TERAWAN VS IDI‼️

Timeline:
0:00 Introduction
1:10 DSA (Digital Subtraction Angiography)
1:58 Kegunaan DSA
2:48 Penemuan DSA
3:20 Cuci otak atau brain washing
3:40 Duduk masalahnya sehingga Dr Terawan harus di pecat oleh IDI
4:10 Penelitian tentang DSA dan Intra-arterial Heparin Flushing (IAHF)
5:02 Penelitian Dr Terawan
7:05 Apakah betul tidak ada evidence?
7:43 Apakah testimony bisa dipakai sebagai evidence atau bukti klinis?
9:28 Terus apakah kalau level of evidence nya rendah, dokter tidak bisa melakukan treatment tersebut?
10:05 Kalau innovasi baru diganjal dan tidak difasilitasi, bagaimana Kedokteran di Indonesia bisa maju?
10:49 Apakah wewenang untuk memberi ijin praktek dokter pantas diberikan kepada IDI?

[@Denny10773]

Saya seorang rohaniawan , dan saya memiliki harapan untuk perubahan besar terjadi pada dunia kedokteran di Indonesia setelah melihat Video Dr. Tony Setiobudi. Semoga pemerintah segera turun tangan membenahi persoalan yang ada terjadi jelas di dunia kedokteran ini, dan pada akhirnya dapat memberikan ruang yang besar agar dokter2 muda punya ruang untuk dapat mengembangkan dirinya.

[@antoniusekoprasetiyo3996]

Silakan dokter Terawan berkarya di Singapura supaya IDI yg adalah ormas seperti ormas kebanyakan dinonaktifkan. Setelah dirasa cukup dokter Terawan berkarya di Nagara lain Monggo dokter kembali ke tanah air. Dan saat itu IDI sudah dilarang di Indonesia seperti halnya FPI.

[@ismant6299]

He he krn kang Terawan pelit ilmu merasa paling hebat sendiri gk terbuka ke konco2 IDI coba dia spt kang Tony mo jelaskan

[@jummini8962]

Saya sangat setuju klo IDI itu di bubarkan seperti HTI FPI dan NII

[@satubintang5612]

@@ismant6299 😂😂😂 Anda polos bngt. Sistim yg dipake pak Terawan itu bukan hal baru d dunia kedokteran. Garis besar teknologi kedokteran itu semua dokter pahamlah krn buanyak skali jurnal2 kedokteran itu. Saya sering nonton serial2 dokter produk AS. Dan suka ada cerita ttg terapan2 hsl penelitian dokter. Dan tentu saja ada level penerapannya. Yg msh blm dpt "legalisasi" dr lembaga pemerintahnya namun dlm penelitian maupun penerapan terbatas menunjukkan hasil bagus para dokter bisa merekomendasikan ke pasien trmsk resiko/konsekuensi dan WAJIB persetujuan pasien utk penerapannya. Dlm kasus pak Terawan tingkat keberhasilan tehnik beliau amat tinggi sampe2 org2 berkuasa dan kaya raya mnjd pasien beliau. "Standar" yg tentukan IDI. Lha IDI CUMA lembaga profesi bkn negara. Ditambah beliau jendral AD berpraktek di RSAD. Di AS saja teknologi2 kedokteran/tindakan itu bnyk yg lahir dr kedokteran tentara krn mrk punya pasien2 korban perang.

[@apotekenggalwaras5646]

Setuju IDI dibubarkan

[@aagedeagung2173]

Terimakasih Dr. Tony. Konten KZbin nya sangat bagus, objektif, tdk tendesius, dan solutif. Semoga dokter-dokter yang duduk di IDI mampu berpikir seperti Bpk dr. Tony

[@tenywaikawati6737]

Terima Kasih Dokter Tony perlu di acungkan jempol Luar biasa support untuk Beliau Dokter Terawan 👍👍👍👍👍👍 HARUS ADA PERUBAHAN.. BAGAIMANA NASIB ANAK CUCU PENERUS BANGSA INDONESIA MENJADI KEBANGGAAN BANGSA NYA SENDIRI KALAU HAL SPT INI TIDAK LEKAS SEGERA DI SELESAIKAN.... saya rakyat kecil hanya memohon ada MUKJIZAT 😭😭😭😭😭😭😭

[@alaqsha3844]

Terus suarakan demi NKRI, terima kasih Dr. Tony

[@Satzchoochoo168]

Tolong diperbanyak Medical Doctor seperti dr. Tony dan dr. Terawan ini agar Nusantara berdikari mandiri dalam kesehatan terutama kedokteran. Semua penelitian dalam negeri dapat menjadi acuan bagi luar negeri. Mengapa sampai dunia kesehatan juga mau di adu domba oleh hal-hal berbau politik :(

[@elektrikkita6356]

Penjelasan Dokter ini sangat mencerahkan dan bersikap netral. Smg banyak dokter2 lain di Indonesia yang seperti beliau, sehingga dunia kesehatan Indonesia berjalan ke arah yang lebih baik, terutama dari segi pelayanan dan harga yang sangat mahal.

[@johaneswiratno2464]

Saya sudah DSA krn saya darah rendah tiba tiba darah saya mencuat ke 220 / 110. Di UGD sudah diberi obat boleh dibilang tidak signifikan. Akhirnya saya di (MRI/MRA/ Perfusi,) baru ketahuan ada penyempitan pembuluh darah.. malah dokter syaraf mengatakan saya stroke ringan dibagian kiri.. Singkat cerita akhirnya saya DSA dan bersyukur setelah tindakan itu dilakukan tekanan darah saya menjadi 120/80.. tidak cacat... dan hasil sebelum dan sesudah tindakan bisa dibuktikan melalui gambar..

[@silfapulung8255]

Terimakasih testimoni nya👍👍👍

[@yosiaputra]

Mantap testimoni nya 👍

[@fatkhurohman9849]

Tdk dilakukan TCD Dan CD terlebih dahulu!

[@famss12lope25]

Thanks. Cukup jelas. Ya, mustinya ada dirjen yg mengurusi bidang kedokteran di Indonesia yg mendukung inovasi bidang kedokteran, juga karir kedokteran, tanpa memandang ras, suku, dan agama.

[@tandoroaji9383]

Indah sekali kalimatnya??? Pernah dengar kl kedokteran ada geng2an geng padang pasir ada geng gula jawa dll ??? apa iya sprt itu??? Insyaallah tdk ada mestinya

[@drkismanto9501]

@@tandoroaji9383 betul mas tidak ada kok, karena IDI organisasi profesi bukan organisasi preman, dan itu sudah ada sumpah dokter.

[@eyanghardjono5549]

Bingung orang awam rakyat kecil spt kami

[@tandoroaji9383]

@@drkismanto9501 maaf dokter sdh spesialis??? maaf

[@drkismanto9501]

@@tandoroaji9383 hanya orang desa pak

[@ibnu7809]

Banyak yang comment bahkan tidak paham yang disampaikan dr Tony. RCT adalah level tertinggi sebelum terapi diterapkan, kalau masih serial case itu membahayakan nyawa pasien. Ilmu Kedokteran itu berdasarkan kesahihan pembuktian keilmuan bukan hanya testimoni penjabat. Tidak akan menjadi masalah kalau Teknik DSA dilanjutkan ke penelitian RCT agar lebih ilmiah dan bukan malah “meminta” dukungan masuk di ranah politik.

[@bennybewintara7692]

Setahu saya dr terawan tdk mengemis ke ranah politik, kalau ada bukti mengemis disampaikan di Coment agar ini bukan asumsi.

[@drhfz_]

Yg jelas DSA biaya nya kisaran 25 jutaa, wahhh murahh bgt..

[@indragoens]

@@bennybewintara7692 bukan asumsi, buktinya dia ke DPR bukannya ke forum ilmiah untuk membuktikan metode DSA nya. Dia ini ilmuwan atau politisi kok cari dukungan ke DPR bukannya ke sesama ilmuwan

[@handyg29]

@ibnu ...NGACO aja lo, mana bukti DR. Terawan ngemis dukungan politik?

[@handyg29]

@Indragoengunawan emang ga ada akhlak lo. Ini lebih ngaco lagi. DR. Terawan adalah orang yg sangat tidak haus jabatan bukti itu sudah firm. Ga kayak lo yg dari komentarnya udah keliatan punya sifat IRI dan DENGKI. Mending lo ngemis ke DR. Terawan aja minta di cuci otak.

[@tiumsinaria7828]

Dr Terawan dan kado dari Allah Saya melihat dari sisi lain, selama ini dokter radiologi dianggap sepele dan hanya sebagai pelengkap yang tidak penting. Bertahun2 para dokter radiologi ini menjalani perannya dengan tetap tulus dan ikhlas walaupun dipandang sebelah mata oleh dokter2 spesialis lain. Lalu tiba2 Allah kasih kado buat dokter radiologi tsb melalui Dr Terawan yang diberi Allah ilham mengembangkan tehnik DSA. Dengan tehnik ini maka spesialis radiologi yang selama ini dianggap sebelah mata tiba tiba naik pamornya dan dicari banyak orang yang ingin mencari kesembuhan. Banyak nama2 terkenal sudah merasakan manfaat dan terbantu dengan metode ini. Suatu hal tentu akan disikapi ada yang senang dan ada yang tdk senang. Dokter spesialisasi yang selama ini dianggap penting merasa terancam karena lahan ini masuk area dokter radiologi dan tentu akan berfikir potensi penghasilannya berkurang. Ilmu itu selalu berkembang termasuk ilmu kedokteran. Dengan perkembangan ilmu itu maka spesialisasi radiologi yang sebelumnya hanya berperan di level diagnostic akan melebar ke level therapeutic. Kita jangan membatasi perkembangan ini apalagi dilandasi ketakutan masalah rizki. Allah mengatur rizki dari jalan mana saja. #savedrTerawan #bubarkanIDI

[@buncaramelized]

hati2 jadi fitnah lho. mending anda baca dulu kronologi kasus ini dr awal. gak ada yg mau menjegal penelitian dia. malah sama bu menkes Nila pernah di fasilitasi supaya penelitiannya dilanjutkan smp tahap uji klinis. tapi smp sekarang tidak ada laporan dan publikasi dr TAP. begitu juga dimintai pertanggungjawaban ilmiah di hadapan para dokter ahli lain di IDI juga tidak ada smp sekarang. TAP hanya pernah berjanji ke IDI utk melakukan publikasi, tapi smp sekarang juga tidak ada. namun prakteknya tetap lanjut terus dan tetap dipasarkan. segala sesuatu di dunia kedokteran itu harus berdasarkan evidence based. ini berlaku standar di seluruh dunia. terapinya TAP melewati tahap uji pada hewan saja tidak. silakan tanya ke diri anda sendiri, apa anda mau bayar mahal utk berobat yg terapinya tidak ada bukti ilmiah. sudah jadi kelinci percobaan, bayar puluhan juta pula.

[@omalex2080]

bubarkan idi segera 👍sdh penuh dgn kadrun dan penuh kepentingan bisnis 😎

[@khaijtjwansia9212]

@buncaramelized saya kurang ngerti kalau treatment apakah juga hrs randomized dan bandingkan yang di treatment dan yang tidak di treatment? Kalau bisa buktikan hasil foto before and after yang terjadi perbaikan apakah masih kurang evidence levelnya? Mohon pencerahan kalangan medis.

[@putrisamudra7237]

Merinding dengan pemaparan anda yg luar biasa

[@tiumsinaria7828]

@@buncaramelized saya yakin penemuan dr Terawan adl kado dari Allah dan dia adl org yg terpilih oleh Allah dan sudah byk org yg merasakan manfaat dari terapi pengobatan dr Terawan. Jika yg saya katakan salah marilah kita berdua melakukan Mubahalah sesuai dgn perintah Allah "fatamanawul mawta inkuntum shaadiqin" Jika tuduhan anda benar saya fitnah maka saya yg mati tapi jika tuduhan anda yg salah anda yg mati bgmna apakah anda bersedia?

[@rinirr68]

Setuju, krn di dlm tubuh idi itu sebenarnya juga penuh dg intrik2. Semoga Tuhan membuka borok2 organisasi.yg superbody spt IDI.

[@rasimansuryaadi2478]

Sebagai organisasi profesi IDI seharusnya malah mendorong atau memfasilitasi dokter Terawan atau dokter yang inovatif bahkan didukung biaya untuk melakukan penelitian. Bukan malah DIPECAAAT.

[@Francoissahat]

Cakep pak dokter... Netral dan sangat mencerahkan... Semoga Anak-anak saya bisa menjadi dokter juga seperti dr. Tony🙏

[@karuna3397]

Masuk FK Khabarnya ada jatah buat nonpri coba aja di buktikan mudah2an ini hanya hoax....

[@Francoissahat]

@@karuna3397 udah pasti hoax lah... Aneh aja

[@tandoroaji9383]

Maaf Francois apakah anda skrg ada menyesali bahwa sebenarnya pekerjaan atau karier anda skrg tdk sesuai BAKAT anda miliki dan sadar itu tp wkt tlh lewat.maksud saya untuk anak2 ortu hrs tahu bakat nya.hrs ikut tes bakat jngn sekali agar lbh pas dan tepat.insyaallah

[@Francoissahat]

@@tandoroaji9383 saya Terima permohonan maaf nya😁

[@ngurahwijaya2932]

Seharusnya IDI dukung dr Terawan dengan kerjasama penelitian dibidang penemuan pengobatan dr. Terawan ini. Bukan pecat, justru memecat adalah pelanggaran kode etik dibidang ilmiah ilmu pengetahuan. IDI hanya dendam kesumat karena kalah kreativitas dengan dr. Terawan.

[@annienarsoemmertadiwirya6011]

Kebanyakan kalau sudah jadi dokter yang laris banget, malas melakukan penelitian, cari uang sebanyak2 nya

[@ngurahwijaya2932]

@@annienarsoemmertadiwirya6011 mereka sesungguhnya yang tidak mengenal hidup yang damai sejahtera, dalam iman kepada Tuhan tentu memilih menggunakan kekuasaan demi menjadi hamba uang tidak peduli teman sendiri, ingat uang lupa Tuhan..

[@rhinoceros7907]

Fyi. Dr terawan hanya memodifikasi dr metode diagnosis yg sdh ada. Jd bukan penemuan baru dan hrs dibuktikan keefektifan dan keamanannya. Jd tdk ada politisasi.

[@ngurahwijaya2932]

@@rhinoceros7907 ya itu dia, IDI kalau berhati mulia demi ilmu pengetahuan dan kesehatan umat, justru merangkul dr. Terawan, bukan membuangnya. IDI adalah tukang bangunan, dr Terawan adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, sekarang dr. Terawan jadi bat penjuru. Puji Tuhan IDI tetap berdosa dalam itikad dendamnya. Politik? Pasti ialah terbukti ada teroris mati ditembak petugas Densus, apakah IDI berdukacita?

[@rhinoceros7907]

@@ngurahwijaya2932 coba perbanyakin literasi referensi. Dr terawan sdh difasilitasi IDI menkes utk melakukan penelitian dgn bukti ilmiah tp itu blm dilakukan smp skrg. Simple bgt slm terawan membuka diri. Kasus ini sdh sejak 2013

[@rayaswinasari2825]

Semoga kompetensi dokter di Indonesia bisa diperluas dan boleh overlapping juga lintas bagian. Saya berpraktek di Jerman, dalam melakukan suatu tindakan, contoh diagnostik ultrasonografi. Yang boleh melakukan hal tersebut adalah dokter apa saja (dokter anak, dokter kulit, dokter penyakit dalam, dst) karena kompetetensi tetsebut diajarkan dalam pendidikan dokter spesialis. Spesialis radiologi sendiri boleh melakukan intervensi pada pasien kanker-kanker melalui sinar röntgen atau radiologi invasif. Yang diutamakan adalah keselamatan pasien dan dokter itu sendiri. Sebenarnya apa yang dilakukan dr Terawan boleh termasuk kategori off label therapy yang boleh dimasukkan juga kategori uji klinis. Kalau pasien bersedia membayar sendiri juga tidak apa-apa. Namun data klinisnya harus masuk dalam penelitian. Metode DSA dan obat heparin sudah teruji klinis, cuma gabungan ke2nya bukan berarti harus balik ke penelitian pre klinis, karena kedua metodenya sudah aman digunakan kepada manusia. Saya berharap dr Terawan dapat membuktikannya dengan menunjukkan data-datanya dan IDI berbesar hati bisa dengan lapang dada menerima metode ini🙏

[@aisyahattaqia1736]

Dr. TAP justru yg melarang dr.lain utk mlkkn USG, hrs radiolog yg mlkkn usg. Pdhl usg kan jg perlu dan biasa dilkkn oleh dr.SpOG

[@aisyahattaqia1736]

Intinya, kl sdh mjd keluarga suatu komunitas, mk bersikaplah dg mnghormati AD / ART nya. Mnghormati (ngajeni bhs jawanya) sejawatnya

[@merahputihindonesia1685]

dr Tony Setiabudy YTH, sebenernya dr.Terawan itu sudah diberi kesempatan banyak utk melakukan publikasi dg kaidah riset level evidence yg tinggi ( RCT = Randomised Control Trial ) utk therapy baru dok...tapi undangan berulang utk datang ke MKEK IDI dan melakukan riset yg lebih baik tidak kunjung dilakukan...sudah sejak th 2013 sudah berkali2 dipanggil tapi tidak kunjung datang, bahkan satgas Kemenkes pun sendiri yg dibentuk Pemerintah sudah memberi rekomendasi utk dihentikan dulu pelayanan IVHF tsb th 2018 krn bukti ilmiahnya lemah, jadi pemecatan ini sebenernya dari perjalanan yg sangat panjang oleh IDI utk membina anggotanya yg sudah sangat cukup waktu diberikan dan scr obyektif dapat terlihat tidak ada upaya menghalangi inovasi karya anak bangsa apalagi dari teman sejawat dokter sendiri di waktu yg lalu...terkait surat ijin praktek sejak dulu wewenangnya itu bukan di IDI tapi dikeluarkan oleh dinkes ( pemerintah) setempat...IDI hanya bs memberi surat rekom saja sesuai amanat UU praktek kedokteran...jadi kalau dibilang IDI ini punya power yg terlampau besar ya tidak...krn bila inginnya pemerintah yg memberi surat ijin praktek tanpa ada surat rekomendasi IDI ya harus merubah UU praktek kedokteran tsb bersama DPR...sy rasa perlu informasi yg seimbang agar rakyat tahu kondisi yg sebenarnya...dan Peran Pemerintah sebagai penganyom permasalahan yg ada di masyarakat harus bisa memberi Solusi yg TERBAIK bagi IDI yg punya kewenangan utk pembinaan dan pengawasan anggotanya dan dr.Terawan maupun dokter2 yang lainnya agar kepentingan keselamatan/ safety maupun kemanjuran/ efikasi bagi masyarakat thdp setiap therapy/ obat baru sesuai dgn aturan kaidah ilmiah kedokteran yg baik dan benar.

[@masdardjamaludin6771]

Terang penjelasannya. Banyak dari kita yg awam seluk beluk dunia kedokteran ikut berkomentar tanpa dasar..

[@sigibligh01]

Sangat memberi pencerahan bagi banyak orang yang selama ini bingung dan dibingungkan oleh kepentingan2 yg tidak jelas, kalo ini jelas.... Semoga pemerintah mendengarkan hal ini

[@retwinarti2007]

Dengan kelakuan IDI itu terbongkarlah segala kebiadabannya. Smg ini adl terkabulnya doa dokter" yg baek yg tdk suka dgn kelakuan IDI. Lagi pula musywarahny IDI ko disebut muktamar. Emangnya organisasi Islam? Sabarlah, ada org" baek yg akan membantu dr. Terawan.

[@tanenghok]

Ya begitulah klo organisasi sdh dikontrol oleh kadrun pasti tdk akan jelas fungsinya

[@genewwidjaja]

Bagus sekali penjelasan gamblang dr dokter Tony ini, semoga dapat menjadi inspirasi dokter dokter lain untuk lebih bertransparansi dan menginspirasi keterbukaan edukasi dunia kedokteran. Apalagi kemajuan dan perubahan di dunia medis sangatlah dinamis.. Salam sehat Indonesiaku..

[@dewabius]

Mungkin sebaiknya IDI mendukung dr. Terawan untuk melakukan peneltian level 1 dengan memberikan pendanaan karena biaya nya besar sekali. Bukan nya malah memecat dengan alasan penelitian nya lemah.

[@tubagusadrian8140]

@@dewabius udah kali diminta dan didukung tapi gak dilanjutkan penelitiannya sama beliau. coba baca komen2 diatas.

[@allandelon3751]

@@tubagusadrian8140 Coment" di atas pro kontra bro..aq nunggu berita IDI vs UNHAS 🤣🤣🤣

[@dewabius]

@@tubagusadrian8140 penelitian level 1 double blind control untuk topik kasus dr. Terawan kayaknya sulit dan berat dilaksanakan, perlu dukungan nyata sumber biaya dan fasilitas bukan cuma sekedar menyuruh ybs untuk melaksanakannya. Dr. Terawan sudah 4x melayani panggilan IDI terkait hal tsb, tapi IDI tidak pernah puas dan tetap meminta membuat penelitian level 1, yg tidak bisa dilayani oleh dr. Terawan. Seperti dijelaskan dr. Tony setiobudi, banyak dokter tetap melakukan tindakan yg berbasis penelitian level 4 dan aman2 saja. Khusus untuk DSA sudah ada lebih 17.000 tulisan tentang hal ini, sebuah tindakan yv umum dan terbukti aman, tak perlu dibandingkan lagi dengan kisah2 tragedi lain.

[@nguyentri9929]

@@dewabius o

[@fentyjuliana6368]

Setuju dengan dr Tony nih. Dia bicara fair dan tidak ada konflik interest krn beliau di singapore. Ayo pemerintah ambil alih ijin praktek dokter dibawah ke menkes n Presiden. KKI saja aktifkan n KKI yg memberi ijin praktek dokter n KKI bertgjwb ke Presiden. Begitu juga asosiasi lain jgn monopoli 1 asosiasi.

[@edihidayat97]

Selama ini juga yang mengeluarkan surat izin praktik dokter adalah pemerintah kabupaten atau kota melalui DPMPTSP. KKI yang mengeluarkan STR (Surat Tanda Registrasi).

[@masdardjamaludin6771]

Di seluruh dunia, di masing masing negara sptnya memang asosiasi dokter itu cuma satu.

[@Lindberry]

Saya setuju dgn dr. Tony ... Dimana2 juga dokter melakukan terapi sesuai keyakinan analisa/ pribadi dokter tsb sendiri karena ya memang dokter punya basic ilmu pengetahuan dan pemikiran dr keahlian dia. Semua teknologi dan ilmu kedokteran juga bermula dr terapi ke pasien.

[@adimasguntur]

Lho tapi ya mesti melalu uji klinis lah kalau mau terapi baru. Dan semua ada tahapan2 nya. Kecuali ya pada mau jadi kelinci percobaan, then its fine

[@Lindberry]

@@adimasguntur yg dokter Terawan bikin itu namanya golongan piramid ke 3 masuk terapeutik. Kalau uji klinis itu golongan produk. Lain ya.

[@syafrismansyaf4915]

Terima kasih dr.Tony , semoga departemen kesehatan republik Indonesia bisa membuat wadah atau lembaga yg bisa memberi izin atau memecat dokter. Seperti yg di Singapore. Bukan IDI.

[@bahtiaryahya8250]

benar sekali Dok, cukup dari Konsil Kedokteran Indonesia yang mengeluarkan STR, tidak perlu rekomendasi dari IDI

[@dr.wilhelmusakomba7432]

MAKANYA, JANGAN KRN ORG KERJA DI SINGAPUR, ANDA LANGSUNG PERCAYA SAJA. DI INDONESIA INI STR DIKELUARKAN KKI, GAK ADA SANGKUT PAUT SAMA IDI, SIP DIKELUARKAN OLEH DINAS KESEHATAN SETEMPAT, IDI CUMA KASIH REKOMENDASI BERDASARKAN PERNAH ATAU TIDAK ANGGOTANYA MELAKUKAN PELANGGARAN BAIK ETIK ATAUPUN MALPRAKTIK, JADI MEMANG DARI DULU, WEWENANG MENGELUARKAN IZIN DOKTER SUDAH ADA DI PEMERINTAH, BUKAN IDI, INI SI PAKCIK SINGAPUR SENDIRI NGAKUIN KALAU DIA TIDAK TAHU PROSEDUR DI INDONESIA, TAPI MALAH MENGKLAIM IDI HARUS MEMBERIKAN WEWENANG PENERBITAN SIP KE PEMERINTAH. LAH, MEMANG PERIZINAN DOKTER SEMUANYA DARI PEMERINTAH, BUKAN DARI IDI. SI PAKCIK HALU NIH, TERNYATA DOKTER SINGAPUR BISA ASAL BUNYI JUGA.

[@allandelon3751]

@@bahtiaryahya8250 Tak kirain IDI nya kongres di Aceh..ternyata IDI ke Aceh MUKTAMAR 🤣🤣🤣 ntar lg IDI nya ke sulawesi arisan 🤣🤣🤣

[@dewabius]

@@dr.wilhelmusakomba7432ASAL ANDA TAHU YA! TANPA REKOMENDASI IDI, NGGAK AKAN BISA LANJUT NGURUS SIP DOKTER! DAN IDI SEMENA MENA MENJUAL SURAT REKOMENDASI ANTARA RP.400 RIBU SD RP. 1 JUTA (SETIAP WILAYAH BISA BEDA?). NGGAK MAU PAKAI SURAT REKOMENDASI IDI? SAMPE BENGKOK OTAK LU NGGAK AKAN JADI ITU SIP! JADI WALAUPUN BUKAN IDI YG MENGELUARKAN SIP, TAPI IDI BEGITU BERKUASA MENENTUKAN SEORANG DOKTER BISA PRAKTEK ATAU TIDAK, MELALUI SELEMBAR SURAT REKOMENDASI! (OMONG2 BISA BUTUH 3 LEMBAR LHO SURAT REKOMENDASI!)

[@dr.wilhelmusakomba7432]

@@dewabius tolol lu, profesi apapun mau advokat, dll, itu punya yang namanya organisasi profesi yang tujuannya untuk menjaga agar anggotanya tetap menjalankan profesi sesuai dengan standard, tidak melanggar, kalau tidak ada evaluasi dari organisasi profesi ya bisa seenak2nya aja orang ngelakuin apapun dengan embel2 keilmuannya. Kalau negara yg melakukan pengawasan itu justru tidak bisa juga, krn harus organisasi profesi itu harus lembaga independen, tidak terikat apa pun, agar penilaiannya objektif. Lagipula gua dokter, dan teman2 dokter gak pernah ada yg protes soal rekomendasi idi untuk sip. Ini malah orang2 luar yg bukan profesi dokter yang protes. 🤣🤣, Kan aneh.

[@rithasidauruk6711]

Luar biasa pencerahannya pak,semoga idi indonesia bisa lebih baik dibangun oleh dokter dokter yg pemikirannya nasionalis utk sggh sggh menyehatkan rakyat dg inovasi baru para dokter hebat

[@arettahumairayumna7677]

Alhamdulillah dokter Tony menjelaskan duduk masalah dokter Terawan dengan sangat baik. Saya dari background akademisi non-kodekteran merasa perlu sekali adanya pengadilan khusus dunia kodekteran. Mungkin semacam council (dewan) atau pun mungkin court (pengadilan) dunia kodekteran agar IDI tidak merasa Super Bodi. Yg mana council atau court tsb masih dibawah Kementrian Kesehatan. Ide tsb saya adopsi dari militer dan kepolisian. Yang mana militer dan kepolisian punya court (pengadilan) nya sendiri. Saya merasa dunia kedokteran sudah harus seperti itu (militer/kepolisian) yaitu "ranah" dimana hanya Bapak/Ibu dari profesi kedokteran yang bisa menjawab permasalahan2 dalam dunia kedokteran. Mohon maaf jika usulan saya terasa lancang terhadap Bpk/Ibu dokter se-Indonesia. Saya mohon maaf yg sebesar-besarnya 🙏🙏

[@juginsubroadcast3576]

Luar biasa, sangat bijak dan membangun, semoga Indonesia terutama IDI bisa berubah dan Pemerintah ambil alih wewenang perizinan dokter supaya dunia kedokteran Indonesia bisa maju dan ada inovasi 🙏🏼🙏🏼

[@dr.wilhelmusakomba7432]

HALO ORANG BODOH, MAKANYA JANGAN LANGSUNG PERCAYA OMONGAN ORANG CUMA KRN DIA KERJA DI SINGAPUR 🤭, SI PAKCIK INI SENDIRI BILANG DIA TIDAK TAHU PROSEDUR SIP DI INDONESIA. DI INDONESIA, YG NGELUARIN SIP ITU DINAS KESEHATAN DAERAH, IDI CUMA NGASI REKOMENDASI APAKAH ANGGOTANYA PERNAH TERKENA PELANGGARAN ETIK ATAU MALPRAKTEK DOANG, JADI DARI DULU MEMANG PERIZINAN DOKTER DI INDONESIA UDAH DIPEGANG PEMERINTAH, BUKAN IDI. STR DIKELUARIN KKI YANG DIBAWAH KEMENKES LANGSUNG, DAN SIP DILELUARIN DINAS KESEHATAN. JADI GAK ADA IDI YG NGELUARKAN IZIN. MAU AJA DIBODOHIN DOKTER SINGAPUR LU. 🤣🤣🤣🤣

[@budiyawan5571]

Idi hanya memberi rekomendasi, bukan pemberi ijin praktek, hanya saja kemenkes, dalam hal ini dirjen kes mas yang memberi ijin, seharus nya buat kerja sendiri untuk mengetahui apakah seorang dokter itu boleh buka praktek, bukan tergantung IDI yang memberi rekomendasi...IDI adalah organisasi para dokter titik, bukan penentu nasib dokter...ini yang harus di betul kan....terima kasih

[@edihidayat97]

Selama ini yang mengeluarkan SIP (Surat Izin Praktik) adalah pemerintah daerah Kabupaten atau Kota, bukan IDI.

[@retwinarti2007]

IDI(lsm) bs mmberhntkan fungsi dokter berarti lbh bewwenang dp lembaga pemberi ijasah? Dan mncbut ijin praktik. Berarti lbh tinggi dp negara? Bgm ini?

[@John-xx7]

@@edihidayat97 Bener banget, yg jadi masalah ka dinkes itu anggota IDI. Dan tahu sendiri bagaimana perijinan di Indonesia? Jika ditulis syaratnya ada rekomendasi dari IDI, artinya tanpa rekomendasi, ngak bakal keluar. Nah itu sama halnya IDI lah yg mengeluarkan IJiN dengan memakai tangan Dinkes.

[@yeanetungga1597]

Terimakasih ilmunya dokter. Ini sangat bermanfaat bagi orang yang berpikir adil, semoga oknum IDI yang berisme ketidak adilan mendengarkan siaran ini

[@fransho5751]

Semoga system di Singapore ini bisa ditrapkan di Indonesia.... Ini hrs jadi bahan pemikiran Menkes.

[@wichliflaoh4804]

Terimakasih Pak Dokter Tony Setiobudi, Pencerahanmu 100% I'M Agree. Oh sangat menyesal saya Putra cerdas Indonesia tapi jadi berkat di Luar negri karena You are MINORITY, OH kasihan negriku dikuasai Ikatan DUNGU INDONESIA.

[@sabrangjalan8204]

Yg tidak dijelaskan oleh dr Tony adalah, apakah praktek seperti dr Terawan juga biasa dilakukan di RS Mt Elizabeth? Atau, apakah RS Mt Elizabeth juga mengijinkan pengobatan yg level of evidence nya 4?

[@Va1iant]

nah ini yang harusnya dibahas biar kita punya perspektif dokter yang kerja di singapur

[@iwayanparwata1908]

Apakah boleh menarik bayaran yg besar pula???? 😂😂😂🤭

[@Nana-xx5tx]

PDSI sdh berdiri resmi hari ini Rabu 27 Juli 2022. TOLONG BANTU VIRALKAN. Agar Vaksin Nusantara segera beredar melalui PDSI...

[@marthajulietta2279]

Terimakasih atas sharing infonya.Semoga dr Terawan dan IDI bisa secepatnya duduk bersama untuk menyelesaikan masalah sebenarnya.Saya mendukung dr Terawan ,tetap semangat dokter.

[@DrTonySetiobudi]

Terima kasih @Martha Julietta

[@neysaonline]

Terimakasih, Dokter untuk sharingnya. Pengetahuan Metodologi Penelitian & Statistika Dokter sangat baik. Pemaparan juga disertai bukti ilmiah & sumber yang baik. Banyak diberkati melalui sharing Dokter untuk memberikan pencerahan ilmiah kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam. Semoga makin menyemangati Sejawat lainnya untuk bisa seperti Dokter dalam memberikan edukasi ke masyarakat.

[@sekotakpersegi]

(1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP (Surat Izin Praktek) (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Rekomendasi Surat Izin Praktek (Umum) adalah merupakan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI cabang kepada dokter umum yang menjadi acuan (dasar) bagi PTSP/dinas kesehatan dalam mengeluarkan surat izin praktek (SIP) bagi yang bersangkutan

[@tutywulandari358]

Smg sgr mnemukn titik temu yg trbaik antra dr.Terawan dg IDI, mnjadi brkat bnyk org...gbu

[@Metha1899]

Sudah saatnya ormas idi direformasi. Terimakasih dr. Tony 😊

[@nurulfarida3632]

Bila perlu di bubarkan kalau tdk berpihak kepada masyarakat.

[@sass9746]

Percuma ,sudah berakar radikalismenya,apapun akan tetap dilakukan untuk mendengarkan dokter2. Kec Kenkes blm tercemar. Pak Jokowi, toolooooooong

[@henninapoh674]

Terima kasih penjelasannya, Dok. Sy setuju bhw Kewenangan Pemberian Ijin atau Pencabutan Ijin Praktek Dokter seharusnya tdklah dari organisasi sosial, sebaiknya diambil alih oleh Pemerintah yg dlm hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Selain itu menurut saya Ilmu tdk akan berkembang jika tdk ada penemuan2, tdk ada percobaan2. Jika menurut IDI metode dr. Terawan ini blm teruji klinis, seharusnya IDI sbg asosiasi dokter mendukung penemuan anggotanya dan membantu agar spy penemuan ini bisa di "akui" bukan malah menjegal.

[@RinaldiArdiansyah]

Ybs ketika menjabat menkes menggunakan abuse of powernya utk melegal kan ini sendiri, bahkan s/d membentuk asosiasi radiologi baru sendiri. Padahal idi sudah dari awal membuka pintu ketika jaman menkes bu nila moeloek ttpi gatau kenapa ybs malah begitu

[@MusikIndonesiaJKT]

@@RinaldiArdiansyah membentuk asosiasi juga tidak masalah lah, tidak ada yang melarang kok. UU Kesehatan tidak melarang, namun semua dokter wajib ke IDI, semua drg masuk ke PDGI. UU advocat juga mewajibkan para advocat bergabung ke PERADI, namun TIDAK DILARANG organisasi sejenisnya. Monopoli izin ke IDI, PDGI dan PERADI itu produk dua puluh tahun lalu, saat monopoli masih okey. Seharusnya tak perlu monopoli Kalau rekomendasi dokter bedah ya dari Persatuan dokter bedah. Rekomendasi dokter anak ya dari perhimpunan dokter anak. Sesuai kompetensinya. Tapi perjalanan masih panjang, yang penting jangan ada pemecatan dulu ... semoga

[@Harsianto1]

Terima kasih dr Tony semoga para pengambil keputusan di Indobesia ada waktu mendengarkan masukan bapak. Tks masukan luar biasa!

[@suryatisilaban5535]

Terimakasih dr Tony atas pencerahannya.. Semoga dokter2 di Indonesia semakin berkualitas.. Seperti dokter2 Malaysia dan singapur

[@mahmudondri9015]

Menurut kawan saya yang dokter, Surat Izin Praktek bukan dikeluarkan oleh IDI, tapi tetap oleh pemerintah melalui bada izin satu pintu . IDI hanya menerbitkan rekomendasi. Dokter Tony sebaiknya tanyakan langsung ke kolega dokter di Indonesia sehingga duduk permasalahannya semakin jelas.

[@AlienJagoan]

Tapi kalau IDI tidak mau keluarkan rekomendasi atau bukan anggota IDI kan tidak bisa urus perpanjangan izin dokter

[@mahmudondri9015]

Indonesia ini cukup unik, dulu ada dukun cilik Ponari yang punya batu petir yang dianggap bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan begitu banyak orang yang membuat testimoni namun pada akhirnya surut karena memang tidak ada bukti ilmiahnya. Selanjutnya membanjirnya klinik atau pengobatan ala Tiongkok/ shinse begitu banyak pula orang yang membuat testimoni, akhirnya surut sendiri. Saya juga yakin walau banyak yang membuat testimoni, kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, akan surut dengan sendirinya...

[@mahmudondri9015]

Yang aneh bin lucu, saya atau orang yang tidak mengerti permasalahannya hanya sibuk mendukung seakan-akan IDI ini menzolimi seorang dokter, apakah betul demikian? punyakah kompetensi untuk menganalisisnya seperti dr tony? saya yakin banyak yang tidak tahu, tapi malah sibuk membuat opini. Dokter Terawan ini sorang Letnan Jendral yang tentu punya pengaruh. Tidak gampang bagi IDI menertibkannnya..

[@jehovahjireh8100]

@@mahmudondri9015 anda membandingkan Ponari dg Dr. Terawan... anda sehat? Ponari tanpa dasar pendidikan sama sekali. Tetapi Dr. Terawan menempuh pendidikannya sampe S3, dan sdh membuktikan pengalamannya lebih dr 10 tahun. Disertasinya juga disetujui oleh Unhas, dikuatkan oleh pendapat Profesor Unhas. Dan dibuktikan oleh banyak pasiennya memang membaik keluhan2 penyakitnya.

[@simple8701]

@@jehovahjireh8100 krn itu dr terawan tdk bisa dibandingkan dng ponari, kalau ponari hanya berdasarkan testimoni, sdngkan seorang dr hrs membuktikan scr eviden base bkn berdasarkan testimoni, mslhnya disertasi s3 apakah sdh dibaca, itu bukan oenelitian ttng penggunaan heparin utk cuci otak,

[@andhikaathalia1051]

Pemerintah RI harus mengambil alih otoritas tsb dari sebuah NGO untuk mencegah adanya arogansi yg berlebihan dan menyusupnya para pemangku kepentingan yg hiding hand 🙏

[@retwinarti2007]

IDI(lsm) bs mmberhntkan fungsi dokter berarti lbh bewwenang dp lembaga pemberi ijasah? Dan mncbut ijin praktik. Berarti lbh tinggi dp negara? Bgm ini?

[@zakaria9013]

@@retwinarti2007 udah baca undang undang nya belum kaka… nanti malu loh.. cuma semangat membela tapi ga tau apa2.. heheh,, yg memberi inin praktek ya peerintah, yan pg mencabut pemerintah.. kurang baca sih kaka.. malu kan….jadi nya..kapan IDI bisa cabut ijin praktek nenehe tong kosong nyaring bunyi nya.. karena gak belajar..

[@akmp1226]

@@zakaria9013 tapi kalau gak ada rekomendasi IDI, gak akan keluar juga kan surat izin prakteknya.

[@zakaria9013]

@@akmp1226 aturan nya simple kok,, kamu tau gak cara dapat rekomendasi.. klo ga ada sarat nya gmn tau kompetensi,, misal dokter lulus kuliah, langsung aja gitu kasih ijin praktek… hahaha baca dulu kaka aturan nya, dancari pembanding dulu cara dapat ijin praktek di amrika, di malaysia, di eropa.. baru komen… jadi gak kosong ,, gagal paham saya kaka..

[@ruhulakbar506]

@@zakaria9013 sudah jadi kebiasaan masyarakat Indonesia kak, suka koar-koar tapi literasinya kurang.

[@harrysap8456]

Penjelasan yg sangat bagus, Hayo Pemerintah dan DPR segera Revisi aturan dan Kembalikan wewenang kepada Pemerintah. Apalagi ini menyagkut nyawa Pasien haruslah Ijin dari Pemerintah. Dan Bubarkan segera IDI

[@tantokurniawan8510]

Penjelasan yang meng cover both side, sangat fair. Namun yang penting adalah kesimpulan beliau adalah bahwa asosiasi sosial seperti Singapore Medical Association dan IDI bukanlah badan yang bisa menentukan nasib dokter untuk diangkat dan diberhentikan. Di Singapura ada Singapore Medical Council yang menangani ijin praktek dokter, padahal penduduknya hanya sekitar 6 juta dan terkonsentrasi pada 1 pulau. Indonesia yang penduduknya 265 juta dengan ribuan pulau sebenarnya punya Konsili Kedokteran Indonesia yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris adalah Indonesia Medical Council. Kenapa badan yang sudah lama berdiri tersebut tidak difungsikan dengan baik oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Haruskah Dr. Terawan malah ber praktek diluar negeri seperti halnya Dr. Tony yang tenaga dan pikirannya malah dihargai di Singapura, jauh dari hingar bingar nya persepsi2 pribadi sebuah organisasi.

[@jimmyhan8864]

Penjelasan seimbang yang amat bagus dari dokter Tony 👍👍

[@bustam7915]

Emang harus ada wasit. Wasit yg netral.

[@DrTonySetiobudi]

Terima kasih @Jimmy Han

[@mariaulfah1370]

setuju dng sdri lina licen, sepengetahuan saya banyak putra negeri ini,yg brilian ,yg menemukan penemuan2 baru selalu ditekan dan dihalang2 i.

[@fungrinaliem4600]

seharusnya mendukung anak bangsa sendiri bukan menyikut... merasa tersaingi.... itulah IDI menghalangi... sampe kapan pun dunia kedokteran indo gak bisa maju... karna batu sandungan dari org kita sendiri tragiiiis memprihatinkan

[@mialerik5990]

Trimakasih dr Tony..anda meberi pencerahan.pd se jawat. Di indonesia.

[@kamarmandi2009]

Sy sangat setuju dgn Dr Tony bahwa IDI terlalu besar wewenangnya dan yg parahnya disalah gunakan dan dicampurkan dgn diskriminasi SARA sehingga org spt sy WNI keturunan tertutup kemungkinan utk bs menjadi dokter apalagi sbg Dokter Spesialis yg favorit…Mohon Menteri Kesehatan mengevaluasi ulang wewenang utk ijin praktek dokter di Indonesia agar dibawah wewenang dr Dep Kes spt dinegara Singapore…terima kasih.

[@hadikurniawan6286]

Thq penjelasannya dr. Tony. Semoga masukan dari banyak pihak menjadi tambahan motivasi yg kuat bagi dr. Terawan untuk menyelesaikan apa yg msh harus dilengkapi, demi kemajuan ilmu kedokteran di Indonesia khususnya. Juga semoga kewenangan sangsi dan atau pemecatan segera dipindahkan ke institusi pemerintah yg berwenang. Indonesia bisa, Indonesia pasti maju.✊👍

[@gnokitnegnokitne8274]

Sy apresiasi semangat dokter untuk berusaha memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat awan. karena jujur sebenarnya tidak mudah untuk memahami rangkaian proses uji klinik secara medis sebelum suatu pengobatan layak ditawarkan ke masyarakat. namun bbrp hal yang saya perlu tambahkan 1. IDI memutuskan memecat beliau sebagai anggota IDI bukan membatalkan surat izin praktek beliau, karena di Indonesia yang mengeluarkan surat izin praktek dokter bukan IDI tapi PTSP. 2.Kemenkes di zaman Menkes Nila Moeloek sudah memberikan waktu kepada beliau untuk melakukan penelitian yang lebih baik secara basis bukti medis, tp sprt yg anda sampaikan penelitian itu belum ada tp tindakan yang di klaim tersebut sudah dilakukan sejak 2004. 3. Apakah di Singapura diperbolehkan melakukan klaim dan marketing suatu tindakan medis yang belum melalui proses penelitian yang valid secara medis?. imho, hal seperti ini kalo terjadi justru merugikan masyarakat karena mengeluarkan puluhan juta rupiah untuk suatu pengobatan yang sbnrnya belum ada bukti medis yang valid. cmiiw🙏 4. Suatu organisasi profesi bisa saja ada kekurangan dan perlu dijaga, diiberi masukan yang membangun tp sy berusaha melihat kasus per kasus secara lbh objektif.

[@davidmryyonatan9463]

Tapi kan dokter kalau buka praktek hrus ada rekomendasi IDI?

[@gnokitnegnokitne8274]

@@davidmryyonatan9463 ya, itu sesuai amanat dari UU/regulasi praktek kedokteran Indonesia. kalau mau di rubah brarti UU/Regulasinya hrs di rubah dl. tp imho, kalau tanpa menyertakan rekomendasi organisasi profesi, risiko ada dimasyarakat jg krn jd berkurang mekanisme verifikasi seorang doktsr yg akan praktek apakah 'benar-benar dokter', apakah punya kompetensi? krn ga jarang kita dengar di media ada dokter gadungan/palsu yg praktek sbg dokter pdhl sbnrny bukan dokter.

[@ocasocaya1415]

IDI hanya memberikan rekomendasi utk mengajuan Surat Ijin Praktek, tdk bisa mencabut atau memberikan SIP. Yg menerbitkan SIP adalah pemerintah , yg dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Syarat mendapat SIP adalah : 1. Mendapatkan Surat Tanda Registrasi ( STR) dan Sertifikat Kompetensi yg diterbitkan oleh Konsili Kedokteran Indonesia ( bukan IDI ). 2. Rekomendasi dari Ketua IDI Kabupaten atau Kota utk tempat praktek dokter. Jadi IDI sama sekali tdk bisa mencabut atau menerbitkan SIP seperti yg disalahpahami selama ini.

[@jily0975]

Mungkin keliru dari segi bahasa/penyampaian saja ya, yaitu benar IDI tidak secara langsung menerbitkan SIP, tapi tanpa "REKOMENDASI IDI" SIP tidak bisa diterbitkan. Jadi maksud dr. Tony adalah dalam hal penerbitan SIP, Izin/hak IDI memberikan rekomendasi sebaiknya dicabut dan diambil alih Kementerian Kesehatan/Departemen Kesehatan.

[@ocasocaya1415]

Yup benar... Sebenarnya selain rekomendasi dari IDI, syarat SIP juga membutuhkan rekomendasi dari puskesmas setempat, rekomendasi dari atasan langsung dan hasil survei dinas kesehatan kabupaten/kota, apakah prasyarat prktek dokternya sdh terpenuhi atau belum, baik dari bangunan fisik, perlengkapan medis dan obat-2 an emergency .

[@LukmanHakim-cc3df]

Paparan dr Tony sangat jelas dan solusinya bijak. Ini menunjukkan keilmuan dr Tony mumpuni. Semoga dipahami ilmuwan kesehatan di negeri kita. Lanjut terus Dr Terawan, dan lakukan terobosan2 baru. Thanks dr Tony.

[@vlogcha]

Semoga kedepannya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia, jujur saya sempat kecewa waktu kedokter di kerenakan saya mengantri dari jam 5 sore dan baru bisa di tangani jam jam 10 ke atas, itupun kalo dokternya ada dan sedang di klinik kalo dokternya sedangkan genting di rs kita harus balik besoknya, iya kalo dekat kalo jauh??? sedangkan face to face sama dokternya gak sampe 15 menit. Semoga semakin baik, amin

[@amigo5369]

Terimakasih Dokter Tony, Saya orang awam, tapi saya percaya bahwa, Penelitian Kedokteran haruslah dengan standar dan metodologi tertentu. 🙏🙏🙏

[@Eliz-yl6ny]

Setuju dok dgn pendapatnya bhw sebaiknya Menkes yg berwenang. Thanks ilmunya dokter Tony👍 Salam sukses🙏🙏

[@DrTonySetiobudi]

Terima kasih kembali @Eliz 2017

[@komangsumita9212]

Setuju dok kreatifitas anak bangsa harus di support jgn main pecat....mestinya justru IDI carikan dana agar dr Terawan bisa dilanjutkan krn sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

[@aliahsanidra9889]

Ini baru dokter cerdas....justru dokter terawan knp mengakui klo beliau yg temukan......itukan pelanggaran etika....dan harusnya dia lanjutkan secara terbuka

[@DioBrando-ij2yp]

Bukan dia penemunya, tapi cara diagnosa dan metode DSA yang dia pakai untuk menangani pasien stroke juga sakit kepala akut itu merupakan keahlian Terawan menangani pasien. Disertasi S3 nya yang sudah dikukuhkan secara akademis adalah teknik DSA . Mungkin Terawan lah dokter pertama yang berani mempraktekkan teknik DSA di Indonesia

[@SetiawanSimon]

Memang IDI tidak pernah punya wewenang apapun terhadap ijin praktek dokter. Ijin praktek dokter diterbitkan (dan dicabut) oleh Kemenkes. Jadi kalo ada yg menyebutkan IDI mencabut ijin praktek, itu adalah narasi yg kurang benar.

[@erwinsn]

Betul... hanya pemerintah memerlukan rekomedasi IDI untuk mengeluarkan ijin prakteknya. Kalau IDI tidak mengeluarkan rekomnya, sepertinya sesuai UU, Pemerintah tidak bisa mengeluarkan ijin.

[@nanisuparni1342]

Trimakasih dokter semoga dg saran2 dokter ada perubahan di Indonesia pemerintah harus ambil sikap yg tegas demi kemajuan kedokteran Indonesia

[@endangkristanti7402]

Thank you dokter, semakin memperjelas keadaan dr terawan, dan dokter harus banyak bertanya dg teman2 dokter di Indonesia.🙂

[@triwahyudi8076]

Memang saatnya lah kedokteran Indonesia berubah utk lebih maju klu idi mau, dr2 yg mempunyai penemuan pengobatan baru hrs didukung dan difasilitasi

[@DokterPot]

Just fyi dok di Indonesia IDI tidak punya hak menerbitkan maupun mencabut ijin praktek dokter. Ijin praktek dokter sejak dulu kala juga dikeluarkan pemerintah via dinkes di bawah kemenkes. Sekarang malah bukan dinkes tetapi BPMPT. IDI hanya memberikan rekomendasi sesuai aturan UU. Penentunya tetap pemerintah. Mungkin sebelum disampaikan ada baiknya tanya dulu dok ke sejawat di Indonesia untuk mengurangi disinfornasi di masyarakat. Dokter dipercaya banyak orang lo dok 🙏🙏 Btw kira2 jika IAHF dilakukan oleh dokter di Mount Elizabeth apakah diperbolehkan dok? Terimakasih Yang kedua dok, rasanya tidak bijak mengatakan bahwa dokter yg melakukan tindakan invasif tanpa uji klinis itu banyak di publik tanpa menunjukkan datanya dok. Ini semacam judgement. Bilapun memang ada berapa persen? Apakah kesalahan satu dokter membenarkan kesalahan dokter lain? MKEK IDI juga banyak menyidangkan dokter2 lain yang dianggap melanggar prosedur kok. Coba dokter sesekali interview dengan para pimpinan MKEK untuk menambah khasanah. Pasti diterima dengan baik. Jikapun ucapan dokter berdasarkan data riset mungkin lebih bijak disampaikan langsung ke MKEK agar ditindak lanjuti. 🙏🙏 Salam

[@bobbyndut4275]

Pernyataan anda betul, bahwa SIP dikeluarkan oleh kemenkes/dinkes. Tp syarat utk pengajuannya adlh rekom IDI. Tanpa rekom IDI utk pengajuan SIP adlh mustahil. Apakah pemeran utama pemecatan dr.terawan bukan IDI, tp memakai IDI utk memecat dr.terawan ; mengingat perseteruan IDI dan terawan yg sdh sejak lama,??? Itu hal lain.

[@DokterPot]

@@bobbyndut4275 itu seperti syarat mengurus KTP adalah rekomendasi RT, jika mau dihilangkan apakah itu lebih baik? Lalu siapa yang menjamin orang itu benar-benar penduduk area situ? Demikian juga IDI memastikan orang itu benar-benar dokter yang taat kode etik, sudah lulus, ijazahnya asli, memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Untuk pemecatan dr T silakan tonton Rosi dengan judul konspirasi atau pelanggaran etik kemarin malam. Itu proses panjang.

[@ibnu7809]

Surat Ijin Praktek sudah sejak dulu dikeluarkan oleh pemenintah dalah hal ini Dinkes bukan oleh IDI. isu pembubaran IDI oleh DPR hanya politis. Setiap negara sudah seharusnya melindungi rakyat dan lembaga profesi kesehatannya masing 2 termasuk American Medical Assosiation (AMA) tanpa kepentingan politik pemerintah Amerika. Ini malah meliberalisasi seperti minyak goreng .

[@fransbernard6772]

Lalu 2500 dokter yg tdk lulus oleh idi nagaimana. Apa dkter2 itu bodoh. Llu klo mau di kota tertentu idi setempat berhak jg utk kasi ijin ato tdk. Kpn majunya nkri.

[@hongikthang6811]

@@DokterPot tidak ada dalam undang-undang bahwa rekomendasi ketua RT menjadi penentu / syarat mendapatkan KTP. Ketua RT hanya memberi surat pengantar untuk mempermudah bahwa ada penduduk yang tinggal di wilayahnya. KTP itu seharusnya urusan kelurahan dan kecamatannya. Mereka yang kerja di kelurahan dan kecamatan digaji dari uang negara untuk urusan tersebut. 🙂

[@wendyferent4068]

Puji Tuhan….terima kasih dr Tony, semoga dr Teraean kemabali melayani masyarakat

[@andreashandoyo6964]

Saya setuju dokter...kalau ada temuan baru itu harus di fasilitasi bukan di kerdilkan...perkara hasil akhirnya tidak membuahkan hasil yg baik itu perkara belakangan...kapan majunya dunia medis di Indonesia....

[@siskatatang4767]

sy br rencana mau k dr Terawan karna suka skit kepala,tapi sy serahkan k Tuhan sy Yesus Kristus spy sy bs sembuh,semoga dgn perantara Dr Terawan bs ad kesempatan tanganin sy.tapi skrng malh isiu d pecat.Tuhan berkuasa kirim pertolongan beresin isiu ini.Amin.

[@dipo45]

Semoga dr terawan punya dr binaan yg bisa menangani cuci otak, agar orang" masyarakat kecil juga bisa ditangani dan sembuh sehat seperti bpk" para pejabat dan orang" kaya

[@riskiawanaristyo7287]

terimakasih dokter untuk pencerahannya sekali lagi biar tidak rancu, seperti yang telah dijelaskan dr. Tony, metode dokter terawan yang kontroversial kita sebut IAHF (intra arterial heparin flushing) saja. kurang lebih bahasa indonesia nya menyemprotkan heparin lewat arteri ke tempat sumbatan. kalo DSA nya kan sudah dijelaskan dr.Tony gak masalah dan sudah banyak penelitiannya. DSA nya kan hanya membantu pencitraan (melihat) struktur pembuluh darahnya saja duduk perkaranya kan setelah di lakukan DSA, pembuluh darah yang terseumbat tersebut dilakukan IAHF

[@dwidjokoistiqomah8364]

DI INDONESIA HINGGA SAAT INI SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH.(DINKES SETEMPAT) IDI hanya memberikan rekomendasi terkait SIP. Ketentuan tersebut, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Persyaratan membuat SIP diantaranya : Fotokopi STR yang sudah ditertibkan dan dilegalisasi oleh KKI Memiliki surat pernyataan tempat praktik, atau surat keterangan dari tempat pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktik Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai dengan tempat praktik Memiliki surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter atau dokter gigi. Yang bekerja pada instansi pelayanan Kesehatan pemerintah / pelayanan Kesehatan lain Pas photo berwarna ukuran 4x6 3 lembar dan 3x4 2 lembar

[@janikindajati890]

Betapa bangganya kita mjd bgs indonesia jk setiap orang bs menghargai keberhasilan orang lain bukan iri hati. ... sayang sekali jk IDI tempat orang pandai ternyata tdk pandai .... trims. Dr Toni untuk pencerahannya ... smg IDI bs mendengar dg hati.

[@linalincen9371]

Terimakasih penjelasannya Dok, sayangnya sepak terjang Dr Terawan selalu diganjal. Mulai dr vaksin sampai brain washing ini (yg sy tahu) memang sangat disayangkan Dokter2 hebat banyak inovasi tetapi tidak didukung oleh kaumnya sendiri. Semoga Indonesia bisa lebih maju dan terbuka dgn adanya kasus ini.

[@aryowibowo9119]

sejak kapan idi ganjal, udah diminta lanjutkan penelitian sejak konflik awal sampai sekarang kagak ada. sudah ditengahi kemenkes, 2018 diminta lanjutkan penelitian tetap tidak dilakukan, diganjalnya dimana? soal vaksin nusantara uji klinisnya belum kelar sudah gembar gembor, belum lagi cost efektif yg gak pas diterapkan di kala pandemi, apa anda lupa ada vaksin merah putih yg dikembangkan oleh negara dan fine2 saja

[@fentyjuliana6368]

Byk koruptor bermain dan byk org gila uang bisa disogok. Jd semua org bener dinilai salah n di ganjel

[@zakaria9013]

@@fentyjuliana6368 hahaha klo salah dan korup jangan di campur adukan dong, itu domain nya polisi usut, ada bukti gak.. jangan cuma asumsi pribadi

[@herurochadi494]

@@fentyjuliana6368 Anda komentar khas org awam, seakan akan anda paling tau konflik IDI dan dr Terawan krn uang.. wow... ck..ck..ck..ck..ck..

[@Direkturngatur999]

@@aryowibowo9119 lahh SOTOY bet lu kek AHLI aja anjg!

[@ostensitorus2263]

Very good dr. Tony S for sharing medical insight. I hope Indonesian Medical will have great progress 🙏🙏

[@sandrapena9824]

Saya respect pada dr. Terawan dan siapapun yg bersedia merisikokan diri untuk apa yg mereka yakini benar. Terlepas dari apakah orang lain menilai itu etis atau tidak etis. Beliau sadar dan yakin, bahkan berani melakukannya berkali2 pd negarawan2 penting. Peradaban kita berkembang berkat keberadaan org2 seperti beliau di masa lalu. Kalo memang beliau tidak berkenan melakukan riset yg lebih tinggi dng alasan apapun, sebaiknya pemerintah paksa beliau dengan membiayai semua kebutuhan risetnya.

[@edwientumewu9956]

Tolong VIRALkan Ini agar masyarakat jadi jelad

[@drWolf-bt7nr]

Hi Dok, it’s very nice video, yet informative. The thing that being my concern is you need to know the real situation of Indonesian doctors, together the game play of it. IDI l’s role is just to recommend a doctor if he/she is eligible to practice and this recommendation will be the based of our council to register the practice license, yet MOH will be the one who issue the license. IDI also plays significant role in ethic, medical study, evaluation of doctor’s practice, and so on. My question is when will this treatment be continued as randomised trial. As a profession organisation, IDI has a full responsibility of Indonesian healthcare, IDI also protects Indonesian people by standardised any treatment to be implemented so Indonesian may receive the best treatment based on scientific protocol. I look forward to further discussion on this mater. Thank you. Stay safe 😀

[@makmur74]

Terimakasih pencerahannya tp rasanya yg lbh cocok berkomentar radiolog intervensi spy dianggap paling berkompeten

[@DrTonySetiobudi]

Terima kasih @Dr.dr. Makmur Sitepu, MkedOG, SpOGK

[@pulohatsihombing7936]

Terima kasih dr. Tony, mudahan dapat jadi masukan yg baik untuk Kementerian RI.

[@dawchannel8470]

semua pemimpin maupun kedokteran yg menilai masarakat indonesia yg pernah berobat dr terawan ok maju terus. negara harus hadir untuk mennyembuhkan rakyatnta oooooookkkkkk

[@candraq8150]

Tks atas penjelasannya Dr Tony, sangat bermanfaat.

[@DrTonySetiobudi]

Terima kasih @Chandra Q

[@sarmedipurba3685]

Kesalahan fatal menjadi kenyataan karena keputusan Menkes pada tahun 1980an yang memberikan syarat rekomendasi IDI untuk izin praktek. Waktu itu saya kebetulan Ketua Cabang IDI. Tujuannya untuk memberikan gigi untuk IDI sebagai organisasi profesi. Terbukti sekarang gigi ini sudah menggigit ke mana-mana, termasuk pada dokter spesialis muda yang penempatannya tidak mendapat rekomendasi darI IDI dengan alasan sudah penuh. Padahal rumah sakit membutuhkan dokter spesialis. Penolakan penerbitan rekomendasi sering berbau takut disaingi atau takut periuk nasi terancam. Solusinya, kembalikan aturannya seperti dulu, SIP diterbitkan pemerintah daerah tanpa persyaratan rekomendasi IDI.

[@tekuntekentekanyt8303]

Setuju sekali tidak usah ada rekomendasi dari IDI Revisi undang undang secepatnya

[@sebataschannel647]

Setuju,, jangnkan mengambil kuasa dari IDI,,di bubarkan sekalipun saya sangat setuju,,sbb jika idi di biarkn brkuasa atas SIP ,,Maka akan banyak dokter yg mnganggur dan akan bertambah tiap tahun nya,, Sya betul² ngeri dan tdk habis fikir, kenapa sampai ada dokter baru yg tdk lolos unji kompetensi hingga mencapai 2500 orang? Ada apa dngn idi?

[@TB-ou9wf]

@@sebataschannel647 ujian di Universitas berasa tidak ada gunanya jika rekoomendasi IDI ga lolos

[@thentekyan]

giginya banyak yg somplak Dok...hehehe...bertahun tahun bukan bertambah baik ...malah kacau

[@MANGASIMARTINUSCHANNEL]

Setuju bangat..agar obatnya juga jangan generik melulu...malu ah

[@herypurnomo317]

Mantul! Terima kasih atas tausyiah dr Tony Setiobudi, sangat2 bermanfaat u/ rakyat Indonesia.Lanjutkan berkarya u/ kitavsemua.

[@ayungneo3332]

Semoga dr Terawan dapat berkiprah di dunia medis di luar negeri. Tatkala anak bangsa berprestasi tidak diterima oleh bangsanya maka jangan salahkan bangsa lain bilamana mereka mempekerjakan anak berprestasi tsb

[@andhikaaja9259]

dok tolong bikin part 2 / kuliah online khusus DSA,sepertinya yang comment disini masih bnyak yang gagal paham fungsi awalnya dari DSA😄

[@cakyadi3622]

Kesalahan terbesar dr Terawan sebenarnya adalah mengambil rezeki dokter spesialis syaraf. Karena spesialis radiologi itu kerjanya cuma diagnosis bukan plus nyembuhin pasien. Spesialis syaraf lah yg kerjanya nyembuhin pasien. Kalau dr Terawan pengen nyembuhin pasien stroke ya sekolah spesialis syaraf. Kalau gak mau sekolah spesialis syaraf ya nyembuhin penyakit umum dan diagnosis pasien doang.

[@annienarsoemmertadiwirya6011]

Tingkatkan lagi ilmunya supaya tidak tersaingi,lakukan penelitian

[@cakyadi3622]

@@annienarsoemmertadiwirya6011 Gak cuma penelitian saja tapi sekolah lagi ambil spesialis syaraf

[@momGR-0905]

Hehehh sekolah mulu pasien sembuh seiprit, sementara dr.Terawan memulihkan banyak pejabat dan rakyat indonesia masih sehat hingga kini...so bukti lebih berbicara.

[@cakyadi3622]

@@momGR-0905 dr Terawan itu merampas rejeki dokter syaraf, makanya dokter syaraf "marah". Jadi kalau dr Terawan mau nyembuhin pasien stroke maka hanya dg belajar lagi di kuliah spesialis syaraf. Atau menjadi penemu dg menyampaikan hasil temuannya ke forum ilmiah dan diuji oleh para pakar ahli syaraf. Lu ingat tuh irex yg pernah manjur mengatasi disfungsi ereksi. Tapi sekarang ke mana itu obat irex?? Sudah ditarik dr peredaran karena ada efek samping!!!. Lu tahu nggak ada pasien dr Terawan yg gagal disembuhkan??? Itu bisa jadi bukti kalau metode cuci otak dr Terawan gak aman.

[@petanijalanan2006]

Suka bener ngomongnya

[@despal8527]

Sy sebenarnya sdh tau sejak lama dan ingin menyampaikan komen, tp sy bukan dokter medis, saya cuma ahli nutrisi. Jd saya diam saja. Sy setuju dgn apa yang disampaikan di awal namun krg sependapat dibagian akhir. Mgkn beliau krg faham sistem di indonesia. Intinya adalah masy awam tdk perlu ikut berpolemik. Biarkan masy medis menyelesaikan masalah dalam tubuh mereka. Sy percaya IDI merupakan organisasi profesi yg profesional. Sy yakin mrk bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya

[@mohamadachwani1376]

Penjelasan yang bagus untuk diketahui semua pengurus IDI, terima kasih dok.

[@rindasimbolon2142]

Setuju, mantep. IDI hanya organisasi sosial yang powernya sudah kebangetan melewati power pemerintah. Dr., dr. Terawan harus difasilitasi pemerintah untuk melakukan penelitian lanjutan agar hasilnya lebih baik dg. Akurasi yang tertinggi. IDIhanya bisa menyalahkan tetapi tidak justru mendukung agar penelitian Pak terawan ditingkatkan lagi untuk mencapai akurasi yang diharapkan IDI tanpa melarang praktek DSA yang telah dijalankan Pak Terawan dan tidak mengizinkan praktek secara permanen.

[@ayoub.zn7]

Sudah difasilitasi kemenkes dan IDI 4 tahun yg lalu untuk dilakukan penelitian tapi tidak dilakukan, jika IDI sewenang wenang asal pecat, 7-8 tahun yg lalu pak terawan sudah dipecat. Perihal praktek, bukan wewenang IDI. Izin praktek itu dari dulu dari pemerintah/dinas kesehatan

[@CatharinaWidiartini]

Setuju. Yang perlu dilakukan IDI dan pemerintah adalah bukan ancam-sanksi tanpa berbuat apa-apa, tetapi membantu, mengusahakan agar RCT dapat dilakukan.

[@dr.wilhelmusakomba7432]

MAKANYA CARI TAHU DULU, DARI 2004 TERAWAN SUDAH MELAKUKAN TERAPI BRAINWASH DAN DARI TAHUN 2015 SAMPAI SEKARANG, IDI SUDAH BERUPAYA MEMINTA TERAWAN MELAKUKAN PENELITIAN RCT NYA, 7 TAHUN SUDAH, TAPI SI TERAWANNYA MANGKIR, GAK MENANGGAPI DAN TERUS AJA MELAKUKAN BRAINWASH INI. JADI YA DIJATUHIN SANKSI LAH, JANGAN BILANG TIDAK ADA USAHA DARI IDI.

[@allandelon3751]

Kali ini thema nya DR Terawan vs IDI 🤣🤣🤣 aku nunggu IDI vs UNHAS 🤣🤣🤣

[@retnowahyuningtyas2526]

@@allandelon3751 benar. Saya juga menunggu IDI VS Unhas.

[@dedriandre]

Luar biasa penjelasannya dokter. Kaget saat mendengar komentar yg begitu netral dan seimbang Ternyata dokter yang kerja diluar negeri. Pantes beranj bersuara netral Salut. Kalau di sini tidak akan berani dok. Apalgi ada dokter berani mempertanyakan kewenangan idi yg sangat besar, bisa2 tidurnya gak nyenyak...

[@ivantampubolon1375]

Prof. Dr. Terawan seorang yang rendah hati dan terhormat. Dpt sy bayangkan taringnya idi yg bertambah panjang dan menakutkan saat berhasil memecat seorang Jenderal yg mantan Menteri..

[@dmanaapa]

Organisasi sosial semacam IDI utk dokter spesialis banyak mengganjal sejawat dg cara tdk memberi rekomendasi praktek di wilayah tertentu krn di wilayah tersebut sdh banyak dokter spesialis, dan bisa mengganjal dokter lulusan luar negri dg berbagai alasan. Teman saya lulusan ortipedi jerman tdk bisa praktek di Indonesia (yogya) krn ijazahnya tdk diakui organisasi setempat.

[@dragilxcom4176]

IDI berlindung dibalik tujuan menegakkan etika, pdhl sih mrk sendiri yg gak punya etika, krn urusan ekonomi, takut tersaingi krn kalah ilmu dgn dokter dari luar.

[@agungteuku]

Bisa kok praktek, asal ikuti alur. Di tmpt saya banyak juga kok lulusan luar negeri yg praktek. Dan tergantung kebutuhan jg. Skolah dimanapun kalo kerjanya di indonesia ya harus ikuti aturan di indonesia. Aturan dibuat jg utk melindungi masyarakat bukan utk kepentingan suatu kaum.

[@agungteuku]

@@dragilxcom4176 tidak ada yg seperti itu kok agan ganteng, dokter punya keahlian masing2 nggak akan berebut pasien. Yg adanya di indonesia berlebih pasien kok. Malah kewalahan nangani pasien. Angka kesakitan di indonesia tinggi banget soalnya. Kalo masalah ekonomi dokter spesialis kayaknya nggak bakal terkedala kok. Masalah di sini bapak T jual produk yg blm selesai makanya IDI ini mempertanyakan produknya sejak 2013 tp bapak T diam2 bae. Ya akhirnya dikeluarkanlah ibarat anak nggak ada kabar dan ga nurut sama orang tua, dikeluarkanlah dr kartu keluarga

[@dinasoetomo4215]

Terima kasih dr. Tony. Cukup jelas dan berimbang. 1. Setau saya ijin praktek (SIP) bukan diterbitkan oleh IDI tapi Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kab setempat, atas rekomendaai dari IDI. 2. Masukan dari saya, ttg kurang kooperatifnya pak Terawan dalam melengkapi bukti ilmiah/uji klinis yang diminta IDI sejak tahun 2018. Juga permintaan uji klinis Badan POM terkait vaksin Nusantara yg konon temuan pak Terawan, yang diabaikan juga, bahkan se olah2 "berlindung" di balik TNI AD/RSPAD. Pertanyaan saya: Bagaimana jika ybs tetap mengabaikan protokol uji klinis, dan tidak bersedia memenuhi permintaan IDI? Juga tentang klaim ybs sbg "penemu", "karya anak bangsa", yang tidak sesuai dengan fakta. Apakah fakta2 tsb tidak bisa sebagai pertimbangan dlm menjatuhkan sanksi? Terima kasih.

[@fransbernard6772]

Seblmnya kan blm ada dr nkri yg lkukan dsa.mmang bkn penemuan baru di dunia.kesitu arahnya secara lokal klaim terawan. Llu kan yg kasi ijin praktek pemerintah, otomatis pencabutan ijin hrs dari oemerintah bkn organisasi sosial. Idi cuma bisa rekomendasi. Back to basic jgn segitu nafsunya mau jegal terawan. Masa sdr tdk tau bahwa idi tdk punya hak hanya bisa rekomendasi

[@bennymahendra4214]

Tp harus dapat rekomendasi dari idi kan? Klo gak dapet rekomendasi gimana bisa gak dapat sip?

[@gnokitnegnokitne8274]

@@fransbernard6772 dsa prosedur yang sudah puluhan tahun ada di dunia,diindo esia juga. sblm dokter T lakukan dsa sdh banyak dokter yg lakukan dsa bisa dokter radiologi, dokter jantung, dokter saraf.

[@gnokitnegnokitne8274]

@@fransbernard6772 lalu IDI 'hanya' mencabut status beliau sebagai anggota IDI, bukan mencabut surat izin prakteknya karena yang terbitkan surat izin praktek dokter di indonesia adalah pemerintah, bukan IDI.

[@wasiatenaten8717]

Terima kasih dokter atas infirmasinya sehingga kita irong awam mengerti Terimaksih dokter,kita orang kecil/awam Tidal mau ada kegaduhan di negriku ini Tolong dukung dr Terawan melawan IDI NKRI harga mati💪💪💪💪💗💗💗💗

[@iwankuntjoro5899]

Setuju dgn dokter Tony, pemerintah harus ambil alih ijin praktek dokter

[@fxiv271]

Hi, Dr Tony. Saya punya satu pertanyaan. Kira-kira tindakan apa yang diambil oleh Singapore Medical Council (atau Medical Council di negara lain) jika menghadapi kasus Dr/dr Terawan, yang mana menurut penjelasan pak dokter, bukti penelitian yg dilakukan Dr/dr Terawan masih tergolong rendah dan Dr/dr Terawan sendiri langsung mempraktikan metode yang ditelitinya? Apakah ada guideline tertentu yang diimplementasikan, misalnya apakah level pembuktian yang lemah bisa menjadi landasan untuk pemraktikan metodenya di lapangan? Selanjutnya, apakah dokter yang terlibat dalam penelitian tersebut, boleh langsung mempraktikannya di lapangan? Trims sebelumnya, sangat menantikan penjelasannya.

[@22Jack1000]

Itulah gunanya budget studi banding.. 😌 tp selama ini dipake buat apa cba?

[@Nana-xx5tx]

PDSI sdh berdiri resmi hari ini Rabu 27 April 2022. TOLONG BANTU VIRALKAN. Agar Vaksin Nusantara segera beredar melalui PDSI

[@yolandamalonda5355]

Kita dukung cabut kewenangan idi

[@fxiv271]

well, no comment.. saat ini saya hanya bisa berdoa agar pelayanan kesehatan di Indonesia terus semakin baik dan penelitian/inovasi di bidang kedokteran semakin berkembang dan maju..

[@baharsangadji9907]

@@yolandamalonda5355 hahaha se asal jeplak saja

[@syafeisidik6162]

Menurut saya IDI jangan menganggap rendah testimoni. Masyarakat ketika datang ke RS atau ke dokter kan hendak mencari kesembuhan, dan tidak penting apakah terapinya sudah masuk jurnal internasional Q1 atau belum. Testimoni itu penting, dan harus menjadi bagian dari riset kesehatan masyarakat. Jika ada 1000 orang yang diterapi dengan modified DSA, dan 90% mengaku sembuh dan lebih segar, serta beberapa tahun kemudian merasa tidak ada efek samping negatif apa pun. Bukantah secara sosial itu pun 'scientific evidence' yang menguatkan terapi. Apalagi sudah dikuatkan oleh riset saintifik, walaupun levelnya 4. Masyarakat sebenarnya tidak suka dengan terapi 'bongkar kepala' untuk penyembuhan stroke. Banyak gagal dari pada berhasil. Otak yang sangat halus dan mungkin merupakan pusat 'kegaiban' manusia didekati dengan cara 'tukang', bagi saya kok nggak masuk logika. Walaupun mungkin bejibun artikel ilmiah level 1 yang mendasarinya. Makanya pendekatan Dr. Terawan sangat disambut baik oleh masyarakat, karena bagi masyarakat yang penting bukti. Mohon aspirasi masyarakat diindahkan dan jangan malah disambut dengan 'perang opini' Pendekatan Dr. Terawan perlu terus dikaji dan dikembangkan, sehingga dapat ditemukan terapi stroke yang 'makin halus'. Wallahu aa'lam.

[@retwinarti2007]

IDI(lsm) bs mmberhntkan fungsi dokter berarti lbh bewwenang dp lembaga pemberi ijasah? Dan mncbut ijin praktik. Berarti lbh tinggi dp negara? Bgm ini?

[@bobbyndut4275]

Betul, krn justru berdasar semua kesembuhan para pasienlah yg menjadi buktinya.Bukan bukti berdasar kajian ilmiah saja.Justru harusnya IDI tertantang melihat bukti2 tsb dan berusaha menggalinya. Ibarat anak SD yg mengerjakan soal mahasiswa. Krn anak SD tidak paham, soal kok begini, mk disimpulkan oleh anak SD tsb kalo soal tsb salah. Pertanyaannya : soalnya yg salah atau anak SD yg blm mengerti

[@klarasogemaking2527]

Tul.

[@tolakboong-licix4883]

Jika sudah TERBUKTI BERIBU-RIBU Manusia PASIEN YANG SUDAH DISEMBUHKAN, buat apa lagi dipermasalahkan ??? RIBET AMAT SIH... Jadi yang RIBET-RIBET harus DICUCI OTAKNYA kaleee.... Jika Saudaramu atau Keluargamu yg kena Stroke bisa disembuhkan Dr T, apa iya tidak BERSYUKUR pada ALLAH sudah menciptakan Dr T yg bisa menyembuhkan Saudaramu / Keluargamu dan banyak Pasien lainnya ?? Yang harus dipecat itu adalah para Dokter yg Malpraktek dan yg sibuk SIRIKIN ORANG Mulu....

[@eka9743]

Untuk penelitian biarkan orang Barat yang melakukannya. Kita cukup tgu hasil dari riset mereka. Jika sudah keluar hasilnya, baru dokterw kita pergi belajar ke mereka, kemudian beli alat mereka dan pakai obat2 mereka dan dapat fee. Hidup sejahtera dan makmur gak perlu makan lahan dokter lain. Paham ente?

[@anityaadi9818]

Saya Setuju Dok dgn anda... Kesehatan Rakyat Indonesia adalah yg utama 👍👍👍

[@dharmakirtisuvarnadvipa8338]

Komentarnya sangat cerdas dan tepat serta dapat menginspirasi seluruh Pihak atas solusi yang dapat dihasilkan. Salut....

[@evraimhutagalung6389]

Terimakasih dr.Tony. Penjelasannya sangat bagus dan penilaian nya sangat Ilmiah dan masuk akal. Barangkali akan memberikan pencerahan bagi banyak dokter di Indonesia dan juga masyarakat. Terimakasih dokter. Saya SDH subscribe dan like. 👍👍👍

[@retwinarti2007]

IDI(lsm) bs mmberhntkan fungsi dokter berarti lbh bewwenang dp lembaga pemberi ijasah? Dan mncbut ijin praktik. Berarti lbh tinggi dp negara? Bgm ini?

[@saya_sappol2735]

Sebenarnya ijin praktek itu dibawah kementrian kesehatan, namun salah satu syaratnya adalah mendapat rekomendasi dari idi ini yang membuat IDI menjadi superpower, tidak ada dokter yang boleh prakter kalo ngak ada rekomendasi dari IDI.......

[@saiminaomi1715]

Betul dr Tony, memang Dr Terawan tidak harus di pecat, Trima kasih Dr Toni

[@beatrixsoi7016]

Tksh banyak atas penjelasan yang memberikan pencerahan kepada pengambil kebijakan dan bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan medis. God Bless

[@wijijason4750]

God bless you dr tony and dr terawan

[@DrTonySetiobudi]

Terima kasih 🙏

[@fediirawan8615]

Terima kasih penjelasannya Dr Tony 🙏

[@srihanafi911]

Trimakasih dr Toni lega rasanya achirnya kebenaran akan terbuka tetap semangat dr Terawan

[@DrTonySetiobudi]

Terima kasih kembali

[@anan5990]

Terima kasih dr. Tony. Sangat gamblang pemaparannya. Dg adanya kasus ini semakin terang benderang apa itu IDI sebenarnya. Profesi dokter adalah profesi yang mulia bagi dunia kesehatan dan pengobatan pasien dan para pencari kesembuhan yg seharusnya tidak memandang latar belakang subyek dan obyeknya. Tetapi hanya demi jalan kesembuhan itu sendiri dg dampak negatif yg sekecil2nya atau nihil efek samping. Kasus sederhana saja, diagnosa sama. Tetapi mengapa ada dokter memberi resep yg berbeda dan jumlah obat yg berbeda juga. Jika IDI melulu soal metodologi dan SOP.

[@johnyhendrik4479]

Terimakasih Dr.Toni Setiabudi. Atas informasinya..yth.Bapak Kemenkes..walaupun bapak bukan seorang dokter..tetapi secara manegerial mohon dengarkan ini..wewenang bapak dipergunakan secara benar..jangan ragu..perbaiki organisasi kedokteran..prinsip Keadilan harus ditegakkan..terlepas dari apapun..pemecatan dokter Terawan..bagi kami terlalu berlebihan..beliau berguna bagi masyarakat Indonesia..kalau menunggu uji klinis mau berapa lama..apakah idi ada penggantinya..kalau cerita teori bisa saja kemana mana..tetapi praktek hasilnya..testimoni biarpun tidak memenuhi syarat akademis..hasil sangat menolong..pak menkes jangan tutup mata dan telinga..terimakasih👍👍🙏