharusnya yg punya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Pabrik Minyak Goreng itu adalah Koperasi atau BUMN atau BUMD atau BUMDes. Negara harus hadir, negara harus kondusif dalam memajukan ekonomi kerakyatan, negara harus mengatur dan mengendalikan sistem perekonomian negeri ini dg mengacu kepada pasal 33 UUD 1945. Disamping penguasaan tanah, air, pantai, hutan termasuk area pertambangan, dimana jika Negara ini betul2 menjalankan kewajibannya sesuai amanah pasal 33 UUD 1945, maka semua Perusahaan Pertambangan Batubara itu harus BUMN, tidak boleh ada satupun yang dimiliki swasta. -------------------------------------------------- Negara dan Pemerintah seharusnya menjaga dan melindungi supaya tidak terjadi praktek monopoli dalam usaha dan perdagangan. Terlepas dari sudah adanya UU Anti Monopoli, tetapi dalam penerapan dan kenyataannya tetap saja terjadi praktek monopoli. Terkait contoh kasus minimarket Indomaret & Alfamart, seharusnya minimarket tsb boleh didirikan dalam radius per 5 km. Saat ini banyak di daerah2 di Pulau Jawa ditemukan minimarket Indomaret dan Alfamart yg keberadaan bangunannya per jarak 500 m. Pada saat ini kedua perusahaan tsb sudah menguasai hajat hidup orang banyak dan sudah monopoli. Kedua perusahaan tsb sudah mengendalikan produsen dan konsumen. Sebetulnya ini sudah berbahaya bagi ketahanan ekonomi bangsa dan hal ini tidaklah adil serta tidak benar. Dimanakah peran Negara dan pemerintah untuk melindungi persaingan usaha yg tidak sehat dan monopoli ? Bagaimana peran Negara dalam penerapan regulasi anti monopoli tsb ? dan apa hukuman bagi yg melanggar aturan/UU terkait monopoli itu ? Pada era Orde Baru yaitu sebelum tahun 1998, Usaha Waralaba seperti Indomaret dan Alfamart ini tidak boleh didirikan di kota kecil dan kota kabupaten. Selain Indomaret & Alfamart banyak lagi usaha2 waralaba yg juga me-monopoli area yaitu seperti KFC, Starbuck dll. Begitu juga dalam usaha dan bisnis dibidang transportasi online sudah terjadi monopoli oleh gojek dan grab. Seharusnya bisnis dan usaha tranportasi online tsb juga harus diatur dan dibatasi berdasarkan area dan zone seperti misalnya izin operasi usahanya hanya diberikan untuk maksimal di 3 provinsi saja. Sehingga akhirnya akan tumbuh pengusaha2 lain dibidang transportasi online ini selain gojek dan grab. Negara ini harus mempunyai UU Anti-Monopoli yg jelas, detail, tidak berbelit2, tidak bertele2, tidak ada pasal karet, tegas dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar). Begitulah salah satu tugas Negara dan Pemerintah dalam melindungi rakyat dari praktek monopoli dan keserakahan, untuk mencapai pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Tetapi bagaimanapun juga, masih ada pengusaha yg tidak mau memonopoli area karena mereka sudah mengatur keberadaan usahanya dalam jarak tertentu mungkin per radius 5 km, seperti RM Simpang Raya, RM Sederhana, Martabak Kubang dll. ----------------------------------------------- Isi Pasal 33 UUD 1945 yg asli (Sebelum Amandemen) (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Catatan : Isi Pasal 33 UUD 1945 (yg asli) ini sudah sangat jelas, tegas, tidak bertele-tele dan sudah terkunci. Silahkan bandingkan isi pasal 33 UUD 1945 (yg asli) ini dengan isi pasal sesudah di Amandemen. - Apa kesimpulan anda ? - Apakah sistem ekonomi negeri ini sekarang sudah super kapitalis, liberal, tak terkendali, kacau balau dan liar ? KESIMPULAN : 1. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. 2. Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan serta untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka Negara harus kembali kepada UUD 1945 (yg asli). 3. Negara dan Pemerintah wajib melaksanakan isi Pasal2 yg tercantum dalam UUD 1945 (yg asli) tsb. 4. Pemerintah yg berkuasa akan digugat, diadili dan dihukum jika tidak mampu menjalankan isi Pasal2 UUD 1945 (yg asli) tsb.

[@malifcandramata198]

Sejak Reformasi th.1998, pembangunan itu tidak punya program yg jelas dan tidak ada program berkesinambungan. Dulu sewaktu rezim orde baru memerintah, pembangunan itu jelas dan terukur serta berkesinambungan. Misalnya dibidang industrialisasi, jika suatu pabrik dibangun dg life time 20 th, maka setiap setengah umur dari life time nya (setelah 10 th) harus dibangun pabrik baru, ini berlaku untuk industri dasar, industri kimia dasar, industri silikat dan industri strategis (industri dilingkungan BPIS). Contohnya pembangunan pabrik pupuk, ada proyek Pusri I,II,III, Kaltim I,II,III, Kujang I,II, PIM I,II, untuk pabrik Semen, ada Indarung I,II,III , Tonasa I,II,III. dst, dst. Begitu pula dilingkungan BPIS, melakukan riset, pengembangan dan pembangunan berkelanjutan dalam pembuatan pesawat terbang (PT IPTN), pengembangan pabrik baja Krakatau Steel, PT Pindad, PT PAL dll Negara dan Pemerintah harus punya program berkelanjutan agar BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis) dibina dan diperkuat lagi. Pendiri dan Kepala BPIS BJ Habibie telah meletakkan dasar2 fondasi yg kokoh untuk kemajuan Industri Strategis tsb. Yang termasuk group BPIS adalah : - PT Krakatau Steel - PT Dirgantara (PT IPTN) - PT PAL - PT INKA - PT Pindad - PT Dahana - PT Barata - PT Boma Bisma Indra - PT INTI - PT LEN Ke sepuluh Perusahaan ini harus diberdayakan dan dimajukan dengan serius. Ini sangat penting untuk kemandirian dan kemakmuran bangsa dan negara. BPIS dihancurkan oleh pihak Asing (IMF). Catatan : Jika Pak BJ Habibie sempat saja bertahan jadi Presiden RI selama 5 tahun, mungkin negeri ini sudah jadi Negara yg mandiri yg relatif kuat dalam riset & teknologi dan negeri ini sudah punya 2 atau 3 Unit PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir). Pak BJ Habibie tidak suka Pembangkit Listrik menggunakan tenaga Gas Alam, mubazir katanya. Gas alam (Natural Gas) hanya dimanfaatkan khusus untuk bahan baku pabrik pupuk. ----------------------------------------------- Pada masa pemerintahan Orde Baru, Negeri ini sudah punya konsep industrialisasi yg mandiri dan terintegrasi yg berwawasan lingkungan. Termasuk program untuk kemandirian industri strategis (BPIS). Sekitar tahun 1990 an sewaktu pak Hartarto Sastrosoenarto menjadi menteri perindustrian, beliau pernah mengatakan : 1. Industri kimia dasar, industri petrokimia, industri pengolahan material semikonduktor, industri obat2an & farmasi dan industri strategis termasuk industri baja, konsep pembangunannya adalah dari hilir ke hulu. Artinya pertamakali kita harus membangun industri yg produknya dibutuhkan cepat oleh pasar (yaitu membangun industri hilir) dengan menggunakan bahan baku yg di import atau produk intermediat yg di import. Dan secara bertahap akan membangun industri hulunya. 2. Industri2 yg mengotorkan lingkungan (seperti industri pestisida, tekstil, zat warna, pabrik semen dlsb) akan kita kurangi produksinya bertahap walaupun permintaan ekspor tinggi. 3. Industri2 hasil perkebunan akan kita kembangkan industri hilirisasinya seperti industri hilir untuk produk2 turunan CPO, karet alam, bahan baku obat dll. Kita akan membatasi pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit, perkebunan karet dll sehingga fungsi alam dan keanekaragaman hayati negeri ini tetap serasi dan seimbang. Area perkebunan sawit akan kita batasi luasnya walaupun permintaan ekspor tinggi untuk produk CPO didunia internasional. Tetapi kemudian, terjadilah Reformasi th.1998, sehingga semua konsep dan roadmap itu menghilang sehingga negeri ini gagal tinggal landas menjadi negara mandiri. Catatan : Sejak Reformasi th.1998, hampir sebagian besar pulau Kalimantan di eksploitasi besar2an untuk pertambangan batubara sehingga akhirnya lingkungan jadi rusak dan area hutan semakin sedikit. -------------------------------------- Seharusnya Indonesia sudah menjadi Negara produsen obat2an terbesar dan handal di dunia. Obat2an harus menjadi produk unggulan, karena Indonesia kaya dengan keanekaragaman hayati tumbuhan yg merupakan sumber bahan baku obat2an. Indonesia harus menjadi produsen obat2an yg handal, yaitu harus mampu secara mandiri untuk memproduksi bahan baku obat, produk intermediat dan produk akhir (produksi obat dari hulu ke hilir). Itulah program Negara yg harus dijalankan oleh presiden dan tantangan bagi Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN untuk melaksanakannya supaya Indonesia bisa menjadi negara yg mandiri dan menjadi supplier utama di bidang produksi obat2an dan alat kesehatan di dunia Internasional. Negeri ini harus punya program dan pembangunan terpadu yg berkelanjutan di bidang produksi obat2an (termasuk riset dan penelitiannya). Sejak beberapa tahun terakhir ini, terlihat bahwa Negara tidak mampu lagi mengontrol barang2 import yg masuk ke negeri ini, termasuk kualitas produk obat2an dan makanan. Tidak jelas dan tidak terdefinisi dg baik, apakah kualitas produk2 makanan dan obat2an tsb baik, aman, tidak beracun, halal dlsb ? Ibarat permainan sepakbola, suatu strategi total footbal yg sporadis dg kecepatan tinggi yg dimainkan oleh lawan, membuat tim ini menjadi kocar-kacir dg hasil akhir kekalahan telak dan babak belur. Begitulah kira2 gambaran yg terjadi dg serbuan barang import dan juga hasil produk2 dalam negeri yg kualitasnya kacau balau. "Lost Control".

[@febrikurniawan1247]

hati² dlm berjanji !

[@pentol_kecakot]

JANJI OMON OMON 2024 -makan siang 450T per tahun -300 fakultas kesehatan -19 juta lowongan kerja -20 ribu beasiswa keluar negeri -pendidikan gratis di sekolah dan universitas negeri -13 kota baru -pabrik ponsel -RS modern setiap kota -dana desa 5 M per tahun -lanjutkan IKN -rasio pajak 23 persen -pertumbuhan ekonomi minimal 8 persen -3 tahun lagi jadi lumbung pangan dunia -impor 1,5 juta sapi hidup dari india -3 juta rumah setiap tahun -angka kemiskinan dibawah 6 persen -pemeriksaan kesehatan gratis -menjamin ketersediaan pupuk langsung ke petani -meningkatkan gaji ASN,guru,tni polri dan pensiunan -menghapus utang nelayan dan petani -tidak akan impor energi lagi mission impossible semua

[@Ferlando.]

Feeling saya pasti terpenuhi klau dibrantas korupsi 🎉

[@sevenone71-f5h]

Yang sekarang ajah hutang negara Indonesia ke luar negeri triliunan rupiah bahkan bisa di katakan negara paling besar hutang didunia dampak efeknya tetep ke masyarakat Indonesia pajak dinaikkan berapa kali lipat dan Akir yang usaha yang menengah kebawah banyak yang gulung tikar alias bangkrut

[@deodatusnurak-yc9fv]

Gaji buruh di tingkatkan dong....jgn PNS terus yg naek segala2 nya....

[@makdumalaidin2434]

Ojo keakehan ngoceh.. ocehan bisa menjatuhkan prabowo...wingi janji makan gratis, naikan gaji guru.. klo sdh bisa baru umbar umbar khayalan